Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan obat kedaluwarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan atas pengawasan dan penanganan obat kedaluwarsa. Pembahasan dilakukan melalui analisis kasus penyalahgunaan obat kedaluwarsa yang terjadi di Bantargebang pada tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipe penelitian yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai penanganan obat kedaluwarsa dan pertanggungjawaban badan pemerintah khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengawasan dan penanganan obat kedaluwarsa belum terlaksana dengan baik padahal kebijakan dan strategi yang dikeluarkan oleh BPOM sudah baik dan menyeluruh. Dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan perlu mengawasi dan menangani obat kedaluwarsa secara ketat agar tidak terus-menerus terjadi penyalahgunaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about handling of expired drugs based on the law and regulations and how is Food and Drug Supervisor Agency BPOM and Health Agency Dinas Kesehatan rsquo s responsibility to handle the expired drugs. The discussion is done through case analysis about expired drugs occurring in Bantargebang on 2016. The writer uses juridical normative research methods and the type of this study is descriptive. Conclusion over these problems is there has been no law and rule that comprehensively regulate the handling of expired drugs and government agency especially Food and Drug Supervisor Agency BPOM and Health Agency Dinas Kesehatan rsquo s responsibility to supervise and handle expired drugs has not run well whereas the policies and strategies issued by BPOM are good enough and thorough. In this case, BPOM and Dinas Kesehatan need to watch and handle the expired drugs tightly to prevent it happening continuously. Keywords Supervise, Handle, Expired Drugs, Food and Drug Supervisor Agency, Health Agency. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan dan perbandingan permasalahan hukum apotek online di Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan tipe deskriptif analitis. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai apotek online, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan apotek online sejak tahun 1999. Indonesia hanya memiliki pengaturan mengenai apotek yang terdapat pada Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia, melalui perbandingan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat. Selain itu, peredaran apotek online di masyarakat harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

---

ABSTRACTThis research paper focuses on comparing the regulations and legal issues related to online pharmacy in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative descriptive analytical method. Up until today, Indonesia has yet to enact the regulations on online pharmacy, while the United States has enacted their regulations on online pharmacy since 1999. However, Indonesia has several provisions on pharmacy that is governed by both the Laws and regulations issued by the Minister of Health. Thus, this research aimed to seek any relevant provisions that could be adapted by Indonesia from the United States. Moreover, the distribution of online pharmacy within the society must be supervised in order to preserve society 39 s interest and safety."

"Self-Medication atau swamedikasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Dunia. Self-Medication atau swamedikasi sendiri merupakan kegiatan pengobatan diri sendiri yang didasarkan pada pengetahuan individu yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa adanya konsultasi dengan dokter. Self-Medication atau swamedikasi diawali dengan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri yang berdasarkan pada sumber non tenaga medis atau tidak berdasarkan pada diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Setelah melakukan self-diagnose dan sudah mengetahui perkiraan penyakit yang dialami, selanjutnya pelaku self-Medication atau swamedikasi akan membeli obat untuk penyakit tersebut di toko obat ataupun apotek. Apoteker memiliki peran penting dalam melayani Self-Medication atau swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat di apotek. Dalam pelayanan Self-Medication atau swamedikasi di apotek, apoteker harus terlebih dahulu mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pelaku swamedikasi. hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi di apotek. Proses untuk mengetahui penyakit yang diderita tersebut terlihat seperti diagnosis yang dilakukan oleh dokter dan merupakan wewenang dari dokter. Dalam peraturan perundang-undangan belum disebutkan secara jelas mengenai wewenang apoteker dalam melakukan wawancara kepada pelaku swamedikasi yang bertujuan untuk mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai wewenang apoteker untuk memberikan obat dan diagnosis kepada pasien atau pelaku swamedikasi di apotek dilihat dari peraturan perundang-undangan hukum kesehatan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa wewenang apoteker dalam hal melakukan wawancara untuk menentukan penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan namun terbatas pada penyakit-penyakit ringan yang dapat diobati dengan obat golongan bebas dan bebas terbatas.

---

Self-medication is a prevalent practice in Indonesia and worldwide, where individuals diagnose and treat themselves based on their own knowledge without consulting to a doctor. This process begins with self-diagnosis, using non-medical sources rather than a doctor's diagnosis. After self-diagnosing, individuals proceed to purchase medicines for their perceived ailment from pharmacies. Pharmacists play a crucial role in facilitating self-medication by providing assistance to customers in pharmacies. They engage in interviews with individuals to determine their medical condition, resembling a doctor's diagnosis, although the legal framework does not clearly define the authority of pharmacists in conducting these interviews. Through normative juridical research, this study aims to explore the authority of pharmacists to provide medications and diagnoses to self-medication actors in pharmacies within the context of health law legislation. The findings reveal that pharmacists are permitted by the legislation to conduct interviews to identify the illnesses experienced by self-medication actors. However, this authority is limited to minor ailments that can be treated with over-the-counter and limited over-the-counter drugs."

"Sebagian besar upaya pelayanan kesehatan menggunakan obat dan biaya obat bagian yang cukup besar dari seluruh biaya kesehatan. Sumber Pembiayaan obat di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Pemerintah pusat dan Propinsi. Penghitungan alokasi DAK bukan berdasarkan pada rencana kebutuhan obat yang rill, tetapi dengan biaya minimal obat perkapita seluruh penduduk ditambah jumlah penduduk miskin. Dari Pemerintah Pusat dan Propinsi alokasi anggaran tersebut tidak dirinci. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan obat program di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian merupakan penelitian operasional dengan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dengan wawancara pada Instalasi Farmasi Kabupaten dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian dari data tahun 2011 -2013 bahwa tren pembiayaan obat dan penggunaan obat meningkat seiring dengan meningkatnya jenis penggunaan obat dan kategori pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan. Kenaikan biaya penggunaan obat dari tahun 2011 ? 2013 sebesar 11,82% menjadi 47,76%. Metode penghitungan estimasi biaya rencana kebutuhan obat PKD dan Program berdasarkan metode konsumsi.

---

Mostly the efforts health services using the drugs and the cost of drugs sizeable portion of all healthcare costs. Sources of financing medicines i Lima Puluh Kota Regency comes from the Special Allocation Fund (DAK), budget income and Expenditure the District (APBD), the Central Government and provinces Government. Calculating the allocation of DAK is not based on the needs of the drug plan rill, but with a minimal fee per-capita drug the whole population plus the number of poor population. From the Central Government and the province Government of the budget allocation is not specified. This research aims to analyze the financing of Basic health care drugs and medication program in Lima Puluh Kota Regency. This type of research is operational research with quantitative and qualitative data collection with interviews on the installation Pharmacy and health service District. The result of the research of the data of year 2011-2013 that the trend financing that drugs and drug use increase along with the increasing use of drugs and categories of patients who have health insurance. Rising costs of drugs use from 2011 to 2013 amounting to 11,82% to becomes 47,76%. Method of calculating the estimasted cost of the plan need drugs PKD and drugs program based n the consumption method."

"ABSTRAKKasus penyalahgunaan maupun ketergantungan NAPZA akibat gangguan jiwa atausebaliknya merupakan masalah kesehatan jiwa. Para ahli mengatakan bahwa jikaseseorang yang memiliki gangguan jiwa namun tidak terdiagnosis akan mengarahkepada penyalahgunaan NAPZA. Begitu pula mereka yang memiliki risiko tinggigangguan jiwa akibat pengaruh genetik, lingkungan, masalah sosial dan lainnyaakan mendorong mereka ke arah penyalahgunaan NAPZA Laporan BNNmenyebutkan bahwa hingga akhir November 2015, jumlah penyalahguna diIndonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari 4,2 juta jiwa menjadi 5,9juta jiwa. Sedangkan penyalahguna yang melakukan program rehabilitasi sebagaiupaya pengobatan tercatat baru mencapai 100 ribu jiwa. Berdasarkan hal tersebut,pemerintah perlu membuat suatu upaya pencegahan dan pengendalianpenyalahgunaan NAPZA dengan membentuk masyarakat yang memiliki ketahanandan kekebalan terhadap penyalahgunaan NAPZA. Upaya tersebut adalahmelakukan skrining penggunaan zat. Skrining ini bertujuan untuk menggaliinformasi pasien terkait keterlibatannya dengan penggunaan NAPZA. Skriningdapat membantu petugas kesehatan untuk mencatat dan melaporkan kasuspenyalahgunaan zat di wilayah Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untukmembangun sistem informasi skrining NAPZA untuk kesehatan jiwa. Penelitian inimenggunakan skrining dengan metode ASSIST. Sistem ini memberikan informasiyang berguna bagi pasien untuk meningkatkan status kesehatannya danmemberikan gambaran kasus penyalahgunaan NAPZA yang berguna bagiPuskesmas untuk menentukan langkah yang tepat melaksanakan pencegahan danpengendalian penyalahgunaan NAPZA di wilayah kerja Puskesmas.

---

ABSTRACTThe problem of mental health is very large and cause a significant health burden. Some causes of mental health problems include genetic factors and other common factors such as brain disorders due to injury and accidents, depression due to economic problems, family problems, and abuse of narcotics, psychotropic substances and other addictive substances. The BNN report says that by the end of November 2015, the number of drugs abuser in Indonesia has increased significantly from 4.2 million people to 5.9 million people. While drugs abuser who perform the rehabilitation program as a treatment effort recorded only 100.000 people. Based on this, the government needs to make an effort to prevention and control of drug abuse by forming a society that has resilience and immunity against drug abuse. The effort is to screen for substance use. This screening aims to explore patient information related to their involvement with drug use. Screening can help health workers to record and report substance abuse cases in the public health center area. This study aims to build a system of drug screening information for mental health. This research used screening with ASSIST method. The drugs screening information system provides useful information for patients to improve their health status and provides an illustration of drug abuse cases that are useful for public health center to determine appropriate measures to implement prevention and control of drug abuse in public center health working areas."

"Pada kesempatan hari ini yang merupakan tonggak dalam hidup saya, perkenankanlah saya mengemukakan isi hati saya, yang telah mengarahkan dan menggerakkan saya untuk mengabdi pada ilmu yang saya cintai, yaitu Farmakologi.Untuk hadirin yang mungkin tidak semua mengerti apa yang dimaksud dengan ilmu yang disebut Farmakologi ini, perlu saya jelaskan bahwa Farmakologi mempelajari kerja obat, sifat obat dan nasib obat di dalam mahluk hidup. Dengan sendirinya ilmu ini mempersoalkan efek baik dan buruk obat bila digunakan pada manusia maupun hewan. Farmakologi dalam konteks Fakultas Kedokteran (manusia) tentu menaruh tekanan pada pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan adanya banyak masalah mengenai obat yang akan saya uraikan kemudian, jelaslah bahwa tidak hanya Farmakologi saja yang hams berperan tetapi pengelolaannya membutuhkan partisipasi dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta serta profesi kesehatan dan masyarakat sendiri yang berkepentingan. Namun demikian Farmakologi, inherent dengan ilmu yang dipelajarinya, merupakan ilmu dasar dalam pengelolaan penggunaan obat, dan perlu mendapatkan fokus yang proporsional di Indonesia di masa mendatang."

"Rumah sakit sebagai suatu sarana penyelenggaraan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan bermutu. Pelayanan farmasi merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Untuk dapat terselenggaranya pelayanan fannasi dengan baik, maka diperlukan pengelolaan obat dan alat kesehatan habis pakai dengan baik Pengelolaan obat dan alat kesehatan habis pakai memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, baik dilihat dari sudut kepentingan pasien maupun kepentingan rumah sakit. Pengelolaan obat dan alat kesehatan habis pakai perlu dilaksanakan dengan baik supaya ketersediaan obat dan alat kesehatan habis pakai dalam jenis, jumlah dan waktu yang tepat dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi RSUP Bukittinggi yang mempunyai masalah dibidang logistik farmasi vaitu terjadinya penumpukan dan kadaluwarsa obat dan alat kesehatan habis pakai dalam jumlah yang cukup besar. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode telaah kasus dan pendekatan pemecahan masalah secara kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD, observasi langsung dan telaah dokumen yang berhubungan dengan siklus logistik (perencanaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian) obat dan alat kesehatan habis pakai. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa yang menyebabkan terjadinya penumpukan dan kadaluwarsa obat dan alat kesehatan habis pakai adalah tidak terdapatnva Formularium, metode dan prosedur perencanaan yang kurang tepat, pengendalian dan pengawasan yang lemah serta tidak adanya sistem informasi manajemen yang terpadu. Sebagai saran untuk memperbaiki hal tersebut adalah pihak rumah sakit perlu sesegera nungkin menetapkan Formularium untuk dijadikan standar perencanaan dan pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, metode perencanaan dilengkapi dengan memasukan indika[or-indikator epidemiologi prosedur perencanaan perlu bersifat bottom up dan melihatkan unit-unit yang terkait, perlu peningkatan pengendalian dan pengawasan serta pelaksanakan sistem informasi manajemen yang terpadu.

---

Analysis on Drug and Consumable Health Equipment Management in Pharmacy Installation of Bukittinggi General Hospital year 2004.Hospital as health service facility is demanded to provide good and high quality service. Pharmacy service is an integral part of hospital activities and services. In order to provide high quality pharmacy service, good management of drug and consumable health equipment is necessary.

Management of drug and consumable health equipment is important not only for the patient, but also for the hospital itself in order to improve the services offered. Good management is important as to maintain the availability of drug and health equipment in term of type, quantity, and appropriate timing. This study was conducted in Pharmacy Installation of Bukittinggi General Hospital which faced problems in pharmacy logistic i.e. the accumulation of and the expiration of drugs and consumable health equipments in large numbers.

This study was descriptive using case study and qualitative approach. Data was collected by in-depth interview, FGD, direct observation, and studying documents related to logistical cycle (planning, storing, distributing, and controlling) of drugs and consumable health equipment. Data was validated through source and method triangulation.

The study reveals that the causes of accumulation and expired drugs and consumable health equipment were unavailability of formula, inappropriate method and procedure, weak controlling and monitoring, and lack of integrated management information system.

To improve the situation, it is suggested to the hospital to set the formula to be used as planning and implementation standard of drug and consumable health equipment, to complement planning method with epidemiologic indicators, to make the planning in bottom up style, to involve related units, to improve controlling and monitoring system, and to conduct integrated management information system."

"Penelitian ini membahas gambaran stock out (kekosongan) obat Program Rujuk Balik bagi peserta BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta kuantitatif dengan menganalisis data obat pada Apotek bulan Juni - Agustus 2014. Penelitian menunjukkan bahwa terjadi kekosongan obat program rujuk balik dilihat dari permintaan obat yang tidak terlayani yaitu 43,2% peserta pada Juni, 15,2% peserta pada Juli, dan 9,7% peserta pada Agustus. Obat paling sering kosong adalah Bisoprolol 5mg pada Juni, Adalat Oros 30mg pada Juli, dan Amlodipin 10mg pada Agustus sehingga dapat disimpulkan bahwa Program Rujuk Balik belum berjalan sesuai harapan. Untuk itu disarankan agar Apotek melakukan perencanaan kebutuhan obat dan fungsi pengawasan pada Program Rujuk Balik dijalankan oleh pihak terkait.

---

The study aims to analyze the drugs stock out of BPJS Kesehatan Program (Rujuk Balik) in Central Jakarta. This study used qualitative method as well as quantitative method by analyzing data on drugs in Apotek, June – August 2014. The result showed that there was drugs stock out, a number of prescription were not adequately served. Data revealed that 43,2% patients in June, 15,2% patients in July, and 9,7% patients in August were not served. The stock out drug was found for Bisoprolol 5mg in June, Adalat Oros 30mg in July, and Amlodipin 10mg on August. The study suggests Apotek to develop a plan and closely monitor the drug availability to support the program."