Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa n PBB - P2 Kota Malang mengalami penurunan dan tidak berjalan lurus dengan potensi penerimaan yang dimiliki. Dengan demikian, dibutuhkan strategi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PBB- P2 Kota Malang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis im plementasi pemungutan PBB- P2 dan menganalisis strategi optimalisasi yang diterapkan Badan Pelayanan Pajak Daerah BP2D Kota Malang dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB- P2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif , yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam pemungutan PBB- P2 yaitu, tahap pendataan, penilaian dan penetapan, serta pemungutan pajak. S elain itu, terdapat beberapa strategi optimalisasi penerimaan PBB- P2 yang dilakukan yaitu,penjaringan Wajib Pajak baru, sosialisasi, program sunset policy PBB- P2, peningkatan administrasi PBB- P2, penegakkan hukum, perubahan tarif PBB- P2, dan peningkatan kualitas sum ber daya manusia.

---

The revenue growth of Rural and Urban Property Tax PBB P2 in Malang hasdecreased and not in line with its actual potential. Thus, a strategy is needed to optimize Land and Building Tax revenue in Malang. This study aims to analyze the implementation of PBB P2 collection and analyze the optimization strategy applied by the Regional Tax Service Board of Malang to optimize the revenue of PBB P2. This research is a descriptive qualitative research, wh ich uses data collection techniques in the form of in depth interviews and qualitative data analysis methods.

The research results of three stages done in PBB P2 collection which covers data collection, valuation and assessment, as well as tax collection. In addition, PBB P2 revenue are optimized through vari ous strategies which are identifying new taxpayers, socialization, PBB P2 sunset policy program, enhancing tax administration, law enforcement, PBB P2 rate adjustment, and quality improvement on human resource."

"Tingginya pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi seharusnya menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, termasuk penerimaan dari pajak hiburan. Namun, penerimaan pajak hiburan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan di Banyuwangi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hiburan serta strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Banyuwangi yakni kendala eksternal dan internal. Selain itu, terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburannya, yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

---

High growth in Banyuwangi tourism should be potential revenues for the local government, especially from entertainment tax. However, revenue from entertainment tax is not optimal, if compared to Banyuwangi?s potential. Therefore, it takes strategies to optimize revenues from entertainment tax. This study is focused on analyze the implementation of entertainment tax collection and entertainment tax revenue optimization strategies. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results are, there are two constraints faced by Banyuwangi called external and internal constraints. Besides, there are two strategies to optimize the entertainment tax revenue, through expansion and intensification."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor untuk terus meningkatkan dan dapat terus menjadi tumpuan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi dikarenakan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi sangat potensial. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut seperti bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah : Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi adalah strategi intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Untuk strategi intensifikasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan lapangan, pengawasan pemeriksaan pajak, dan penyerdehanaan administrasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara menjaring wajib pajak baru. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya.

---

This research discusses the strategy Government of Sukabumi City through improvement on Vehicle Tax. Therefore, this research goals to describe the management of strategies such as how the strategy form used by the Government and analyze the obstacles faced in implementing these strategies. With qualitative approach, data collecting techniques with in depth interviews and literature. The result of this research are The strategy applied by Government is tax intensification strategy dan Extensification. For intensification strategy is done by improving field services, supervision of tax audit, and administrative simplification. Extensification strategy is done by collecting new taxpayers. And for the obstacles encountered is the problem of undicipline tax payer for their responsbility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganilisa perihal regulasi pelaksanaan pemungutan dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ideal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan sifat eksplanatif dan eksploratif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis data terbagi atas data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan jikalau regulasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pariaman dimana tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ideal dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman yang penulis tawarkan terkalsifikasi menjadi 2 metode. Pertama metode pengenaan tarif maksimum dan metode penggunaan tarif progresif dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang ada.

---

This study aims to analyze the tax collection regulation and the ideal form of land and building tax of rural and urban’s imposition in order to optimize local own-source revenue in Padang Pariaman Regency. This study uses an empirical research type with explanatory and exploratory properties, qualitative approach and the type of data is divided into primary data and secondary data. The results of the study indicate that the regulations for the implementation of Rural and Urban Land and Building Tax collection in Padang Pariaman Regency are based on the provisions of the Padang Pariaman Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes where the rates for Rural and Urban Land and Building Taxes are The imposition of ideal Rural and Urban Land and Building Taxes in order to increase Regional Original Income in Padang Pariaman Regency which the author offers is classified into 2 methods. First, the method of imposing the maximum tariff and the method of using the progressive tariff by taking into account several provisions contained in the existing regulations."

"Penelitian ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok. Melalui perspektif manajemen strategis, diharapkan akan teridentifikasi kondisi eksternal dan internal organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi, dan pada akhirnya akan direkomendasikan sejumlah strategi sebagai respon atas permasalahan yang tengah dihadapi. Dari penelusuran mandat, misi organisasi, dan hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok sekaligus formulasi strategi yang direkomendasikan yaitu (1) Isu-isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan isu bagaimana mengeliminir kultur organisasi yang negatif, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan pendidikan; (b) Kebijakan peningkatan keterampilan teknis; (c) Kebijakan re-orientasi kultur organisasi (2) Isu-isu strategis yang berkaitan prosedur manajemen perpajakan yang terdiri dari isu strategis tentang bagaimana memperbaiki prosedur manajemen pemungutan pajak daerah, bagaimana memperbaiki mekanisme pendataan, bagaimana meningkatkan evaluasi kegiatan, bagaimana meningkatkan koordinasi antara dinas terkait dengan strategi: (a) Kebijakan Manajemen "Jemput Bola"; (b) Kebijakan Net Working System; (c) Kebijakan peningkatan kapasitas olah data; Kebijakan peningkatan mekanisme koordinasi dan evaluasi. (3) Isu strategis optimalisasi implementasi perda pajak dengan strategi : (a) Kebijakan Sosialisasi; (b) Kebijakan Kolaborasi disemua lini; (4) Isu Strategis peningkatan sarana dan pra sarana, dengan strategi: (a) Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana tekonologi informasi; (b) Kebijakan peningkatan sarana/prasarana operasional; (5) Isu strategis penegakan hukum (Law Enforcement), dengan strategi : (a) Kebijakan pembentukan Tim penegakan Hukum; (b) Kebijakan Kebijakan Pemberlakuan sanksi hukum.

---

This study discusses the problems faced by the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok. Through a strategic management perspective, is expected to be identified external and internal conditions of the organization, strategic issues faced by the organization, and will ultimately recommended a number of strategies in response to the problems faced. From the search mandate, the mission of the organization, and the results of SWOT analysis identified several strategic issues at the Department of Revenue, Finance and Asset Management Depok well as the formulation of recommended strategies: (1) strategic issues related to the improvement of human resources and the issue of how to eliminate negative organizational culture, with the following strategies: (a) Policy improvement of education; (B) Policies to improve technical skills; (C) The policy re-orientation of the organization's culture (2) The strategic issues related to tax management procedures consisting of strategic issues about how to improve local tax collection management procedures, how to improve data collection mechanisms, how to improve the evaluation of activities, how to improve coordination between departments associated with the following strategies: (a) Management Policy "Pick up Ball"; (B) Net Policy Working System; (C) Policy capacity building if the data; Increase policy coordination and evaluation mechanisms. (3) The issue of strategic optimization of tax regulations implementation strategies: (a) Dissemination Policy; (B) Collaboration policy in all lines; (4) Strategic Issues and infrastructure improvement pre means, with the following strategies: (a) Policy improvement of information technology infrastructure; (B) Policy improvement of facilities / infrastructure operations; (5) The issue of strategic enforcement (Law Enforcement), with the following strategies: (a) the law enforcement team formation policy; (B) Policy Enforcement Policy penalties."

"Meningkatnya tren penyelenggaraan exhibition dan/atau pagelaran setelah pandemi Covid-19 menjadi pertanda bahwa terdapat potensi kenaikan penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang yang sempat menurun akibat adanya pembatasan sosial saat pandemi Covid-19. Salah satu tindakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang adalah strategi optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Tangerang dengan maksud mencegah terlewatnya potensi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post-postivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang timbul, seperti percepatan adaptasi teknologi digital yang menyebabkan munculnya metode-metode baru dalam penyelenggaraan acara, sistem penjualan tiket dan pada sistem administrasi pajak hiburan oleh Bapenda Kabupaten Tangerang. Sedangkan dari sisi tantangan adalah tidak terlacaknya penyelenggaraan acara yang diadakan secara online dan perbedaan data jumlah tiket yang terjual yang dilaporkan dan data aktual. Selain itu, dalam menghadapi potensi penerimaan Pajak Hiburan yang timbul akibat peningkatan tren di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menerapkan berbagai strategi optimalisasi seperti melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.  

---

The increasing trend of exhibitions and/or events after Covid-19 pandemic indicates a potential rise in Entertainment Tax revenue in Tangerang Regency, which had declined due to social restrictions during the pandemic. One of the actions implemented by the Tangerang regency local government is a strategy to optimize Entertainment Tax revenue in Tangerang Regency to prevent missing existing potential. This study employs a post-postivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that there are opportunities and challenges that arise, such as the acceleration of digital technology adaptation, leading to new methods in event organization, ticket sales systems, and the entertainment tax administration system by Bapenda Tangerang Regency. On the other hand, the challenges include untracked online events and discrepancies between the reported number of tickets sold and the actual data. Additionally, in facing the potential Entertainment Tax revenue arising from the increasing trend in Tangerang Regency, the Tangerang Regency Local Government implements various optimization strategies such as expanding the revenue base, enhancing supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, and improving revenue capacity through better planning."