Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap teknik pemasaran yaitu dengan menggunakan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan pajak penghasilan atas social media influencer selebgram dalam kegiatan endorsement serta upaya dalam meingkatkan penerimaan pajaknya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa penghasilan selebgram atau pekerja seni memiliki potensi perpajakan yang besar. Penerapan PPh atas penghasilan selebgram dapat mengikuti ketentuan perpajakan untuk pekerja seni yang telah diatur oleh pemerintah. DJP berupaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas selebgram dengan memperbaharui basis data, sosialisasi dan melakukan pengawasan dengan penegakan hukum. DJP perlu memberikan penegasan mengenai ketentuan perpajakan atas penghasilan selebgram sehingga dapat memberikan kesamaan perlakuan pajak dengan kegiatan artis konvensional dan menutup celah-celah pajak yang banyak dimanfaatkan melalui kegiatan secara online.

---

ABSTRACTTechnological development has changed marketing technique by using social media. This research describes the imposition of income tax for social media influencer selebgram in endorsement activities and the efforts to increasing tax revenue. This research approach is qualitative approach. Descriptive is the research purpose. Research result indicate that the income of selebgram or artist has great tax potential. Implementationof income tax on the income of selebgram may follow the taxtation provision for artist that have been regulated by the government. DJP undertake to increase the income tax revenue of selebgram by updating the data base, socializing and monitoring by law enforcement. DJP needs to provide affirmation of the tax policy for income of selebgram so that it can provide the same tax treatment with the activities of conventional artists and close the gap of taxes that are widely used through online activities."

"Perkembangan influencer social media saat ini sangat lah pesat. Potensi pajak dari kegiatan endorsement yang dilakukan oleh influencer juga sangat besar, maka dibutuhkan pengawasan yang tepat untuk mengawasi kegiatan endorsement yang dilakukan influencer social media. Penelitian ini menggunakan metode post-posivist, disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil Penelitian menyatakan pengawasan PPh atas kegiatan endorsement di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan pengawasan WP OP. Hambatan yang bersumber dari WP, Infrastruktur, dan Peraturan membuat Pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat memperluas basis data influencer social media dan juga membuat ketentuan perpajakan dan juga pengawasan atas kegiatan endorsement......The development of social media influencers is currently very fast. The potential tax from endorsement activities carried out by influencers is also very large, so proper supervision is needed to oversee endorsement activities carried out by social media influencers. This study uses a post-posivist method, compiled based on research using a qualitative approach to data collection for the purposes of analysis obtained through document research, literature study and interviews with related parties. The results of the study stated that the supervision of income tax on endorsement activities in Indonesia was still manual and equated with the supervision of WP OP. Obstacle originating from WP, Infrastructure, and Regulations make Supervision not run optimally. Therefore, DGT is expected to expand the database of social media influencers and also make tax provisions as well as oversight of endorsement activities."

"Endorser atas jasanya mempromosikan produk dan jasa endorse (endorsement) milik pemberi kerja dibayar menggunakan uang, barang, ataupun jasa. Penghasilan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang harus dipotong pajak. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa pajak yang dikenakan berbeda dengan pajak promosi yang selama ini dilakukan di media konvensional, sehingga timbul persepsi bahwa perbedaan media tempat kegiatan promosi itu dilakukan menyebabkan perbedaan pajak yang harus dibayarkan oleh endorser. Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama mengenai apakah peraturan perpajakan di Indonesia telah mengakomodir penghasilan dari kegiatan promosi yang dilakukan di media sosial Kedua, bagaimana pemotongan dan penghitungan terhadap penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial Dan ketiga, kewajiban apa yang dimiliki para pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi di media sosial dalam pemotongan dan penghitungan pajak terhadap penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan perpajakan di Indonesia dalam mengatur pemotongan penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial, bagaimana pemotongan dan penghitungan pajak tersebut dilakukan, serta mengetahui kewajiban atau peran apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi yang dilakukan di media sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya pengaturan perpajakan di Indonesia tidak membedakan penghasilan dari media, kegiatan promosi yang dilakukan di media sosial dalam peraturan perpajakan di Indonesia tidak dibedakan dengan kegiatan promosi yang dilakukan di media konvensional. Pemotongan dan penghitungan pajak atas penghasilan dari kegiatan promosi di media sosial pengaturannya telah diakomodir oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

---

Endorser for his services of promoting employer`s product and services being paid by money, goods, or services. The income, based on the Undang-Undang Pajak Penghasilan must be tax deducted.

---

The society considers that the tax imposed on income from promotion activities in conventional media is different from the tax imposed on income from promotion activities on social media, giving rise to a preception that the difference in media in which promotion activities are carried out causes a difference in tax that must be pay by Endorser. This thesis is discusses three main problems. First, about whether the tax regulations in Indonesia have accommodated income from promotion activities that is carried out in social media Second, how is the deduction and calculation of income from promotion activities in social media And third, what obligation they have to witholding taxes of income from promotion activities on social media. This research is conducted with a normative juridical method, the purpose of this study was to find out how tax regulations in Indonesia regulating the income deductions from promotion activities on social media, and know what the obligations or roles are carried out by the people who invlolved in promotion activities that is carried out on social media. The results of this study is indicate that the taxation arrangements in Indonesia do not differentiate the income from media. The promotion activities that is carried out on social media by the tax regulations in Indonesia are not differentiated from promotion activities that is carried out in conventional media. Witholding and calculating income tax from promotion activities on social media has been accomodated by the Undang-Undang Pajak Penghasilan."

"Banyaknya pesaing bisnis kuliner memberikan dampak terhadap keputusan pembelian konsumen yang akan dipengaruhi pada saat mereka mempertimbangkan merek, kualitas, dan harga dari produk yang akan dibeli. Oleh karena itu, pemasar perlu memperhatikan strategi dan media promosi yang tepat dan inovatif agar proses pemasaran dapat berjalan secara efektif. Instagram marak digunakan sebagai lahan bagi pemasaran produk kuliner untuk mempromosikan produknya secara online. Pemasar di Instagram menggunakan selebriti dalam berbagai iklan yang dikenal dengan celebrity endorsement. Celebrity endorsement merupakan salah satu strategi pemasaran yang kreatif untuk meningkatkan volume penjualan karena selebriti memiliki daya tarik dan diikuti banyak penggemar. Selain itu, pesan yang disampaikan khalayak di social media Instagram juga menimbulkan terciptanya Electronic Words-of-Mouth (e-WOM). Penelitian ini fokus pada pengaruh Celebrity Endorsement dan Electronic Words-of-Mouth terhadap keputusan pembelian produk kuliner Bandung Makuta, baik hubungan secara langsung maupun menggunakan mediator Brand Image. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan metode sensus dan didapatkan sebanyak 200 responden. Hasilnya, Celebrity endorsement tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian, namun memiliki pengaruh tidak langsung melalui brand image. Sedangkan electronic words-of-mouth memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui brand image terhadap keputusan pembelian.

---

The number of culinary business competitors has an impact on consumer purchasing decisions that will be affected when they consider the brand, quality, and price of the product to be purchased. Therefore, marketers need to pay attention to the right and innovative strategies and media promotions so that the marketing process can run effectively.

Instagram is widely used as a media for marketing culinary products to promote their products online. Marketers on Instagram use celebrities in various advertisements known as celebrity endorsement. Celebrity endorsement is one of the creative marketing strategies to increase sales volume because celebrities have appeal and are followed by many fans. In addition, the message conveyed by Instagram audiences on social media also led to the creation of Electronic Words-of-Mouth (e-WOM).

This research focuses on the effect of Celebrity Endorsement and Electronic Words-of-Mouth on purchasing decisions for Bandung Makuta culinary products, both directly and using Brand Image as a mediator. The sampling technique used was a saturated sample with a census method and obtained as many as 200 respondents.

The result is celebrity endorsement does not have a direct effect on purchasing decisions, but has an indirect effect through the brand image. While electronic words-of-mouth has a direct or indirect effect through a brand image of purchasing decisions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan media sosial sebagai platform bagi pemasar untuk beriklan di era digital. Pada tahun ini sendiri, salah satu media sosial dengan minat penggunaan serta aktivitas komersil yang tinggi adalah TikTok. Dengan adanya platform yang menyediakan konten berupa video 15-120 detik tersebut menyebabkan banyaknya para pebisnis menggunakan TikTok sebagai lahan untuk mendapatkan kesuksesannya dengan cara endorse para Endorser Non-selebriti (content creator). Hal ini menambah fungsi TikTok yang awalnya untuk berbagi video atau audio visual, tetapi kini juga telah dipenuhi oleh postingan para creator yang mempromosikan endorsement mereka. Penggunaan strategi endorsement oleh non-selebriti yang dilakukan oleh pemasar telah memberikan dampak yang signifikan pada audiens. Keefektifan seorang endorser non-selebriti dapat dilihat dari karakteristik kredibilitas, daya tarik dan kekuatan yang menjadi sumber informasi. Akun TikTok milik Michele Alexander (@cheekykiddo) memiliki karakteristik yang memenuhi elemen-elemen tersebut, menunjukkan bahwa ia merupakan Endorser Non-Selebritis yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Efisiensi akun @cheekykiddo yang tinggi juga akan mempengaruhi sikap dan pembentukan asosiasi positif antara audiens dan merek iklannya. Michele Alex juga semakin populer di kalangan pemasar yang melihat adanya potensi dari creator tersebut.

---

This research is motivated by the widespread use of social media as a platform for marketers to advertise in the digital era. This year alone, one of the social media with a high interest in usage and commercial activity is TikTok. With a platform that provides content in the form of 15 to 120seconds video, many business people use TikTok as a land to gain success by endorsing non-celebrity Endorsers (content creators). This adds to TikTok's functionality that was originally for sharing video or audio visuals, but has now also been filled with posts by creators promoting their endorsements. The use of non-celebrity endorsement strategies by marketers has had a significant impact on audiences. The effectiveness of a non-celebrity endorser can be seen from the characteristics of credibility, attractiveness and power that are the source of information. Michele Alexander's TikTok account (@cheekykiddo) has characteristics that meet these elements, suggesting that she is a Non-Celebrity Endorser who is effective in delivering messages to the audience. The high efficiency @cheekykiddo accounts will also influence attitudes and the formation of positive associations between the audience and its advertising brands. Michele Alex is also increasingly popular among marketers who see the potential of the creator."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis implementasi social network analytics (SONETA) dalam pengawasan kepatuhan pajak social media influencer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi SONETA yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mengetahui keuntungan dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan SONETA. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep implementasi kebijakan, pajak penghasilan, kepatuhan pajak dan konsep social network analysis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak belum dapat mengimplementasikan SONETA dengan baik terutama dalam melakukan pengawasan kepatuhan pajak social media influencer. DJP belum memiliki komunikasi dan koordinasi yang kuat baik secara internal maupun eksternal. Sejauh ini keuntungan yang didapat dengan menggunakan SONETA adalah mempermudah Account Representative dalam melakukan pengawasan. Namun dalam hal ini terdapat hambatan berupa kurangnya sumber daya informasi. Maka dari itu, DJP perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik dengan pihak internal yaitu antar direktorat maupun eksternal seperti Badan Kebijakan Fiskal dan pihak ketiga lainnya (ILAP).

---

This study discusses the analysis of the implementation of social network analytics (SONETA) in monitoring tax compliance of social media influencers. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of SONETA by the Directorate General of Taxes and to find out the advantages and challenges faced in the use of SONETA. The concepts used include the concept of policy implementation, income tax, tax compliance and the concept of social network analysis. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of this study are the Directorate General of Taxes has not been able to implement SONETA properly, especially in supervising tax compliance of social media influencers. DGT does not yet have strong communication and coordination both internally and externally. So far, the advantage gained by using SONETA is that it makes it easier for Account Representatives to carry out supervision. However, in this case there are obstacles in the form of lack of information resources. Therefore, DGT needs to improve communication and coordination both with internal parties, namely between directorates and external parties such as the Fiscal Policy Agency and other third parties."

"Munculnya platform investasi baru berjenis Binary Option Trading dimana pada platform tersebut, penggunanya bisa mendapatkan keuntungan dari memprediksi naik atau turunnya harga suatu komoditas dan mata uang dalam waktu yang singkat. Hal ini menjadi berbahaya ketika platform Binary Option menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan platform mereka kepada pengikut di sosial media dengan janji bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil dalam jangka waktu yang singkat. Tulisan ini menganalisis bagaimana kedudukan influencer sebagai afiliator binary option berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta peran otoritas perlindungan konsumen produk investasi berupa binary option berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tulisan ini dususun dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal. Kedudukan influencer sebagai afiliator binary option berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berkaitan dengan kegiatan merekomendasikan saham, sebenarnya terdapat suatu profesi dalam pasar modal bernama Penasihat Investasi. Penasihat Investasi diatur pula dalam Pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penasihat investasi wajib telah memperoleh izin dari OJK dalam menjalankan usahanya. Influencer pada praktiknya sebagai affiliator tidak memiliki izin sebagai Penasihat Investasi serta mempromosikan platform investasi ilegal yang telah dilarang oleh Bappebti yang dapat merugikan masyarakat luas sehingga kedudukannya dapat dikatakan ilegal dan melawan hukum.

---

The emergence of a new investment platform called Binary Option Trading where users can profit from predicting the rise or fall of commodity and currency prices in a short period of time. This becomes dangerous when Binary Option platforms use the services of influencers to promote their platform to followers on social media with the promise of being able to earn huge profits with small capital in a short period of time. This paper analyzes how the position of influencers as binary option affiliates based on Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector and the role of the authority for consumer protection of investment products in the form of binary options based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This paper is compiled using the doctrinal approach method. The position of influencers as binary option affiliators based on Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, related to the activity of recommending shares, there is actually a profession in the capital market called Investment Advisors. Investment Advisors are also regulated in Article 34 paragraph (1) which explains that investment advisors must have obtained a license from OJK in carrying out their business. Influencers in practice as affiliators are not licensed as Investment Advisors and promote illegal investment platforms that have been banned by Bappebti which can harm the wider community so that their position can be said to be illegal and against the law."

"Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki angka penggunaan internet paling tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun nya. Berkembang pesatnya fenomena YouTuber  di Indonesia ini membuat profesi ini banyak diminati oleh kalangan pada era digitalisasi saat ini. Demikian dikatakan karena, penghasilan dari Youtuber yang didapat dari Youtube ini dikategorikan kedalam objek pajak penghasilan. Skripsi ini membahas dua  pokok permasalahan. Pertama mengenai Bagaimana pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber? Dan kedua, Bagaimana skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan dari hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki oleh Youtuber?. Penelitian ini diakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber. Serta untuk mengetahui skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki Youtuber. Pada hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa pengaturan pajak mengenai kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada akun Youtuber ini disamakan dengan pengiklanan yang dillakukan pada umumnya.

---

Indonesia is one of the countries with the highest internet usage rates and tends to increase every year. The rapid development of  the Youtuber phenomenon in Indonesia has made this proffesion in great demand by the people in the current digitalization era. As stated because, the income from Youtuber obtained from Youtube is categorized into the object of income tax. This thesis discusses two main issues. First abaout the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber? And second, how is the colletion scheme and tax deduction from revenue from the advertising done by Google Adsense on the content that owned by Youtuber. This research was carried out using normative juridical methods. The purpose of this study was to determine the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber. And to find out the collection scheme and withholding tax from advertising revenue made by Google Adsense on content owned by coutuber. The results of this study will show that the tax regulation regarding advertising activities carried out by Google Adsense on a Youtuber account is likened to advertising that is done in general."

"Co-working space atau kantor bersama merupakan kategori tempat kerja yang ditujukan untuk aktivitas pekerja profesional yang menyediakan fasilitas esensial untuk menunjang pekerjaan atau kegiatan berusaha. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah co-working space secara global tidak terkecuali Indonesia. Namun, hingga saat ini, peraturan di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodir penggunaan co- working space. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan penyedia co-working space yang memiliki izin usaha yang berbeda-beda. Meskipun telah ada Surat Edaran DKI Jakarta dan PMK Tahun 2017 yang memberikan izin dan definisi terhadap penggunaan co-working space, akan tetapi mengenai peraturan lanjutan terkait perpajakan dan klasifikasi co-working space masih belum diatur lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana klasifikasi co-working space pada sistem perpajakan dan pengenaan pajak penghasilan atas co-working space. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan usaha co-working space belum diatur lebih lanjut pada Klasifikasi Lapangan Usaha dan penghasilan dari sewa menyewa co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). Adapun mengenai jasa alamat bisnis dan jasa manajemen atas co-working space dapat dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan.

---

Co-working spaces, or shared offices, represent a category of workplaces designed for professional worker activities, providing essential facilities to support work or entrepreneurial endeavors. In 2020, there was an increase in the number of co-working spaces globally, including Indonesia. However, Indonesian regulations have not fully accommodated the use of co-working spaces. This has resulted in many co-working space providers having different types of business licenses. Although there are the Surat Edaran DKI Jakarta and the PMK 2017, which provide permits and definitions for the use of co-working space, further regulations related to taxation and classification of co- working spaces have not yet been elaborated. This study aims to identify how co- working spaces are classified in the tax system and the imposition of income tax on co- working spaces. The method used in this study is juridical-normative with data obtained through the study of legal regulations, literature, and interviews. The conclusion of this study is that business activities of co-working spaces are not yet further regulated in the Business Field Classification and the income from leasing co-working spaces can be subject to income tax under Article 4 paragraph (2). Furthermore, business address services and management services for co-working spaces can be subject to income tax under Article 23, based on the provisions of Law Number 36 concerning Income Tax."

"ABSTRACTKegiatan menulis adalah sebuah hal yang kian berkembang, juga di Indonesia. Perkmbangan ini terlihat dari banyaknya peningkatan jumlah penulis dan penjualan buku di Indonesia. Hal ini adalah hal yang positif karenamenulis juga dapat meningkatkan minat baca yang akan berdampak pada peningkatan literasi bangsa Indonesia. Namun bebeberapa waktu kebelakang, hal ini cukup tercoreng dengan adanya protes yang dilakukan oleh penulis yang menganggap bahwa pemerintah kurang memperhatikan hal ini, terkhususnya dikarenakan pengenaan pajak yang dianggap terlalu besar. Pajak penghasilan yang dikenakan oleh penulis dianggap tidak memperhatikan banyak aspek dan penghasilan royalti yang dianggap relatif kecil akan makin kecil karena dikenakan pajak yang dianggap cukup besar. Puncaknya adalah saat penulis terkenal, Tere Liye,menarik beberapa bukunya yang siap terbit dari dua penerbit dikarenakan ia kecewa dengan kebijakan atas pemungutan pajaknya dan menganggap pemerintah tidak adil. Hal ini juga ditanggapi serius oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menilai perlu dikajinya peraturan terkait pemajakan atas penghasilan royalti penulis sehingga dunia literasiIndonesia yang sedang naik tidak tercoreng karena hal ini. Adanya perbandingan terhadap negara lain juga diperlukan untuk menjadi benchmarkpemerintah dalam memberikan kebijakan domestik terkait pemungutan pajak atas penghasilan royalti penulis tersebut.

---

ABSTRACTWriting activity is a thing that is growing, apply also in Indonesia. Where seen the increasing number of authors and book sales in Indonesia. This is a positive thing where writing can also increase reading interest which will impact on the increase of Indonesian nation literacy. But some time backward, this is quite tarnished by the protests made by the author who considers that the government is less attention to this, especially due to the taxation that is considered too large. Income tax imposed by the author is considered not to pay attention to many aspects and royalty income that is considered relatively small will be smaller because of taxes that are considered large enough. The highlight is when the famous author, Tere Liye pulled some of his books ready to publish from two publishers because he was disappointed with the policy on tax collection and considered the government unfair. This was also taken seriously by Finance Minister Sri Mulyani. She considered the need to review regulations related to taxation royalty income writers so that the world of literacy Indonesia is rising not tarnished because of this. The comparison of other countries is also needed to become a government benchmark in providing domestic policies related to tax collection on the author 39 s royalties. "