Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pasang surutnya aktivitas Pelabuhan Sabang yang menjadi pendorong berkembangnya kota Sabang seperti yang terlihat dalam aspek ekonomi dan sosial budaya. Terbukanya lapangan kerja, menjadi daya tarik bagi pendatang yang kemudian berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk, mendorong kehidupan sosial, dan keberagaman kelompok/golongan masyarakat, berkembangnya atau meluasnya ruang fisik kota, juga kebutuhan sarana dan prasarana. Tetapi menarik diamati bahwa ketika peran pelabuhan merosot dan berakhirnya status pelabuhan bebas tidak berpengaruh pada merosotnya jumlah penduduk. Hal ini terjadi karena terdapat faktor lain yang menjadi pendorong perekonomian masyarakat Sabang yakni perkebunan cengkeh. Sehingga dapat dikatakan bahwa merosotnya aktivitas pelabuhan tidak serta merta mematikan perekonomian masyarakat Sabang. Skripsi ini didasarkan dari sumber buku, arsip, laporan pelabuhan dan surat kabar. Skripsi ini diteliti menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACTThis study is focusing on the rise and fall of Sabang Port activity which encourage the development of Sabang city, as seen in the economic and socio cultural aspects. Development of jobs opportunities attracted the immigrants, which had an impact on population increase, encouraging social life, and diversity of groups of society, the widespread of the urban physical space, as well as the needs for facilities and infrastructure. But it is interesting to see when the role of the port degenerated had no effect on the decline of population. This happened because there were other factors that encourage the economy of Sabang society, which was clove plantation. therefore it can be said that the decline in port activity did not had a big impact in economic growtn of Sabang society. This study based on archival sources, books, port report, and news paper. This study based on historical methods. "

"Letak kawasan Sabang yang unik, dan kedudukannya yang tepat pada jalur kapal laut internasional, menyebabkan Kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau disekitarnya dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional, serta dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari Iuar negeri.Melihat posisinya yang strategis itu, Pemerintah Indonesia melihat bahwa Kawasan Sabang dapat difungsikan sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari/dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain; untuk pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan, yang selanjutnya akan mendorong dan meningkatkan daya tarik serta memberikan kepastian hukum bagi penanam modal asing dan dalam negeri.Untuk itu, Pemerintah Indonesia teiah mengeluarkan Undang¬undang No. 36 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi undang-undang jo. Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Kawasan Sabang merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan tapi dalam prakteknya masih belum dikembangkan secara optimal dimana fasilitas-fasilitas yang diberikan sebenarnya banyak menguntungkan perusahaan, antara lain fasilitas pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor.Masalah pokok yang dibahas pada tesis ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum berkembang kawasan Sabang dan bagaimana implementasi kawasan Sabang terhadap perkembangan investasi, impor dan ekspor di Sabang. Sasaran yang diukur adalah pelaksanaan penetapan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada tahun 1970 - 1985 dan tahun 2000-sekarang, kinerja badan pengusahaan kawasan Sabang, Investasi, Infrastruktur, penyelesaian barang impor dan ekspor di kawasan Sabang.Berdasarkan analisis kondisi kawasan Sabang pada tahun 1970 -1985 dan tahun 2000 - sekarang terdapat beberapa faktor kegiatan investasi, impor dan ekspor belum berkembang yaitu barang yang didatangkan sebagian besar adalah barang konsumsi, sedangkan barang modal dan bahan baku untuk produksi sangat sedikit, selanjutnya fungsi kawasan Sabang belum sepenuhnya dijalankan terutama fungsi untuk pengolahan, pengepakan, penyortiran barang di Kawasan Sabang dan infrastruktur yang ada belum optimal ditingkatkan.Berdasarkan basil kuesioner yang dibagikan kepada para pengusaha di Kawasan Sabang diketahui 54% responden menyatakan realitas Penetapan Sabang sebagai Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Sabang) belum secara optimal menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan perekonomian Kota Sabang, 56 % responden menyatakan Organisasi BPKS sudah berjalan dengan baik, 56% responden menyatakan perusahaan sudah mendapatkan suasana yang nyaman, dan mengingat peraturan pelaksana Undang-undang No. 37 tahun 2000 belum ada, maka 77% responden mengharapkan BPKS diberikan kewenangan yang jelas dengan diterbitkan Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut serta 67 % responden mengharapkan adanya peningkatan (perombakan) dalam organisasi BPKS supaya dapat berjalan dengan lebih baik lagi, 100 % responden mengharapkan diadakan pelayanan satu atap (one roof service).Responden juga memberikan persepsi mendukung yaitu 69 % sudah mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di Kawasan Sabang dan 75 % sudah mendapatkan jaminan keamanan dalam berinvestasi.Selain itu, 60% responden mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur penunjang investasi di Kawasan Sabang dan 63 % responden mengharapkan hambatan dalam penyelesaian barang impor dapat diselesaikan, sedangkan sebanyak 71 % responden menyatakan tidak terdapat kendala terhadap penyelesaian barang ekspor.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis merekomendasikan agar kebijakan penerapan kawasan Sabang dapat terns dilanjutkan dengan fungsi kawasan Sabang sebagai tempat pengolahan, pengepakan dan penyortiran dapat direalisasikan, melakukan berbagai perbaikan Infrastruktur penunjang investasi, perbaikan peiayanan birokrasi, peningkatan sarana interaksi usaha. Penulis juga merekomendasikan agar BPKS dan Pemerintah Kota serta instansi terkait lainnya perlu menetapkan pelayanan satu atap (one roof service) sehingga semakin mempermudah dalam melakukan usaha investasi di dalam Kawasan Sabang. Dan tidak kalah pentingnya adalah peraturan pelaksana UU No. 37 tahun 2000 perlu segera diterbitkan, serta dilakukan revitalisasi (perombakan) dengan menambah personit yang profesional di luar pegawai negeri sipil yang mempunyai visi dan misi enterpreneur."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam mengelola Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Penelitian ini penting mengingat masih belum tercapainya hasil yang memuaskan dari berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menunjang kelancaran pengelolaan kawasan sabang. Padahal keberadaan sabang sebagai kota dengan status Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dapat dijadikan sebagai sentral dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.Penelitian ini difokuskan di Kota Sabang sebagai kota yang ditetapkan menjadi Kawasan Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan bebas Sabang.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dan observasi ke lapangan. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam pengelolaan Kawasan Sabang yaitu Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Pembangunan Sarana Fisik dan Penyelenggaraan Pameran Akbar Sabang Fear sebagai sarana promosi. Namun karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan telah menyebabkan hasil yang ingin dicapai belum begitu memuaskan.Faktor-faktor pendukung bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan sabang meliputi : Letak Kota Sabang yang sangat strategis dan Sejarah Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas Sabang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kelancaran pengelolaan kawasan sabang yaitu kondisi keamanan yang tidak kondusif, terbatasnya komoditi lokal, minimnya tenaga kerja potensial dan keterbatasan dana.Merujuk pada kondisi tersebut, dituntut keuletan dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai pengambil segala bentuk kebijakan didaerah untuk lebih meningkat peran dan kinerjanya dalam melahirkan berbagai langkah terobosan yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan Kawasan Sabang sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Peran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang, termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Keluarnya kebijakan ini pada mulanya dijadikan sebagai alat politik dari pemerintah pusat untuk dapat meredam gejolak konflik bersenjata yang terus saja melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kota Sabang khususnya. Pengembangan terhadap Kawasan Sabang harus lebih difokuskan kepada berjalannya berbagai aktifitas dalam bidang-bidang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) sebagaimana telah diatur dan digariskan sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 37 Tabun 2000.Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, melalui penetapan Undang-undang Nomor 37 Tabun 2000, yang telah mengembalikan status Sabang menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport). Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metodi kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang melalui proses studi lapangan, wawancara dengan informan, dan juga pengamatan secara langsung di lapangan. Sementara itu terhadap pemilihan informan dilakukan secara Snowball Sampling, dengan Iingkup informan yang mencakup Walikota Sabang, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), tokoh masyarakat setempat dan juga masyarakat sendiri yang berada dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Sabang terus dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan instansi-instansi terkait di Kota Sabang. Namun pengembangan Kawasan Sabang ternyata menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, dan bila hal ini tidak dengan segera dicari jalan keluarnya akan menghambat pengembangan Kawasan Sabang dimasa yang akan datang. Pengembangan Kawasan Sabang tentunya harus disesuaikan dengan alokasi anggaran APBD Kota Sabang yang telah ditetapkan, hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki. Jika tetap dipaksakan, nantinya akan dapat mengganggu alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi kepentingan-kepentingan lainnya, serta berdampak kepada makin terhambat jalannya program pembangunan di Sabang. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai fasilitas tersebut memang dirasakan untuk diperbaiki dan dibangun. Terlebih lagi sejak Kawasan Sabang dibukanya kembali sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport), maka akan semakin banyak saja para wisatawan yang akan datang ke Kawasan Sabang.Sejak diresmikan kembali menjadi Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 37 Tabun 2000, wilayah Kota Sabang perlahan namun pasti kini mulai menggeliat dan kembali bergairah. Sabang kembali menemukan "rohnya" yang sejak lama hilang ditelan oleh silih-bergantinya berbagai kepentingan kekuasaan pemerintah pusat di Jakarta. Periahan-lahan namun pasti, keseharian hidup dari masyarakat Kota Sabang juga tampak semakin bergairah. Pemandangan ini menonjol di hampir seluruh sudut Pulau Weh-daratan kecil d' ujung paling barat Pulau Sumatera di mana Kota Sabang berdiri tegak. Hal ini tentunya akan berakibat kepada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian sebahagian besar masyarakat yang tinggal di Kawasan Sabang.Kendala-kendala yang dihadapi dengan dibukanya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang, dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pengembangan Kawasan Sabang dimasa yang akan datang. Dari berbagai kendalakendala tersebut akan dapat diketahui berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada selama Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang kembali dibuka. Sehingga dapat dijadikan sebagai cerminan dalam rangka melakukan perbaikanperbaikan terhadap jalannya kebijakan tersebut ke arah yang lebih baik."

"Kebutuhan akan suatu tempat belanja yang mempunyal suasana berbeda di Jakarta masih diperlukan, mengingat menjamurnya mal-mal di penjuru Jabatabek serta kebutuhan menampung keinginan arang akan tempat tujuan untuk pergi. 'Jalan Sabang' merupakan salah satu kawasan belanja yang memiliki suasana cukup menarik untuk dikembangkan karena saat ini masih dirasa kurang optimal, balk kenyamanan maupun intensitas kegiatannya. Penataan 'Jalan Sabang' ini mencoba menawarkan suatu alternatif pengembangan kawasan kota dengan berusaha menghindari hal-hal negatif dan mengoptimalkan hal-hal yong bernilai positif dari potensi lokal yang ada."

"Skripsi ini membahas tentang Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Surveilans Migrasi Malaria di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif untuk mengetahui gambaran komponen input, proses, dan output dari pelaksanaan program. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap informan kunci yang merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program tersebut yaitu Kepala KKP, Kepala Seksi PRL KLW, Pelaksana JFT Entomolog Kesehatan, Dokter, Perawat, dan tenaga LAB. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih adanya evaluasi terkait dengan komponen input dan juga proses dalam pelaksanaan. Saran untuk ke depan perlu diadakannya penyediaan tenaga yang mumpuni, pelatihan spesifik, kerjasama lintas sektor, dan juga pengembangan penelitian lebih lanjut.

---

This research discusses about evaluation on malarian migration surveillance system implementation at sabang rsquo s port health quarantine 3rd class. The type of this research is qualitative to know the description component of input, process, and output of program implementation. The research data was obtained through interviews of key informants who are health workers involved in the program, there are Head Office, Section Head of PRL KLW, JFT of Health Entomologists, Doctor, Nurse, and laboratory staff. The results show that there is still an evaluation related to input and processes component in the implementation. Suggestions for the future that need to be held is to provide qualified personnel, specific training, cross sector cooperation, and also further research development."

"Sejauh ini banyak dilaporkan empat spesies plasmodium yang dapat menginfeksi manusia di Indonesia, keempat plasmodium itu adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae dan Plasmodium ovale. Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan epidemiologi malaria, yaitu dengan dilaporkannya kasus malaria Plasmodiun knowlesi. Di kota Sabang kasus malaria P.knowlesi mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 ditemukan kasus malaria P. knowlesi dengan total sebanyak 57 kasus, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa telah terjadi penularan jenis malaria tersebut di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor risiko kasus malaria Plasmodium knowlesi di kota Sabang provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kasus kontrol dengan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat chi square dan multivariat regresi logistik. Faktor-faktor yang diteliti adalah jarak pemukiman penduduk dengan populasi monyet, adanya genangan air disekitar tempat tinggal, pekerjaan, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, penggunaan kelambu, pemeliharaan binatang ternak, penggunaan obat anti nyamuk, aktifitas ke dalam hutan, pemasangan kasa ventilasi, kebiasaan keluar rumah pada malam hari. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan faktor risiko jarak pemukiman penduduk dengan keberadaan monyet diperoleh nilai p = 0,001 dan OR sebesar 3,970 (95%CI; 1,749-9,01), adanya genangan air di sekitar rumah menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p = 0,001 dan OR sebesar 3,684 (95%CI; 1,900-7,145), adanya aktifitas kedalam hutan menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p = 0,001 dengan nilai OR= 3,636 (95%CI; 1,855-7,128) dan adanya aktifitas dimalam hari menunjukkan adanya hubungan diperoleh nilai p=0,004 dengan OR = 2,663 (95%CI; 1,392-5,095). Kesimpulan faktor yang paling dominan terhadap kasus malaria Plasmodium knowlesi di Kota Sabang adalah aktifitas responden kedalam hutan.

---

In Indonesia four species of Plasmodium can infect humans, such as Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae and Plasmodium ovale. Indonesia challenge the change of malaria epidemiology, by reported of Plasmodiun knowlesi malaria cases. In Sabang city P.knowlesi malaria incidence increased in 2017-2018 found cases of P. knowlesi malaria cases with total were 57 cases, proofing that there has been transmission of malaria in Indonesia. The purpose of this study to determine the risk factors for malaria Plasmodium knowlesi in Sabang city of Aceh province. Design case control studies with primary and secondary data. Analysis of data using univariate, bivariate chi square and multivariate logistic regression. The factors examined were the distance of population settlements with monkey populations, the presence of standing water around the place of residence, occupation, age, sex, education, knowledge, use of mosquito nets, maintenance of livestock, use of mosquito repellent, activities in the forest, installation gauze ventilation, the habit of going out at night. The results showed an association of risk factors within settlements with the presence of monkeys obtained p value 0.001 and OR of 3.970 (95% CI; 1.749 to 9.01), the presence of stagnant water around the house shows an association obtained p value 0.001 and OR amounted to 3.684 (95% CI; 1.900 to 7.145), presence of activity on forest indicate an association obtained by p value = 0,001 with OR = 3.636 (95% CI; 1.855 to 7.128) and their activity at night shows an association obtained by p value = 0,004 with OR = 2.663 (95% CI; 1.392 to 5.095). Conclusion the most dominant factor in Plasmodium knowlesi malaria cases in Sabang City is the activity of respondents into the forest."

"Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, secara perlahan telah membuat warga negara menyadari posisinya dalam berhadapan dengan pemerintah, mereka harus dilayani dan bukan sebaliknya. meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal tidak dapat dihindari, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan yang cepat dan tepat.Kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah - masalah masyarakat merupakan kunci jawaban bagi peningkatan pelayanan, artinya jika pelayanan di tingkat kecamatan baik maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap layanan publik juga baik, begitu juga sebaliknya. Kurang berkualitas layanan yang diberikan juga disebabkan karena belum baiknya perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas Iayanan publik, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis prosentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis prosentase ini adalah data yang diperoleh dari responder di lapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penilaian analisis prosentase (%) yang selanjutnya disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya digunakan Analisis kuantitatif Korelasional dengan melalui serangkaian uji statistik determinasi dan regresi.Unit analisisnya adalah warga masyarakat yang telah berumur 17 s/d 50 tahun di Kota Sabang yang tersebar pada dua kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 11.544 jiwa. Dari jumlah tersebut, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 95 jiwa.Perilaku aparatur birokrasi yang diukur dari dimensi kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kepekaan dan tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Pelayanan yang dirasakan masyarakat diukur dari dimensi keterandalan, terjamin, bukti langsung, kepahaman, bermutu, kecepatan, adil, dan tersedia ketika diperlukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Persepsi aparatur birokrasi kecamatan di Kota Sabang terhadap pelayanan masyarakat, masih terbatas pada pemahaman normatif tentang pelayanan tersebut, yang lebih cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan berorientasi tugas (task oriented) dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada pihak pemerintah atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi terkesampingkan.Antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik terdapat hubungan linear yang bersifat positif. Sifat hubungan yang demikian mengisyaratkan bahwa semakin responsif perilaku aparatur birokrasi, maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi kecamatan pada pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari hasil analisis koefisien korelasi antara variabel babas dengan variabel terikat, menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi tingkat perilaku birokrasi maka semakin meningkat pula kualitas layanan publik. Selanjutnya setelah dilakukan test signifikansi dengan uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t label, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 responden dari keselur'uhan populasi benar-benar bermakna.Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 0,282. Ini berarti besarnya sumbangan variabel perilaku aparatur birokrasi terhadap variabel kualitas layanan publik adalah 28,2%, sisanya sebesar 62,8% adalah sumbangan faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,510. Ini berarti setiap terjadi peningkatan terhadap variabel perilaku aparatur birokrasi dalam satu satuan unit tertentu, maka akan terjadi peningkatan secara rata-rata pada variabel kualitas layanan publik sebesar 0,510."