Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan teknik-teknik akuntansi manajemen dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari penggunaannya pada BLU di Wilayah DKI Jakarta. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik survey dan wawancara mendalam kepada sepuluh BLU di wilayah DKI Jakarta. Temuan penelitian ini menunjukkan mereka belum cukup baik menggunakan sistem perhitungan biaya, penetapan harga dan pelaporan pusat pertanggungjawaban. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik akuntansi manajemen: 1 Kegunaan/manfaat yang diperoleh; 2 Kompleksitas lingkungan operasi; 3 Latar belakang dan pengalaman manajemen; 4 Keterbatasan sistem; 5 Persyaratan dari stakeholder eksternal; dan 6 Usia BLU.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the use of management accounting techniques and analyzes factors that underlie their use. This research uses qualitative methods such as descriptive analysis, with data collection using survey and in depth interview techniques to ten GSB in Jakarta. This research finds that GSB not good enough to use the system costing, pricing and responsibility center reporting. The factors affecting the use of MA techniques are 1 the perceived decision usefulness of the technique 2 the complexity of operating environment 3 background and experience of management 4 limitations of the systems 5 external stakeholder requirements and 6 the age of GSB."

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tidak adanya sistem informasi akuntansi (SIA) yang memadai yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dengan perencanaan anggaran, aset, dan sistem informasi persediaan. Fakta ini didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (2016) yang menyatakan bahwa SIA yang ada tidak menyediakan fitur pelaporan yang lengkap sehingga tahapan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi, serta menyediakan desain model logis SIA sebagai bagian dari (iFRAMES) yang secara grafis dijelaskan dalam Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan User Interface. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, termasuk wawancara dan telaah dokumen. Teori Kontingensi dan PIECES Framework digunakan dalam menganalisis kebutuhan organisasi akan SIA dan menggunakan Framework for the Application of System Thinking (FAST) yang dikembangkan oleh Whitten dan Bentley (2007) sebagai dasar untuk teori metode pengembangan sistem. Studi ini menemukan bahwa tidak adanya SIA yang memadai berpotensi menyebabkan berbagai hal, termasuk siklus akuntansi yang tidak lengkap, meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi akun, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan Sistem Informasi yang terintegrasi antara Sistem informasi Akuntansi, Anggaran, Aset dan Persediaan.

---

This research was conducted based on the absence of an adequate accounting information system (AIS) that can be applied to the Regional Public Service Agency (BLUD) on Jakarta Provincial Government and integrated with budget planning, asset, and inventory information system. This fact is supported by the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) report (2016) that states the existing AIS does not provide complete reporting features, and as a consequence, the stages of preparing financial statements are still done manually.

This research is expected to help identify information system needs, as well as provide logical model designs of AIS as a part of Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES) that are graphically described in Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagram, User Interface. 

This research use case study with data triangulation approach, including interviews and document review. Contingency Theory and PIECES Framework are used in analyzing organizational needs for AIS and using the Framework for the Application of System Thinking (FAST) developed by Whitten and Bentley (2007) as a basis for systems development method theory.

This study found that the absence of an adequate AIS has the potential to cause various things, including incomplete accounting cycle, increasing the risk of error in recording and classifying account. In order to overcome this, an integrated Information System is needed between Accounting, Budget, Assets and Inventory Information System."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Penggunaan frekuensi radio sebagai sarana telekomunikasi telah berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah Jakarta. Penggunaan kanal frekuensi radio di wilayah Jakarta dapat dikatakan sangat, padat mengingat setiap kanal alokasi frekuensi radio pada setiap layanan yang diperuntukkan diwilayah Jakarta digunakan dan dimanfaatkan secara keseluruhan. Kondisi kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta tersebut menuntut adanya suatu layanan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio dari pemerintah. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Balai Monitor Jakarta) sebagai Unit Kerja Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta. Potensi gangguan dan pelanggaran penggunaan frekuensi radio serta kemampuan monitoring, pengukuran dan validasi penggunaan frekuensi radio, maka Balai Monitor Jakarta perlu menyiapkan suatu strategi untuk memperbaiki kinerja layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio menuju kinerja operasional yang optimal. Dari hasil analisis terhadap organisasi Balai Monitor Jakarta dengan menggunakan eTOM di dapat hasil bahwa untuk dapat menghasilkan kinerja operasional yang optimal, maka perlu diusulkan penambahan satu Seksi pada struktur organisasi Balai Monitor Jakarta, penambahan formasi SDM sebanyak 46%. Dengan strategi menajemen dengan menggunakan BSC menunjukkan terjadi kenaikan anggaran sebesar 46% bagi belanja pegawai dan operasional serta penyediaan call centre dan loket pelayanan pengaduan penggunaan frekuensi radio. Dengan strategi baru tersebut, diharapkan Balai Monitor Jakarta dapat memberikan kinerja operasional yang optimal dalam rangka layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta.

---

The use of radio frequencies as a means of telecommunications have grown rapidly, especially in Jakarta. The use of radio frequency channels in the Jakarta area are fully utilized, that each radio frequency channel allocation in each designated region of Jakarta service is used and exploited as a whole. The use of radio frequency density conditions in the Jakarta region demands a service, monitor and control over the use of radio frequencies from the government.

The First Class Radio Spectrum Monitoring Office of Jakarta (Jakarta Monitoring Office), as the Government's Agency has an important role in providing services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area. Potential for interference and violation of the use of radio frequencies and the ability of monitoring, measurement and validation of the use of radio frequencies, The Jakarta Monitoring Office need to prepare a strategy to improve the performance of services, monitoring and controlling the use of radio frequency become to the optimum operational performance.

From the analysis of the organization of the Jakarta Monitoring Office by using the eTom, it can result an important point, that to be able to generate optimal operational performance, it is necessary for the addition of a section on the organizational structure of the Jakarta Monitoring Office and the addition of human formation as much as 46%. In addition, management strategies using BSC showed an increase in the budget by 46% for personnel expenditure and operations and the provision of call center and complaint service counter use of radio frequencies.

Based on that strategies, it is expected that Jakarta Monitoring Office can deliver the optimum operational performance in the context of services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area."

"Pelanggaran lalu lintas melawan arah, melanggar lampu lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dapat mengancam keselamatan orang lain maupun diri sendiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis melihat adanya penggunaan teknik netralisasi oleh pelaku pelanggaran berdasarkan alasan pelaku ketika melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dan usia individu dapat memperkuat atau memperlemah perilaku berkendara berisiko ataupun tingkat pelanggaran lalu lintas, sehingga ada tendensi bahwa jenis kelamin dan usia individu dapat memoderasi atau memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bermaksud untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi Sykes & Matza (1957) terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari perilaku berkendara berisiko yaitu melawan arah, melanggar lampu lalu lintas dan melebihi batas kecepatan di kalangan pengendara sepeda motor wilayah DKI Jakarta, serta menguji bagaimana peran jenis kelamin dan usia pengendara sepeda motor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Proses analisa dilakukan dengan melakukan uji tabulasi silang, uji korelasi, uji regresi dan uji regresi sub-group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan teknik netralisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dengan kekuatan hubungan sangat kuat (r: 0,802). Kemudian, semakin tinggi tingkat penggunaan teknik netralisasi maka semakin tinggi juga tingkat pelanggaran lalu lintas. Teknik netralisasi condemnation of the condemner memiliki hubungan paling kuat terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dibandingkan teknik lainnya, sedangkan melawan arah menjadi pelanggaran yang berhubungan paling kuat terhadap penggunaan teknik netralisasi dibandingkan pelanggaran lainnya. Jenis kelamin pengendara sepeda motor tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat penggunaan teknik netralisasi terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, sedangkan usia pengendara sepeda motor dapat memoderasi.

---

Traffic violations against the direction, violating traffic lights, and exceeding the speed limit are one of the factors that cause traffic accidents and can threaten the safety of others and themselves. Based on previous research, the author sees the use of neutralization techniques by offenders based on the offender's reasons when violating traffic rules. In addition, previous research also shows that differences in sex and age of individuals can strengthen or weaken risky driving behavior or the level of traffic violations, so there is a tendency that sex and age of individuals can moderate or affect the strength or weakness of the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations. This study intends to examine how the effect of the level of use of neutralization technique of Sykes and Matza (1957) on the level of traffic violations consisting of risky driving behavior, namely going against the direction, violating traffic lights and exceeding the speed limit among motorcyclists in DKI Jakarta, as well as examine how the role of sex and age of motorcyclists as moderating variables. This study uses a quantitative approach and uses a questionnaire as a data collection method. The analysis process is carried out by performing cross tabulation tests, correlation tests, regression tests and sub-group regression tests. The results showed that motorcyclists who used the neutralization technique had an effect on the level of traffic violations with a very strong relationship strength (r: 0,802). Then, the higher the level of use of neutralization techniques, the higher the level of traffic violations. The condemnation of the condemner neutralization technique has the strongest relationship on the level of traffic violations compared to other techniques, while going against the direction became the offense that was most strongly related by the use of neutralization techniques compared to other violations. The sex of motorcyclists could not moderate the effect of the level of use of neutralization techniques on the level of traffic violations, while the age of motorcyclists could moderate."

"Kinerja sualu organisasi dapat dinilai dengan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditentukan melalui pendekatan struktur/input, prosra, dan output. Penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja kualitas layanan terhadap 15 RSUD Kelas D PEMDA DKI Jakarta tahun 2016 yang meliputi aspek input; jumlah SDM, anggaran, sarana prasarana, dan standar prosedur yang ada, aspek proses ; tingkat efisiensi dan pelaksanaan standar prosedur, dan aspek output: rasio pendapatan terhadap biaya operasional, BOR, dan kepuasan pasien. Melode paielitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif terhadap 6 informan. Data primer iambil meialui wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diambil dari laporan Dinkes DKI Jakarta dan monev Bappeda. Penelitian ini menunjukan bahwa jumlah SDM masih belum mencukupi lerutama jumlah apoteker dan lenaga non-kesehatan. Sarana prasarana juga belum sepenuhnya lerpenuhi. Metode berupa standar pisedur sudah disediakan dan pelaksanaarmya sudah dilakukan, terutama dikarenakan sedang dilakukan proses akreditasi RS oleh KARS. Tingkat efisiensi anggaran masih belum tercapai di seluruh rumah sakit. Pada aspek output berupa rasio pendapatan terhadap biaya operasional dan BOR masih kurang baik sedangkan kepuasan pasien terhadap seluruh rumah sakit sudah baik.

---

The performance of an organization can be assessed by evaluating the predetermined perfbrmarice indicators through structural approaches/inputs, processes, and outputs. This research is to measure service quality performance to 15 local government DKI Jakarta class D hospitals in 2016 covering input aspect: number of human resources, budget, infrastructure and standard process. process aspect: efficiency level and standard procedure implementation, and output aspect: The ratio of income to operating costs, BOR and patient satisfaction. The research method used is quantitative and qualitative to. Primary data was taken through in-depth interviews using questionnaires to 6 informants, while secondary data were taken from Dinkes DKIJakarta and Bappeda monev reports. This study shows that the number of human resources is still not sufficient, especially the number of pharmacists and non-health workers. Facilities have not been fully met. The method of standard procedure has been provided and the implementation has been done, mainly due to the process of accreditation of hospitals by KARS. 'Ihe level ofbudget efficiency has not been achieved in all hospitals. In the output aspect of the ratio of income to operational costs and BOR is still not good while patient satisfaction to all hospitals is good. "

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan.

---

The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference."

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia adalah DKI Jakarta. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya permintaan pelayanan kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai dasar pembuatan kebijakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan administrasi kependudukan adalah “Alpukat Betawi’. Alpukat Betawi adalah singkatan dari Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat; yaitu penerapan one stop network service yang mengintegrasikan 17 layanan administrasi kependudukan. Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem informasi pada aplikasi Alpukat Betawi berdasarkan teori gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone & Mclean Model. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam skripsi ini; dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan pengolahannya dengan SmartPLS; serta menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan hipotesis diterima dan dua hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Perceived Usefulnes, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap User Satisfaction, Perceived Usefulness berpengaruh terhadap User Satisfaction, System Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Service Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, dan User Satisfaction berpengaruh terhadap Net Impact. Mayoritas responden merasa aplikasi ini membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan karena proses yang lebih mudah, menghemat waktu, dan menghemat biaya yang dikeluarkan. 

---

One of the provinces with the largest population in Indonesia is DKI Jakarta. These conditions affect the high demand for population services. Population administration services are organized to find out the needs of the community and as a basis for policy making. One of the innovations made by the DKI Jakarta Provincial Government's Population and Civil Registry Service Office to make it easier for the public to reach population administration services is "Alpukat Betawi”. Alpukat Betawi stands for Direct Access to Fast and Accurate Population Document Services; namely the application of a one stop network service that integrates 17 population administration services. The research of this thesis aims to determine the factors that influence the acceptance and use of information systems in the Alpukat Betawi application based on the combined theory of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone & McLean Model. Quantitative approach is used in this thesis; with the data collection method using a questionnaire, and processing it with SmartPLS; and using interview and observation methods to collect data. The results showed that eight hypotheses were accepted and two hypotheses were rejected. The accepted hypothesis is that Information Quality influences Perceived Ease of Use, Information Quality influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences User Satisfaction, Perceived Usefulness influences User Satisfaction, System Quality influences Perceived Ease of Use, Service Quality has an effect on Perceived Ease of Use, and User Satisfaction has an effect on Net Impact. The majority of respondents feel that this application helps in managing population documents because the process is easier, saves time, and saves costs."

"Balai Latihan Kesenian (BLK) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kesenian dan evaluasi pelatihan kesenian serta penyediaan fasilitas pelatihan kesenian. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Tetapi dalam melaksanakan program kegiatannya, dirasakan fungsi pelayanan yang diberikan oleh BLK kepada masyarakat sebagai pengguna jasanya kurang optimal. Untuk itu dirasakan perlu untuk melihat tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kualitas layanan yang diberikan BLK dilihat dari dimensi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut.Kualitas diukur atas dasar kinerja pelayanan dan harapan dari pengguna jasa layanan di BLK. Kinerja diukur dari persepsi pengguna jasa layanan di BLK mengenai layanan yang telah diterima, sedangkan harapan diukur dari aggapan pengguna jasa layanan di BLK tentang idealnya suatu pelayanan. Tingkat kepuasan pengguna jasa diukur berdasarkan mean skor dari 110 orang responden, dengan menggunakan model pengukuran kualitas jasa SERVQUAL yang terdiri dari dimesi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimensi-dimensi itu kemudian dijabarkan menjadi 22 indikator variabel yang dijadikan dasar penyusunan peryataan-pemyataan yang terdapat dalam kuesioner. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis validitas dan reliabilitas, analisis tingkat kepuasan, dan analisis faktor.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 22 indikator variabel yang digunakan seluruhnya dinyatakan valid dan reliabel untuk dianalisis lebih lanjut. Dari analisis tingkat kepuasan menunjukkan secara keseluruhan tidak ada satupun indikator variabel yang dapat memenuhi kepuasan pengguna jasa layanan di BLK. Didapat mean skor tingkat kepuasan tertinggi adalah indikator variabel Q7 (Pelatih dan staf rapih) sebesar -0.60, sedangkan skor terendah sebesar -2.05 untuk indikator variabel Q12 (Jumlah materi sesuai kebutuhan). Hasil analisis faktor terbentuk 5 faktor utama yang menjadi pertimbangan pengguna jasa layanan di BLK. Kelima faktor yang terbentuk dengan urutan persentase varian data masing-masing faktor adalah sebagai berikut : (1). Faktor Kemudahan mendapatkan pelayanan (39.429%); (2) Faktor Hubungan baik (11.316%); (3) Faktor Ketepatan dan kegunaan pelayanan (8.384%); (4) Faktor Keandalan dan profesionalisme (5.809); dan (5) Faktor Kenyataan fisik (4.861%).Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dengan penelitian untuk meningkatkan semua faktor, dirasakan tidak bisa dilakukan sekaligus, penulis menyarankan, prioritas utama pada Faktor Kemudahan Mendapatkan Pelayanan karena pada faktor tersebut mempunyai nilai yang sangat besar (39,429%) dalam mempengaruhi persepsi kepuasan pengguna jasa terhadap kualitas layanan yang diberikan pihak BLK, dan dilihat dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna jasa BLK di Lima Wilayah Kotamadya juga rata-ratanya rendah.Daftar Pustaka : 38 buku, 2 tesis, 4 lain-lain (Tahun 1990 s.d. 2004)

---

Artistry Practice Hall (BLK) have duty execute training of evaluation and artistry training of ready artistry and also facility training of artistry. In executing its duty equipped by human resource and of infrastructure. But in executing its activity program, felt by service function given by BLK to society as its service user less optimal. For that felt to need to know satisfaction level of service user to quality of given by service of BLK seen from dimension of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and of Empathy, and factors any kind of influencing the quality of service.

Measured of quality on the basis of service performance and expectation of service user of service in BLK. Performance measured from perception of service user of service in BLK concerning services which have been accepted, while expectation measured from perception service user of service in BLK about ideally a service.

Satisfaction measured of service user measured pursuant to score mean from 110 responder people, by using model measurement of service quality of SERVQUAL which dimensions consist of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and of Empathy. That Dimensions is then formulated to become 22 variable indicator taken as base compilation of argue which there are in questioner. Of obtained to be data to be conducted by validity and reliability analysis, analysis of satisfaction, and factor analysis.

Result of research of concluded that from 22 variable used indicator is entirely expressed valid and reliable to be analyzed furthermore. Than analysis of satisfaction show as a whole there no one variable indicator able to fulfill satisfaction of service user of service in BLK. Score mean got highest satisfaction variable indicator of Q7 (Coach and perfect staff) equal to - 0.60, while score of lowest equal to - 2.05 for the indicator of variable of Q12 (Amount of items according to requirement). Result of factor analysis formed by 5 primary factor becoming consideration of service user of service in BLK. Fifth of formed factor with sequence percentage of data variant of each of factor shall be as follows : (1). Amenity get service factor (39.429%); (2) Good Relation Factor (11.316%); (3) Accuracy and usefulness of service Factor (8.384%); (4) Reliability and professionalism Factor (5.809%); and i 5) Fact of physical Factor (4.861%).

Pursuant to pickings which obtained in this research, to increase all factor, felt cannot be conducted at the same time, writer suggest, especial priority at the Amenity get service factor because at the point have very big value (39.429%) in influencing perception of satisfaction of service user to quality of given by service side of BLK, and result from satisfaction level felt by service user of BLK in Five Region Municipality also flatten low him.

Bibliogaphy : 38 books, 2 thesis, 4 others (Year 1990 - 2004)"