Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini terdorong dari adanya tiga rumusan masalah, yaitu 1. Apakah asuransi dapat dipasarkan melalui sistem Multi Level Marketing? 2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang menjalankan asuransi dengan sistem Multi Level Marketing tanpa memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung SIUPL ? 3. Apakah pemasaran produk jasa asuransi dengan sistem 3inetwork merupakan pemasaran dengan sistem Multi Level Marketing dan bagaimana akibat hukumnya terhadap PT A.J. Central Asia Raya? Untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran produk asuransi melalui direct selling secara multi level tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK . Sehingga hal tersebut dapat dimungkinkan, sejauh tidak merupakan bentuk investasi ilegal. Kemudian, untuk melakukan penjualan langsung diperlukan suatu perizinan yang berbeda dari Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu perizinan untuk melakukan usaha asuransi dan direct selling merupakan dua izin yang berbeda. Implementasinya terhadap produk asuransi 3iNetworks, tidak ditemukan indikasi bahwa usaha asuransi tersebut memenuhi syarat sebagai usaha penjualan langsung dan merupakan usaha asuransi yang memegang izin usaha dari OJK. Sebagai saran dari akhir penelitian ini, maka diperlukan harmonisasi peraturan diantara OJK dan Kementerian Perdagangan untuk menyesuaikan redaksional pasal mengenai pemasaran asuransi serta diperlukannya pengaturan terhadap pemasaran yang bersifat jaringan pada produk hukum yang bersifat mengatur oleh OJK.

---

ABSTRACTThis thesis is motivated from three research questions, 1. Is the insurance can be marketed through multi level marketing system , 2. How is the law effect for the party who run insurance business with Multi Level Marketing system without having Direct Selling License SIUPL 3. Does 3inetwork run direct selling through multi level marketing system and how the legal effect towards PT AJ Central Asia Raya To answer those problems, the author uses the library research or normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials. According to the research, it can be concluded that the marketing of insurance products through direct selling in multi level is not regulated by the Financial Services Authority OJK . So it can be possible, insofar as it is not a illegal investment business form. Then, to conduct direct selling business, it is required a different permit from the Ministry of Commerce. Therefore, licensing for insurance and direct selling business have two different types of permit. Its implementation to the 3iNetworks insurance products, there is no indication that the insurance business is eligible as a direct selling business and they are an insurance business that holds a business license from OJK. As a suggestion from the end of this research, it is necessary to harmonize the regulation between OJK and the Ministry of Trade to adjust the regulation on insurance marketing as well as to regulate the insurance network marketing on legal products which shall be issued by OJK."

"ABSTRAKIklim dunia usaha yang semakin kompetitif menyebabkanselalu dicari inovasi baru, dengan konsep memotong mata rantaidistribusi dan biaya iklan yang luar biasa besar besertaketerbatasannya maka pemasaran melalui sistem Multi-levelMarketing menjadi jawabannya, juga untuk mereka yang inginberwiraswasta, menjadi pelaku bisnis bagi diri sendiri atauyang ingin memperoleh penghasjlan dan waktu luangnya namunterbentur dengan dana, kemampuan, waktu dan referensi. Sistem Cosway ini menjadi salah satu alternatif yangpenting bagi individu yang ingin mendapat peluang memperolehpenghasilan, karena dalam sistem ini tidak memerlukanmodal, melakukan usaha diwaktu luang dengan ketekunan menurutkemampuan masing?masing dan membangun kelompoknya sendirjdan yang tidak akan dipotong daripadanya serta merupakarijaminan untuk masa depannya. Keberadaan perusahaan Multi?level Marketing ini penlumendapat bantuan dan dukungan pemenintah karena menciptakanlapangan pekerjaan, namun sistem yang merugikan masyarakatsepertj sistem Piramjda harus senantiasa diwaspadai."

"The research aims to get the valid empirical data (Sahih, valid and trust worthy) about how to describe:1. Entrepreneurship characteristics of distributor in Direct selling Multi Level Marketing at PT Amindoway Jaya Jakarta2. Behavior of distributor Chain in Direct Selling Multi Level Marketing at PT Amindoway Jaya Jakarta3. Motivation of Distributor in direct selling Multi Level Marketing ay PT Amindoway Jaya Jakarta4. Business success of distributor in direct selling Multi Level Marketing PT Amindoway JakartaThe population of research PT Amindoway Jaya distributors. The research use a survey method with descriptive analysis approach.The time for research on Januari 2006 to Juni 2006. The research is carried out on 30 distributors as sample for respondent and took with simple random sampling method in form of questionnaire to know the percentage, the data analysis is directed to solve problem formulation as a relative distribution frequency, which means data csllifed into a number of groups and stated and measured in percentage analisis beetwen variables and their indicators. The research shows that:1. Entreprenuership Characteristics variable and its indicators: 14.6 percent of respondents says Strongly Agree, 6.2 percent Agree, 0.1 percent Doubtful, 4.4 percent Less Agree, and 4.7 percent Strongly Disagree.2. Distributor Behavior variable and its indicators: 13.4 percent of respondents says Strongly Agree, 14.1 percent Agree, 0.6 percent Doubtful, 1.7 percent Less Agree, and 0.2 percent Strongly Disagree.3. Distributor Motivation variable and its indicators: 18.4 percent of respondents says Strongly Agree, 9.4 percent Agree, 1.3 percent Doubtful, 0.6 percent Less Agree, and 0.3 percent Strongly Disagree.4. Business Success variable and its indicators: 13.2 percent of respondents says Strongly Agree, 14.0 percent Agree, 0.1 percent Doubtful, 2.3 percent Less Agree, and 0.4 percent Strongly Disagree."

"Multi Level Marketing kini telah berkembang dengan pesat baik di luar maupun di dalam negeri. Sejak diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1980-an perlahan tapi pasti akhirnya keberadaan MLM mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Besarnya usaha Multi Level Marketing di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat sendiri. Industri inipun akhirnya menjadi salah satu solusi usaha seiring dengan terus berubahnya kondisi perekonomian negara ini. Dengan jutaan pelaku usaha MLM di Indonesia, maka jelas industri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada masyarakat luas beragam pandangan telah diterima oleh MLM, baik yang sangat mendukung keberadaannya maupun yang menentang sistem MLM ini. Namun ironisnya sebagian besar masyarakat yang memberikan opini tersebut hanya memberikan sisi positif dan negatif MLM saja, tanpa pemahaman apa MLM itu sebenarnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi industri ini. Hal ini juga diperparah dengan adanya usaha Money Game yang mendompleng nama MLM, kenyataannya perusahaan tersebut hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan janji-janji yang berlebihan tanpa kenyataan. Malahan usaha ini berhasil mengeruk dan membawa lari bermilyar-milyar dana yang dihimpun dari masyarakat yang tidak mengerti apa itu sebenarnya MLM. Untuk dapat meluruskan pandangan negatif pada masyarakat yang menyamaratakan semua perusahaan MLM adalah Money Game dan kedok dari penipuan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah MLM ini ditinjau dari sudut hukum perdata barat dan hukum Islam, karena Indonesia menganut hukum perdata barat dan sebagian besar masyarakatnya pemeluk agama Islam dengan mengambil satu contoh perusahaan MLM sebagai perbandingannya."

"Di Indonesia, produk yang terbuat dari aluminium dan kaca saat ini sedang tumbuh untuk menggantikan produk yang terbuat dari kayu, karena aluminium pada dasarnya lebih tahan lama, lebih kuat dan juga lebih murah dibandingkan dengan kayu. Melihat peluang ini, banyak pengusaha baru mulai membuat usaha kecil dengan menciptakan produk yang terbuat dari aluminium dan kaca, salah satunya adalah Serba Guna Alumindo. Namun, banyaknya UMKM yang bergerak di industri ini membuat Serba Guna Alumindo kesulitan bersaing dengan UMKM lain untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan mengelola bisnis mereka, terutama dalam strategi pemasaran. Dalam penelitian ini, kami akan membahas bagaimana UMKM Serba Guna Alumindo menciptakan hubungan pemasaran yang baik dan melakukan kegiatan direct selling secara efektif untuk memperoleh pelanggan baru dan mengembangkan saluran pemasaran digital melalui media sosial (Facebook, Instagram) dan website sehingga mereka dapat tumbuh secara optimal, dengan business coaching sebagai metodenya. Kerangka kerja yang digunakan untuk penelitian ini adalah Customer Relationship Management, bagaimana membangun pemasaran relasional yang baik selama kegiatan direct selling dengan menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai standarnya dan strategi akuisisi pelanggan dengan menggunakan pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan baru dan membuat sebuah kehadiran online.

---

In Indonesia, products made from aluminum and glass, such as windows, doors, storefronts, etc, are currently growing to replace products made of wood because aluminum basically is more durable, stronger and also cheaper than wood. Seeing this opportunity, many entrepreneurs are just starting to make small businesses by creating products made of aluminum and glass, one of which is Serba Guna Alumindo. However, the number of SMEs engaged in this industry makes Serba Guna Alumindo have difficulty in competing with other SMEs to get more customers and managing their business, especially in marketing strategy. In this paper, we will discuss how SMEs Serba Guna Alumindo creates a good relationship and conduct direct selling activities effectively to acquire a new customer and develop the digital marketing channel through social media (Facebook, Instagram) and website so that they can grow optimally, with business coaching as the method. The framework used for this research is Customer Relationship Management, how to build a good relational marketing during direct selling activities by using Standard Operational Procedure (SOP) as the standard and customer acquisition strategy by using digital marketing to reach a new customer and create an online presence."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."

"[ABSTRAKDalam perkembangan perdagangan dunia, yang terarah pada perdagangan bebas,maka Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha mengimbanginya, denganmembuka peluang bisnis bagi masyarakat. Peluang ini ditanggapi secara positif,dibuktikan dengan munculnya berbagai sistem perdagangan dan salah satu yangsedang berkembang pesat adalah bisnis Multi-Level Marketing (MLM), dimana dayatarik dari sistem ini adalah penghasilan dari dua sumber, yakni: selisih harga produkyang dipasarkan dan rabat yang akan didapat dari perusahaan sesuai dengantingkatan yang diperolehnya. Oleh karenanya potensi penghasilan dari bisnis inisangatlah besar dan yang perlu kita ingat penghasilan adalah salah satu obyek pajakyang berpengaruh besar dalam pendapatan perpajakan. Permasalahan yang dibahasdalam penulisan ini adalah: (1) Penerapan Withholding Tax oleh perusahaan MLM,yang memiliki sistem berbeda (lebih rumit) dengan perusahaan bisnis lainnya (yangsaat ini diterapkan); (2) Penerapan self assessment system dalam kaitannya denganpenghasilan distributor MLM yang didapat dari keuntungan perdagangan. Peraturanperpajakan mengenai bisnis MLM sudah ada, namun belum lengkap dan belumsesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Dimana pengaturan yang dibuat hanyamengarah pada penghasilan rabat dari distributor perseorangan dan pengaturantersebut dalam bentuk surat edaran yang bukan merupakan peraturan perundangundangan.Hal tersebut mengakibatkan hukum mengenai perpajakan tidak dapatdijalankan dan diterapkan kepada seluruh masyarakat dan hal ini tidak sesuai denganteori keadilan sebagaimana diungkap oleh Aristoteles yang pada intinya dalamperlakuan yang sama untuk setiap orang di mata hukum. Sehingga dibutuhkanperaturan khusus yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan ataspenghasilan yang diterima oleh distributor MLM, dari tarif sampai dengan prosedurpemungutan, serta diperlukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, sehingga seluruhkalangan masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan perundangundangantersebut.

---

ABSTRACTIn the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation., In the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia asdeveloping countries will remains to open up business opportunities for thecommunity. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence ofvarious trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-LevelMarketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources,namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will beobtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, thepotential income from this business is very large and we need to remember is oneobject of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in thisresearch are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, whichhas a different system (more complicated) with other business enterprises (which arecurrently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation toincome derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regardingMLM business is already there, but not complete and not in accordance with theConstitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made onlylead to the rebate income from individual distributor and those regulations which wasmade in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxationcan not be executed and applied to the entire community and this is not in accordancewith the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatmentfor everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing theimposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs tocollection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entirecommunity can understand to the legislation.]"