Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN serta menentukan prioritas strateginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta tehnik analisa menggunakan AHP Analytic Hierarchy Process . Hasil analisis implementasi berjalan dengan cukup baik tetapi masih adanya hambatan terkait informasi dan teknologi informasi, sedangkan sumber daya manusia sudah sesuai yang diharapkan. Prioritas strategi sistem informasi manajemen dalam pengungkapan jaringan kejahatan narkotika di Deputi Pemberantasan BNN dengan langkah pertama dengan penilaian 0.30 yaitu pengembangan database untuk menjawab permasalahan yang muncul terkait dengan informasi, yang kedua dengan penilaian 0.28 yaitu pengembangan sistem informasi untuk tingkatan manajerial dan pelaksana operasional, yang ketiga dengan penilaian 0.27 yaitu pengembangan sumber daya manusia secara kualitas serta kuantitas dan yang ke empat dengan penilaian 0.15 yaitu pengembangan hardware dan networking untuk mendukung pengembangan database dan sistem informasi di deputi pemberantasan serta integrasi jaringan dengan instansi terkait. Kemampuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen pada Deputi Pemberantasaan BNN merupakan salah satu upaya dalam menjaga ketahanan nasional, dikarenakan upaya tersebut merupakan salah satu kekuatan nasional yang digunakan dalam mengatasi ancaman dan gangguan kejahatan peredaran narkotika yang mampu mengancam identitas, integritas serta kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memperjuangkan tujuan nasional.

---

ABSTRACTThe purposes of this research are to analysis management information system in order to support narcotics crime network investigation in deputy of eradication BNN and to select priority of strategy. This research uses qualitative approach with descriptive method and AHP Analytic Hierarchy Process for analyze technic.The Result of implementation analysis going is quit good but there are still some obstacles regard to information and information technology, while human resource on thhe other side has been running expected.The strategy priority of management information system in order to support narcotic crime network investigation in deputy of eradication BNN. First step with result 0.30 is database development to answer the question regarding to information. Second, with result 0.28 are developing information system for managerial and operational level. Third, with result 0.27 is development human resource quality. Fourth, with result 0.15 are development hardware and networking to support database development and information system in deputy of eradication also integration with related agencies.The ability in developing management information system in deputy of eradication BNN, is one of the effort to maintenance national defense. This effort is a national power used to eliminate threat and intrusion from narcotic illegal activity that able to endanger identity, integrity, life of nation and state in order to fulfill national goals."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional BNN . Tugas dan tanggung jawab BNN adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Intelijen BNN mempunyai strategi khusus untuk menggagalkan penyelundupan narkotika dengan menggunakan teknik controlled delivery. Teknik controlled delivery dipakai dalam sebuah penyelidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkotika yang bersifat jaringan terorganisir. Tulisan ini akan membahas mengenai penggambaran tahapan teknik controlled delivery. Tulisan ini menggunakan teori organized crime dan konsep traditional policing dalam pembahasan mengenai teknik controlled delivery dengan kasus yang penulis pilih untuk dikaitkan dan kemudian ditariklah kesimpulan mengenai penggambaran teknik controlled delivery yang dipakai BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hasil dari tulisan ini adalah berhasilnya penanganan pemberantasan yang dilakukan oleh Intelijen BNN terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang penulis pilih dengan menggunakan teknik controlled delivery.

---

Indonesia establishes narcotics crime as an extraordinary crime with the threat of punishment for dealer is the death penalty. One non-ministerial agencies in Indonesia, which handles the eradication of illicit trafficking is the National Narcotics Agency BNN . BNN 39;s duty and responsibility is to tackle the illicit circulation of narcotics in Indonesia. BNN Intelligence has a special strategy to thwart smuggling of narcotics using controlled delivery techniques. Controlled delivery techniques are used in an investigation and are one way that can be used to dismantle narcotics crime cases that are organized networks. This paper uses the theory of organized crime and traditional policing concept in the discussion of controlled delivery techniques and after that the results of the findings of this data will the author try illustrating the controlled delivery technique with the case that the authors choose to be linked and then drawn conclusions about the description of controlled delivery techniques used by BNN in the eradication illicit circulation of narcotics. The results of this paper are successful elimination programs conducted by the Intelligence BNN against illicit circulation of narcotics that authors choose to use the technique of controlled delivery."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pengungkapan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika di dalam negeri dan luar negeri, dimana kompetensi dan pelatihan penyidik intetdiksi merupakan bagian dari Pendekalan kuantitatif diterapkan dengan mengukur kesenjangan kompetensi aktual dan idecl penyidik sehingga dapat diidentifikasi kebutnb.an akan peningkallm 1erhadap kesenjangan kompeteru;i tersebut melalw pelarihan, dan untuk me!akukan pelatihan yang tepa!1erhadap kesenjangan knmpeteru;i !crsebu1; diperlukanTraining Needs Analisis suatu kajian analisis kebutuhan pelatihan.Analisis terhadap kesenjangan kompetensi aktua1 dan ides] da!am penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis qji T, dan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan diutamakan model analisis kebutuhan pelatihan Me Cann. Metode pengumpu1an data dan informasi dilakukan dengan pengisian kaesioner terhadap respooden yang terdiri dari Peeyidik Utama,.Madya, Muda dan Peeyidik Pratama.Hasil analisis 1erhadap kompetensi penyidik , terdapat kesenjangan yang signifikan dari bel1empa knmpetensi baik dari berbagai lingkalan penyidik yang dapat di minimalkan melalui pelatihan untuk meminima1kan kesenjangan lmmpetensi yang bervariasi tersebut diperlukan skala priorita pclarilum sesuai dengan tingkat penguasaan kemampuan dan hasil dari Focus Group Discusion (FGD.

---

This thesis is conducted with the background that there is still low result of the dismantling of narcotics and narcotic prescursors syndicate network, in which the competence and 1he training of interdiction personnel are part of the problems. This research is a study using a quantitative approach to measure actual competency gaps and ideal investigator to identity the needs fur improving and narrow the gap throught training effort. By mapping the competencies, we can identify the necessity of improvement of the competency gaps through training,and for doing the right training to the competency gaps, we need Training Need Analysis.

The analysis of actual and ideal competency gaps in1he study,used ibe T test analysis 1n0ls, and to identify training needs, researchers used a model of training needs analysis Mc Cann. Methods of data collection and information is done by filling the questionnaire from respondent consist of 1he Main Investigator. Associa1e, Junior and Primary Investigator.

The results of the analysis of investigator competency interdiction, is that there is a significant gap of some competence, in the various levels of investigator !bat can minimize throught training. To minimize the competency gaps that vary,we need a required priority scale of training according 1n level of mastery and the result of Focus Group Discussion (FGD)."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dongan peredaran gelap narkoba, Kokain dan heroin merupakan bagian dari permasalalum ini. Meskipun berdasarkan data yang ada, peredaran gelap kokain dan heroin relatif tidak sebesar jenis narkoba seperti amphetamine dan methamphetamine, namun harus tetap diwaspadai mengingat dampaknya yang lebih berat bila dibandingkan jenis lain.Mengingat bahwa, asal dan produksi kedua jenis narkoba ini tidak berasal dari Indonesia. penelitian tm bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional dahlin upaya pemberantasannya. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui' adanya keterbatasan dalam operasionalnya, Selama itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakaukan untuk mengoptimalkan strategi yang telah ditetapkan. Penelitian diiakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan telah berjalannya strategi yang diterapkan oleh BNN, namun secara umum masih memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya.

---

The research was conducted with the background that Indonesia is still experiencing problems with illicit drugs. Cocaine and heroin are part of the problem. Although based on existing data, illicit cocaine and heroin is relatively not as vast as drugs such as amphetamine and methamphetamine, but should remain wary because of the impact is more severe than other types.Given that the origin and production of both types of drugs is not -originate from Indonesia. this study intended to find out how the strategy adopted by the National Narcotics Agency in attempt of eradication, From the research conducted there is still limitations in the operational matters. The research also attempted to explain the efforts that can be conducted to optimize a predetermined strategy. The study was conducted by collecting data and conduct interviews of key figures in drug eradication efforts of the National Narcotics Board."

"ABSTRAKTelah terjadi pergeseran paradigma dalam penanganan masalah narkotika, mulai dari hanya diatur penjualan dan pemakaiannya hingga saat ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organized crime. Belum ada definisi yang jelas dan tegas tentang organized crime, namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kejahatan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari karakteristik organized crime dalam jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN, melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengungkapan jaringan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN memiliki karakteristik yang serupa dengan karakteristik organized crime. Struktur jaringan narkotika yang diungkap oleh BNN bersifat fleksibel, rekrutmen anggota berdasarkan kepercayaan, ada kecenderungan membentuk kelompok berdasarkan etnis/kesukuan, ada keterkaitan dengan jaringan luar negeri atau setidaknya memiliki anggota level atas yang berada di luar negeri. Strategi BNN secara keseluruhan dengan sedikit adaptasi dapat digunakan sebagai strategi penanganan jaringan narkotika sebagai organized crime. Kata Kunci: jaringan narkotika; organized crime; strategi.

---

ABSTRACTThere has been a paradigm shift in the handling of narcotics problems, ranging from only regulated sales and use and now it categorized as one form of crime committed by organized crime. There is no clear and firm definition of organized crime, but there are several characteristics that distinguish it from conventional crime. This study used a qualitative approach to find the characteristics of organized crime in the narcotics network disclosed by BNN, through in depth interviews with the parties directly involved in the process of disclosure of narcotic networks. The results showed the narcotics network disclosed by BNN has characteristics similar to the organized crime characteristics. Narcotics network structure disclosed by BNN is flexible, recruitment of members based on trust, there is a tendency to form ethnic tribal groups, there is a linkage with overseas networks or at least have top level members who are abroad.The overall BNN strategy with little adaptation can be used as a strategy for handling narcotics networks as organized crime. Keywords organized crime, narcotics network, strategy"

"Penelitian ini membahas strategi pencegahan kejahatan narkotika khususnya yang saat ini diterapkan oleh Deputi Pencegahan BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif, baik pada kesuksesan dan kendala yang dihadapi oleh Deputi Pencegahan BNN dalam mengimplementasikan strategi pencegahan narkotika, menggunakan programprogram pencegahan situasional, sosial dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN lebih bergerak pada strategi pencegahan kejahatan dengan pencegahan kejahatan sosial dan pencegahan kejahatan komunitas, dan belum menyentuh secara maksimal pencegahan kejahatan situasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif lagi Deputi Pencegahan BNN harus melakukan strategi pencegahan dengan menggabungan tiga pendekatan ini karena pendekatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain.

---

This research will address the strategies for drugs crime prevention as implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board. This research is a qualitative research. This research aims to achieve an elaborate illustration, both on the success and challenges faced by the Deputy of Prevention in implementing strategies for drugs prevention, using situational, social and community crime prevention programs. This result shows that strategies for drugs prevention, implemented by Deputy of Prevention National Narcotic Board is more engaged in using crime prevention strategies through social crime prevention and community crime prevention and has not been maximum implementing situational crime prevention at all. Hence, this research recommends that to decrease the abuse of narcotic more effectively, Deputy of Prevention should apply prevention strategies combining all three approaches, considering one can’t really work well unless simultaneously used with the other two."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam pemutusan jaringan sindikat Narkoba. Dalam pemutusan jaringan sindikat narkoba diperlukan dukungan data dan informasi intelijen, sehingga pemberantasan terhadap jaringan narkoba dapat diungkap dan hasilnya lebih maksimal, penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi pemanfaatan data dan informasi intelijen dalam pemutusan jaringan narkoba.Hasil penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya. Selain itu juga dicoba untuk menerapkan strategi yang efektip dalam rangka menghadapi perkembangan/ tren narkoba yang semakin meningkat, dengan berbagai konsep-konsep adanya kerjasama, komunitas intelijen dan upaya pemberantasan untuk memutus mata rantai jaringan sindikat narkoba yang di Indonesia. Maksud dan tujuan dengan penggunaan data dan informasi intelijen dalam bentuk data yang akurat maka kegiatan pemutusan jaringan narkotika lebih efektip serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemutusan dan pengungkapan jaringan narkoba.Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap pejabat pengambil kebijakan dan para direktur, analis Intelijen selaku pelaksana dalam upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisasi bahwa pemanfaatan data dan informasi intelijen dalam mendukung kegiatan pemutusan jaringan narkoba sudah dilakukan sesuai dengan rencana, namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki sehingga kedepan hasilnya lebih maksimal.Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlu penguatan pada bidang analis pengolahan data dan informasi intelijen dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, menambah peralatan tehnologi intelijen, membentuk jaringan intelijen dan peningkatan kerjasama antar instansi dan Intelijen sebagai leading sector dalam pemutusan jaringan.

---

The research was conducted subject to the basis that Indonesia currently is still experiencing many issues in the eradication of narcotics syndicate networks. In the termination of the narcotics syndicate network, it is required support of data and intelligence information, therefore the eradication of narcotics networks can be disclosed and obtain maximize results, this study means to discover data utilization and intelligence information strategy in the eradication of narcotics network.Results of the research which has been done is still limited in it?s operations. Moreover, we tried to apply effective strategies in order to settle the increase / growing of narcotics trends, with different concepts of cooperation, intelligence community and eradication efforts to break the link network of narcotics syndicates in Indonesia. The aims and objectives of the use of intelligence data and information in the form of accurate data is to obtain effective activity over narcotics network eradication and can be identified factors that influence the eradication and disclosure of narcotics network.The Research done by collecting data and doing interviews for policy makers officials / Eradication Deputy and the directors, as the executor of the Intelligence analyst in narcotics eradication efforts at the National Narcotics Agency. The results showed that in organizations that utilization data and intelligence information in support their narcotics network eradication is done according to plan, but still there are obstacles that must be improved to maximize its results.Based on the results of research that there should be a strengthening in the field of data processing and analysis of intelligence information to increase the quality and quantity of human resources, improve intelligence technology equipment, networking and increase cooperation among intelligence agencies and Intelligence as a leading sector in the eradication of the narcotics network."

"Pencucian Uang DenganTindak Pidana Asal Narkotika di Direktorat TindakPidana Pencucian Uang Deputi Pemberantsan BNNPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyidikan tindakpidana pencucian uang pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang DeputiPemberantasan BNN serta mengidentifikasi faktor faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancarasecara mendalam kepada para informan sebanyak 10 sepuluh orang yang adapada Direktorat TPPU Deputi Pemberantasan BNN seperti Direktur TPPU Kasubdit TPPU serta para penyidik TPPU Teori yang digunakan yaitu teoripenyidikan tindak pidana dan pencucian uang Hasil penelitian menjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh penyidik TPPU sudah berjalan dengan baikpada setiap tahapannya meski belum ada Peraturan Kepala BNN atau SOP yangmengatur khusus penyidikan TPPU Penelitian juga berhasil mengidentifikasibesaran anggaran dan sumber daya penyidik sebagai faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan penyidikan.

---

Criminal acts Money Laundering Directorate Deputy Pemberantasan BNNThis study aimed to analyze the implementation of the money laundering investigations on Money Laundering Directorate Deputy Eradication BNN and identify the dominant factors that influence the success of Money Laundering Investigation This study used a qualitative approach with in depth interview to the informant as much as 10 ten people there at the Deputy Directorate Combating Money Laundering BNN such as AML Director Head of AML and AMLinvestigators The theory used is the theory of investigation criminal offenses and money laundering Research results that the money laundering investigation is conducted by investigators of AML has been running well at each stage although no Regulation of BNN or SOP specifically governing the investigation of AML There search also identified the amount of budget and resource investigator as the dominant factor affecting the success of the investigation."

"Karya akhir ini dilakukan untuk memperoleh rancangan kebutuhan dari sistem informasi manajemen laboratorium di Badan Narkotika Nasional menggunakan metodologi rational unified process RUP . Rancangan kebutuhan yang sesuai kebutuhan, diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi yang dapat mempercepat proses bisnis pelayanan pengujian laboratorium. Percepatan penyelesaian proses bisnis pelayanan pengujian laboratorium dapat membantu Balai Laboratorium Narkoba BNN dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji pelayanan.Perancangan dilakukan dengan mengikuti workflow pada disiplin business modeling dan requirement pada metodologi RUP.Hasil dari penelitian ini diperoleh pemodelan bisnis dan daftar kebutuhan, yang terdiri dari 3 business use case, 78 stakeholder request, 26 need, 33 feat, 38 SRS, 21 use cases, dan 17 supplementary spesification, yang akan diimplementasi pada sistem informasi manajemen laboratorium. Pada perancangan kebutuhan pada skala organisasi Balai Laboratorium Narkoba BNN dibutuhkan re-enginering/rekonfigurasi proses pada metodologi RUP agar lebih efisien.

---

This study was conducted to obtain the requirements design of the laboratory information management system at the National Narcotics Boards Republic of Indonesia using the methodology of rational unified process RUP . The design of appropriate requirements of the system is expected to generate information that can accelerate laboratory testing services business processes. Accelerate completion of laboratory testing service business processes can help Drugs Testing Laboratory in providing services in accordance with the promise of service.The design is done by following a disciplined workflow in business modeling and requirements on RUP methodology.The results of this study were obtained business modeling and list of needs, which consists of 3 business use cases, 78 stakeholder requests, 26 NEED, 33 FEAT, 38 SRS, 21 use cases, and 17 supplementary spesifications, which will be implemented in laboratory management information systems. In requirement designing in the organization 39 s on a scale of Drugs Testing Laboratory, National Narcotics Board Republic of Indonesia, needed re engineering reconfiguration processes on RUP methodology to be more efficient."