Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Bobied GuntoroNPM : 1506697012Program Studi : Pasca SarjanaJudul : Penawaran Participating Interest Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kepada Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016. Tesis ini membahas tentang penawaran dan pengelolaan Participating Interest 10 oleh Kontraktor kepada BUMD ldquo;PI 10 rdquo; baik pengaturan mapun implementasinya sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 sepuluh persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ldquo;Permen ESDM 37/2016 rdquo; . Penawaran PI 10 sebelum diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 belum memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional atau daerah. Belum optimalnya penawaran PI 10 tersebut dikarenakan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengambilan PI 10 cukup besar, sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah atau BUMD bermitra dengan Badan Usaha swasta dengan pola bagi hasil yang tidak menguntungkan bagi BUMD dan berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan PI 10 . Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Terbitnya Permen ESDM 37/2016 dapat menjadi terobosan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan penawaran dan pengelolaan PI 10 kepada BUMD, yaitu bagi kemandirian kemampuan keuangan BUMD, kepastian hak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan antar Pemerintah Provinsi, namun juga dapat mendukung solusi permasalahan perizinan daerah. Terobosan-terobosan yang dilakukan tersebut secara legalitas formal perlu diberikan landasan hukum yang sesuai di tingkat peraturan yang lebih tinggi sehingga memenuhi landasan yuridis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: PI 10 , BUMD dan Kontraktor.

---

ABSTRACTName Bobied GuntoroStudent Number 1506697012Program Post GraduateTitle The Offering of Participating Interest by Contractor To The Local State Owned Company Under The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016.This thesis discusses about the offering and management of Participating Interest 10 by Contractor to BUMD PI 10 either under regulation or implementation before and after Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas, especially since the issuance of Regulation of Minister of Energy and Resources Mineral Power Number 37 Year 2016 concerning Terms of Participating Interest of 10 ten percent of Oil and Gas Contract Area ESDM Regulation 37 2016 . The offering of 10 PI prior to the issuance of ESDM Regulation 37 2016 has not provided optimal benefits for national or regional interests. The non optimal PI 10 is due to the funding required for 10 PI is high enough, so in the end the Regional Government or BUMD partnered with Private Enterprise with a profit sharing pattern that is unprofitable for the BUMD and potentially generate moral hazard in the management of PI 10 . This thesis uses normative juridical research because it focuses on literature research that essentially examines the principles of law, systematic law, and legal synchronization by way of analyzing it. The publication of ESDM Minister 37 2016 can be a breakthrough not only to overcome the problems of offering and management of 10 PI to BUMD, that is for the independence of BUMD 39 s financial capability, certainty of the right of the District Government, Provincial Government and inter Provincial Government, however also to support solution for local license problem. Such breakthroughs in legal perspective need to be given appropriate legal basis at higher regulatory level so as to fulfill the juridical basis of the validity of a regulation. Key words PI 10 , Local State Owned Company, and Contractor."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan tentang dampak adanya akuisisi saham perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) terhadap kepemilikan participating interest yang dimiliki oleh Kontraktor KKS tersebut. Dalam hal ini, participating interest merupakan aset yang dimiliki oleh Kontraktor KKS yang berupa hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam suatu wilayah kerja. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sendiri pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik mengenai pengalihan participating interest ini, adapun ketentuan tersebut baru dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, namun juga belum diterangkan secara jelas mengenai bagaimana suatu participating interest dapat beralih. Ketentuan pengalihan participating interest ini baru secara spesifik dapat dilihat dalam kontrak Production Sharing Contract (PSC) dan Joint Operating Agreement (JOA). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk meninjau apakah dengan diadakannya akuisisi terhadap Kontraktor KKS maka secara serta merta participating interest yang dimiliki oleh Kontraktor KKS tersebut beralih kepada pengendali barunya atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu participating interest kepemilikannya tetap dipegang oleh Kontraktor KKS yang diakuisisi dan tidak beralih kepada pengendali baru.

---

This thesis presents a legal review regarding the impact of share acquisition in PSC Contractor company towards the ownership of its participating interest. Participating interest is a form of rights and obligations that owned by PSC Contractor as an asset in order to participate in the upstream oil and gas business activities. Law No. 22 year 2001 regarding Oil and Gas itself basically does not regulate transfer of participating interest as provisions regarding transfer of participating interest can only be found in Government Regulation No. 35 year 2004 regarding Upstream Oil and Gas Business Activities. However such provisions do not specifically address how the participating interest itself can be transferred. On the other hand, provisions regarding transfer of participating interest can often be found specifically on Production Sharing Contract (PSC) and Joint Operating Agreement (JOA).

The issue of this thesis is to review whether the ownership of participating interest has been transferred to the new controller of PSC Contractor regarding the acquisition issue. This thesis uses descriptive normative research method. The outcome of this research is to establish that the participating interest ownership still be held by the acquired PSC Contractor and not transferred to the new controller."

"Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham Kontraktor yang telah diajukan sebelum berlakunya Permen ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini. Hal tersebut menunjukan bahwa Permen ini selain berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham untuk Kontrak Kerja Sama yang akan disepakati kedepan, juga berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham kebelakang yang Kontrak Kerja Samanya telah disepakati bersama. Oleh karenanya, mengakibatkan pengesampingan Kontrak Kerja Sama sehingga terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang sudah disepakati sebelum berlakunya Permen ESDM No. 48 Tahun 2017.

---

The government has been issued Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 on Business Supervision within the Energy and Mineral Resources Sector, which regulates the approval process on the transfer of Participating Interest and changes to shares towards the Contractor to a Cooperation Contract of the management of upstream oil-and-gas in Indonesia, where in the transitional provisions of Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 stated that any application for transfer of Participating Interest or changes in the Contractor's shares which has been submitted prior to the enforcement of this Ministerial Regulation shall be processed in accordance with the provisions under this Ministerial Regulation. This indicates that this Ministerial Regulation is not only applied to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares for the Cooperation Contract to be agreed to in the future, but also applies to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares which the Cooperation Contract has been mutually agreed upon previously. Therefore, it caused waiver of the Cooperation Contract, so that legal uncertainty arises regarding the implementation of the Cooperation Contract which has been agreed upon prior to the enforcement of the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017."

"ABSTRAKBerdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2011, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumimengelola Kilang Minyak Bumi dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihanminyak dan gas bumi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi diberikan kewenanganuntuk memberikan pelayanan jasa pengolahan dengan ketentuan Kontraktor atau BadanUsaha menyediakan minyak bumi dan menerima hasil pengolahan sedangkan PusatPendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi hanya mengolah minyak bumi dan mendapatkanimbalan jasa pengolahan yang wajib disetor ke negara sebagai penerimaan negara bukanpajak. Hal ini menunjukkan pengelolaan Kilang Minyak Bumi oleh Pusat Pendidikan danPelatihan Minyak Bumi tidak berorientasi bisnis dan mencari keuntungan. Denganberoperasinya Kilang Minyak Bumi, maka pptimalisasi Kilang Minyak Bumi sebagai saranapraktek peserta pendidikan dan pelatihan serta mahasiswa Perguruan Tinggi, memberikanwawasan dan pengetahuan tentang kegiatan pengolahan minyak bumi, tata cara dan prosedurpenggunaan peralatan dan sarana pengolahan, perlindungan lingkungan, serta kesehatan dankeselamatan kerja. Dengan adanya Kilang Minyak Bumi, menjadi daya tarik tersendiri ataskelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi untukmenciptakan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi yang handal, kompeten,profesional dan siap bekerja. Oleh karena itu butuh dukungan Pemerintah atas jaminanketersediaan minyak bumi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya di bidangminyak dan gas bumi berbasis kompetensi akan mengurangi ketergantungan dengan negaralain dan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

ABSTRACTBased on Regulation of Energy and Mineral Resources Ministerial No. 3 of 2011, Educationand Training Center on Oil and Gas manages oil refinery in order to support education andtraining activities of oil and gas. Education and Training Center on Oil and Gas is authorizedto provide processing services with the terms the Contractor or Business Entity providespetroleum and processing results, while Education and Training Center on Oil and Gasprocessing only get the processing fee that must be paid to the state as revenues non-tax state.This shows that the petroleum refinery management by Education and Training Center on Oiland Gas is not for business oriented and profit purpose. By the operation of the PetroleumRefinery, the optimization of Oil Refinery as a practical means of education and trainingparticipants and university students provides insight and knowledge of the petroleumprocessing activities, processes and the procedures in the use of equipment and processingtool, environmental protection, and health and safety employment.With the Oil Refinery, thecomprehensiveness infrastructure Education and Training Center on Oil and Gas is the mainattraction to create a national workforce in the field of oil and gas that are reliable, competent,professional, and ready to work. Therefore, it needs the support of government to guaranteecontinuous availability of petroleum. Improving the quality of human resources in the field ofoil and gas-based competencies will reduce dependence on other countries and the realizationof prosperity and welfare of the people."

"Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali  menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Dimana dari kasus-kasus yang diambil ditemukan adanya pelanggaran terhadap kelima Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas kepentingan umum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas keterbukaan, dan asas non-diskriminasi. Sehingga dapat mengatasi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain dalam praktik pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

---

The granting of mining business permits (IUP) is often creates polemics. Problems associated with the granting of mining business permits (IUP) can cause losses to the state up to trillions of rupiah. Moreover, this is related to the actions of State Agencies/Officials in running the government. This is important to review the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author looks for and collects secondary data to re-examine the granting of Mining Business Permits (IUP) in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020 against the five General Principles of Good Governance (AUPB), namely the principle of public interest, the principle of not abusing authority, the principle of good service, the principle of openness, and the principle of non-discrimination. So that it can overcome the possibility of other violations in the practice of granting Mining Business Permits (IUP)."

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO

---

In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat merupakan fondasi dari perekonomian Indonesia. Migas sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dikelola dalam kerangka UUD 1945. Salah satu upaya negara dalam mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral nomor 16 tahun 2011. Peraturan ini membahas mengenai kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), Penyalur dan Konsumen Akhir. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan hak, kewajiban dan perlindungan hukum bagi para pihak dan kepastian hukum kegiatan Penyaluran jika ditinjau dari konsep keagenan dan distributor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11/M-DAG/PER/3/2006. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah Penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Penelitian Tesis ini juga melihat hubungan hukum yang ada pada kerjasama Penyaluran oleh PT Elnusa Petrofin selaku BU-PIUNU dengan PT Alden Pratama Putra sebagai Penyalur.

---

State control on natural resources is needed in order to maximize the welfare of the society. Oil and gas as a non-renewable resources needs to be maintained in Indonesia’s constitution 1945 framework. State efforts to manage the gasoline distribution materialized in Regulations Ministry of Energy and Mineral Resource number 16 year 2011. This regulation discuss about distribution activity from the holder of trading license (BU-PIUNU) to “Penyalur” and to an end consumer. This research explain the rights, obligations and legal protections to all party involved and how is the legal certainty on distribution activity when reviewed by Regulation Ministry of Trade number 11/M-DAG/PER/3/2006. The research methods on this Thesis is using normative approach using secondary data as research materials. This Thesis also explain the legal relation on this distributor cooperation between PT Elnusa Petrofin (BU-PIUNU) and PT Alden Pratama Putra (“Penyalur”)."