Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen."

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."

"Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam."

"Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, wilayah Sumatera Selatan telah menjadi ajang meningkatnya protes-protes para petani desa dataran rendah sehubungan dengan hilangnya hak-hak menyangkut tanah dan akses sumberdaya hutan. Protes-protes ini menjelma dalam bentuk kekerasan fisik dan perusakan kepemilikan para pemegang konsesi hutan,perkebunan kelapa sawit, tambak udang, pulp dan kertas. Makalah ini memfokus pada dua kasus konflik. Pertama, antara penduduk desa di Kundi, Bangka dengan PT Gunung Sawit Bina Lestari, perusahaan pemegang konsesi sawit. Konflik kedua berlangsung antara PT Musi Hutan Persada yang menguasai hampir 300.000 hektar lahan hutan di Sumatera Selatan dengan penduduk desa di Kabupaten Muara Enim. Kasus-kasus di kantung permukiman ini memberikan pemahaman tentang dampak serta hambatan dalam proses demokratisasi dan transisi menuju otonomi daerah."

"Since the formal opening of the Border Crossing Inspection Posts (Pos Pemeriksaan Lintas Batas-PPLB) in Entikong West Kalimantan and Tebedu Sarawak, mobility of people and goods between West Kalimantan and Sarawak has increased significantly. This paper discusses the nature of mobility of goods and people between the two neighboring regions. Mobility of cars and labour is also discussed since mobility of cars affects mobility of people and goods while mobility of labour is an important part of mobility of people. The data show that the number of goods and people, which are out from the Entikong Post, is always greater than the number of goods and people, which enters to the Entikong Post. It is finally predicted, that economic benefits gained by West Kalimantan due to the Entikong Post, will be difficult to sustain in the future era of free trade. Especially if the government at the border districts does not enhance the capability of people to compete with foreign labour as well as foreign products"

"Walau belum dilaksanakan, pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Tetapi, hal itu jelas bukan untuk kepentingan 'umum Papua'...[...] Kesenjangan terjadi di antara sesama elit,dan di antara elit dan penduduk. Sebagian besar penduduk pun semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi. Bertolak dari hal ini, masa depan tanah Papua yang 'berkelanjutan' merupakan hal yang patut disimak secara seksama."

"The khanduri of the tree blossom is performed in Jumadil Akhir (the sixth Islamic lunar month). The khanduri is held for fruit-bearing trees. It aim is tu ensure that the trees will bear fruit andtheir blossoms will not fade and fall onto the round prematurely, thatthey will not be attackedby pests so that they will contribute to the livelihood of human beings. This research is a fieldresearch and its data were obtained through meticulous observation and in depth interview withkey informants. The result of the research shows that it is the winds that cause the trees to blossom. The village people performed this ritual in order that the condition of fertility of fruit-bearing trees is safeguarded but the fertility is dependent upon much more important factorrs than just the willingess of the individual family to perform the ritual. The fertility of the tree is dependent upon collective village performance, dependent upon respecting jinn, dependent upon just leadership and dependent upon adat, particularly regarding probihition adn incest which are regarded as a major infringement on community life."

"Pembahasan informal ini ditujukan pada mereka yang tertarik untuk menerapkan perspektif antropologi ke dalam dunia cyberspace di Indonesia. Termasuk di antaranya adalah permasalahan praktis pembangunan mandiri mengenai hubungan ekonomi jangka panjang. Pembicaraan dilakukan dalam bentuk eulogi atau memorial yang ditujukan pada apa yang disebut 'ekonomi baru', yang sekarang dianggap mistis. Tema yang penting digarisbawahi adalah bahwa perkembangan ekonomi Amerika yang berdasarkan teknologi sesaat ini tampaknya tidak akan dapat memperlihatkan keperkasaannya dalam mencapai kebangkitannya kembali, baik dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Pendapat ini kemudian dijabarkan dengan memperlihatkan hubungan antar 4 (empat) gejolak perekonomian baru yang muncul mendadak dalam perusahaan Internet, telekomunikasi, pendidikan online, dan sektor keuangan di perekonomian Amerika. Perhatian lebih ditujukan pada pertarungan antar para pemilik, serta pendekatan terbuka pada komputasi. Hal yang terakhir ini menawarkan basis bagi pendekatan berbeda untuk cyberspace, yang secara kuat menggunakan perspektif antropologi."

"Bertolak dari pengalaman penulis dalam mengamati pelaksanaan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Jawa Tengah, penulis berargumentasi bahwa tingkah laku penduduk setempat dan pengetahuan yang melandasinya - yang dinilai relevan bagi suatu program pembangunan yang khusus atau suatu program aksi yang praktis - dapat merupakan hal yang bermanfaat untuk menjadi pokok kajian Antropologi. Dalam argumentasinya penulis menekankan bahwa tingkah laku dan pengetahuan itu dapat menjadi fokus kajian sekali pun tidak dikenali sebelumnya sebagai hal yang secara budaya dinilai tepat, secara sosial diterima atau, dalam cara-cara yang penting, dipengaruhi oleh model-model budaya yang spesifik tentang dunia yang melingkupinya. Dengan tetap menaruh perhatian pada pengaruh-pengaruh budaya, ahli-ahli antropologi dapat memberikan sumbangsihnya secara lebih baik pada program-program pembangunan seperti program Pengendalian Hama Terpadu, bila mereka tidak terperangkap pada pertimbangan-pertimbangan yang dibatasi hanya pada hal-hal yang terkait erat dengan budaya dalam menentukan pokok kajian. Sebaliknya, mereka dapat mencurahkan perhatiannya untuk secara seksama mengamati situasi-situasi khusus dalam upaya menelusuri faktor-faktor apa saja, baik faktor-faktor budaya atau lainnya, yang beroperasi sebagai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengetahuan dan tingkah laku penduduk setempat yang relevan."

"Despite the growing number of new cases of HIV and AIDS in Indonesia, the progress ofprevention programs has been slow. Low prevalence is always stated as a reason for delayingHIV prevention programs and to justify slow progress in implementation. Prevention programsare moreover based on a high-risk group paradigm. They focus on female sex workers asresponsible for the spread of HIV, leading to its stigmatization as a hooker?s disease. This articledescribes how seropositive mothers interpret and respond to HIV and AIDS as women, in lightof the fact that most of them have not experienced full-blown AIDS. Some women had alreadyexperienced severe illnesses caused by HIV but defined their ill health by the symptoms theyexperienced, revealing that they did not really feel as if they were living with HIV and AIDS.Despite the fact that some members had died due to AIDS, many still could not believe thatthey were suffering from HIV and AIDS or that their illnesses were caused by it; rather, theirsymptoms were of other diseases such as diarrhoea, tuberculosis, or hepatitis. And thoughthey realized that their past (or present) behaviours put them at risk, they maintained thatthey were victims who had contracted the disease from their promiscuous or drug-injectinghusbands. Even when they did admit that their own behaviour had something to do with it,they did not consider HIV and AIDS as a disease but a curse from God, a punishment fortheir immoral behaviour.Keywords: Women, Infectious Disease, Interpretation, HIV and AIDS, Support Group,Indonesia"