Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengaruskan Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya untuk menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya dalam jangka waktu paling lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka penyampaian pelaporan bulan Notaris dilakukan secara online untuk beberapa provinsi di Indonesia, yaitu di Jakarta, Jawa Timur dan terakhir Banten. Pada tanggal 01 November 2016, diekeluarkan surat edaran nomor W.12.UM.01.01-1554, oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten mengenai penyampaian laporan Notaris secara online untuk Provinsi Banten. Penyampaian laporan Notaris secara online dapat dilakukan dengan mengakses website www.notarisbanten.com. Sosialisasi penyampaian laporan secara online untuk Kabupaten Tangerang diadakan di Rumah Sakit Bethsaida, pada tangal 5 Desember 2016. Penyampaian laporan pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia mengalami berbagai macam perubahan dari masa ke masa. Sejauh mana pelaksanaan penyampaian laporan secara onlienDi Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi yang digunakan adalah deskriptif analitis karena untuk menganalisa apakah penyampaian laporan secara online terlah terlaksana secara efektif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Metode analisis yaitu kualitatif. Penyampaian laporan Notaris secara keseluruhan dibagi ke dalam tiga masa yaitu, masa sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, masa pada saat berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dan penyampaian laporan Notaris secara online. Meskipun hampir seluruh Notaris telah melakukan registrasi untuk penyampaian laporan Notaris secara online di Kabupaten Tangerang, akan tetapi masih ada beberapa yang belum melaksanakan penyampaian laporan Notaris secara online.

---

Based on Article 61 of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Publication requires Notary by itself or by its proxy to convey in writing a copy which has been approved from the register of deed and other list made in the previous month in The maximum period of 15 days in the following month to the Regional Supervisory Board. Along with the development of the era, the submission of reporting month Notary made online for several provinces in Indonesia, namely in Jakarta, East Java and Banten last. On 01 November 2016, issued a circular number W.12.UM.01.01 1554, by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Regional Office of Banten on the submission of reports online Notary to the Province of Banten.

Submission of Notary reports online can be done by accessing the website www.notarisbanten.com. Socialization of online report submission for Tangerang Regency held at Bethsaida Hospital, on 5 December 2016. Submission of reports on the implementation of the position of Notary in Indonesia experienced various changes from time to time. The extent to which the implementation of report submission onlienDi Tangerang District.

The research method used is juridical norm. The typology used is descriptive analytical because to analyze whether online report submission is done effectively. The type of data used is secondary data. Meta analysis is qualitative. The submission of the Notary report as a whole is divided into three periods namely, the period prior to the coming into effect of the Notary Position Law, the period at which the Notary Law is effective and the submission of the Notary report online. Although almost all Notaries have registered to submit notary reports online in Tangerang District, but there are still some who have not implemented the submission of Notary reports online."

"Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan sesuai dengan UU No.14 Th.2008 pada bab 64 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2014 pada Bab VI tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Data Informasi Kesehatan, menuntut seluruh instansi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat lebih menginformasikan hasil capaian kegiatan atau program yang telah dilaksanakannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi tersebut kepada masyarakat luas. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melalui Seksi data dan informasi memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut dengan menyediakan layanan data dan informasi yang dibutuhkan, tidak hanya kebutuhan informasi bagi internal dinas kesehatan melainkan juga kebutuhan informasi bagi masyarakat umum. Dalam menyediakan layanan data dan informasi kesehatan, dinas kesehatan membutuhkan sumber data yang telah diolah menjadi sebuah informasi yang secara konsisten dapat mensuplai layanan tersebut agar dapat memberikan layanan yang cepat, valid serta mudah bagi semua pengguna. Hal ini yang masih menjadi salah satu kendala di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang karena belum tersedianya media yang dapat mengolah data menjadi sebuah informasi serta dapat menampilkannya bila dibutuhkan dengan cepat, valid dan mudah bagi semua pihak secara maksimal.

---

To support government programs in order to achieve clean and transparent governance in accordance with Law No.14 Th.2008 in chapter 64 on Public Information Disclosure (UU KIP) and Government Regulation No.46 of 2014 in Chapter VI on Dissemination and Use of Health Information Data, Demands all government agencies both central and local government to be able to better inform the results of achievements of activities or programs that have been implemented, as a form of accountability of these institutions to the wider community. Tangerang District Health Office through the Section of data and information has the responsibility to implement the government regulations by providing data and information services needed, not only the information needs for the internal health service but also the information needs for the general public. In providing data services and health information, the health department needs data sources that have been processed into an information that can consistently supply the service in order to provide a fast, valid and easy service for all users. This is still one of the obstacles in Tangerang District Health Office because the unavailability of media that can process data into an information and can display it when needed quickly, valid and easy for all parties to the fullest."

"ABSTRAKPengintegrasian sistem informasi ke dalam sistem pemungutan pajak daerah dilakukan BPKD Kota Tangerang dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi pada implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Edwards III, implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang masih kurang baik, hal ini disebabkan oleh berberapa kendala antara lain adalah sosialisasi yang tidak merata, masalah komunikasi dan masalah sumber daya. Kendala yang terdapat pada variabel komunikasi adalah transmisi perintah masih terhambat oleh birokrasi, kurang kritisnya staff dalam menerima perintah/ komando dari setiap atasannya dan kurangnya pemahaman staff terhadap muatan peraturan yang ingin diimplementasikan. Kendala yang terdapat pada variabel sumber-sumber adalah kurangnya kualitas staff dan fasilitas yang dibutuhkan.

---

ABSTRACTThe integration of information systems into the local tax collection system conducted BPKD Tangerang City in order to utilize information technology that aims to provide convenience for the taxpayer in fulfilling tax obligations. This paper discussed the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system in Tangerang City. The purpose of this paper is to explain of how is the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system and to outline the obstacle encountered in the implementation. The approach used in this study is a post positivist approach with descriptive research with literature review and field research as data collection techniques. Based on the policy implementation concept by Edward III, the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system is not been good, this is caused by several obstacles such as uneven socialization, communication problems and resource issues. Constraints contained in communication variables are transmission of command that still hampered by bureaucracy, less critical staff in receiving order command from his superiors, and lack of staff in understanding the regulatory content that want to be implemented. Constraints contained in source variables are the lack of quality staff and the facilities needed."

"Pada saat ini, seringkali perjanjian dibuat oleh para pihak dengan memanfaatkan internet. Perjanjian tersebut dibuat secara elektronik dan dalam bentuk digital. Perjanjian demikian dinamakan perjanjian online (online contract). Pada dasarnya, perjanjian online memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian pada umumnya. Dengan demikian, terhadap perjanjian online dapat diberlakukan hukum pada umumnya. Seiring dengan perkembangan perjanjian online, maka timbul suatu pelayanan di bidang notaris yang dilakukan secara online oleh cybernotary. Peranan cybernotary dalam perjanjian online adalah untuk memeriksa kebenaran tanda tangan digital yang diberikan oleh para pihak. Selain itu, dapat pula cybernotary diberikan peranan untuk memeriksa isi perjanjian online sekaligus tanda tangan digital yang diberikan oleh para pihak. Perbedaan peranan ini adalah akibat perbedaan wewenang notaris dalam sistem common lawdan civil law. Pada saat ini, timbul pula suatu kecenderungan yang menghendaki pembuatan akta notaris dapat dilakukan secara online. Pembuatan akta notaris secara online tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. PJN tidak memungkinkan dilakukannya pembuatan akta notaris tanpa adanya kehadiran fisik dari para pihak. Peneiitian ini merupakan penelitian kepustakaan."

"Perencanaan pembangunan saat ini telah menggunakan pendekatan bottom-up agar semakin mencakup kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh adanya e-Musrenbang yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Elektronik untuk seluruh penduduk DKI Jakarta. Sejak dibuat pada tahun 2014, e-Musrenbang saat ini baru digunakan oleh seluruh ketua RW di Jakarta sehingga kondisi ini membuat Bappeda DKIJakarta menargetkan adopsi e-Musrenbang oleh seluruh ketua RT di Jakarta pada tahun 2019. Dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology digabungkan dengan Information Systems Success Model, terdapat enam faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi e-Musrenbang yang kemudian digabungkan dengan Technology Adoption Life Cycle untuk perencanaan strategi. Strategi ini dipetakan menggunakan Strategy to Mission Matrix untuk melihat kesesuaiannya dengan misi dan sumber daya yang dimiliki Bappeda DKI Jakarta

---

Current development planning has used a bottom up approach to increasingly cover the needs of the community as a whole. This is supported by the e Musrenbang of Electronic Development Planning Congress for the entire population of Jakarta. Since it was created in 2014, e Musrenbang is currently being used by all RW chairs in Jakarta so that this condition makes Bappeda DKI Jakarta targeting adoption of e Musrenbang by all RT heads in Jakarta in 2019.

By using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology combined with the Information Systems Success Model, there are six factors that significantly influence the adoption of e Musrenbang which is then combined with Technology Adoption Life Cycle for strategic planning. This strategy is mapped using the Strategy to Mission Matrix to see its suitability with the mission and resources of Bappeda DKI Jakarta"

"Perkembangan teknologi telah mendorong penyampaian informasi menjadi lebih interaktif. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah penyampaian informasi spasial melalui ArcGIS Online. ArcGIS Online adalah sistem informasi geografi yang berbasis Web yang dikembangkan oleh ESRI untuk menggunakan, membuat, menganalisis, dan berbagi peta. Salah satu pemanfaatan ArcGIS Online adalah dapat digunakan untuk menyajikan data spasial Kota Malang. Hasil analisis berupa penyajian informasi spasial Kota Malang dalam bentuk peta interaktif yang berisi tentang gambaran umum Kota Malang, kondisi geografis kota malang, dan kondisi sosial Kota Malang melalui fitur story map yang ada di ArcGIS Online. "

"ABSTRAKPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan membuat sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah proses administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan sudah tepat, sesuai dengan 13 indikator administrasi pajak daerah yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Kelebihannya adalah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kelemahannya adalah sistem online akan terhambat jika ada gangguan koneksi internet serta adanya resiko rekayasa penerimaan pajak yang dilakukan pihak bank.

---

ABSTRACTThe decreasing of the growth of restaurant tax revenues in South Tangerang City encourages local government to improve services to tax payerss that is by creating an online system in restaurant tax collection. This study aims to analyze the process of local tax administration and identification an advantage and disadvantage in restaurant tax collection with online system in South Tangerang CIty. This study uses quantitative approach with in depth interview. As a result, the process of local tax administration in restaurant tax collection with online system in South Tangerang City is appropriate, in accordance with 13 indicators of local tax administration which are divided into 3 stages of identification, assessment and collection. The advantage is to facilitate tax payers to fulfill their tax obligations and the disadvantage is online system will be hampered if there is an interface on internet connection, also the risk of engineered tax revenue made by the bank."

"Perubahan tradisi di masyarakat yang semakin modern dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat tidak bisa terlepas dengan adanya teknologi yang mendukung dan menunjang berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengubah cara konsumen membeli makanan dengan munculnya sebuah fasilitas untuk memesan dan mengantar makanan dengan layanan online food delivery. Layanan ini menjadikan para pengguna untuk memanfaatkan efektivitas dan efisiensi ketika memesan makanan sehingga tidak perlu lagi datang ke restoran. Penelitian ini menggunakan variabel yang berupa aspek alasan penggunaan online food delivery yaitu lokasi restoran yang dipilih, popularitas, rating dan diskon harga. Pengumpulan sampel responden menggunakan survei kuesioner dengan metode purposive sampling yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Hasil akhir berupa karakteristik lokasi restoran online food delivery dan preferensi konsumen berdasarkan karakteristik lokasi restoran online food delivery-nya.

---

Changes in traditions in an increasingly modern society are influenced by technological developments. The needs of society must be connected to the existence of technology that supports various activities in daily life. This changes how consumers buy food with the emergence of a facility to order and deliver food with online food delivery services. This service allows users to take advantage of effectiveness and efficiency when ordering food, so they no longer need to visit a restaurant. This research uses variables in the form of aspects of the reasons for using online food delivery, namely the location of the restaurant chosen, popularity, rating and price discounts. Respondent samples were collected using a questionnaire survey with a purposive sampling method, which will then be analysed using descriptive statistical and spatial analysis. The result is the locations’ characteristics of online food delivery restaurants and consumer behaviour based on the locations’ characteristics of online food delivery restaurants in South Tangerang City."

"Motivasi kerja, burnout dan kualitas tidur yang buruk dapat memengaruhi performa ojek online dalam bekerja. Kurangnya kualitas tidur menjadi penyebab utama rasa kantuk berlebihan sehingga menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan motivasi bekerja, burnout dengan kualitas tidur pada ojek online. Penentuan sampel menggunakan teknik cross sectional,total sampel 107 di Pondok Aren. Sebanyak 80 orang (74,8%) memiliki kualitas tidur buruk. Berdasarkan hasil uji chi-square motivasi bekerja dengan kualitas tidur diperoleh Pvalue=0,243 dan hasil uji chi-square burnout dengan kualitas tidur diperoleh Pvalue=0,012. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian motivasi bekerja dan kualitas tidur serta terdapat hubungan yang signifikan antara burnout dengan kualitas tidur. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat fokus pada faktor penyebab gangguan tidur.

---

Work motivation, burnout and lack of sleep can affect the performance of online drivers at work. Lack of quality sleep is the main cause of excessive sleepiness, so that causing accidents. This study aims to determine the relationship between work motivation, burnout and sleep quality in online drivers. Determination of the sample is using cross sectional technique, the total sample of 107 in Pondok Aren. As many as 80 people (74,8%) has poor sleep quality. Based on the results of the chi-square test, motivation of working with sleep quality obtained Pvalue = 0,243 and the results of the burnout with sleep quality obtained Pvalue = 0,012. In conclusion, there is no significant relationship between work motivation and sleep quality and there is a significant relationship between burnout and sleep quality. It is hoped that further research can focus on the factors that cause sleep disturbances."

"Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris,yang berwenang untuk menentukan Formasi Jabatan Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM RI. Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya, dengan kriteria formasi,yaitu: Kegiatan Dunia Usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta notaris yang dibuat setiap bulan. Permintaan formasi yang berlebih dibanding dengan formasi yang tersedia dapat menimbulkan kesulitan pada saat penempatannya, sehingga terjadi penumpukkan Notaris yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai suatu pelanggaran, baik pelanggaran kode etik notaris maupun pelanggaran UUJN. Jumlah Notaris yang terlalu banyak juga akan berpengaruh pada sulitnya mengontrol kinerja para Notaris, baik secara internal oleh organisasi Notaris maupun eksternal oleh pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham RI yang menjalankan administrasi negara khususnya dalam penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-05.02.11 Tahun 2009 tentang formasi jabatan Notaris haruslah ditinjau kembali karena penentuan formasi jabatan Notaris tidak bisa ditentukan dari jumlah penduduk semata dan hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat berpengaruh pada kinerja Notaris dalam praktek dalam masyarakat sebagai pejabat umum."