Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Banyaknya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang bersama-sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan program BNN, yang secara umum terbagi dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan penelitian, membutuhkan pendekatan yang komprehensif, efektif dan efisien. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder digunakan pendekatan Studi Dokumen yang dilanjutkan dengan mengolah data sekunder tersebut menggunakan metode Analisis Kualitatif dan SWOT.Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BNN harus memberikan manfaat baik dari segi program hingga peningkatan kemampuan bagi seluruh komponen bangsa yang bekerja sama dengan BNN. Dampak yang diharapkan melalui pelaksanaan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan bagi BNN untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk di dalamnya untuk semakin meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, terkoordinirnya wadah peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan anti penyalahgunaan Narkotika, terlaksananya pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang P4GN dan pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik maupun metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to discuss the effectiveness of the implementation of cooperation at the national level which became an integral part in the implementation of the programs of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. The large number of the government agencies and community components which work together with BNN in supporting the implementation of the BNN rsquo s program including prevention, law enforcement, rehabilitation and research requires a comprehensive, effective and efficient approach. To collect various secondary data the researcher writer used Document Study approach and then followed by processing the secondary data using Qualitative Analysis and SWOT method.The implementation of cooperation conducted by BNN should give benefits either to program aspect or the improvement of all nation component 39 s ability for all components which have had cooperation with BNN. It is expected that through the implementation of the cooperation BNN will implement the program of prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursor of Narcotics easier, to increase the civic awareness on drug abuse, build well improvement of community participation in creating the environment of antidrug abuse, to implement the program of the termination of organized crime syndicates in the field of P4GN, to implement the therapeutic community based rehabilitation as well as other methods that have been tested for success and further treatment for drug abuse and or Narcotics addicts."

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN."

"ABSTRAKPEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKAFriska Ernawati, Bambang Widodo Umar, Bambang WahyudiPeminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, 10430, IndonesiaE-mail: friskaerawati@gmail.comAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap penyidik BNN. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius bagi perkembangan masa depan bangsa. Semakin beratnya tantangan kedepan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, maka Pembenahan sumber daya manusia menjadi perhatian penting. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, diharapkan dapat membentuk pribadi penyidik yang mempunyai perilaku dan sikap yang setia dan taat kepada negara dan pemerintah, memiliki moral dan mental yang baik serta professional. Pembinaan pegawai merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dan mengarahkan pegawai supaya didalam bekerja dapat menumbuhkan atau menjadi motivasi gairah kerja serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan fungsi. Kejahatan Narkotika adalah kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Disamping itu kejahatan Narkotika dalam penanganannya diperlukan kewenangan khusus sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu antara lain pembelian terselubung undercover buy , penyerahan dibawah pengawasan control delivery baik antar wilayah dalam satu negara maupun antar negara, maka diperlukan tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang kerja sama penyidikan antar negara. Di samping pembinaan, fungsi pengawasan juga merupakan hal penting dalam manajemen sumber daya manusia.

---

ABSTRACTGuidance and supervision of the national narcotics investigator inEradication of Abuse and Illicit Traffic NarcoticsAbstractThis study aims to determine the mechanism of guidance and supervision of BNN investigators. Abuse and illicit traffic Narcotics in Indonesia is a very serious threat to the future development of the Indonesian nation. Given the increasingly tough challenges ahead in efforts to eradicate the abuse and illicit trafficking of Narcotics, the reform of human resources is of paramount concern. Good management of human resources is expected to form a personal personnel, hope can make investigator person who have behavior and attitude that is faithful and obedient to the state and government, has a moral and mental good, professional. Employees supervision who in principle is an attempt to improve, develop and direct employees so that in work can grow or become motivation of passion of work and have high responsibility to duty and its function. on other case to handle narcotic crimanality need super intendent and it regulated on legistation number 35 year 2009 aboute narcotics. amonge other Undercover Buy, Control Delivery on one Country or other Country, so need more coaching and education betwen agent in other, supervisory functions are also important in human resource management. Supervision is observation or monitoring activities so that the tasks that have been planned to be implemented properly according to plan, and if there are deviations held actions for future improvement "

"Penelitian ini dilakukan karena perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Masalah narkoba perlu mendapat penanganan yang lebih komprehensi sehingga dibutuhkan pengembangan organisasi baik ditingkat pusat ataupun daerah secara proporsional. sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNP dan BNK/Kota. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota dan faktor-faktor penghambat mplementasi Kebijakan Strategi Nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota.Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke 20 BNP dan 105 BNK/Kota dan mengadakan wawancara mendalam kepada Kabag Organisasi & Kepegawaian, BNP NAD dan BNP Kalimantan Barat.Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dan Van Meter & Van Horn yang terdiri dari variabel komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi serta pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan strategi nasional P4GN di BNP dan BNK/Kota secara umum belum berjalan dengan baik. Apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi program P4GN tersebut. Faktor komunikasi, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi, pelaksanaan program sangat baik dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor sumberdaya-sumberdaya (SDM, dana, sarana prasarana) belum mendukung keberhasilan implementais kebijakan stranas P4GN di BNP dan BNK/Kota.

---

This study is conducted since the development of crime, in particular drug abuse, indicates an increasing trend from time to time. The problem of drug abuse should be dealt with comprehensively, and needs a proportional development of organization at the central as well as the regional/ province level. This issue has attracted the researcher to conduct a study on the implementation of the Strategic National Policy on the Prevention and Eradication of Drugs Abuse an Illicit Trafficking at the levels of BNP BNK/Kota.This study was conducted by distributing questionnaires to 20 BNP and 105 BNK/Kota, including in depth interviews with the Heads of Organization & Personnel Divisions, BNP NAD and BNP of West Kalimantan. The theory of analysis is based on the theories of George C. Edward III, as well as Van Meter & Van Horn, consisting of variables related to communication, resources, structure of bureaucracy, trends, inter-organizational relations, and program implementation.The outcomes of the study indicate that the implementation of the strategic national policy on the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking at BNP and BNK/Kota is not generally running well. Looking at the variables respectively, there is a difference in the successful implementation of the program. Factors related to communication, bureaucracy structure, trends, inter-organizational relations and the program implementation are very well applied and strongly support the policy. Only the factors related to resources (human resources, funds, facilities and infrastructure) do not yet support the successful implementation of the national strategic policy against drug abuse."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk membahas kerjasama ASEAN dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut menjaga dan melindungi masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam pelaksanaan Pertemuan para Menteri tingkat ASEAN dalam penanganan Masalah Narkotika yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters AMMD . Dari pertemuan AMMD tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yaitu Chaiman Statement yang diterapkan dalam national action plan masing-masing negara ASEAN khususnya dampak penerapan itu di Indonesia. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif. Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar dengan melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

ABSTRACTThe study aims to discuss ASEAN cooperation in the control of illicit traffic of Narcotics and Narcotics Precursor. The discussion becomes very important, because it involves maintaining and protecting each member country of ASEAN. This interest is one of the consideration factors in the implementation of ASEAN Ministerial Meeting in handling Narcotics Problem namely ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters AMMD . From the AMMD meeting will result in a collective agreement that is Chairman Statement which is applied in the national action plan of each ASEAN country especially the impact of that application in Indonesia. To collect various secondary data and various data sources used the approach of Library Studies and Document Studies. To process the secondary data used method of Qualitative Analysis. Implementation of Trade Drugs Trafficking in ASEAN Countries is generally based on law enforcement actions against drug traffickers using land, sea and air routes, and against drug abusers. In ASEAN member countries known to have drug production areas, the implementation of drug traffic control cooperation is more focused on eradication of opium, marijuana and drug production. Conducting prevention, healing and rehabilitation education activities against drug abusers, especially among adolescents and students by involving the participation of the community, especially educational institutions, community organizations and the work environment. Regional and international cooperation is undertaken by each ASEAN Member State to expand political, economic and technological resources to enhance the effectiveness of drug trafficking"

"Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi memudahkan para pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan terhadap aset mereka, sehingga sulit dilakuan penelusuran aset (asset tracking) untuk mengetahui aset mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran proses penelusuran aset penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Narkotika dan merumuskan kendala yang mempengaruhi penelusuran aset untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penelusuran aset di Badan Narkotika Nasional sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kerjasama, standard operating procedure dan identitas fiktif. Hal ini yang menyebabkan proses penelusuran aset menjadi kurang optimal. Strategi untuk mengoptimalkan penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pusat data, meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.

---

In line with technological developments make it easier for us to exchange information. Distance is not a barrier to communicating with person wherever they are. As well as financial transactions transformed and progressed very rapidly making it easier for us to conduct financial transaction. Globalization and liberalization give facilitation to narcotics syndicate to disguise, hide their assets and so hard to tracking their assets.

This study aims to get an overview of the process of asset tracking law enforcement in dealing with narcotics money laundering and formulate constraints affecting asset tracking can be done to further efforts to follow up on these issues.

This research was conducted at the National Narcotics Agency. The data obtained are primary data and secondary data through field research and library research. Data were analyzed descriptively, then processed and reviewed based formulation of the problem that has been established so that is expected to obtain a clear and concrete picture of the object further discussed qualitatively and presented descriptively that explain, describe, and illustrate in accordance with the existing problems.

Based on the results of research and discussion shows that the asset tracking at the National Narcotics Agency already well underway. However, there are still some problems related to human resources, budget, infrastructure, collaboration, standard operating procedures and fictitious identity. This causes the asset tracking process becomes less than optimal. Strategies for optimizing asset tracking in the eradication of narcotics is by improving the quality of human resources, development of data centers, improve national and international cooperation."

"Ancaman bahaya narkoba tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi isu strategis di Indonesia. Secara umum, upaya penanggulangan narkoba masih cenderung dipersepsikan sebagai hal yang berkaitan dengan pemberantasan (hard power) dan masih belum cukup diasosiasikan dengan upaya-upaya yang bersifat “lunak” seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi (soft power). Implementasi kebijakan dengan jenis pendekatan yang berbeda ini harus dilaksanakan secara beriringan dan berimbang sehingga penanggulangan permasalahan narkoba yang kompleks dapat lebih optimal. Penelitian ini akan menganalisis evolusi permasalahan narkoba saat ini dan potensi ancaman mendatang, urgensi strategi pendekatan soft power, serta implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan strategi pendekatan soft power BNN dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif serta bersifat evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur, juga dengan menganalisis pengalaman negara lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan soft power memiliki urgensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pendekatan hard power. Pemerintah Indonesia melalui BNN mengadaptasi strategi kebijakan pendekatan soft power dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah kendala sehingga perlu dilakukan penguatan branding upaya pendekatan soft power, pengembangan sistem publikasi informasi dan edukasi bahaya narkoba, penguatan payung hukum pengelolaan upaya P4GN, pembangunan sistem Satu Data P4GN, serta pengelelolaan sumber daya organisasi BNN yang lebih efektif. Kebijakan P4GN di Indonesia perlu dibuat lebih komprehensif untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang berdampak pada ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

The threat of drug dangers is not only a global issue but also a strategic issue in Indonesia. In general, drug control efforts still tend to be perceived as related to eradication (hard power). They are still not sufficiently associated with "soft" efforts such as prevention, community empowerment, and rehabilitation (soft power). The implementation of policies with different types of approaches must be carried out simultaneously and in a balanced manner so that the handling of complex drug problems can be more optimal. This study will analyze the evolution of the current drug problems and potential future threats, the urgency of a soft power approach strategy, and the implementation and factors that influence the BNN's soft power approach policy in efforts to overcome drug abuse in Indonesia. The research method used is qualitative, with an exploratory-descriptive and evaluative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature searches, as well as by analyzing the experiences of other countries relevant to the research topic. The results of the study show that the soft power approach has an urgency that is no less important than the hard power approach. The Indonesian government, through the BNN, has adapted a soft power approach policy strategy in efforts to reduce drug abuse in Indonesia. However, in practice, there are still several obstacles, so it is necessary to strengthen the branding of soft power approach efforts, develop a system for publishing information and education on the dangers of drugs, strengthen the legal umbrella for managing P4GN efforts, build a One Data P4GN system, and manage BNN organizational resources more effectively. The P4GN policy in Indonesia needs to be made more comprehensive to overcome the threat of drug dangers that will impact Indonesia's national resilience in the future.

"

"Tesis ini membahas tentang strategis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika yang merupakan usaha dalam pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba,hal ini dapat diperoleh dari informasi yang diberikan oleh pecandu narkoba pada institusi penerima wajib lapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika dengan mengeksplorasi faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pembangunan sistem informasi pecandu di BNN dan menganalisis prioritas strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif denganmetode analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas faktor penghambat atau kendala yang ditemukan dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah kriteria sumber daya manusia, kemudian arogansi antar instansi terkait, diikuti dengan stigma pecandu dan yang terakhir adalah anggaran/dana. Aktor yang berperan dalam pembentukan atau pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah Badan Narkotika Nasional, diikuti dengan instansi terkait, dan faktor yang terakhir adalah pecandu narkotika. Perekrutan sdm yang ahli dan handal dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika di BNN ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertamadiperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal.

---

This thesis discusses the development of strategic information system drug addict who is a business in illicit drug trafficking network disconnection, this can be obtained from the information provided by drug addicts at the recipient institution shall report. The goal of this study is to analyze development of strategic information system, explore the inhibiting factors or obstacles encountered in the development of information system in National Narcotics Board and analyze strategic priorty in dealing with problems that found in the implementation process. This study used a quantitative approach with Analytic Hierarchy Process (AHP) methode.

Based on AHP analysis, the priorityof inhibiting factors or constraints that are found in the construction of information systems is a drug addict human resource criteria, then arrogance among related institution, followed by stigma addicts and the last one is the budget. The actor who plays a role in the implementation of information systems development is a drug addict is a drug addict addict National Narcotics Board, followed by agencies, drug addicts.

Recruitmenr of human resourcers expert and reliable in drug addicts? information system developing strategic in BNN doesn?t mean that one strategy is more important than the other. It is only as a guidance to determine which strategy to do first when simultaneous implementation can not be done. However, implementation of all strategies simultaneously will make a better achievement."

"Tulisan ini membahas tentang Strategi SWOT Dalam Pencegahan Relapse Melalui Analisis Peran Keluarga Pada Penyalah Guna Narkoba Di UPT Terapi Dan Rehabilitasi BNN. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat peran keluarga dalam pencegahan relapse pada penyalah guna narkoba di UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN tergolong rendah hal ini hal ini dikarenakan peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada residen belum optimal. Berdasarkan dari Analasisi SWOT Strategi yang dapat dilakukan oleh BNN adalah Optimalisasi pemberdayaan edukasi keluarga mengenai akan pentingnya peran keluarga untuk menjaga sistem keluarga dalam mendukung pemulihan residen yang berkesinambungan dan peningkatan fasilitas pendukung system pelayanan dan program sebagai strategi dalam mencegah terjadinya relapse pada penyalah guna narkoba. Kendala-kendala pada peran keluarga dalam pencegahan relapse adalah : 1. Persepsi dan pola pikir keluarga terhadap penyalah guna narkoba masih negative; 2. Masih rendahnya nilai-nilai keagaman dalam keluarga; 3. Keluarga sebagai kelompok dukungan masih memiliki jarak terhadap residen; 4. Keluarga sebagai kelompok dukungan belum memberikan perhatian secara maksimal; 5. Interaksi keluarga dimana struktur didalam keluarga tidak memainkan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga; 6. Keseimbangan didalam keluarga tidak normal; 7. Batas-batas didalam keluarga tidak lagi dijalankan; 8. Ketidakjelasan Keluarga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya; 9. Adanya ketidakjelasan visi dan misi didalam keluarga; 10. Peran aktif keluarga dalam mengikuti FSG masih rendah; 11. Fasilitas ruang kunjung keluarga yang dapat menjaga privasi antara keluarga dengan residen belum optimal; 12. Waktu visit yang ditetapkan oleh lembaga tidak berdasarkan kebutuhan keluarga, sehingga kelompok dukungan kurang maksimal.

---

This thesis discusses about Strategic SWOT Analysis Through in Relapse Prevention Family Role of Drug Abusers of UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency. The method used in this research is a quantitative approach. Based on the results of the study found that the level of the role of families in preventing relapse in drug abusers at UPT Therapy and Rehabilitation of National Narcotics Agency is low. Caused the role of the family in providing support to resident is not optimal.

Based on the analysis of SWOT strategies that can be done by National Narcotics Agency (BNN) is the family education regarding optimization of empowerment of the important role of family to keep the family system in support of a sustainable recovery and improvement resident facilities and program support services system as a strategy to prevent relapse in drug abusers.

There are some impacts on the role of families in preventing relapse, they are: 1. Family perception and mindset of the drug abusers still negative; 2. Religious value in the family is still low; 3. Family as a support group still have a distance to the resident; 4. Support the family as a group have not been paying attention to the maximum; 5. Family interaction in families where the structure does not play a role and function of each member of the family; 6. Balance within the family is not optimal; 7. Boundaries no longer run in the family; 8. Family vagueness in carrying out his duties in accordance with the role; 9. Any lack of clarity in the vision and mission of the family; 10. Active role in following Family Support Group activity is still low; 11. Facility of visit’s family that can maintain privacy between families with resident is not optimal;12. Visit’s time defined by the institution is not based on the needs of the family, so the support group less than the maximum."

"Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up."