Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keikutsertaan Badan usaha Mikro pada program JKN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam in-depth interview pada 8 badan usaha mikro di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 2 badan usaha manfaat yang diterima saat menggunakan pelayanan pada program JKN-KIS. Delapan badan usaha mikro sudah mengetahui tentang harga/iuran yang menjadi kewajiban bagibadan usaha. Satu badan usaha mikro tidak mengetahui alur pelayanan kesehatan pada program ini, sedangkan 3 badan usaha mikro lainnya hanya dapat menyebutkan salah satu alur pelayanan saja. Perlu dilakukan sosialisasi secara terpadu oleh BPJS Kesehatan terhadap badan usaha yang baru ataupun yang sudah lama tetapi belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan harus memastikan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar tidak ada lagi keluhan mengenai pelayanan yang kurang memuaskan.

---

This qualitative research is aiming at obtaining information on reasons of micro business entity small company characterized with number of employee to participate the JKN membership. This study was done using in depth interviewsin eight micro business entity in Tanjung Pinang, Riau islands province. The study revealed that two micro business entity did not know information about the National Health Insurance Program Healthy Card Indonesia JKN-KIS . Two micro busniess entities did not understand the benefit package offered by the insurance company BPJS. Eight micro business entities already know about the tariff contribution, one micro business entity did not know the flow of healthservice provision, while the other three micro business entities could only understood part of the flow of services. Dissemination of program goal, benefit package, services, contribution ofemploter employee need to be done. BPJS has to be committed to provide good quality service as well as regular supervision and evaluation to avoid complaintsfrom the members."

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS.

---

JKN-KIS cadres are individuals who are BPJS Health partners who run part of the BPJS Health function in certain regions, these cadres usually come from residents or the local community, the cadre's task is to optimize socialization to the community about BPJS, and as reminders and collectors. Contributions The aim of forming cadres is to increase the number of participants and increase the collectability of BPJS Health contributions to informal participants or PBPU Non-Wage Workers (BPJS kesehatan). Cadres only focus on non-wage earners (PBPU). This study aims to analyze the implementation of JKN-KIS cadres through evaluation of inputs, processes, and outputs on the implementation of JKN-KIS Cadre duties in the Bogor Branch Health BPJS in 2019. This study used a qualitative approach with phenomenological methods conducted by in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation and document review. The source of this research data is the result of analysis of primary data through in-depth interviews and secondary data through document systems. From the results of the analysis of the data collected through in-depth interviews, FGDs, and the documents obtained regarding HR, SOP / Policy, facilities and infrastructure, discussed the process of activities of JKN-KIS Cadres. The results of this study indicate the results of the research of JKN-KIS Cadres in the BPJS Health area of the Bogor City Branch Office are still not optimal with several factors inhibiting success including: HR, Cadre knowledge, and characteristics of participants. The results of this study are expected to be an evaluation material for BPJS Kota Bogor Health Office to improve the performance of JKN-KIS Cadres."

"Penelitian ini membahas tentang tingkat risiko banjir dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahaya banjir, keterpaparan banjir, dan kerentanan banjir. Wilayah penelitian berada di Kota Tanjungpinang dengan fokus hanya di kelurahan tergenang banjir di Kota Tanjungpinang dimana terdapat 11 kelurahan tergenang banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skoring dan overlay. Dari hasil survei lapang, 2022, wilayah banjir dengan kedalaman banjir antara 30-90 cm mendominasi wilayah penelitian. Lama banjir <=3 jam dengan frekuensi kejadian tunggal dalam 1 tahun kejadian cenderung terjadi di wilayah penelitian. Bahaya banjir di Kota Tanjungpinang didominasi oleh tingkat bahaya banjir yang berada pada kelas rendah dengan luas 241 Ha. Keterpaparan banjir didominasi oleh kelas keterpaparan sedang dengan luas sebesar 97 Ha. Sedangkan untuk kerentanan didominasi oleh kerentanan yang berada pada kelas tinggi. Banjir di Kota Tanjungpinang umumnya disebabkan karena luapan dari parit atau drainase di sekitar area permukiman yang padat penduduk. Risiko banjir pada kelas tinggi memiliki luas wilayah 48 Ha dimana pada umumnya wilayah tersebut berada di morfologi yang mendekati dengan pesisir pantai di barat wilayah penelitian yang meliputi Kelurahan Tanjung Unggat, Tanjung Ayun Sakti, Kampung Baru, Tanjungpinang Kota, dan Tanjungpinang Barat.

---

This study discusses the level of flood risk where the variables used in this study include flood hazard, flood exposure, and flood vulnerability. The research area is in Tanjungpinang City with a focus only on flooded sub-districts in Tanjungpinang City where there are 11 flooded sub-districts. The method used in this research is scoring and overlay. From the results of the field survey, 2022, flooded areas with flood depths between 30-90 cm dominate the study area. Flood duration <= 3 hours with a single incident frequency in 1 year tends to occur in the study area. The flood hazard in Tanjungpinang City is dominated by the level of flood hazard which is in the low class with an area of 241 Ha. Flood exposure is dominated by the moderate exposure class with an area of 97 Ha. Meanwhile, vulnerabilities are dominated by vulnerabilities that are in the high class. Floods in Tanjungpinang City are generally caused by overflow from ditches or drainage around densely populated residential areas. Flood risk in the high class has an area of 48 Ha where in general the area is in a morphology close to the coast in the west of the study area which includes Tanjung Unggat, Tanjung Ayun Sakti, Kampung Baru, Tanjungpinang Kota, and Tanjungpinang Barat Villages."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap calon peserta PBPU yang sedang mendaftar di kantor BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 107 calon peserta PBPU. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki tingkat pengetahun tinggi 63,6 dan sikap favorable mendukung/positif 51,4 terhadap sistem rujukan berjenjang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan p-value 0,048 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap p-value 9,199.

---

This research discusses the factors associated with the knowledge and attitude of PBPU candidates applying in the Main Branch Office of BPJS Kesehatan Bekasi towards the Tiered Referral System of Health Services. The study takes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of this study consist of 107 PBPU candidates. The result of this research shows that respondents have a high level of knowledge 63.6 and a favorable attitude supportive positive 51.4 towards the tiered referral system. A significant difference was shown between age and level of knowledge p value 0.048 , while no significant difference was shown between level of knowledge and attitude p value 9.199."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company rsquo s about the program was sufficient. However, company rsquo s that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"Kepesertaan Program JKN bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk bagi Badan Usaha. Di Jakarta Barat terdapat 1.028 badan usaha yang belum menjadi peserta Program JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakto-faktor yang berhubungan dengan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu pihak HRD atau karyawan penanggung jawab BPJS Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan badan usaha mengenai program sudah cukup. Tetapi badan usaha yang belum menjadi peserta merasa keberatan dengan sanksi-sanksi dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Informasi mengenai manfaat program JKN belum tersampaikan dengan jelas dan badan usaha yang belum menjadi peserta belum puas dengan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, prosedur pelayanan kesehatan dianggap berbelit-belit. Penelitian ini menyarankan untuk memperbaiki sosialisasi dan promosi kepada badan usaha dan meningkatkan pengawasan pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

---

JKN memberships program is mandatory for all citizens of Indonesia, including companies. In West Jakarta there are 1,028 compeanies that have not been participated in JKN Program. This research aims to determine factors Related to Company Decision to participate the National Health Insurance Progam JKN in BPJS Kesehatan KCU Jakarta Barat in 2017. This research was a qualitative study using in depth interview technique, the informanst were HRD officer or PIC for BPJS Kesehatan.

This research revealed that knowledge of company's about the program was sufficient. However, company's that have not been participated did not agree with punishments and prices that were determined by government. In addition, the Information about benefit package was not clearly received and those who have been not participated the program were not satisfied with health service quality. The study also found that the procedure of the health care service seemed to be complicated. The study suggested to improve dissemination and promotion to the company and improve supervision of services in health facilities."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melakukan analisis SWOT terhadap pengembangan kewirausahaan pada GMKI Cabang Tanjungpinang dan faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan menurut teori Geoffrey pada GMKI Cabang Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, berdasarkan analisis SWOT, letak posisi strategis kewirausahaan GMKI Cabang Tanjungpinang berada pada kuadran IV negatif, positif , artinya organisasi lemah namun masih memiliki peluang sehingga perlu adanya alternatif stabilisasi dan konsolidasi organisasi; kedua, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan kewirausahaan di GMKI Cabang Tanjungpinang adalah faktor percaya diri.

---

ABSTRACTThis thesis aims to conduct a SWOT analysis of entrepreneurship development in GMKI Branch of Tanjungpinang and factors that support entrepreneurship by using theory Geoffrey in GMKI Branch of Tanjungpinang. This study used a qualitative method with case study approach with in depth interview and observation techniques. The results of this study indicate that first, based on SWOT analysis, the positioning strategic of in entrepreneurial GMKI Branch of Tanjungpinang is in quadrant IV negative, positive , meaning that the organization is weak but still have a chance so we need an alternative stabilization and consolidation of the organization second, the most dominant factor influencing entrepreneurship success in GMKI Branch Tanjungpinang is a confidence factor"