Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan sosial merupakan satu bidang yang kini banyak menjadi perhatian ahli antropologi hukum. Dalam artikel ini, penulis menyajikan hasil penelitiannya tentang studi perbandingan pada sistem-sistem keamanan nasional dari penduduk Maluku Tengah yang memiliki latar belakang kebudayaan dan agama yang sama, tetapi yang bermukim di dua Negara yang berbeda: Indonesia dan Belanda. Keamanan sosial mengacu pada mekanisme yang menjamin diperolehnya kesempatan untuk hidup yang layak, baik bagi orang-orang dewasa yang sehat dalam satu komuniti maupun bagi mereka yang tidak dapat menyajikan hal itu untuk dirinya sendiri. Dalam artikel ini penulis menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk keamanan sosial dalam komuniti yang berbeda terwujud karena pengaruh kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda pula."

"The Ambonese is a community that underwent changes from time to time as a result of the influence of religion, government's policies and global culture. The changes have further implications. A considerable 'in group' solidarity of village as totality (supported by villagers and their special rights, excluding the newcomers) became segregated because of religion. Religion has taken over the traditional rites. The village as an entity of traditional laws based upon genealogy has undergone changes into a public village. The village has become multi profiled with its activities based on needs, e.g. the ceremonial needs for the benefits of traditions. Traditional institutions that strengthened social relations between villages have weakened as a result of the government's policies, and so is the traditional institutions that fulfill the needs of the traditional community."

"Pela adalah salah satu hukum adat di Indonesia, tepatnya hukum adat yang ada di Kepulauan Maluku yang berlaku pada orang-orang Maluku. Ada dua peneliti yang telah mengadakan penyelidikan secara mendalam tentang pela ini, yaitu C. Cooley dan D. Bartels. Cooley mengemukakan bahwa pela adalah suatu ikatan yang dilembagakan mengenai persahabatan atau persaudaraan antara semua penduduk pribumi dari dua desa atau lebih, yang dibentuk oleh nenek moyang menurut keadaan tertentu dan membawa kewajiban-kewajiban tertentu untuk semua pihak yang terkait didalamnya. Kewajiban ini penting dalam definisi ini mengenai eksogami desa. Bartel meninjau pola ini dari sisi sosialnya.[...] Aplikasi dari hukum adat pela dalam masalah perkawinan (intermarriage taboo) menimbulkan persoalan di antara para generasi muda Maluku di Negeri Belanda. Hal ini selanjutnya mengakibatkan konflik antara generasi tua dengan generasi muda. Di Negeri Belanda sendiri terdapat pluralisme hukum, ialah hukum yang resmi dan hukum yang kurang resmi yang berlaku diantara berbagai subgolongan yang ada. Salah satu subgolongan yang menerapkan hukum demikian adalah golongan pendatang Maluku di Negeri Belanda yang menerapkan adat pela dalam kelompok masyarakat mereka sendiri."

"The ethnic conflict in Ambon and Sambas are the result of the same casual factors. The ambivalent and unfair treatment by the armed forces and the police, and the absence of law enforcement, were factors that led to the emergence of these conflicts. Numerous crimes and violent actions (by gangster and preman) Took place. The local people - the Dayak and Malay community of Sambas, and the Ambon communities (both, Moslem and Christian, and also the Bugis, Buton, and Makassar) - took harsh measures without regard for the law. They did so since they could no longer trust the law, the armed forces and the police... [...] in the last part of this article, the author proposes three steps for the solution to the conflicts in both places: the shorts medium, and long term solutions."

"In a traditionally Central Moluccan communities spread over the islands of Ambon, Haruka, Saparua, Nusalaut and in particular, Ceram, any conflict between two individuals of different denomination, or between two villages of different creeds, is usually settled in very short time. Conflicts do not spur intervillage riots as the Central Moluccan islanders have a strong commitment to their Pela and Gandong alliances and principles. However, the significance alliance systems had been undermined by the influx of migrants who have settled in the residential areas. The migrants have been totally excluded from the traditional pela system. With the decline influence of the traditional mechanism of authority, the outbreak of communal violence between the sa'lam (Moslem) and thesarane (Christian) inhabitants became unavoidable. The traditional laws have been ineffective as a problems-solving mechanism. The author maintains that it is high time to seriously consider the need to revive and maintain the alliance systems, and to adjust then to the present and future circumstances."

"Tulisan ini menyajikan sebuah perspektif bersifat komparatif mengenai kajian kawasan perbatasan di dunia, khususnya di Afrika dan Amerika bagian barat-laut. Dalam konteks, perbandingan yang lebih luas itulah, kajian tentang kawasan perbatasan di Kalimantan ini diulas. Tulisan ini mengetengahkan definisi mengenai perbatasan; fungsinya secara sosial, ekonomis, dan politik; serta dampaknya bagi masyarakat-masyarakat yang mengalami pemisahan oleh batas negara. Tulisan ini juga mengupas konteks pengkajian masalah perbatasan dan cara 'perbatasan' diklasifikasi dengan fokus pada aspek interaksi internasional, konflik, akomodasi, dan keterpisahan perbatasan dengan komuniti-komuniti penghuninya."

"Subak di Bali merupakan suatu organisasi sosial masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan norma-norma dan sistem pengetahuan orang Bali. Dalam melihat organisasi tersebut untuk dikaji dalam kajian Antropologi Hukum, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan dalam konteks apa suatu institusi semacam itu dilihat. Pentingnya menentukan konteks permasalahan secara cepat bertujuan untuk menghindari penjelasan yang terlalu panjang lebar tentang keterkaitan antara sub-sub sistem dalam kebudayaan itu sendiri."

"Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan yang melakukan kajian ulang tentang hubungan-hubungan antara pusat dan periferi, memunculkan pandangan baru yang melihat hubungan keduanya sebagai hubungan yang saling terkait dan tergantung. Pandangan yang mematahkan pemikiran tentang hubungan keduanya sebagai hubungan bersifat hirarkis dan satu arah itu memungkinkan berkembangnya konseptualisasi global dan lokal sebagai proses yang berkelanjutan, tanpa mengutamakan yang satu di atas yang lain. Perkembangan ini memiliki implikasi yang signifikan pada studi tentang masyarakat-masyarakat nonbarat, karena pemikiran-pemikiran itu membuka ruang teoretis yang mengakui nonbarat sebagai pencipta teori dan pengetahuan, daripada hanya sebagai perangkat-perangkat respons terhadap bentuk-bentuk universal. Dalam usaha untuk bertumpu pada orientasi itu, berbagai penelitian masa kini pada masyarakat dan kebudayaan di Asia Tenggara telah mengemukakan perlunya meninggalkan perspektif berorientasi barat dan kapitalisme. Sebaliknya, fokus perhatian ditujukan pada hal-hal khusus tentang ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan-kebutuhan nasional yang menjadi prioritas masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Berkembang minat perhatian yang semakin besar pada sejarah lokal, kebudayaan, dan struktur-struktur sosial, serta kaitannya dengan kekuatan-kekuatan nasional dan global. Kajian ini bertujuan untuk memahami pandangan yang berbeda tentang rasionalitas dan kapitalisme dalam upaya mereproduksi, menerjemahkan, dan mengubah bentuk-bentuk barat/eksternal. Tulisan ini mendiskusikan debat yang muncul dari pendekatan-pendekatan baru tersebut untuk mengkaji ulang lokal dan global sebagai kategori-kategori yang simultan dan saling terkait, yang menjadikan apa yang lokal dan spesifik itu juga sebagai yang global dan komparatif."

"Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai."