Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian alih kode dalam peristiwa tutur digunakan penulis untuk mengungkapkan hubungan yang kompleks antara penutur dengan pendengarnya. Alih kode memperlihatkan penggunaan footing, dan ia juga bersinggungan dengan aspek-aspek identitas, seperti sukubangsa, kelas sosial, jender, dll. Kajian dilakukan baik pada tataran mikro maupun makro. Pada tingkat mikro diperlihatkan bagaimana alih kode yang merupakan bagian dari penutur (merupakan strategi komunikasinya), yang diterima oleh pendengar. Pada kajian tingkat makro, penulis mengungkapkan perilaku linguistik dan paralinguistik penutur yang dalam interaksi dapat mengungkapkan identitas."

"Salah satu komponen dari kebijakan 'Pendidikan untuk semua' yang dilontarkan UNESCO adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan UNESCO tersebut dinyatakan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, memiliki akses kependidikan dasar secara cuma-cuma. Pendidikan untuk semua juga mengarah pada penghapusan kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa strategi harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Isu-isu yang menyentuh perempuan dan kemampuan baca tulis seringkali berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, produksi pengetahuan, dan demokrasi. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, laki-laki memperoleh kuasa berdasarkan kelahiran dan keistimewaan (privelege) karena dominasi atas pihak subordinat termasuk perempuan. Cara perempuan memperoleh dan memproduksipengetahuan kerap kali berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering melihat pengetahuanmereka sebagai afektif bukan kognitif, dan sebagai perasaan bukan pikiran. Alasan pemikiran moral perempuan seringkali melibatkan pertimbangan pengalaman pribadi, kepedulian dan keterhubungan, tawar menawar atas nilai-nilai yang bersifat absolut, tanggung jawab atashak dan pikiran yang didasarkan atas konteks dan narasi, dibanding dengan pemikirankognitif yang formal dan abstrak. Kemampuan baca tulis bagi perempuan dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk mencapai kesetaraan gender. Strategi yang tepat perlu dilakukan sehingga perempuan Indonesia yang beragam dapat mengalami proses belajar yang mengakui sifat keperempuanan dan identitas mereka."

""Tracing intellectual genealogies should be of particular interest to anthropologists. Genealogies are recognized as a significant way to link generations, to recognize predecessors and to trace origins. They are thus a primary basis for acknowledging participation in a tradition. The Islam tradition of learning, for example, though its use of isnad gives central importance to genealogy in affirming critical intellectual succession. And certainly in the much briefer tradition of anthropology, which only began to take shape in the early twentieth century, anthropologists were taught to make use of the 'Genealogical Method' as a means of research as well as a means of understanding.""

"Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai."

"This article seeks to demonstrate the relevance of modern anthropological perspectives to the development of civil society in Indonesia. The concept of civil society has figured prominently in the political discourses taking place in Indonesia today. It has been largely interpreted as an intermediate sphere between the state and local communities, where the discourses on individual freedom as well as cultural and religious diversity can be effectively articulated without being co-opted by the state power, or being bogged down in communal conflicts. This paper argues that modern anthropological perspectives, centering on the idea of the development of polyphonic discourses on cultural identities, can offer a powerful conceptual tool to deconstruct the cultural essentialism perpetuated by the state power and social groups, thereby making a significant contribution to the development of civil society in Indonesia."

"Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa transformasi anggota-anggota suatu kelompok yang terisolasi ke dalam masyarakat majemuk yang lebih besar, dikondisikan oleh hubungan saling mempengaruhi antara sifat majemuk masyarakat tersebut dan posisi dari kelompok yang terisolasi itu dalam struktur kekuasaan masyarakat majemuk itu. Kesukubangsaan dari Orang Sakai yang dilukiskan dalam tulisan ini, diwujudkan sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan yang berlaku dalam setting lokal. Ekspresi kesukubangsaan itu beragam. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan Orang Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnis untuk identifikasi diri, perolehan posisi dan kompetisi dalam perolehan sumberdaya alam dalam hubungan-hubungan sosial dan antaretnis. Melalui kesukubangsaan inilah mereka tertransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia.Dua kasus program pemukiman kembali bagi Orang Sakai, yakni di Muara Basung danSialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan struktur kekuasaan yang berbeda bagi OrangSakai. Kedua program pemukiman itu mengalami kegagalan. Tetapi, melalui pengalaman dikedua pemukiman tersebut, Orang Sakai mendefinisi ulang kesukubangsaan dan kebangsaannya."

"Tulisan ini menyajikan garis besar perkembangan antropologi hukum sejak munculnya karya H.Maine pada akhir abad ke-19 hingga masa kini. Dalam uraian tentang sejarah subdisiplin ini dari sudut pandang empiris-historis, penulis mengetengahkan adanya beberapa fase utama dalam perkembangan antropologi hukum beserta karakteristik pokoknya, yakni fase akhir abad ke-19, awal abad ke-20, dan akhir tahun 1960-an. Pada awal tulisannya, penulis menyatakan bahwa sejarah itu senantiasa mengalami perubahan-perubahan dan kesinambungan. Antropologi hukum juga bervariasi sepanjang sejarah perkembangannya. Dalam periode sejarah yang berbeda, berkembang asumsi-asumsi teoritis, minat perhatian, serta metode yang berbeda pula. Karena itu, patut dihindari adanya upaya pencarian untuk suatu sifat yang hakiki dan esensial dari antropologi hukum, serta interpretasi yang tepat "apakah" antropologi hukum itu. Penulis membahas pula hubungan antara antropologi hukum dan ilmu hukum, tema sentral dalam penelitian subdisiplin ini, perlunya kombinasi metode antara antropologi hukum dan sosiologi hukum walau tetap ada pembedaan bidang akademis diantara keduanya, dan relevansi praktis dari subdisiplin ini."

"Society and culture can no longer be viewed as they have been in the past. Fundamental changes in group and cultural dynamics provide a new context with implications on how anthropological research must be done. A major change is the shift from the view of societies and cultures as bounded systems to the deterritorialization of culture. The author identifies three stages of change bearing upon agrarian cultures, i.e., market entry, market integration and market expansion. There is a new social reality wherein increasingly intensive mobility is enabled by transportation and communication, thus allowing movement across geographic and cultural boundaries. The author notes that the implications of this are manifold, i.e., a shift in the context for the production of meaning; the problem of the locus of culture; conventional methods of data collection that do not inform the anthropologist on how to handle data available from electronic media; the problem of representation and representativeness; and the matter of determining the unit of analysis in research."