Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah penghasil belerang terbesar di Indonesia. Penambangan belerang di Kawah Ijen masih menggunakan alat-alat tradisional dengan menggunakan metode penambangan manual. Para penambang belum mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dari PT. Candi Ngrimbi dan juga pemerintah sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan para penambang belerang memiliki resiko tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang sangat tinggi. Menurut Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 2 Undang ndash; Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa para pekerja/buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaan sebagai wujud hak dalam kehidupan yang layak. Upaya perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh dengan cara melakukan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta pengendalian bahaya di tempat kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara kepada ahlinya di Direktorat Bina Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi. Berdasarkan hasil penelitian, penambang belerang tradisional di Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi belum mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja secara maksimal, dimana status para penambang masih sebagai pekerja informal sehingga belum dapat dijadikan objek hukum pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah pusat. Meskipun belum bekerjasama dengan pemerintah pusat, namun demikian pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi para penambang belerang tradisional di Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi.

---

ABSTRACTIjen Crater at Banyuwangi District is the largest sulfur producing areas in Indonesia. The sulfur mining at Ijen Crater still using traditionally tools with a manually exploration method. The miners haven rsquo t got any occupational health and safety protection from PT. Candi Ngrimbi and the Government as we know the miners sulfur jobs has a very high risk level of an employment accident and disease due to a working relationship. Section 2 of Article 27 and section 2 of Article 28 D Undang ndash Undang Dasar Negara Republik Indonesia, says the works has rights to get a protection while doing their job as an embodiment the lives appropriate rights. This protection is intended to give an occupational health and safety guarantee for the workers in ways of prevention about employment accident and disease due to a working relationship also controlling hazards in a workplace. This research using the normatical juridical method with data collects techniques by studying documents and interviewing the expert in Occupational Health and Safety Directory also Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation. As a research results, the miners sulfur at Ijen Crater Banyuwangi District haven rsquo t got the maximum protection about the occupational health and safety, the miner status still as a workers in informal sector so it can rsquo t be the labor laws controlling object by the center of government. Although, the locals government already giving some occupational health and safety protections to the miners sulfur traditionally at Ijen Crater Banyuwangi District."

"A field survey was conducted in November 2013 to inventory invansive plant species present along the corridor of Kawah Ijen Nature Tourism Park exploratively. Result showed that there were 11 plant species found abundantly along the corridor. Typical native species were dominated by Cyathea contaminans, Casuarina junghuhniana and Vaccinium varingiaefolium. Three species were determined as invasive alien species i.e. Chrommolaena odorata, Acacia decurrens and Blumea lacera whereas five species were determined as native species but potentil invaders i.e Rubus moluccanusm, melastoma malabatrichum, Polygonum barbatum, Debregesia longifolia and Pteridium aquilinum. In term of tourism particularly on nature-based destinations enable moving in and out of invansive alien species due to opening the access of some natural protected areas. The environmental impact of an alien species whether it becomes invasive at its destination depends on its biological key point, what ecological role the species may play, and on additional factors such as its tolerance of the gross features of the environment in the new range."

"ABSTRAKPerlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja sehingga dapat melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada saat bekerja. Skripsi ini membahas mengenai Upaya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal sudah mengupayakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Tegal melalui berbagai upaya yaitu peningkatan sumber daya manusia, penerapan Standard Operating Procedure SOP, peningkatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pemeliharaan.

---

ABSTRACTWork safety and health protection is the protection given to the workforce by creating a safe working environment and prevent accidents so as to protect the safety and health of the workforce at the time of work. This thesis deals with the efforts of protection of the safety and health of work for Firefighters in Tegal Regency. This research was qualitative research with descriptive design. Research results show that the Tegal Regency Fire Department was already seeking the protection of the safety and health of work for firefighters in Tegal Regency, through various efforts, namely an increase in human resources, the application of Standard Operating Procedure SOP, improved infrastructure and facilities, community empowerment, and the execution of maintenance."

"Pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor yang mempopulerkan sistem kerja jarak jauh (remote working) di Indonesia. Sistem remote working ini diketahui membawa manfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pada sisi pekerja, mereka tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk commuting ke kantor. Sementara bagi perusahaan, pelaksanaan remote working dinilai dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun, permasalahan akan selalu muncul selama Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi pekerja jarak jauh (remote worker) tersebut. Berbeda dengan Belanda yang telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait bekerja fleksibel dan bekerja dari jarak jauh sejak tahun 2016 dalam rangka mensejahterakan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan, juga dalam rangka penerapan prinsip Work-Life Balance Penelitian ini bertujuan untuk mencari pelajaran yang dapat diambil dari kerangka hukum yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks pekerjaan jarak jauh di Indonesia dan Belanda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pedoman, dan praktik yang berkaitan dengan implementasi sistem kerja jarak jauh untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Dengan melakukan analisis hukum di Indonesia dan Belanda, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan hal-hal yang dapat dipetik di antara praktik dari kedua sistem hukum tersebut. Tulisan ini menjabarkan poin-poin yang sekiranya dapat dipelajari oleh Indonesia, salah satunya adalah menyamakan persepsi office worker dan remote worker, bahwa keduanya sama-sama memiliki hak untuk dilindungi dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya ketika bekerja di luar kantor utama. Ketidaklengkapan regulasi inilah yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi hak-hak remote worker, khususnya dalam aspek kesehatan kerja, serta menghindari tereksploitasinya remote worker.

---

The COVID-19 pandemic has been a catalyst for the widespread adoption of remote working systems in Indonesia. The remote working model has been recognized for its benefits to both employees and companies. Employees enjoy the convenience of avoiding commuting costs, while companies perceive the implementation of remote working as a means to reduce operational expenses. However, challenges persist in the absence of regulations safeguarding the rights of remote workers in Indonesia. In contrast, the Netherlands has enacted legislation related to flexible and remote work since 2016, aimed at enhancing the well-being of workers, particularly women, and promoting the principles of Work-Life Balance. This research aims to draw lessons from the legal frameworks governing health and safety in remote work contexts in Indonesia and the Netherlands. The study seeks to analyze regulations, guidelines, and practices related to the implementation of remote working systems to ensure the well-being and safety of employees. By conducting a legal analysis in both Indonesia and the Netherlands, this research aims to identify similarities, differences, and key insights that can be gleaned from the practices of both legal systems. This article outlines points that Indonesia could learn from, including the need to align perceptions of office workers and remote workers, recognizing that both are entitled to protection in terms of health and safety when working outside the main office. The inadequacy of existing regulations underscores the necessity for the Indonesian government to enhance legal protections for remote workers, particularly in the realm of occupational health, and to prevent the exploitation of remote workers."

"Perkembangan Industri pada masa sekarang berkembang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan industri ini membuat banyak perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja, tidak terkecuali industri peleburan baja. Industri peleburan baja itu sendiri telah mendapat cukup perhatian di kalangan praktisi bidang kesehatan dan keselamatan kerja karena resiko dan bahaya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang cukup tinggi. Bahaya terhadap kesehatan pada proses peleburan serta produksi baja disebabkan lingkungan kerja yang bising, polusi udara, adanya debu, logam berat serta panas yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, ditambah dengan adanya resiko keselamatan pekerja akibat alat-alat kerja yang digunakan seperti mesin-mesin pemotongan, alat-alat berat, serta penggunaan Alat Perlindungan Diri APD yang minim. Karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun tidak sedikit dari pekerja itu sendiri yang telah mengabaikan kewajibannya dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerjanya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini yang membahas mengenai Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja Unit Peleburan Baja Industri Steel Manufacturing Di PT. GG dilakukan secara Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan melihat langsung kondisi lingkungan perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seperti menyediakan Alat Perlindungan Diri APD , melakukan pengawasan terhadap pekerja, pemeliharaan alat-alat kerja, dan sebagainya. Namun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini belum sepenuhnya dapat diterapkan karena lemahnya kesadaran diri dari pekerja itu sendiri.

---

The industrial development in this era has rapidly growing. This development causes a lot of industrial companies needing handful of manpower, and that includes the steel smelting industrial companies also. Those Steel companies have gotten enough concern among practicioners in the field of health and safety because of the risks and the dangers and also the poor sickness the workers get because of the hardwork. The danger towards the workers rsquo health in the process of smelting and producting the steel is caused by the loud of the work environment, air pollution, the scattered dust, the heaviness of the steel and also the severe heat who potentially cause diseases and sickness. Not to mention the risks and danger the workers would get because of the industry tools such as the cutting machines, the heavy too, and the poorly used of Personal Protective Equipment PPE . Therefore, legal protection of occupational health and safety is indispensable and must be carried out by the workers themselves and the employer in accordance with the legislation in force. But still there are a lot of those workers who ignore its obligations in implementing occupational health and safety in the work environment. To answer these problems, this study discusses ldquo Occupational Health and Safety Law As A Protection Form For Steel Smelting Unit Workers in Steel Manufacturing at PT. GG rdquo is Normative Juridically performed and analytically descriptive. The data used is secondary data. The data analysis technique used is qualitative where the data collection was done by direct interview and direct look of the company rsquo s environmental conditions so that authors can know more about the implementation of occupational health and safety program. The required data is secondary data concists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The results of the study shows that the company has made efforts to implement the legal protection of the occupational health and safety such as providing personal protection equipment PPE , to supervise the workers, maintain the work tools, and so forth. However, the implementation of occupational health and safety have not been fully implemented due to the lack of self consciousness of the workers themselves."

"Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana.

---

Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented."

"Skripsi ini mengkaji penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin pada masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian problem identification. Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja di Rumah Sakit Islam Asshobirin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada masa Pandemi COVID-19 dan peraturan hukum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Perawat Sebagai Tenaga Kerja Kesehatan dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin terselenggara pada masa Pandemi Covid-19. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta melalui wawancara mendalam dengan informan dari Rumah Sakit Islam Asshobirin dengan dua anggota Tim Pencegahan Penyakit Infeksi. Simpulan dari penelitian ini adalah: bahwa penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap perawat di Rumah Sakit Islam Asshobirin sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sudah mencukupi dalam menjamin perlindungan para Perawat dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Islam Asshobirin. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjan untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi perawat dan memberikan pengawasan serta sanksi yang pantas kepada pihak-pihak yang melanggar Protokol Kesehatan agar tidak mempersulit penanganan Pandemi COVID-19 serta kepada pihak Rumah Sakit untuk menegakkan disiplin dan edukasi tentang Protokol Kesehatan.

---

This thesis examines the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital during the COVID-19 Pandemic using juridical- normative research method with problem identification research type. The formulation of the problem that becomes the study in this research is about the suitability of the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital based on Law No. 13/2003 concerning Manpower during the COVID-19 Pandemic and legal regulations that have been issued by the Indonesian government in ensuring Occupational Health and Safety for Nurses as Health Workers in Asshobirin Islamic Hospital is implemented during the Covid-19 Pandemic. The research data used secondary data consisting of primary and secondary legal materials, as well as through in-depth interviews with informants from Asshobirin Islamic Hospital with two members of the Infectious Disease Prevention Team. The conclusion of this research is: that the implementation of Occupational Health and Safety for nurses at Asshobirin Islamic Hospital is in accordance with the legal regulations contained in Law Number 13 Year 2003 and also complemented by regulations issued by the Minister of Health. In addition, the regulations issued by the government are sufficient to ensure the protection of nurses in carrying out their duties at Asshobirin Islamic Hospital. This study suggests to the government, especially the Ministry of Health and the Ministry of Manpower, to maintain Occupational Health and Safety for nurses and provide supervision and appropriate sanctions to those who violate the Health Protocol so as not to complicate the handling of the COVID-19 Pandemic and to the Hospital to enforce discipline and education about the Health Protocol."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala.

---

The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet."

"

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian terpenting dalam hal memberikan perlindungan terhadap pekerja. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu contoh yaitu industri Rumah Sakit. Saat ini Rumah Sakit sudah didukung dengan alat-alat yang canggih dan modern untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rumah Sakit merupakan industri pelayanan kesehatan atau tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit seperti pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam hal ini sumber daya manusia rumah sakit salah satunya yaitu Perawat. Tesis ini akan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit X. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Kemudian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan di Rumah Sakit agar tercipta lingkungan rumah sakit yang sehat, aman, selamat dan nyaman, dengan begitu dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan menurunkan prevalensi penyakit akibat kerja. Rumah Sakit X harus membuat prosedur atau pedoman terkait penanganan perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Pengkajian lebih lanjut terhadap data karyawan yang berobat dan data penyakit karyawan di unit kerja yang berisiko mengalami penyakit akibat kerja belum dilakukan oleh Komite K3RS. Diperlukan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dirumah sakit dapat terpantau dengan baik.

---

Occupational safety and health are the most important part of providing protection to workers. With the rapid development of technology raises the potential to threaten occupational safety and health. One example is the Hospital industry. At present the Hospital has been supported by sophisticated and modern tools to support the health services provided to patients. Hospital is a health service industry or workplace that has a high risk to the safety and health of hospital human resources such as patients, visitors, and the hospital environment. In this case the hospital human resources, one of them is Nurse. This thesis will examine the legal protection arrangements for nurses affected by occupational diseases based on applicable laws and regulations in Indonesia, the application of occupational safety and health management systems, as well as how the implementation of occupational safety and health in Hospital X. The research method used is juridical normative, using secondary data through document studies and analyzed qualitatively. From the results of the study, the Government has provided legal protection for nurses affected by occupational diseases. Then the occupational safety and health management system must be implemented in hospitals to create a healthy, safe and comfortable hospital environment, thereby reducing work accident rates and reducing the prevalence of occupational diseases. Hospital X must make procedures or guidelines related to the handling of nurses affected by occupational diseases. Further assessments of employee medical data and data on employee illness in work units at risk of occupational diseases have not been conducted by the K3RS Committee. The role of government is needed in conducting guidance and supervision on a regular basis so that the implementation of occupational safety and health, especially in hospitals can be monitored properly.

"

"Tulisan ini menganalisis penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada tutor dalam perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X. Tutor di bimbingan belajar X merupakan mahasiswa yang baru saja masuk ke perguruan tinggi negeri karena dianggap memahami materi yang diujikan pada ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan kerja antara tutor dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja harian karena kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan. Seluruh pekerjaan tutor dilakukan dengan bantuan media elektronik, seperti laptop, tablet, dan gadget. Penggunaan media elektronik dalam waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti minus bertambah, mata lelah, mata kering, dan gangguan mata lainnya. Indonesia telah melakukan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan observasi dan wawancara kepada informan untuk menunjang data-data yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang mengatur mengenai waktu istirahat, tempat kerja, dan pemberian jaminan sosial pada tutor dengan perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X belum terlaksana.

---

This text analyzes the implementation of occupational health and safety protections, particularly for tutors under daily work agreements at tutoring center X. Tutors at tutoring center X are college students who have just been admitted to state universities, as they are deemed knowledgeable about the material tested in university entrance exams. The employment relationship between the tutors and the employer is based on daily work agreements since they work less than 21 (twenty-one) days in a month. All tutoring tasks are performed using electronic media, such as laptops, tablets, and gadgets. Prolonged use of electronic devices to complete tasks poses various health risks, including increased nearsightedness, eye fatigue, dry eyes, and other eye disorders. Indonesia has implemented legal protections for occupational health and safety for daily workers as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment. This study is prepared using a doctrinal research method. Data collection techniques include secondary data obtained through library research, supplemented by observations and interviews with informants to support the data obtained from document studies. The research findings reveal that the regulations concerning legal protections for occupational health and safety—covering rest periods, workplace conditions, and the provision of social security for tutors under daily work agreements at tutoring center X—have not yet been implemented. "