Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka mencapai program Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi, dan mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional maka perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hal-hal penting yang harus diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menjamin pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mengidentifikasi bentuk penerapan sanksi terhadap Badan Usaha Pengelola dalam hal keterlambatan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus.

---

ABSTRACTIn accordance to achieve the Government of Indonesia programme under Pancasila and Constitution of Republic of Indonesia 1945 that realized through the management of national economic development under economic democration, and the acceleration of economic development strategically in certain areas for national economic development, also to maintain the equallity of civilization in a national economic area, therefore the Special Economic Zones must be developed as stipulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones. The development of Special Economic Zones is one of the strategy for Indonesia to support the investment in Indonesia and improve the competitiveness in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the important things that shall be regulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones in accordance with the development and operation of Special Economic Zones, also to identify the sanctions for the Administrator in accordance with the delay of development and operation of Special Economic Zones. "

"Tesis ini meneliti dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai place-based policy terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak KEK pada beberapa indikator ekonomi seperti PDB per kapita, lapangan kerja, upah tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di tingkat kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian KEK mengarah pada peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota dimana KEK diimplementasikan dibandingkan dengan kontrol grup. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam pemgimplementasian place-based policy di negara berkembang, khususnya Indonesia.

---

This thesis examines the impact of Special Economic Zones (SEZs) as a place-based policy for local economic development in Indonesia. Using difference-in-differences (DID) approach, the study analyses the impact of SEZs on key economic indicators such as GDP per capita, employment, labour wages, and income inequality at the city level. The findings indicate that establishing SEZs leads to increased GDP per capita, employment, and labour wages while reducing income inequality in the treated cities compared to the control cities. The research contributes to understanding place-based policies in developing countries, thereby filling the gap in empirical evidence."

"Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen.

---

Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent."

"Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method.The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete."

"Penelitian ini menyelidiki konvergensi klub pada level kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model nonlinear time-varying factor yang diusulkan oleh Phillips & Sul (2007). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan insight terhadap peranan KEK dan faktor-faktor pembentuk konvergensi klub dengan menggunakan ordered logit model. Hasil penelitian dengan menggunakan PDRB riil perkapita menunjukkan adanya lima klub konvergen dan satu grup divergen pada kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi awal (initial condition) dari rata-rata lama sekolah, rasio investasi terhadap PDRB, indeks infrastruktur, dummy kabupaten/kota, dan dummy KEK memiliki peranan penting sebagai faktor pembentuk klub konvergen di Indonesia.

---

This study attempts to identify club convergence at the district level in Indonesia using the nonlinear time-varying factor model proposed by Phillips & Sul (2007). In addition, this study also aims to provide insight into the role of SEZ and the factors that responsible for the formation of club convergence by using an ordered logit model. The results of the study using real GDP per capita show that there are five convergent clubs and one divergent group in districts in Indonesia. Furthermore, this study also finds that the initial conditions of the average years of schooling, the ratio of investment to GDP, infrastructure index, district dummy, and SEZ dummy have an important role as a factor in forming a club convergence in Indonesia.

"

"ABSTRACTBenchmarking is one of the most effective means to develop and learn from successful cases. Benchmark study to Incheon Free Economy Zone IFEZ and Shenzhen Special Economic Zone Shenzhen would provide insights for Indonesian government, as the country now prepares to face the challenges of developing Nongsa Digital Park, the first industrial park to foster digital and technology enterprises. This paper discovers the key success factors behind IFEZ and Shenzhen. Besides located in the worlds most powerful economies ndash Republic of Korea and China ndash both are also among the most prominent and advanced SEZs, now pursuing the development of high technology industries. This study utilizes qualitative method with in depth interview and literature study as data collection technique. Several key success factors of IFEZ and Shenzhen found from the research 1 support from central and local government 2 clear strategic direction and purposes 3 efficient investment services 4 investment in research and development 5 develop linkage between local enterprise and foreign investors and 6 attract high quality talents from partnerships with universities.

---

ABSTRAKBenchmarking adalah salah satu metode paling efektif untuk berkembang dan belajar dari kasus-kasus yang terbukti berhasil. Benchmark study kepada Incheon Free Economic Zone dan Shenzhen Special Economic Zone sebagai Kawasan Ekonomi Khusus KEK dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Pemerintah Indonesia yang sedang bersiap menghadapi tantangan dari pengembangan Nongsa Digital Park, industrial park pertama di Indonesia yang ditujukan untuk perusahaan digital dan teknologi. Riset ini mempelajari kunci-kunci penting di balik kesuksesan IFEZ dan Shenzhen. Selain keduanya berlokasi di negara dengan ekonomi terbesar dunia ndash; Korea Selatan dan Cina ndash; keduanya juga termasuk KEK paling unggul dan maju, karena sudah berfokus pada pengembangan industri high-tech. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan in-depth interview dan studi iterature sebagai teknik pengumpulan data. Beberapa kunci kesuksesan IFEZ dan Shenzhen yang ditemukan dari riset ini: 1 dukungan dari Pemerintah pusat dan lokal; 2 strategi dan tujuan yang jelas; 3 service untuk investor yang efisien; 4 investasi pada kegiatan research and development; 5 menciptakan hubungan antara perusahaan lokal dengan investor asing; dan 6 menarik tenaga kerja dengan keterampilan tinggi melalui kerjasama dengan universitas atau institusi pendidikan."

"Kemunduran suatu Kawasan Industri akibat berkurangnya sumber bahan baku berdampak pada perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe (KEK-AL) adalah upaya revitalisasi untuk mendukung keberlanjutan kawasan industri ini. Setelah tiga tahun beroperasi, dampak keberadaan KEK-AL pada keberlanjutan kawasan belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh KEK pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi di kawasan industri dan wilayah sekitar, mengidentifikasi peran pemangku kepentingan, dan merumuskan model strategi pengelolaannya. Penelitian dilakukan tahun 2021-2022 dengan data time-series 2008-2021. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis campuran dengan menggunakan metode pengukuran Statistical Matching, Stakeholder Analysis dan Analytic Network Process. Keberadaan KEK-AL berpengaruh positif pada keberlanjutan internal kawasan, tetapi belum menghasilkan perubahan untuk wilayah sekitar. Dibutuhkan peran penuh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan kemajuan dan keberlanjutan KEK. Model Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan ekonomi adalah prioritas utama, diikuti oleh keberlanjutan sosial dan lingkungan.

---

The decline of an industrial estate can impact the economy of the estate and the surrounding areas. Special Economic Zone of Arun, Lhokseumawe (SEZ-AL) was established to revive and advance the Arun industrial area. The research aims to assess SEZ-AL’s impacts on the environmental, social and economic sustainability of the industrial estate and surrounding areas; identify the roles of stakeholder; and establish the revitalization model. The research was conducted in 2021-2022 by using 2008-2021 time-series data. The research used a mixed analysis method, using Statistical Matching, Stakeholder Analysis and Analytic Network Process measurement methods. SEZ-AL has positive impacts on the internal industrial zone’s sustainability. However, it produces minimum impact to the surrounding areas. Extensive stakeholder engagements are needed to ensure the SEZ-AL’s advancement and sustainability. The established Revitalization Model indicates that economic sustainability is the main priority for SEZ-AL revitalization, followed by the social and environmental sustainability dimensions."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus KEK telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan konstruksi , dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif dokumen sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones SEZ has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are Proposing and Setting, Development construction , and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection document so that the target of SEZ formation was not achieve Key words Policy Implementation, Special Economic Zone, Fiscal Incentive. "

"ABSTRACTKawasan Ekonomi Khusus KEK dipandang sebagai sebuah instrumen yang efektif untuk menarik investasi asing langsung. Implementasi KEK di Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan. Untuk memastikan bahwa KEK yang dimilikinya kompetitif, Indonesia harus belajar dari negara tetangga yang juga merupakan kompetitor, seperti Vietnam dan Thailand. Vietnam sudah berhasil menarik investasi asing langsung melalui implementasi KEK. Vietnam mencatatkan pertumbuhan investasi asing lansung tahunan tertinggi di antara negara-negara Asia Timur pada 1980-2013 dan menjadi penerima investasi asing langsung terbesar di Asia. Di sisi lain, Thailand berhasil menjadi pusat dari manufaktur kelas dunia melalui implementasi KEK. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana Vietnam dan Thailand mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus ditinjau dari beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi politik, kebijakan industrialisasi, pelayanan investasi, pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus, partisipasi dalam rantai nilai global, dan industri hijau.

---

ABSTRACTSpecial Economic Zone SEZ is perceived as an effective instrument in attracting FDI. The development of SEZs in Indonesia has been facing a wide range of problems. To ensure its SEZs rsquo competitiveness, it is important for Indonesia to learn from its competitive neighboring countries, such as Vietnam and Thailand in developing SEZs. Vietnam has been successfully attracting foreign direct investment through the implementation of SEZs. It recorded the highest annual growth rate of net inflows of FDI, as percentage to GDP among other East Asia countries in 1980 2013 and being the largest FDI recipient in Asia. On the other hand, Thailand is becoming the center of world class manufacturing through the development of SEZs. This qualitative study aims to discover how Vietnam and Thailand develops its SEZs by looking at several factors, such as political economy landscape, industrial policy, investment services, growth of SEZs, global value chain participation, and green industrialization. "