Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAKOne of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation."

"Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Provinsi Papua dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, DAK Pendidikan bertujuan mendukung prioritas nasional dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan fokus pada aturan, asas, dan norma yang relevan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa alokasi DAK Pendidikan di Papua mengalami peningkatan, namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti distribusi yang tidak merata, kapasitas manajerial yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Banyak sekolah di Papua kekurangan fasilitas dasar, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan menciptakan kesenjangan partisipasi serta hasil pendidikan dibandingkan provinsi lain. Fungsi DAK provinsi papua selain untuk pengadaan sarana prasarana DAK Fisik provinsi papua juga dialokasikan untuk menyediakan tempat tinggal bagi guru dan siswa di daerah terpencil. Pelaksanaan DAK memerlukan kepatuhan ketat dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, dengan perhatian pada koordinasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas penyaluran dana.

---

This study explores the allocation policy of the Special Allocation Fund (DAK) for Education in Papua Province within the context of decentralization and regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution. With the decentralization system implemented by the Indonesian government, the DAK for Education aims to support national priorities and meet minimum education service standards. The research employs a doctrinal legal approach focusing on relevant rules, principles, and norms, as well as secondary data from literature studies. The findings indicate that the allocation of DAK for Education in Papua has increased; however, it still faces significant challenges such as uneven distribution, limited managerial capacity, and inadequate infrastructure. Many schools in Papua lack basic facilities, which negatively impacts education quality and creates disparities in participation and educational outcomes compared to other provinces. In addition to infrastructure procurement, DAK in Papua is also allocated to provide accommodation for teachers and students in remote areas. The implementation of DAK requires strict compliance in reporting and budget management, with a focus on harmonious coordination between central and regional governments for effective fund distribution."

"Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan.

---

The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education."

"ABSTRAKNama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

---

ABSTRACTName FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan.

---

This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Pembiayaan atas pelaksanaan wewenang dan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari dana desentralisasi. Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga mendapatkan alokasi DAK bidang pendidikan. Peneliti menemukan pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta tahun 2010 sudah efektif jika dilihat dari tingkat ketepatan waktu, ketepatan sasaran, pencapaian target, dan penyerapan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti komunikasi, sumberdaya, disposal, dan struktur bikrokrasi yang melingkupi pelaksanaan DAK. Meski dari segi output pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta sudah efektif, masih terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan pelaksanaan DAK menjadi tertunda, seperti konsistensi kebijakan yang dijabarkan dalam petunjuk teknis dan intervensi lembaga legislatif. Selain itu, aturan dalam petunjuk teknis hendaknya lebih fleksibel sehingga daerah dapat menggunakan DAK sesuai dengan kebutuhannya masing-masing asalkan tetap sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh DAK.

---

Funding of the implementation of the authority and the business conducted by the local education provided in the spesical allocation fund (DAK) as part of decentralized funds. Surakarta city as one of the autonomous regions in Indonesia are also getting education DAK. Researchers found the implementations of education DAK in Surakarta in 2010 have been effective when viewed from the level of timelines, accuracy target, achievement of targets, and the absorption of the budget. The effectiveness of this implementation is influenced by several factors, such as communication, resource, disposition, and bureaucratic structures and surround the implementation of the DAK. Although the output of the implementation of DAK in Surakarta is effective, there are a number of problems that led to the implementation of DAK to be delayed, such as the consistency of the policies discussed in the technical guidance and legislative intervention. In addition, the rules in the technical guidelines should be more flexible so that area can use the DAK in accordance with their respective needs as long as it remains in line with the objectives to be achieved by DAK."

"Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif.

---

Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact."

"Dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."