Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketersediaan dana public yang terbatas, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap setiap pilihan skema pembiayaan yang dimungkinkan untuk penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU . Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh model pengelolaan layanan Transjakarta busway koridor 13 berdasarkan skema KPBU terhadap nilai kemanfaatan value for money dari APBD dan penilaian persepsi pemangku kepentingan stakeholder yang terkait terhadap skema KPBU untuk penyediaan layanan ini. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan skema pembiayaan KPBU berdasarkan pembayaran ketersediaan layanan availability payment , pemerintah dapat melakukan efisiensi penggunaan APBD sebesar 14,19 . Pemerintah harus menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan KPBU ini dapat berjalan dengan baik.

---

ABSTRACTPublic transport infrastructure and services provision is key to sustained economic growth and development. Given the limited availability of public funds, the government is required to be able to evaluate any possible financing scheme options for the provision of public transport infrastructure and services, one of which is a public private partnership PPP . This research tries to analyze the effect of management model with PPP scheme for the provision of Transjakarta busway corridor 13 services to the value for money of public fund and related stakeholder perception on the scheme for the provision of this service. The analysis includes quantitative and qualitative analysis. The results obtained in this study is with the PPP scheme, based on availability payment, the government can make efficient use of the public fund of 14.19 . The government must prepare a strong legal and institutional framework for the implementation of this PPP scheme can run well."

"ABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh Pakto 1988 terhadap pola penanaman dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia dan juga melihat pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal penanaman dana tersebut pada Bank Umum di Indonesia. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori statistik dan teori portfolio. Teori statistik digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Pola Penanaman Dana Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia sedangkan teori portfolio digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal Penanaman Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pakto 1988 tidak lengkap dan berdimensi waktu yang relatif pendek, sehingga tidak memberikan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu penelitian terhadap Portfolio Optimal hanya dilakukan pada securities atas saham dan obligasi, sedangkan penelitian terhadap securities lainnya sedikit sekali dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia dengan mengklasifikannya pada empat kelompok yaitu kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Pembangunan Daerah dan kelompok Bank Asing dan Campuran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Lapora Bulanan dan Mingguan Bank Indonesia sejak Januari 1983 sampai Desember 1993 berupa data pola penanaman dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito serta tingkat bunga deposito. Tehnik analisa data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan Paket Komputer Analysis Portfolio dari Haugen. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pakto 1988 mempengaruhi Polo. Penanaman Dana Masyarakat dan Portfolio Optimalnya Pada Bank Umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara pola penanaman dana masyarakat yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito dengan adanya Pakto 1988. Selain itu Portfolio Optimal dari penanaman dana deposito masyarakat pada Bank []mum juga ikut berubah dengan adanya Pakto 1988. Bila kita bandingkan hasil portfolio optimal dengan realitanya, maka dapat dinyatakan masyarakat tidak memperhatikan portfolio optimal dalam menanam dananya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak seperti Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam pengambilan kebijaksanaan lanjutan ataupun kebijaksanaan mengeliminasi dampak negatif dari Pakto 1988 dan pihak perbankan dapat menggunakannya dalam pembuatan atau penciptaan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tentu saja harus menguntungkan pihak perbankan. Hal yang patut disayangkan pada penelitian ini adalah tidak dapat mengungkap portfolio optimal dari giro dan tabungan., karena tidak terdapatnya data tersebut pada Bank Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini belum secara sempurna melakukan penelaahan terhadap portfolio optimal penanaman dana masyarakat, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan bahasan yang lebih sempurna dan komprehensif guns memberikan kontribusi yang iebih besar pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi pendidikan tinggi lulusan program studi STEM dan Non STEM dengan menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2019. Unit analisis yang digunakan adalah angkatan kerja berumur 20-35 tahun yang bekerja dan terdapat informasi pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan pendekatan two step Heckman untuk mengatasi masalah selectivity bias. Hasilnya pekerja lulusan tingkat pendidikan S2 memberikan tingkat pengembalian investasi pendidikan tertinggi baik pada STEM maupun Non STEM. Pada tingkat pendidikan DIV/S1, tingkat pengembalian investasi pendidikan lebih tinggi pada lulusan STEM daripada Non STEM namun sebaliknya pada tingkat pendidikan S2 lebih tinggi lulusan Non STEM daripada STEM. Berdasarkan gender, tingkat pengembalian investasi pendidikan baik pada lulusan STEM maupun Non STEM lebih besar pada pekerja perempuan daripada laki-laki.

---

This study aims to analyze the rate of return on investment in higher education for STEM and Non STEM degree using the August 2019 National Labor Force Survey (Sakernas). The unit analysis of this study is use the workforce aged 20-35 years who work and there is income information. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) method with a two-step Heckman approach to overcome the problem of selectivity bias. The result is that workers who graduate from S2 education provide the highest return on investment in education, both in STEM and Non-STEM. At the DIV/S1 education level, the rate of return on education investment is higher for STEM graduates than Non STEM graduates, but on the contrary, at the S2 education level, Non-STEM graduates are higher than STEM graduates. Based on gender, the rate of return on education investment for both STEM and Non STEM graduates is greater for female workers than male workers."

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.Contoh dari Badan Layanan Umum yang telah berdiri dan yang menjadi fokusanalisis tesis ini adalah Badan Layanan Umum Transjakarta Busway yang diaturdalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan LayananUmum Transjakarta Busway. Bagaimanakah dengan permasalahan pokoktersebut, tesis ini juga menganalisis prosedur dan mekanisme pendiriankewenangan, tugas dan kewajiban dari Badan Layanan Umum dan BadanLayanan Umum Transjakarta Busway. Penelitian tesis ini menemukan bahwa haltersebut diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi,dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway, sebagai pelaksanaandari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

---

ABSTRACTBy the enactment of Law Number 1 Years of 2004 Regarding the Treasuries,Public Service Entities was established for improving the level of service to thepublic and to educate the public society. The example of the Public ServiceEntities is Transjakarta Busway which based on Governed of the regionalprovince of Jakarta and based on Number 48 Years of 2006 regarding theEstablishing, Organization, and Operation of Public Service of Trans Jakarta(Busway). Because of these Law Statement, the standard procedures, theAuthority, which have been established among others of Transjakarta Busway.From this research, the writer mentioned about the Government Law Number 23Years of 2005 about the management of financial Public Service Legal Entitiesand the Law from Governor of Jakarta Number 48 Years 2006 about Creating,Organization, and Working Scheme of Public Service Entities of Trans Jakarta(Busway). As the practical administration of Law Number 1 Years of 2004Regarding the Treasuries."

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia.

---

This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

"

"Pasar Modal merupakan sarana investasi bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk intrumen investasi yang ada di Pasar Modal adalah Obligasi. Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di Pasar Modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Hal ini sangat penting dan mutlak karena bagaimana mungkin investor menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Sampai saat ini, baru terdapat satu putusan pengadilan yang menangani kasus terkait Emiten Gagal Bayar. Putusan pengadilan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untuk mengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 1) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal bersifat preventif dan represif; dan 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, khususnya mengenai posisi Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan.

---

Capital Market is an investment tool for investors who want to get profit. One of the investment instruments in Capital Market is Bond. Investor protection is one of the keywords in Capital Market. Protection is a basic need of investors in which its availability must be guaranteed. Investor Protection is very important because how could investor have their money invested without any guarantee or protection to their investment. To date, there is only one court judgment related to Default Issuer. It is the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016.

The purpose of this thesis is to examine the legal protection provided to the Bond Holders against Default Issuer in accordance with laws and regulations in Capital Market, and to examine the conformity of the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market.

Based on the analysis, some conclussions are made, among others: 1) legal protection given to the Bond Holders against Default Issuer pursuant to laws and regulations in the Capital Market is preventive and repressive; and 2) Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016 is made in accordance with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market, especially regarding the role of Trust-Agent in representing the interest of Bond Holders inside and outside the court."

"ABSTRAKInvestor tertarik untuk melakukan investasi karena investasi dianggap menghasilkannilai lebih jika dana yang tadinya digunakan untuk dikonsumsi, pada akhirnya disimpan dalamjangka waktu tertentu untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Demikian juga tujuantraders melakukan trading adalah untuk mendapatkan profit. Mereka dapat memilih varianinstrumen (asset class) yang diinginkan sesuai dengan ketersediaan dana, profil risiko danbiaya dalam melakukan transaksi. Bagi trader ritel, selain saham, terdapat pilihan tradingseperti obligasi ritel indonesia, sukuk ritel indonesia ataupun reksa dana. Namun pada saatmemilih kemana dana harus diinvestasikan, trader juga harus mempertimbangkan berapabiaya transaksi yang harus ditanggung oleh trader dan apakah biaya tersebut dapat ditutupoleh imbal hasilnya. Dari hasil penelitian, setelah menghitung net return keseluruhan obligasireturn mempunyai return yang positif. Namun, disisi lain terdapat reksa dana yang mempunyainet return yang positif dan negatif. Hal ini berarti terdapat reksa dana yang returnnya tidakmenutupi transaction cost. Tesis ini membahas analisis deskriptif obligasi, reksa danapendapatan tetap dan reksa dana pasar uang.

---

ABSTRACTInvestors are willing to invest because investment is considered generating more valueif the money invested in a certain assets rather than used for consumption. Even so, tradersare trading to make profit. They can choose a variant of instruments or asset class desiredaccording to availability of fund, risk profile and cost of doing transaction. For retail traders,in addition to stocks, there are many choices to trades such as retail bond, retail sukuk or anymutual fund. However, traders must consider how the transaction costs will be covered by allthe asset return. After calculated transaction cost and sort all the results, the mutual fundshave positive and negative net returns but all retail government bonds have positive returns. Itmeans, all of the retail government bonds can cover their costs therefore result in positivereturn. But on the other hand, not all of mutual funds produce positive results which meansthese mutual funds are unable to cover their transaction costs"

"ABSTRACTAkuntabilitas adalah salah satu aspek yang diharapkan dari perubahan dalam reformasi birokrasi untuk diciptakan pemerintahan yang bagus. SAKIP dibentuk untuk mengukur kinerja agensi dalam konteks akuntabilitas dan pengembangan kapasitas serta kinerja lembaga pemerintah. Pada 2017 Pemerintah Kota Bekasi mampu merealisasikan anggarannya sebesar 83,85% tetapi genap jadi, KEMENPAN-RB menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pencapaiannya hanya memperoleh nilai 11,05 dari target 20. Kota BekasiSAKIP Pemerintah menerima skor B dan berdasarkan pada pernyataan KEMENPAN -RB ini dapat menunjukkan berbagai inefisiensi> 30%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Bekasi dilihat dari penggunaan anggaran dalam upaya untuk mencapai kinerjanya, menggunakan konsep Value for Money. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat post-positivis, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil mendalam wawancara dengan narasumber dan data sekunder dalam bentuk dokumen. ini Penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Kota Bekasi Pemerintah dapat dikatakan tidak cukup baik dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapainya kinerja, ini disebabkan beberapa hal, yaitu Pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahannya, yaitu Pemerintah Kota Bekasi cenderung tidak ekonomis dalam menggunakannyaanggaran, menyebabkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak dialokasikan untuk tujuan internal. Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat program atau kegiatan tidak sesuai dengan fokus tema yang diangkat di setiap tahun, menghasilkan anggaran yang dibelanjakan bukanlah target yang tepat sesuai dengan target atau tujuan yang ingin diperoleh setiap tahun. Kelemahan dari Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat indikator kinerja memiliki menyebabkan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak tercapai seperti yang direncanakan dalam RPJMD, akhirnya menghasilkan realisasi anggaran di Kota Bekasi Pemerintah tetapi memiliki nilai rendah dalam kinerja KEMENPAN-RB.

---

ABSTRACTAccountability is one aspect that is expected of changes in bureaucratic reform to be created good governance. SAKIP was formed to measure agency performance in context accountability and capacity development and performance of government institutions. In 2017 the Bekasi City Government was able to realize its budget of 83.85% but even so, KEMENPAN-RB assesses the performance of the Bekasi City Government the achievement only gained 11.05 from target 20. Bekasi City SAKIP The government accepts a score of B and is based on the statement of KEMENPAN -RB this can indicate various inefficiencies> 30%. Therefore, this study aims to analyze Bekasi City Government performance can be seen from the use of the budget in an effort to achieve performance, use the concept of Value for Money. The method used in This research is post-positivist, the data collected is obtained from in-depth results Interviews with informants and secondary data in the form of documents. this The study was analyzed qualitatively. The results of this study, namely the City of Bekasi The government can be said to be not good enough in utilizing the budget to achieve it performance, this is due to several things, namely Bekasi City Government has several the problem is that the Bekasi City Government tends to be uneconomical in using it budget, causing the budget spent by the Bekasi City Government to be allocated more internal purpose. The Bekasi City Government does not make programs or activities in accordance with the focus of the theme raised in each year, generates a budget what is spent is not the right target according to the target or goal that you want to get every year. The weakness of the Bekasi City Government in making performance indicators have causing the target set by the Bekasi City Government to not be achieved as planned in The RPJMD has finally resulted in budget realization in Bekasi City The government but has a low value in the performance of KEMENPAN-RB."

"Tingginya potensi pemanfaatan crowdfunding di Indonesia, baik untuk motif sosial maupun ekonomi telah mendorong para platform crowdfunding untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengguna untuk menciptakan pertumbuhan industri yang berkelanjutan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi financial contribution behaviour individu dalam dua model crowdfunding yang berbeda di Indonesia: Non-Investment (Donation-based Crowdfunding) dan Investment Model Crowdfunding (Equity Crowdfunding dan Debt-Based Crowdfunding) pada 2020-2021. Untuk menganalisis perilaku pengguna, digunakan Extended Theory of Planned Behaviour yang memperlihatkan bagaimana lima faktor utama (Attitude; Perceived Behavioural Control; Self-Efficacy; Social Norms; dan Subjective Norms) beserta kedua faktor tambahan (Financial Literacy dan Risk Tolerance) dapat memengaruhi intensi individu untuk memberikan kontribusi finansial maupun membagikan informasi terkait project maupun campaign terkait, sehingga dapat memengaruhi Financial Contribution Behaviour. Adanya perbedaan secara tipologi dan karakteristik persyaratan pengguna dari kedua model tentunya membuat adanya perbedaan hasil dalam penelitian ini. Metode purposive sampling diaplikasikan dalam penelitian ini dengan total responden sebanyak 743 responden (536 pengguna Non-Investment Crowdfunding Platform dan 207 pengguna Investment Crowdfunding Platform). Penelitian ini dianalisis menggunakan pemodelan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Non-Investment Model, Financial Contribution Intention dipengaruhi oleh Attitude; Self-Efficacy; Perceived Behavioural Control; serta Social Norms; dan Information Sharing Intention dipengaruhi oleh Self-Efficacy; Social Norms; dan Subjective Norms. Sedangkan, dalam Investment Model, Financial Contribution Intention dipengaruhi oleh Attitude dan Social Norms. Keduanya pun terbukti turut memengaruhi Information Sharing Intention bersama Subjective Norms. Tingginya intention terbukti berpengaruh positif pada Financial Contribution Behaviour dalam kedua studi kasus.

---

The high potential of crowdfunding industry in Indonesia, both for the social and economics motives has encouraged the platforms to formulate the right strategy to ensure a sustainable industry growth in the future. This study is aimed to find out some factors that affect individuals’ financial contribution behaviours at two different models of crowdfunding in Indonesia: The Non-Investment (Donation-Based Crowdfunding) and Investment Model Crowdfunding (Equity Crowdfunding and Debt-Based Crowdfunding) during 2020-2021. To analyse the users’ behaviour, Extended Theory of Planned Behaviour is applied. This theory depicts how five main factors (Attitude; Perceived Behavioural Control; Self-Efficacy; Social Norms; and Subjective Norms) and two additional factors (Financial Literacy and Risk Tolerance) influence individuals’ intention when giving their financial contribution and sharing the campaign-related information, thus affecting the financial contribution behaviour. As there have been differences in the typology and users’ characteristics requirements of both models, results’ differences are inevitable. A purposive sampling method is applied on this study, with a total respondent of 743 (536 Non-Investment Crowdfunding Platform users and 207 Investment Crowdfunding Platform users). The data are analysed using Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). This research shows that in the Non-Investment Model, Financial Contribution Intention is shaped by Attitude; Self-Efficacy; Social Norms; and Subjective Norms; whereas Information Sharing Intention is formed by Self-Efficacy; Social Norms; and Subjective Norms. Whereas in the second case study, Financial Contribution Intention is shaped by Attitude and Social Norms. Both significant variables are proven to be impacting Information Sharing Intention, simultaneously with Subjective Norms. The higher degree of intention is significantly proven in influencing Financial Contribution Behaviour positively, in both case studies. "

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur satelit multifungsi pemerintah. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara penanggung jawab pelaksana pekerjaan (PJPK) dalam hal ini adalah Menteri komunikasi dan informatika dengan badan usaha pelaksana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme perjanjian KPBU dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU satelit multifungsi. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dengan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat. Peran Badan Layanan Umum (BLU) dalam perjanjian KPBU tidak dapat disebut sebagai pihak penerima delegasi yang ditugaskan oleh PJPK yang melaksanakan tahap transaksi dan perjanjian dalam KPBU. BLU hanya berperan sebagai penerima mandat. Tingginya risiko dalam pelaksanaan melalui mekanisme KPBU ini membuat besar kemungkinan Pemerintah dapat digugat secara perdata di pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kedudukan dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU perlu ditegaskan dalam perjanjian agar jelas mengenai batas-batas tanggung jawabnya dan badan layanan umum dapat optimal melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan-peraturan terkait yang ada.

---

This thesis consists of agreement which uses Government Cooperation Scheme with Business Entities or known as Public Private Partnership (“PPP”) scheme in terms of providing government multifunctional satellite infrastructure. This Agreement is within Cooperation Project Responsible (PJPK) in this case Communication and Informatics Minister and Business Entities in Infrastructure Provision. This research consists of the issue related to agreement mechanism of PPP and the responsibility of Public Service Agency (BLU) in terms of agreement implementation of multifunctional satellite’s PPP. The methodology of this research is normative judicial study in which a legal research whose objective is the references materials with primary legal sources as a bound legal references. The role of BLU in PPP agreement can not be stated as delegation party recipient which assigned by PJPK who executes the transaction and agreemet in PPP. BLU only takes part as mandate recipient, The higher risk of PPP mechanism impacts on higher chance of government on being sued perdataly in the court or Indonesian National arbitrary unit. The state and responsibilities of BLU in terms of PPP agreement needs to be confirmed so that the boundaries of responsibilities. Therefore BLU might be optimizing their role as a unit who delivers services by conforming related rules."