Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis Laicite sebagai salah satu manifestasi nilai-nilai sekularisme di Prancis dan dampaknya terhadap komunitas Muslim di Prancis ketika Laicite diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan dan aturan formal. Argumen utama penulis adalah Laicite merupakan bentuk Cultural Defense Prancis terhadap nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan apa yang telah dimaknai dan diyakini Prancis pasca Revolusi Prancis. Pertama, penulis mengulas Laicite sebagai landasan normatif dan gambaran tentang komunitas Muslim di Prancis. Kedua, penulis mengelaborasi bagaimana Prancis memaknai dan menerapkan Laicite sebagai Cultural Defense yang diawali dengan menciptakan sebuah Cultural Hegemony. Ketiga, penulis menjelaskan implikasi mdash;sosial, politik, budaya, ekonomi, dan hukum mdash;penerapan Laicite yang dialami oleh kaum minoritas imigran muslim Prancis. Penulis menggunakan Historical Representation dibantu dengan wawancara terbatas sebagai metode penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian transnasional dalam ilmu hubungan internasional.

---

ABSTRACT This paper analyzes Laicite as one of the manifestations of secularism in France and its impact on the Muslim community in France when Laicite is implemented in various forms of formal policies and rules. The author 39 s main argument is Laicite is a form of French Cultural Defense against values that are considered contrary to what has been interpreted and believed in France after the French Revolution. First, the author reviews Laicite as the normative foundation and description of the Muslim community in France. Secondly, the author elaborates on how the French interpreted and applied Laicite as Cultural Defense which began by promoting the concept of Cultural Hegemony. Thirdly, the authors explains the social, political, cultural, and legal implications of the Laicite application experienced by a minority of French Muslim immigrants. The author uses Historical Representation assisted by a limited interview as a research method. This research is expected to contribute to transnational studies in the discipline of international relations."

"Hardship merupakan suatu keadaan fundamental yang telah mengubah keseimbangan kontrak yang diakibatkan oleh karena biaya pelaksanaan kontrak telah meningkat sangat tinggi atau karena nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun. Aturan mengenai hardship berkembang dalam praktik hukum kontrak internasional, yang menentukan bahwa dalam hal apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan. Namun demikian, tidak semua negara menganutnya dalam hukum positif. Seperti Indonesia dan Prancis pada awalnya, tidak mengakui prinsip tersebut ke dalam hukum perdatanya.Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas penerapan prinsip hardship di Indonesia dan Prancis. Dari perbandingan penerapan prinsip hardship di antara kedua negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa baik Indonesia dan Prancis pada awalnya, tidak memiliki ketentuan hukum mengenai hardship dalam hukum perdatanya masing-masing. Untuk itu, dalam menyelesaikan perkara mengenai hardship baik Indonesia dan Prancis menggunakan prinsip hukum yang telah berlaku seperti itikad baik atau ketentuan hukum mengenai keadaan memaksa force majeure . Pada perkembangannya, Prancis telah mengakui dan memiliki aturan tentang prinsip hardship dalam hukum perdatanya. Belajar dari pengalaman Prancis, hukum perdata Indonesia juga harus bisa lebih adaptif terhadap terjadinya perubahan keadaan fundamental dengan dibuatnya aturan mengenai hardship.

---

Hardship is a fundamental condition in which the balance of a contract has been altered due to either the increased cost of contract execution or the value of contract implementation for the receiving party has greatly decreased. Regulation concerning hardship evolves in the legal practice of international contract, in which it determines that in the case where the execution of a contract becomes more severe for either party, the party shall in any case be bound by its agreement subject to the provisions of difficulty. However, not all countries implement this principle in their positive law, for instance in the earlier years both Indonesia and France did not recognize this principle in their civil law.The method used in this research is a juridical normative method, with the purpose to do a comparison between the implementation of hardship principle in Indonesia and in France. From this comparison it can be seen that both Indonesia and France initially do not have legal provisions regarding hardship in their respective civil law. Therefore, in solving cases involving hardship both Indonesia and France use other principle such as good faith or force majeure. Fast forward to recent year, France now has acknowledged and has regulated the principle of hardship in its civil law. Learning from France rsquo s experience, Indonesia civil law should also be more adaptive to changes on fundamental condition with the creation of regulation on hardship."

"ABSTRAKPenyerahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang termasuk ke dalam klasifikasi derived atau lsquo;turunan rsquo;, yaitu suatu cara memperoleh hak milik dari orang lain dengan cara dialihkan atau diserahkan dari satu orang ke orang lain dengan adanya persetujuan dari orang yang pertama. Penyerahan atau yang sering juga disebut sebagai levering ini dapat dibagi ke dalam beberapa sistem, yaitu sistem kausal yang dianut oleh Indonesia, sistem abstrak yang dianut oleh Jerman, dan ada juga sistem campuran yang disebutkan dianut oleh Prancis. Meskipun masing-masing negara telah menganut sistemnya masing-masing, namun dalam beberapa situasi, terkadang dapat ditemukan pengecualian-pengecualian yang menyebabkan diterapkannya pengaturan sistem yang berbeda dari sistem yang negara tersebut anut. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di Indonesia, Jerman dan Prancis. Dari perbandingan pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di antara ketiga negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem yang mereka anut tidaklah dapat diterapkan secara lsquo;murni rsquo;, dan penerapan pengaturan sistem lain tidak dapat dicegah dikarenakan permasalahan dalam hukum perdata sekarang ini semakin berkembang dan kompleks. Hukum perdata di Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan pengaturan baru mengenai pengecualian dari sistem kausal yang dianut, apabila penerapan dari sistem kausal itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat merugikan masyarakat.

---

ABSTRACTThe transfer of ownership is one of the ways of acquiring ownership that belongs to the classification of lsquo derived rsquo , where a person acquired ownership of a thing from another the ownership was transferred or passed from one person to another with the cooperation of the first person. Transfer of ownership, also commonly known as lsquo levering rsquo , is classified into three systems the causal system applied in Indonesia , the abstract system applied in Germany and the mixed systems said to be applied in France . Despite how these countries have their own systems for the transfer of ownership, there are times when they had to make exceptions and apply another systems. This research is using juridical normative method, with the purpose of comparing the regulations and applications of the transfer of ownership systems in Indonesia, Germany, and France. From the comparison of the regulations and applications of the transfer of ownership systems in each country, we can see how the system that they followed can not be applied lsquo purely rsquo , and that the application of another system rsquo s regulation aside from the one they followed is unavoidable, since the civil law problems keeps on evolving and getting more complex each day. The civil law in Indonesia must try to keep up with people rsquo s need by not ruling out the possibility of making regulation about exceptions from the causal systems, either by using regulations from abstract or mixed systems , if the application of it bring disadvantages to people."

"Masalah imigran di Prancis baru disadari oleh Pemerintah Prancis pada tahun 1970-an. Oleh karena itu, Pemerintah Prancis mencanangkan modèle républicain d’intégration untuk mengintegrasikan kaum imigran ke dalam masyarakat Prancis. Namun, model ini tidak mampu mengatasi masalah imigran. Justru, model tersebut membuat kaum imigran terpinggirkan. Hal ini dapat dilihat pada lagu la lettre à la République yang sarat akan kritik kepada Pemerintah Prancis. Dalam lagu ini, Prancis digambarkan belum dapat menerima kehadiran imigran bahkan cenderung xenofobia terhadap mereka. Prancis yang dikenal sebagai negara pencetus deklarasi hak asasi manusia, justru mengekang kebebasan beragama masyarakatnya terutama orang Islam. Perilaku rasial yang diterima imigran, khususnya warga Prancis keturunan Afrika Hitam dan Magribi, menjadi tanda penolakan Prancis terhadap kaum imigran. Hal ini berdampak pada kehidupan kaum imigran. Kaum imigran sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pekerjaan formal dan terpaksa bekerja di sektor pekerjaan informal. Di satu pihak, kaum imigran ingin berintegrasi dengan masyarakat Prancis, namun nilai-nilai yang diusung modèle républicain d’intégration tidak sesuai dengan budaya asli mereka sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Contoh yang paling menonjol adalah nilai laïcité atau sekularisme. Berkenaan dengan nilai laïcité yang diusung Negara Prancis, Pemerintah Prancis melarang pemakaian atribut keagamaan di instansi pemerintahan seperti sekolah negeri. Hal ini menjadi masalah bagi orang Islam di Prancis yang ingin menjalankan tugasnya sebagai pemeluk agama yang taat. Di pihak lain, Prancis hanya berperan sebagai juri yang menunggu dan melihat apakah imigran sudah mampu berintegrasi ke dalam masyarakat Prancis. Prancis selalu membuat keputusan secara sepihak tanpa melibatkan peran serta kaum imigran. Dengan demikian, komunikasi antardua pihak tidak berjalan dengan lancar.

---

The issue of immigrants in France was recognized by the Government of France in the 1970's. Therefore, the French government launched modèle républicain d’intégration to integrate immigrants into French society. However, this model is not able to solve the problem of immigrants. Instead, it marginalizes immigrants. This can be seen in the song la lettre à la République which is full of criticism to the French government. In this song, French is described not being able to accept the existance of immigrants and tends to be xenophobia against them. France is known as the declator of the declaration of human rights, yet the state restricts the freedom of religion. Racism received by immigrants, especially French citizens of Black African and Maghreb is a sign of France’s rejection. This has a big impact to the lives of immigrants. Immigrants have a hard time to get a job in the formal employment sector and forced to work in the informal employment sector. On the one hand, immigrants want to integrate into French society, but the values ​​that carried by modèle républicain d’intégration are incompatible with their native cultures, so it is risky to make conflicts among them. The most striking example is the value laïcité or secularism. In the name of laïcité, the French government bans wearing religious attributes in government agencies such as schools. This becomes a problem for Muslims in France who want to carry on their duties as devoted muslims. On the other hand, France acts as a judge to wait and see if the immigrants have been able to integrate into French society. France has always made ​​decisions unilaterally without involving the participation of immigrants. Thus, communication between two parties does not run smoothly."

"ABSTRAKArtikel ini membahas kritik terhadap antisemitisme di Prancis dalam film 24 Jours: La Verite sur l Affaire Ilan Halimi (2014). Film ini mengangkat kasus penculikan dan pembunuhan Ilan Halimi yang terjadi di Paris pada tahun 2006 berdasarkan catatan harian ibunda Ilan, Ruth Halimi. Fokus tulisan ini adalah pada analisis tiga fokalisasi, yaitu fokalisasi Ruth, fokalisasi penculik, dan fokalisasi aparat polisi. Ketiga fokalisasi berbeda tersebut menguak jejak munculnya wacana antisemitisme dan keberadaan kritik terhadap antisemitisme dalam kasus tersebut. Melalui analisis aspek naratif dan sinematografis dalam film dengan konsep-konsep kajian film dari Boggs dan Petrie, ditemukan bahwa struktur naratif film memperlihatkan kasus Ilan Halimi bergerak dari status kejahatan penculikan biasa menjadi status kejahatan antisemitisme. Selanjutnya, dengan hasil analisis juga memperlihatkan bahwa media berperan besar dalam membingkai terbentuknya kritik terhadap antisemitisme yang mempengaruhi pandangan individu maupun masyarakat luas. Temuan penting dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa selain menjadikan Ilan sebagai martir kejahatan antisemitisme di Prancis, film ini juga menjadi media kritik terhadap penyebaran wacana antisemitisme oleh aparat kepolisian sebagai strategi untuk menutupi kegagalan mereka menyelamatkan Ilan.

---

ABSTRACTThis article discusses the criticism of anti-Semitism discourse in France in the movie 24 Jours: La Verite sur lAffaire Ilan Halimi (2014). The film tells about Ilan Halimis kidnapping and murder case that takes place in Paris in 2006 based on Ilan mothers notes, Ruth Halimi. The focus of this paper is on the analysis of three focalizations; Ruth focalization, kidnapper focalization, and the focalization of the police. These three different focalizations reveal the trace of antisemitism discourse and the existence of criticism over anti-Semitism discourse in the case. Through the analysis of narrative and cinematographic aspects in films with film review concepts from Boggs and Petrie, it is found that the narrative structure of the film shows that the case of Ilan Halimi develops from a criminal abduction case into an anti-Semitic crime. Furthermore, the analysis also shows that media has a big impact in framing the formation of the criticism on anti-Semitism which effects publics opinion. An important discovery in this research also shows that besides making Ian as a martyr of an anti-Semitism crime, this movie also becomes the media aod a critic on the spread of the anti-Semitism discourse by the police as a strategy to cover their failure in saving Ilan."

"ABSTRAKPenerapan La Loi Debr pada sekolah swasta muslim di Prancis menjadi bahasan utama dengan melihat implementasi butir-butir yang terkandung di dalamnya. Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1959 tersebut memiliki kaitan dengan keberadaan sekolah swasta muslim di Prancis pada abad XXI. La Loi Debr membuat terciptanya suatu kontrak sosial antara sekolah swasta dengan negara. Hal ini menimbulkan beberapa regulasi pada sekolah swasta, seperti bantuan finansial dan penerapan kurikulum pengajaran yang telah ditentukan. Regulasi tersebut membawa kemajuan bagi sekolah swasta di Prancis, tak terkecuali sekolah swasta muslim. Selain regulasi tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang mendukung kemajuan sekolah swasta muslim tersebut.

---

ABSTRACTThe practice of La Loi Debr on Islamic private schools in France is discussed by analyzing the implementation of its articles. Enforced since 1959, this policy corresponds with the existence of Islamic private schools in France on 21st century. Through La Loi Debr , private schools in France could establish a social contract with the government. This contract creates certain beneficial regulations for the private schools, such as financial aid and standardized curriculum practice. These regulations carry positive impacts on private schools in France including the Islamic private schools. Besides, there are other factors which support the advancement of Islamic private schools."

"ABSTRAKArtikel ini berfokus pada kesenjangan ekonomi yang terjadi di Prancis dalam lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM. Lagu ini menceritakan kehidupan narator Aku, sebagai seorang imigran, yang hidup dalam kemiskinan dan penuh dengan kesulitan dan kemalangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis struktural dan analisis semiotika melalui analisis aspek semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis pada lirik lagu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa lagu rap Nes Sous la Meme Etoile karya IAM mengangkat salah satu isu sosial yang memang benar adanya dan sudah menjadi polemik di Prancis, yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di Prancis dalam lagu ini ditampilkan melalui perbandingan kehidupan antara narator Aku dengan Dia dalam berbagai aspek kehidupan seperti gaya hidup, jenis pekerjaan, status pendidikan, dan kegiatan yang menjadi keseharian mereka. Melalui penelitian ini, kesenjangan ekonomi di Prancis tidak hanya terbukti keberadaannya, namun juga dapat terlihat dampak dari kesenjangan ekonomi pada aspek sosial dan pendidikan. Dari penelitian ini juga terlihat reaksi narator Aku akibat adanya kesenjangan ekonomi. Tidak hanya itu, perubahan sudut pandang narator Aku terhadap isu yang telah menjadi polemik di Prancis juga terlihat di sini.

---

ABSTRACTThis article focuses on the economic disparities found in France according to the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM. This song tells the life of the narrator. I, as an immigrant, whose life is trapped in poverty and is full of difficulties and misfortunes. The theory used in this study is the structural analysis and semiotic analysis theory through analysis of semantic and pragmatic aspects. The method used in this study is a qualitative method by analyzing the song lyrics. The results of this study show that the rap song Nes Sous la Meme Etoile by IAM raises one of the social issues that is indeed true and has become a polemic in France, that is economic disparities. The economic gap in France in this song is conveyed through a comparison of life between the narrator I and Him in various aspects of life including lifestyle, type of work, educational status, and activities that become their daily life. This research has proven not only the existence of economic disparities in France, but also its impacts on social and educational aspects. Furthermore, it has also shown the reaction of the narrator I to the economic disparities. In addition, the change in narrator s perspective on the issue, that has become polemic in France, can also be seen here."