Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang rumit di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan, memberikan mereka akses ke rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kota Depok menjadi salah satu kota yang aktif menjalankan kebijakan ini sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan jumlah anak jalanan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek, serta penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang diterima. Penelitian ini mengadopsi konsep implementasi kebijakan co-production, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an.  Teori ini diperkuat oleh Ostrom (2001) di mana ia mengusulkan co-production sebagai strategi untuk meningkatkan penyediaan layanan publik melalui kerjasama aktif antara pemerintah dan masyarakat. Co-production mengkonseptualisasikan pemberian layanan sebagai suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan fokus pada observasi dan pengujian teori yang ada, serta menerapkan konsep governance dalam konteks co-production sebagai landasan konseptual. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, dan studi dokumen dari arsip internal Dinas Sosial Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Depok telah menerapkan konsep co-production dengan empat tahapan utama: perencanaan bersama, implementasi, keterlibatan masyarakat, dan penilaian bersama. Partisipasi aktif dari anak jalanan, keluarga mereka, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Program berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Depok meskipun beberapa titik masih ditemukan anak jalanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi bersama menunjukkan bahwa program ini efektif dan relevan, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan dampak jangka panjangnya.

---

Street children are a complex social issue in many countries, including Indonesia. This phenomenon encompasses not only economic aspects but also health, education, and human rights concerns. The Indonesian government has implemented the Child Social Welfare Program for street children, providing them access to social rehabilitation, social security, and empowerment. Depok City is actively implementing this policy as a flagship program through its Social Welfare Office. Success is evident in the significant reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region, along with recognition as a Child-Friendly City. This research adopts the concept of co-production in policy implementation, first developed in the 1980s. The theory, reinforced by Ostrom (2001), proposes co-production as a strategy to enhance public service provision through active collaboration between government and the community. Co-production conceptualizes service delivery as a process where government and the public share responsibility in designing, implementing, and evaluating programs or policies. The study employs a post-positivist approach focusing on observation, theory testing, and applies governance concepts within the context of co-production as a conceptual foundation. Data collection utilized non-participant observation, semi-structured interviews with various stakeholders, and document studies from Depok City Social Welfare Office's internal archives. Findings indicate that the implementation of the street children empowerment program by Depok City's Social Welfare Office follows four main stages of co-production: joint planning, implementation, community engagement, and joint evaluation. Active participation from street children, their families, and the community is crucial to the program's success. Despite challenges such as resource limitations and social stigma, effective collaboration among stakeholders has helped overcome these barriers. Joint evaluations show the program's effectiveness and relevance, though continuous improvement is necessary to enhance its long-term impact."

"Skripsi ini membahas mengenai tahapan pelayanan anak jalanan di Yabim Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tahapan pelayanan dan sumber pendukung pelayanan anak jalanan di Yabim Depok. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan personal sering digunakan pada proses pelayanan mulai dari tahap penjangkauan, masuk rumah singgah, persiapan penerimaan kegiatan, penerimaan kegiatan, dan pengakhiran pelayanan. Pada penelitian ini terlihat relawan dan peer group sebagai sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam proses pelayanan.

---

The focus of the study is about service for street children at Yabim Depok. Qualitative method used in this research with descriptive design. The aim of this study is to know the description of the service?s step and supporting system for the street children at Yabim Depok. The result of this study shows the personal approaches usually used in the service?s step which are started from outreach?s step, joins halfway-house, preparation program acceptance, acceptance program until ends of service. In those social services, volunteer and peer groups play majoring roles."

"Pada masa Post-COVID-19 saat ini, terdapat keinginan dari setiap orang untuk kembali memenuhi kebutuhannya untuk bersosialisasi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dengan gencar melakukan pengadaan serta pengembangan ruang publik terbuka yang aman untuk bersosialisasi. Pada ruang publik yang memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan kebebasannya, fenomena transformasi dapat dibentuk oleh street music performer melalui pertunjukannya yang bertindak sebagai aktivitas sosial. Kemampuannya dalam mentransformasikan ruang publik dari keadaan physical space menuju social place untuk sementara waktu dianggap sebagai sebuah kapasitas yang dimiliki street music performance dalam menciptakan ruang liminal. Hal tersebut dicapai melalui proses social production serta interiorisasi ruang publik. Dalam melakukannya, mereka berupaya untuk membangun hubungan dengan suatu lingkungan serta menciptakan keterlibatan dengan orang-orang yang berada di dalamnya. Melalui penulisan skripsi ini, studi kasus terhadap salah satu public square akan dilakukan untuk mengamati bagaimana ruang liminal terbentuk berkat kehadiran street music performance pada proses yang berlangsung pada tidak adanya pertunjukan hingga sangat adanya pertunjukan.

---

In the current Post-COVID-19 period, there is a desire among everyone to meet their needs to socialize again. In line with this, the government is aggressively procuring and developing open public spaces that are safe for socializing. In public spaces that allow everyone to express their freedom, the phenomenon of transformation can be formed by street music performers through their performances that act as social activities. Their ability to transform public space from a physical space to a social place is temporarily considered a capacity that street music performance has in creating liminal space. This is achieved through the process of social production and the interiorization of public space. In doing so, they seek to build relationships with an environment and create engagement with the people in it. Through the writing of this thesis, a case study of one public square will be conducted to observe how liminal space is formed with the presence of street music performance in the process that takes place in the absence of performances to the very existence of performances."

"Anak jalanan merupakan sebuah fenomena yang sering muncul di area perkotaan serta membawa dampak buruk bagi ketertiban lingkungan. Permasalahan ini tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang serta berbagai faktor seperti keluarga, sosial, psikologi, hingga ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) klaster anak jalanan untuk menyediakan kesempatan bagi anak jalanan supaya mereka mendapatkan akses terhadap rehabilitasi sosial, jaminan sosial, hingga pemberdayaan sosial. Kota Depok merupakan salah satu kota yang gencar menyelenggarakan kebijakan penanganan anak jalanan yang diangkat juga sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Hal ini dibuktikan dengan prestasi penurunan jumlah anak jalanan tertinggi dibandingkan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek serta gelar Kota Layak Anak yang didapatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan dari strategi penanganan anak jalan yang Pemerintah Kota Depok laksanakan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan alur kolaboratif serta faktor yang memengaruhinya dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengambilan data lewat wawancara mendalam sebagai sumber primer dan studi kepustakaan hingga studi media sebagai sumber sekunder. Hasil dari penelitian ini melukiskan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan turunan Program Kesejahteraan Sosial Anak klaster anak jalanan telah memenuhi semua dimensi dari teori milik Ansell & Gash (2008). Pemerintah Kota Depok memberikan alur yang jelas untuk menangani anak jalanan serta membuka kesempatan bagi kolaborator untuk membangun kebijakan bersama sesuai kebutuhan. Kolaborator Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga diberikan pelatihan dan akreditasi demi meningkatkan pelayanan yang diberikan. Namun, masih didapati beberapa temuan yang menjadi hambatan serta harus dievaluasi yang berhubungan dengan miskomunikasi, pembaharuan kebijakan, optimalisasi perjanjian kerja, hingga penyebaran informasi yang belum baik.

---

Street children are a phenomenon that often appears in urban areas and brings negative impacts to environmental order. This issue cannot be overlooked, but must be viewed from various perspectives and factors such as family, social, psychological, and economic. The Government of the Republic of Indonesia has issued the Child Social Welfare Program (CSWP) for street children cluster to provide opportunities for street children so that they can access social rehabilitation, social security, and social empowerment. Depok City is one of the cities that actively carries out street children handling policies which are also raised as a flagship program by the Social Service. This is evidenced by the achievement of the highest reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region and the Child-Friendly City title obtained. Cross-sector collaboration is one of the keys to the success of the street children handling strategy carried out by the Depok City Government. This research aims to analyze the process and flow of collaboration and the factors that influence it with the concept of collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This research uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews as primary sources and literature studies to media studies as secondary sources. The results of this study illustrate the collaboration carried out by the Depok City Government in running the derivative of the Child Social Welfare Program for the street children cluster has fulfilled all dimensions of the theory of Ansell & Gash (2008). The Depok City Government provides a clear flow to handle street children and opens opportunities for collaborators to build joint policies according to needs. Social Welfare Institution (SWI) collaborators are also given training and accreditation to improve the services provided. However, there are still some findings that become obstacles and must be evaluated related to miscommunication, policy renewal, optimization of work agreements, to the dissemination of information that is not yet good."

"Penelitian ini mencoba menggambarkan terutama mengenai bagaimana pandangan anak jalanan terhadap pendidikan dan upaya-upaya pemenuhannya dalam program penanganan anak jalanan melalui pendidikan, pada kerangka penilaian kebutuhan (needs assessment) yang menganalisa kebutuhan-kebutuhannya secara kualitatif berdasarkan teori-teori kebutuhan Maslow (1971), Bradshaw (1972), dan Maslow & Lowery (1998). Hasil penelitian menggambarkan bahwa anak-anak jalanan lebih melihat pendidikan pada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang termasuk dalam kelompok kebutuhan naluriah (instictual) atau disebut juga kebutuhan kekurangan (deficiency), yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan perlindungan, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengakuan, dibandingkan dengan para relawan yang lebih melihat pada kebutuhan pendidikan sebagai kebutuhan normatif, yang berada pada hirarki kebutuhan yang lebih tinggi.Meskipun pemenuhan pada kebutuhan-kebutuhan naluriah atau kebutuhan-kebutuhan kekurangan tersebut tidak menjamin tumbuhnya kebutuhan anak jalanan terhadap pendidikan, namun pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diupayakan untuk menciptakan kondisi kesiapan pada anak jalanan dalam menerima program-program pendidikan yang ditujukan sebagai investasi masa depan dengan mengubah pola pikir, meningkatkan kompetensi akademik, mengembangkan keterampilan, dan menumbuhkan kemandiriannya dalam beradaptasi dan berubah sesuai dengan lingkungan kehidupannya, yang pada akhirnya berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraannya.

---

This research describes mainly street childrens perspective on education and its fulfillment efforts, by conducting a qualitative needs assessment based on the theories of needs by Maslow (1971), Bradshaw (1972), and Maslow & Lowery (1998). It shows how street children see education in relation with their instinctual or deficiency needs, which are physiological needs, protection needs, social needs and self esteem needs, then to be compared with how the program volunteers normatively see street childrens needs of education.The fulfillment of the instinctual or deficiency needs do not warrant their demand to education, however it is necessary to build conducive environtment for street children to be ready to receive educational programs, as are intended as an investment for their future through changing their mindset, build academic competences, develop their lifeskills and ability to adapt and cope with their life circumstances, with which they will be able to improve their welfare in the future."