Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet Studi Kasus Tahun 2016 . Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dilihat dari komponen Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja serta Prakondisi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya menerapkan komponen-komponen dari Penganggaran Berbasis Kinerja. Hal ini tercermin dari : a Indikator Kinerja Outcome yang belum mencerminkan core bussiness dari Sekretariat Kabinet dan belum sesuai dengan prinsip SMART-C; b Tidak adanya Standar Biaya Keluaran dan belum diterapkan prinsip value for money terhadap penyusunan komponen biaya; dan c Mekanisme feedback yang belum berjalan dengan baik, sehingga rekomendasi hasil evaluasi tidak dimanfaatkan dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan. Prakondisi yang mengakibatkan belum maksimalnya Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet adalah: 1 Lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dan kurang berorientasi pada kinerja, 2 Sistem kontrol yang kurang efektif dari pimpinan kementerian/lembaga, dan 3 Penerapan Strategic Planning yang kurang baik. Hasil penelitian menyarankan untuk menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan informasi kinerja, menyusun Standar Biaya Keluaran, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat, peningkatan keterlibatan dan komitmen pimpinan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, adanya mekanisme umpan balik dari pimpinan atas hasil evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja melalui pengembangan budaya kinerja di Sekretariat Kabinet

---

ABSTRACT This study discusses the Implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat Case Study of 2016 . The purpose of this study is to discuss the Implementation of Performance Based Budgeting based on Performance Based Budgeting Performance, ie Performance Indicators, Cost Standards and Performance Evaluation and Performance Based Budgeting Preconditions in the Cabinet Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method. Data collection techniques were conducted by interviews and literature studies and documents.The findings of this study indicate that the implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat has not fully implemented the components of Performance Based Budgeting. This is reflected in a Outcome Performance Indicators not yet reflecting the core business of the Cabinet Secretariat and not in accordance with the SMART C principle B The absence of Output Cost Standard and not yet applied the principle of value for money against the preparation of cost components And c Feedback mechanism that has not run well, so that recommendation of evaluation result is not utilized and has not give significant influence to the improvement of program and activity performance. Preconditions that result in not yet maximized Implementation of Performance Based Budgeting in Cabinet Secretariat are 1 Environment or conditions that are less supportive and less performance oriented, 2 Ineffective control systems from ministry institution leaders, and 3 poor implementation of Strategic Planning. The results of the study suggest to compile the Performance Indicators Dictionary as guidance in the preparation of performance information, compile the Output Cost Standard, improve coordination and synchronization between the Planning and Financial Bureau, the Bureau of Performance Accountability and Bureaucracy Reform as well as the Inspectorate, the increased involvement and commitment of the leadership towards the planning and budgeting process, There is a feedback mechanism from the leadership of the evaluation results and improving the quality of performance management through the development of performance culture in the Cabinet Secretariat"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi anggaran berbasis kinerja di LAPAN (studi kasustahun 2013). Tujuannya adalah untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerjayang telah diterapkan berdasarkan prinsip dan komponen anggaran berbasis kinerja. Selainitu penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang terjadi dalam mengimplementasikananggaran berbasis kinerja.Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan metodepengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara dan studi literatur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana akandilakukan eksplorasi dan analisis atas fakta mengenai implementasi anggaran berbasis kinerjadi LAPAN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi anggaran berbasis kinerjabelum sepenuhnya dilakukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran diLAPAN tahun 2013, karena prakteknya baru sebatas berpedoman pada peraturan danpedoman yang ada, dan masih mengindikasikan adanya praktek anggaran tradisional.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices.;This study discusses the implementation of performance-based budgeting in LAPAN (casestudy, in 2013). The purpose is to understand the implementaion of performance basedbudgeting which has been applied based on principle and component performance-basedbudgeting. Furthermore, study also describes the problems that occur in the implementationof performance based budgeting.The approaches that will be used in this study is post-posstive approach with qualitative datacollection methods. Data collection method is done by observation, interview, and literaturestudy. This research is a descriptive study which will be carried out an exploration andanalysis to the facts regarding the implementation of performance-based budgeting inLAPAN.The results showed that generically the implementation of performance-based budgeting hasnot been fully carried out on the preparation of work plans and budget document in LAPANin 2013, because the practice is merely based on the existing regulations and guidelines, andstill indicating a traditional budget practices."

"Penelitian bertujuan mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja di masa pandemi Covid-19 pada Kementerian Sekretariat Negara. Pandemi Covid-19 mendorong refocusing anggaran secara nasional dan berdampak pada kinerja Kementerian Sekretariat Negara karena capaian kinerja dapat terwujud apabila didukung anggaran yang memadai. Penelitian menggunakan strategi studi kasus (single case study) pada pendekatan kualitatif melalui instrumen dokumentasi data dan forum group discussion (FGD) dengan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menarik karena meneliti suatu kementerian yang memberikan dukungan layanan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa pandemi Covid-19 melalui instrumen penelitian FGD. Hasil analisis data tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rata-rata kurang dari 95% karena tingginya dinamika dan instensitas kegiatan Presiden/Wakil Presiden. Terdapat fluktuasi efisiensi yang signifikan karena penghematan biaya perjalanan dinas akibat pembatasan sosial berskala besar. Sekalipun efisiensi meningkat, capaian output dan outcome tetap memenuhi target karena didukung tranformasi digital dan pola kerja baru. Penelitian menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, manfaat, dan konteks. Namun, terdapat kendala ketika terjadi pergantian personil, aplikasi, dan skala prioritas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan kolaborasi lintas departemen di Kementerian Sekretariat Negara.

---

The research aims to evaluate performance-based budgeting during the Covid-19 pandemic at the Ministry of State Secretariat. The Covid-19 pandemic prompted a refocusing of the national budget and had an impact on the performance of the Ministry of State Secretariat because performance achievements can be realized if supported by an adequate budget. The research uses a single case study strategy on a qualitative approach through data documentation instruments and group discussion forums (FGD) with qualitative descriptive data analysis. This research is interesting because it examines a ministry that provides service support to heads of state and heads of government during the Covid-19 pandemic through FGD research instruments. The results of data analysis for 2020-2022 show that average budget absorption is less than 95% due to the high dynamics and intensity of the President/Vice President's activities. There are significant efficiency fluctuations due to savings in business travel costs due to large-scale social restrictions. Even though efficiency has increased, output and outcome achievements still meet targets because they are supported by digital transformation and new work patterns. The research concludes that performance-based budgeting has been carried out in accordance with the provisions as per the results of the budget performance evaluation on aspects of implementation, benefits, and context. However, there are obstacles when there are changes in personnel, applications, and priority scales, so that it is necessary to increase HR competence and cross-departmental collaboration at the Ministry of State Secretariat."

"Tesis ini membahas tentang analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan - Sekretariat Negara RI, dengan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Sistem anggaran sektor publik di Indonesia telah mengalami perubahan dengan di berlakukannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sistem anggaran berubah dari Sistem Anggaran Tradisional (Tradisional Budget system) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting). Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005, dengan tahap implementasi proses reformasi dalam jangka waktu lima tahun yaitu hingga tahun 2010. Tujuan akhir dari penerapan anggaran berbasis kinerja adalah akuntabilitas kinerja organisasi sebenarnya dengan tahapan perumusan rencana strategi ke rencana kinerja yang dituangkan dalam penganggaran dengan tepat dan selaras. Penelitian ini bersifat verifikasi hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan ? Sekretariat Negara dan teori anggaran berbasis kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan pada Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan - Istana Jakarta, dalam perumusan rencana strategis, rencana kinerja, program dan kegiatan masih belum sesuai dengan teori anggaran berbasis kinerja. Ketidaksesuain penerapan ini menunjukkan akuntabilitas yang tidak sebenarnya dari kinerja organisasi Rumah Tangga Kepresidenan, dan menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja baru sebatas memenuhi ketentuan yang ada.

---

This thesis discusses the analysis of performance-based budgeting environment of the Presidential Household - State Secretariat of Republic of Indonesia, with reforms in the areas of financial management of the country particularly in the budgeting system has a lot to bring a very fundamental change in its implementation. Public sector budget system in Indonesia has undergone a change with the act No. 17 of 2003 on State Finance. Change the budget system of the Traditional Budget System into Performance Based Budgeting System. Application of Performance Based Budgeting System, implemented in stages starting in the 2005 budget, with the implementation phase of reform process within a period of five years ie until 2010.

The ultimate goal of implementing a performance-based budgeting is the actual organization performance accountability by the gradual formulation of a strategic plan to the performance plan as outlined in the budgeting correctly and in harmony. This research is verification of the hypothesis by using qualitative descriptive analysis research method. Qualitative analysis method used is by comparing the performance-based budgeting at the Presidential Household environment - State Secretariat and the theory of performance-based budgeting.

The results showed that performance-based budgeting environment of the Presidential Household - State Secretariat on Program Implementation and Governance - Palace Jakarta, in the formulation of strategic plans, performance plans, programs and activities is still not in accordance with the theory of performance-based budgeting. Incongruity this application indicates that no real accountability of the Presidential Household organizational performance, and demonstrate that the application of performancebased budgeting is merely comply with existing regulations."

"Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivistm dengan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, karakteristik agen pelaksana, dan terakhir dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menurut PerkaBPKP Nomor 8 Tahun 2021 di Sekretariat Kabinet secara optimal, antara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan sejumlah perbaikan seperti, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia auditor, membentuk pedoman umum pengawasan intern dan merubah mindset seluruh pegawai terkait perlunya kolaborasi antar unit kerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya peranan APIP, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet.

---

This study discusses the factors that determine the performance of internal audit capability policy conducted by the Cabinet Secretariat. This research was performed using post-positivist approach and included in descriptive research type. This study uses theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975) regarding factors that determine the performance of policy, including policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and enforcement activities, the disposition of implementers, characteristics of implementing agencies, and last, economic, social, and political support. The results of this study indicate that several factors that hinder the implementation of the internal audit capability improvement policy according to the Head of BPKP regulation Number 8 of 2021 at the Cabinet Secretariat optimally, including resources, the characteristics of implementing agents, and social support. Therefore, the Cabinet Secretariat needs to make various improvements, such as increasing the quantity and quality of human resources for auditors, formulate guidelines for internal supervision and changing the mindset of all employees regarding the need for collaboration between units within the Cabinet Secretariat. This study also illustrates the important role of internal auditor, especially in implementing bureaucratic reform at the Cabinet Secretariat."

"Penelitian ini membahas penerapan penganggaran berbasis kinerja di Universitas Indonesia pada tahun anggaran 2011 untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berkembang hingga kini, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini adalah implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum diterapkan secara benar, dilihat dari lima aspek, perencanaan anggaran dan kinerja, realisasi anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan anggaran dan kinerja. Beberapa saran kemudian disajikan penulis diantaranya, perlu adanya ketetapan baku mengenai penyusunan indikator kinerja, integerasi antar sistem keuangan dan anggaran dalam hal keterserapan/realisasi dan penerapan sistem reward and punishment supaya perlahan budaya tertib administrasi tumbuh di UI.

---

This study discusses the application of performance-based budgeting at the University of Indonesia in fiscal year 2011 and then compared with the theories developed up to now, studies that have been done before or regulations applicable at this time. The results of this study is the implementation of performance-based budgeting is still not implemented correctly, viewed from five aspects, planning budgeting and performance, budget realization, performance measurement, performance evaluation and reporting of budget and performance. Some suggestions then presented by the writer, the need for standard provisions regarding the preparation of performance indicators, integration between financial and budgets systems in terms of absorption/realization and implementation of reward and punishment system, so good administrative culture gradually grows in UI. "

"Penelitian ini membahas implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah di terapkan. Materi penelitian ini adalah implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Disamping itu penelitian ini juga mendeskripsikan penghambat dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis denganmetode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Pendekatan positivisme digunakan untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun telah didukung adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Ada beberapa penghambat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain: adanya beberapa intervensi pengalokasian anggaran dalam pembahasan anggaran oleh Komisi X DPR-RI, indikator kinerja belum sepenuhnya sepenuhnya fokus pada aspek-aspek kinerja atau belum mencerminkan core bisnis organisasi, siklus prosedur operasional standar perencanaan dan penganggaran jadwal pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan ditetapkan, penerapan sistem anggaran yang lebih fleksibel belum dapat terlaksana.

---

This research discusses the implementation of performance-based budgeting within the General Secretary of Ministry of National Education in accordance with the policies in force in Indonesia, with the aim to understand the implementation of performance-based budgeting has been applied. The substance of this research is to implement the performance based budget arrangement. Beside of that, this research is also conducted to describe obstacles in performance based budget arrangement process.

The approach and technique used in this research is qualitative analysis, while data are acquired by 'Nature Setting'. Data collection result is analyzed using descriptive paradigm with qualitative method. Phenomenology approach is used to describe further understanding about the performance based budget arrangement process at General Secretary of Ministry of National Education.

Although there are policies related to the performance based budget arrangement, the research findings Indicate that ideal performance based budget arrangement has not reached yet. There are still some obstacles in arranging performance based budget, for example: there are some interventions of budget allocations in budget discussion phase which is discussed by DPR RI Tenth Commission, performance indicators have not been fully focus on those aspects of performance or did not reflect the organization's core business, the cycle of standard operating procedures of planning and budgeting implementation schedule cannot be run in accordance with established, the application of a more flexible budget system cannot be done."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor rasional yaitu sumber daya, akses informasi, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi pengendalian keuangan dan pengendalian kineja. Sampel penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja/Instansi Kementerian Keuangan di DKI Jakarta. Pengujian dilakukan dengan Analisis Faktor Konfirmatori dan Analisis Jalur dengan menggunakan software AMOS. Hasil analisis menunjukkan variable sumber daya, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja, demikian pula penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

---

ABSTRACTThe objectives of this research to examine the influence of the rational factors of resources, access to information, goal orientation and performance measurement toward the effectiveness of implementation of Performance-Based Budgeting (PBB) and its influence on the effectiveness of controls covering financial control and performance control. The research sample is Authorized Budget and Committing Officer at Unit/Agency Ministry of Finance in Jakarta. Testing conducted by Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis using AMOS software. The analysis showed variables resources, orientation of goals and performance measurement are significantly positive effect on the effectiveness of the implementation of performance-based budgeting, as well as performance-based budgeting has positive and significant impact on the effectiveness of financial control and performance control effectiveness."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan proses pengelolaan keuangan daerah bagian penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan menganalisis kesesuaian antara konsep dan implementasi proses penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Analisis diawali dengan menjelaskan siklus penganggaran keuangan daerah di Indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terdiri atas penyusunan KUA dan PPAS, penyiapan pedoman penyusunan RKA-SKPD, penyusunan RKA-SKPD, penyiapan Raperda APBD, pembahasan, evaluasi, dan penetapan. Permasalahan yang terjadi pada sistem penganggaran Pemerintah daerah terdiri dari dua hal yaitu konseptual dan faktual. Permasalahan konseptual terdapat pada tahap pembahasan Raperda APBD yang belum mengakomodasi pembahasan kinerja anggaran. Sementara itu permasalahan faktual terjadi pada hampir seluruh tahap penganggaran karena tidak digunakannya dokumen RKPD sebagai dokumen penyusun anggaran Pemerintah daerah

---

ABSTRACTThe objectives of this internship report are to explain the problems of financial management process based budgeting section of Permendagri No. 13/2006 and to analyze the suitability among regulation and implementation of budgeting process based on Permendagri No. 13 of 2006 towards performance-based budgeting. The analysis begins by describing the area of financial budgeting cycle in Permendagri No. 13 of 2006 which consists of the preparation of KUA and PPAS documents, preparation of guidelines for the preparation of RKA-SKPD, preparation of RKA-SKPD, preparation of draft budget, discussion, evaluation, and determination process. The problems that occur in local government budgeting system consist of two things: the conceptual and factual issues. The conceptual issues are the APBD discussion that not accommodate performance-based budgeting concept. While, the factual issues happen in almost all of phases of budgeting processes because the local government does not use the RKPD as guideline in budgeting process."

"Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik. Pada sistem Penganggaran Berbasis Kinerja berusaha mengaitkan antara pendanaan dengan hasil. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Tangerang beserta permasalahan yang dihadapi di dalamnya. Penelitian ini menggunakan konsep yang ada mengenai prosedur penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Tangerang masih lemah dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya umumnya terkait kurangnya kuantitas dan kualitas SDM serta terbatasnya informasi data yang mendukung.

---

Performance-Based Budgeting System is designed to create efficiency, effectiveness and accountability in the public budget. In the Performance-Based Budgeting system seeks to link between funding and results. This research describes about how implementation of performance-based budgeting system in Tangerang City Government with the problems in it.

The research uses the existing concepts concerning in implementation of performance-based budgeting procedures. This research was conducted by using post-positivist approach and indepth interview. The results showed that the implementation of performance based budgeting system in Tangerang City Government is still weak and has not been fully implemented. The problems encountered in its implementation is generally related to the lack of quantity and quality of human resources and the limited data supporting information."