Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memenuhi hak atas kesehatan terkhusus hak rehabilitasi untuk korban narkotika. Lebih lanjut dilihat bagaimana peraturan yang ada dan persepsi dan pengalaman pihak penyedia layanan, pasien/korban, beserta keluarganya terhadap layanan rehabilitasi narkotika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-legal. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada RSKO Jakarta dan Yayasan Karitas Sani Madani. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan terhadap rehabilitasi narkotika, serta diperlukan pengaturan khusus bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan rehabilitasi.

---

ABSTRACTThis research is about how implementation of rehabilitation based on Indonesian laws and regulations to fulfills the right to health especially for the drugs victim. Furthermore, it also examines the point of view and experiences from provider of rehabilitation service, patient victims, with their family regarding the drugs rehabilitation service. This research conducted with a socio legal method. The data is obtained through literary research and field research by interviewing and observing rehabilitation center for drugs abuse, which are Jakarta hospital for drugs addict Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta and drugs foundation Yayasan Karitas Sani Madani . The result of this research imply that specific regulations of the health assurance for drugs rehabilitation, is needed along with the specific regulations for the unfortunates ones to get the access of rehabilitation service."

"Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan mengenai kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial dan implementasi pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu melakukan analisa dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan serta penggunaan teori kewenangan dalam lingkup hukum administrasi negara. dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara atribusi berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika dan undang-undang pemerintah daerah kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza termasuk dalam urusan pemerintahan bidang sosial. kemudian secara delegasi pengaturannya diserahkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, yang menurut Perpres 24 tahun 2010 dan Perpres 46 tahun 2015 menteri yang dimaksud adalah menteri sosial. tetapi dalam implementasinya ada lembaga lain yaitu Badan narkotika nasional ikut melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza, kondisi ini tentunya dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan menurut undang-undang administrasi pemerintahan termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan karena melaksanakan kewenangan diluar tujuan diberikannya wewenang. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar lembaga untuk membahas bagaimana sebaiknya pelaksanaan rehabilitasi sosial apakah tetap mengikuti ketentuan undang-undang narkotika atau ada perjanjian kerjasama antar lembaga yang bersangkutan sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza.

---

This research focuses on the discussion on government authority in socialrehabilitation and implementation of addicts and drug abuse victims usingnormative juridical research method that is to analyze with regulation approach ingovernment administration and the use of authority theory within the scope ofstateadministrationlaw.from the results of research that has been done then theattribution based on the provisions of the narcotics laws and local governmentlaws government authorities in social rehabilitation of addicts and victims of drugabuse included in the affairs of social government. then the delegation arrangements submitted to the minister who organizes social government affairs,according to Perpres 24 of 2010 and Presidential Regulation 46 of 2015 the minister in question is a social minister. but in the implementation there is another institution that is the National Narcotics Agency participate in implementing the social rehabilitation function of addicts and drug abuse victims, this condition can certainly lead to potential overlapping of authority, and according to the law of government administration including the category of abuse of authority forexercising authority outside the purpose of granting authority. Therefore, interinstitutional coordination is needed to discuss how best to implement socialrehabilitation whether to follow the provisions of narcotics law or there is cooperation agreement between institutions concerned so that there is harmony in the implementation of social rehabilitation of addicts and drug abuse victims"

"Tesis ini membahas tentang evaluasi program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah mix-methods research dengan penekanan pada evaluasi berorietasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kenyataan itu terjadi karena adanya instrumen penilaian program yang berbeda dengan pedoman rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan juga dukungan Kementerian Sosial yang belum maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana atau pendanaan, tetapi juga pedoman atau petujuk teknis program yang jelas dan konsisten antara konten yang satu dengan konten yang lainnya.

---

This thesis discusses about the Implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta. The study used a mix methods research with emphasis on goal oriented evaluation. The results showed that the implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta is not conducted as the aims. It is happened because of the different assessment instrument program with the program theory and also support of Social Affairs is not maximized. Therefore, the Ministry of Social Affairs should give maximum support, not only in the form of infrastructure or funding, but also the guiding or technical guidelines of program clearly and consistently between the content and the other content."

"Fenomena-fenomena mengenai kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Dalam pemberitaan tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di media-media massa tidak pernah putus dan selalu terjadi setiap hari. Bahkan dengan terungkapnya kasus-kasus tentang keberadaan pabrik-pabrik yang memproduksi narkoba dalam jumlah besar di Tanggerang dan Bogor, menunjukan terjadi peningkatan kerawanan kejahatan narkoba di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas.Wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta pusat, sebagai daerah yang paling rawan terjadinya aktivitas kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dinilai sebagai daerah yang tepat untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai peran orang tua dalam ikut mengawasi tindakan anak-anaknya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) diatur mengenai kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika. Akan tetapi, selama ini tidak pernah ada kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dijerat dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan pada tindakan penyidik terhadap keluarga pecandu narkotika di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang tindakan-tindakan dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan kesalahan orangtua yang tidak melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, agar hasil dari penelitian tersebut mendapatkan gambaran mengenai tidak diterapkannya ketentuan yang mewajibkan orang tua melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika.Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilakukanya penyidikan yang berkaitan dengan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) tentang kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika, yaitu (1) Ketidaktahuan pihak keluarga tentang adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai anaknya yang mengalami kecanduan narkotika, (2)Tindakan tidak melaporkan permasalahan tersebut oleh orang tua ditujukan dengan maksud untuk melindungi anggota keluarganya dari jeratan hukum, (3) penyidik kurang menguasai mengenai Undang-Undang Narkotika khususnya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua tersebut, (4) Kesulitan yang dialami penyidik dalam melakukan proses penyidikan berkaitan dengan persyaratan dari pihak kejaksaan yang mengharuskan setiap kasus yang dilimpahkan harus memenuhi bukti-bukti yang benar-benar dapat menjerat kesalahan tersangka, yaitu berupa saksi, barang bukti, dan pengakuan tersangka.Dengan kondisi tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dan koordinasi yang baik agar upaya penanggulangan kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara baik dan konsisten serta diberlakukan tindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para pelakunya.

---

The phenomenon of illicit drug abuse and trafficking has been in an alarming condition in Indonesia. The media reporting on such an issue never fades away its frequency, even on daily basis. In fact, the numerous disclosures of ecstasy's key laboratories in Tangerang and Bogor, has proved that the crime quality and quantity in Indonesia have equally been escalating.

The jurisdiction of Central Jakarta's Police, a district of where is known for its high amount illicit drugs abuse and trafficking activities, is considered to be the most accurate location for this research, which focuses on the role of parent in effectively overseeing their offspring against illegal drug abuse and trafficking. The Narcotics Law No.2211997, Part 88/2, rules that parent is responsible to report to police should their children is an illicit-drug user. Yet, there has not been any file on the case applying this regulation. Hence, based on this fact, this thesis principally concentrates on the proceedings of police investigators, within the Narcotics Unit of Central Jakarta's Police, toward the family of drugs addict.

This thesis illustrates various narcotics cases, which enclose parent's injudiciousness for not reporting their addicted offspring to the police. The research method used in this thesis is qualitative approach. It aims to provide an outcome with models that the parents obligation to report their addicted offspring to police is not putting into practice.

The finding of this thesis shows that there are 4 factors that prevent parent from reporting their offspring to police, as associated with the Narcotics Law No.22/1997, Part 88/2, namely: 1). A lack of parents knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2; 2). A sense of protecting their offspring from legal punishment 3). A lack of police investigator's knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2, especially on part of the parent's obligation ; 4). Difficulties faced by the police investigators in finding the evidence, witness, & suspects confession, as part of the requirements for the court.

With these 4 conditions rest in front, an improved quality of the law enforcement personnel and a better coordination among the law enforcement are necessity in fighting the problem of drug abuse and trafficking in Indonesia. Law enforcement would be able to perform better and in consistent, of where the charges and law are being practiced in a fair order."

"Rehabilitasi Sosial Kasus Tindak Pidana Narkoba di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta belum maksimal tidak sebanding dengan kondisi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 3 kali lipat dari kapasitas LAPAS. Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penelitian ini adalah Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon. Penelitian kedua Rehabilitasi Sosial ini apakah dapat ditangani di dalam LAPAS, dapat merubah pola pikir WBP setelah mengikuti rehabilitasi sosial dan dengan perubahan pola pikir ini berdampak terhadap Ketahanan LAPAS. Penelitian dengan locus di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta ini dengan tujuan untuk mengetahui perubahan pola pikir WBP setelah mengikuti Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon dalam meningkatkan Ketahanan LAPAS. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian melakukan observasi langsung di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta, wawancara, dokumen resmi yang tersedia, undang - undang yang berkaitan dengan penelitian dan studi kepustakaan dengan menggunakan dokumen yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Rehabilitasi Sosial Theurapeutic Community (TC) dan Criminon di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dapat ditangani di dalam LAPAS tetapi belum maksimal karena jumlah WBP yang banyak tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ikut Rehabilitasi Sosial dilaksanakan di LAPAS, Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon menunjukkan bahwa dapat merubah pola pikir dan perilaku WBP terhadap kehidupan sehari-hari di LAPAS dan pada akhirnya dengan adanya perubahan pola pikir dan perilaku WBP yang mengikuti Rehabilitasi Sosial TC dan Criminon ini dapat berimplikasi terhadap Ketahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

---

Social rehabilitation for narcotics prisoners serving their sentence in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison has not been optimal since the number of inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)) in that correctional facility is 3 times the capacity of the prison. Social rehabilitation programs held in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison investigated in this study are Therapeutic Commnunity (TC) and Criminon. The study on the two rehabilitation programs focuses on whether these social rehabilitation programs can be held in the prison and can change the mindset of the inmates who have taken part in the rehabilitation program and whether the change in the mindset has an implication on the resilience of the prison. The location of the research is the Class IIA Jakarta Narcotics Prison and the objective of the research is to find out about the impact of the changes in the mindset of inmates who have taken part in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs on the improvement of resilience of the prison. This study used a descriptive qualitative analisys by direct observation technique conducted in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison, interview, study of available official documents, laws relating to the research and literature study in examining existing documents. The results of the research show that the treatment in Therapeutic Community (TC) and Criminon in the Class IIA Jakarta Narcotics Prison can be handled in the prison but it is not yet optimal because the proportion of inmates participating in the rehabilitation programs is still very small compared to the total number of inmates in the prison. In addition, the research shows that Therapeutic Community (TC) and Criminon programs can change the mindset and behavior of the inmates in their daily life in the prison and eventually the change in mindset and behavior of these inmates after they participated in Therapeutic Community (TC) and Criminon programs may have an implication on the resilience of the prison."

"Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika membutuhkan suatu rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai unsur, salah satunya mencakup tindakan yang bersifat rehabilitatif. Sebab, paradigma penjatuhan sanksi kurungan penjara bagi penyalahguna tidaklah tepat, karena seorang penyalahguna yang memiliki sifat adiktif terhadap narkotika perlu disembuhkan melalui upaya rehabilitasi. Dengan mengolah data sekunder, maka dihasilkan tulisan yang menjabarkan profile relapse penyalahguna narkotika TC, untuk melihat kecenderungan relapse pada penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi terapi komunitas atau Therapeutic Community (TC) di Balai Besar Rehabilitiasi BNN. Hasil tulisan ini, menunjukan profile relapse pada rehabilitasi TC di BNN, tergolong cukup rendah dibanding profile relapse lainnya.

---

To overcome the abuse of drugs requires a continuous series of actions from various elements, which one of them is a rehabilitative action. Prison punishment for drug abusers is not appropriate, because a drug abuser who is addicted to drugs needs to be healed through rehabilitation. This paper is made by analyzing secondary data, and the result of the analysis is a description of Therapeutic Community drug abuse relapse profile, which is used to analyze the tendency of relapse on drug abusers who have experienced the Therapeutic Community in Balai Besar Rehabilitasi BNN. The result of this paper shows that relapse profile on Therapeutic Community rehabilitation in BNN is lower than other relapse profile."

"Gangguan jiwa merupakan kontributor terbesar beban penyakit dan penyebab kematian saat ini dilihat tahun hilang akibat kesakitan atau kecacatan (Pusdatin Kemkes RI, 2019), dan dapat dipengaruhi oleh penggunaan narkoba. Dari hasil Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019, 13,1% penggunanya mengalami gangguan kejiwaan yang merupakan dampak jangka panjang yang paling banyak dialami pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsumsi narkoba dari jumlah zat, kombinasi zat, dan usia pertama kali menggunakan narkoba dengan gangguan kejiwaan pengguna narkoba di Balai Rehabilitasi BNN. Desain studi dalam penelitian adalah desain cross sectional berupa studi kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna narkoba yang pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika selama 2 tahun terakhir, pernah/sedang mengikuti program rehabilitasi BNN tahun 2017-2019, berusia 15-64 tahun, dan tidak sedang mengalami gangguan jiwa yang berat. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polydrug (OR: 3,39; CI 95%: 1,2 - 9,6), kombinasi zat sesama depresan (OR: 3,15; CI 95%: 1,5 – 6,77), kombinasi zat sesama halusinogen (OR: 2,09; CI 95%: 1,05 – 4,13), dan kombinasi zat stimulan dan depresan (OR: 2,42; CI 95%: 1,21 – 4,84) berhubungan signifikan secara statistik dengan gangguan kejiwaan pada pengguna narkoba. Sedangkan kombinasi zat lainnya, usia pertama kali menggunakan narkoba, dan karakteristik pengguna tidak berhubungan signifikan secara statistik dengan gangguan kejiwaan. Penyalahgunaan narkoba berdampak buruk pada kesehatan, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba baik secara monodrug maupun polydrug terlebih lagi pada usia dini. Diperlukan analisis lanjutan untuk melihat secara komprehensif hubungan karakteristik pengguna dan perilaku konsumsi narkoba dengan gangguan kejiwaan.

---

Mental disorders are the one of largest contributor to the burden of disease and the cause of death at this time seen as lost years due to illness or disability (Pusdatin Kemkes RI, 2019), and it can be affected by drug use. The results of the Health Research on the Impact of Drug Abuse in 2019 said it was found that 13.1% of drug users experienced mental disorders, which is the long-term impact experienced by drug users. This study aims to determine the relationship between drug consumption from the number of substance, substances combination, and age at first time using drugs towards mental disorders of drugs user at the BNN Rehabilitation Center. The study design was a cross-sectional design in the form of a quantitative study. The sample in this study is drug users who have consumed/used narcotics in the past 2 years, have been/are currently participating in the BNN rehabilitation program for 2017-2019, aged 15-64 years, and are not experiencing serious mental disorders. The analysis in this research was univariate and bivariate analysis. The results showed that polydrug (OR: 3.39; CI 95%: 1.2 – 9.6), combination of depressants depresan (OR: 3.15; CI 95%: 1.5 – 6.77), and combination of hallucinogens (OR: 2.09; CI 95%: 1.05 – 4.13), combination of stimulants and depressants (OR: 2.42; CI 95%: 1.21 – 4.84) had a statistically significant relationship with mental disorders. Meanwhile, the others combination, onset age of drug used, and drugs user characteristics were not statistically significant with mental disorders. Drugs abuse had negative effects towards health, so that the researcher suggested to stop drugs abuse both monodrug and polydrug used especially at the young age. Further analysis needed to see comprehensive association between drugs user characteristics and drugs consumption towards mental disorders."

"Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba maka kemampuan pegawai dituntut semakin kompeten. Kemampuan pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pada mutu pelayanan yang diberikan. Bertitik tolak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi.Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada pendapat kompetesi generik pekerja dari Spencer yang menyatakan sebagai karakter sikap dan perilaku atau kemampuan pekerja yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan kontekstual yang dijabarkan dalam tiga variabel kompetensi yaitu kompetensi intelektual, kompetensi emosional, dan kompetensi sosial. Sedangkan kualitas pelayanan mengacu dari Parasuraman yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty).Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara survai dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer, data sekunder dan observasi. Data primer (kuesioner kompetensi pegawai) disebarkan kepada 69 orang pegawai dan kuesioner kualitas pelayanan kepada 69 orang residen di BKS Pamardi Siwi (sensus). Data sekunder meliputi dokumen kepegawaian yang diperoleh di BKS Pamardi Siwi. Skoring kuesioner menggunakan skala Likert. Sebelum analisis, terlebih dahulu instrument diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas menggunakan teknik construct validity dengan rumus Product Moment dari Pearson. Dimana setiap butir pemyataan dapat dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang kuat terhadap skor total. Karena semua item untuk ke dua variabel telah valid, sehingga untuk pengujian reliabilitas semua item diikutsertakan. Pengujian reliabilitas menggunakan reIiabilitas Alpha Cronbach.Selanjutnya setelah semua item dinyatakan valid dan reliabel, maka dilanjutkan analisis data. Analisis pertama dilakukan dengan menganalisis distribusi frekuansi dari masing-masing variabel dengan cara menghitung frekuensi dan prosentasi variabel secara manual berdasarkan tabulasi matriks data, Dari hasil distribusi frekuensi variabel kompetensi pegawai berdasarkan persepsi yang dirasakan oleh para pegawai relatif mendukung, dengan hampir setengah dari responden menyatakan sering dengan skor tinggi, serta seperempat lebih pegawai menyatakan selalu dengan merespon sangat tinggi untuk melakukan kemampuannya guna pelaksanaan tugas. Keadaan ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai BKS Pamardi Siwi berkontribusi tinggi dalam pemenuhan kualitas pelayanan terhadap para residen. Sedangkan distribusi frekuensi variabel kualitas pelayanan berdasarkan persepsi yang dirasakan oleh para residen relatif kurang mendukung, hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang merespon skor sangat tinggi dan hampir setengah responden lebih banyak merespon skor sedang. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan oleh residen masih belum maksimal.Tentang ada tidaknya hubungan dan besarnya pengaruh diperoleh melalui analisis korelasi dengan metode koefisien korelasi Product Moment dari Pearson dan regresi tinier. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan sebesar + 0.703. Ini berarti arah korelasi positif atau makin tinggi kompetensi pegawai maka kualitas pelayanan cenderung meningkat. Besar korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman interprestasi koefisien korelasi berarti kompetensi pegawai berhubungan kuat terhadap kualitas pelayanan. Sedangkan besarnya pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan sebesar 49,5 % yang menunjukkan bahwa variabilitas dalam kualitas pelayanan dapat dijelaskan oleh kompetensi pegawai, sedangkan variabilitas selebihnya tidak dapat diterangkan oleh kompetensi pegawai. Di mana dari masing-masing kompetensi pegawai tersebut memberikan sumbangan efektif yang bervariasi terhadap kualitas pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BKS Pamardi Siwi. Oleh karena itu disatu sisi peningkatan kompetensi pegawai perlu dilaksanakan terhadap seluruh bidang tugas pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BKS Pamardi Siwi serta pengembangan faktor lain yang akan dapat meningkatkan mutu dari pelayanan BKS Pamardi Siwi.

---

In the efforts to conduct public service therapy and rehabilitation of narcotics abuser, employees are expected to improve their competence. The employees' competence is one of the factors that influences service quality. In consideration of the above, the writer is interested in conducting research on the influence of the employees' competence on the therapy service and rehabilitation of narcotics abusers at the Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi.

In this research, competence indicator refers to the Spencer?s worker generic competence stating the attitude character and behavior or relatively stables worker capability when facing a situation at work arising out of synergy, character, personal concept, internal motivation and contextual knowledge capacity described in three variables of competence namely intellectual competence, emotional competence and social competence. Whereas service quality according to ?Parasuraman? consisting of 5 (five) dimensions namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy.

In this quantitative descriptive research, technique of data collection is conducted through survey by using questionnaire as primary data, secondary data and observation. Primary data (questionnaire of employee competency) is distributed to 69 employees and questionnaire of service quality to 69 residents at Pamardi Siwi (census). Secondary data consists of document obtained at BKS Pamardi Siwi. Questionnaire scoring uses Likert scale. Prior to analyses, instrument is tested on its validity and reliability. Validity test uses Product Moment of Pearson. Because all items of both variables are valid, the reliability test is applied on all items. Reliability test is conducted by using Alpha Cronbach. Next step is, when all the items are declared valid and reliable, it is then followed by data analyses. A first analysis is conducted by analyzing frequency distribution of each of variables and by manually computing frequency and percentage of variable by using data matrix tabulation. Based on the perception the employees felt, the result of the employees competence variable frequency distribution appeared to provide a relative support where almost half of the respondents stated to be frequent with high score, and more than one-fourth of the employees always give extremely high response to perform their task. This situation shows that competency of BKS Pamardi Siwi's employees provides high contribution to fulfill the service quality of residents. Whereas service quality variable frequency distribution in term of perception felt by the residents provides a relatively less support as shown by the absence of respondent who gave an extremely high score and almost half of the respondents gave average score. The condition shows that service quality felt by the resident is not maximal yet.

The absence of relation and the grade of influence received through correlation analysis by method of correlation coefficient of Product Moment of Pearson and linier regression. The result of research shows that there is a relation between employee competence and service quality by +0,703. It means a direction of positive correlations or the higher the employee competence, the better service quality the inclination shows. If the grade of the correlation is consulted with the con-elation coefficient inter-performance, it means the employee competence has a close relation to service quality.

Whereas the grade of employee competence influence on service quality by 49,5% showing that variability in service quality can be explained by employee competence, and the remaining variability cannot be explained by employee competence where each of said employee competence provides varied effective contribution on therapy service quality and rehabilitation of narcotic abusers at BKS Pamardi Siwi.

Therefore the improvement of employee competence needs to be carried out on all areas of duties in providing rehabilitation service for narcotic abuser at BKS Parmadi Siwi and improvement of other factor to improve BKS Parmadi Siwi's service quality."

"Penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan agar pulih dari ketergantungannya. Kualitas pelayanan rehabilitasi yang baik dan pelaksanaan metode lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; yang benar dapat memperpanjang waktu pemulihan mereka. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido menerapkan program lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; dengan jangka waktu 4 bulan dan 6 bulan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; berdasarkan persepsi penyalahguna yang sedang menjalani program 4 bulan dan 6 bulan serta konselor adiksi agar Balai dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program rehabilitasi.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analitis. Sampel penelitian secara purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 2 residen laki-laki pada fase older primary program 4 bulan, 3 residen laki-laki pada fase older primary program 6 bulan, dan 2 konselor adiksi.Hasil penelitian adalah para informan menyatakan bahwa semua kegiatan di program komunitas terapetik dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan rasa jenuh residen dapat menghambat pelaksanaan program. Secara umum, penerima dan pelaksana program menganggap program lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; bermanfaat, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti penambahan kegiatan, pelaksanaan 5 pola hidup sehat dan regulasi emosi para residen.

---

Narcotics abusers are required to undergo rehabilitation to get treatment and care in order to recover from their dependence. The quality of good rehabilitation services and the correct implementation of 39 correct therapeutic communities 39 methods can extend their recovery time. Center for Rehabilitation of the National Narcotics Agency Lido implements a 39 modified therapeutic community 39 program with a period of 4 months and 6 months.

The purpose of this study is to find out how the implementation of 39 therapeutic community modified 39 method based on perception of abusers who are undergoing 4 months and 6 months program and addiction counselor to improve the service quality and implementation of rehabilitation program.

This research method is qualitative with analytical descriptive. The sample of research is purposive sampling. The number of samples used were 2 male residents in the older primary program phase of 4 months, 3 male residents in the 6 month primary primary program, and 2 addiction counselors.

The results of the research are informants stated that all activities in the therapeutic community program can affect the implementation of the program and the resident saturation of the resident can hinder the implementation of the program. In general, beneficiaries and program implementers consider the 39 therapeutic community modified 39 program useful, but there are things that need to be improved such as the addition of activities, the implementation of 5 healthy lifestyles and emotional regulation of the residents."

"Angka penyalahgunaan NAPZA masih tinggi di Indonesia. Terlebih di kota besar seperti Jakarta, yang memiliki angka insidensi terbesar di Indonesia yaitu 350.000 kasus. Penggunaan tertinggi adalah pada kelompok usia produktif. Terlebih menurut data Badan Narkotika Nasional, pemakaian NAPZA merupakan penyebab kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini telah menyebabkan kerugian sosial ekonomi hingga Rp217 triliun pertahunnya. Diperburuk dengan jumlah kecelakaan tertinggi adalah korban berusia produktif yaitu 20-50 tahun. Untuk itu pada studi ini akan diteliti bagaimana Penyalahgunaan NAPZA dan Hubungannya dengan Faktor Usia pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jakarta 2012-2014. Penelitian ini menggunakan studi cross sectional, dan data diambil dari data skunder post-mortem berupa Laporan Pemeriksaan Forensik Departemen Forensik dan Medikolegal RSUPN Ciptomangunkusumo, Jakarta. Dari 1.415 kasus kecelakaan lalu lintas didapatkan 56 subjek yang melakukan uji toksikologi, Rapid Test. Delapan puluh tujuh persen (n=47) adalah laki-laki. Kelompok usia terbanyak subjek adalah 21-30 tahun, dengan mean 32±12,4 (S.D). Hasil positif pada uji toksikologi adalah 12,5% (n=7), dan hasil terbanyak adalah kelompok usia 31-40 tahun. Mayoritas uji positif adalah pada laki-laki yaitu 5 dari 7 subjek. Zat yang paling banyak adalah methamfetamin (n=4), benzodiazepin (n=3), dan opioid (n=2). Terdapat 2 subjek yang menunjukan hasil positif lebih dari 1 substans. Pada uji Mann-Whitney pada usia dan penggunaan NAPZA, didapatkan nilai p=0,799. Dapat didapat kesimpulan bahwa faktor usia tidak berhubungan secara statistik terhadap penggunaan NAPZA pada korban kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Walaupun demikian, penggunaan NAPZA masih mungkin secara klinis menyebabkan kecelakaan. Dibutuhkan penggalakan mengenai penyalahgunaan NAPZA terlebih untuk keamanan berkendara, tanpa memandang usia.

---

Drug abuse could still be considered as a big issue in Indonesia, especially in Jakarta. Jakarta has the highest number for incidenced for drug abuse in Indonesia, 350,000 case per year. In this case, the most drug user age are in productive age. Based on Badan Narkotika Nasional (BNN)’s data, drug abuse is one of the main cause of traffic accident. This traffic accident cause national economic and social loss up to Rp217 billions per year. This is worsen by the victim of traffic accident age group is 20-50 years old. In this study, will see the relationship between age and drug abuse in traffic accident victim in Jakarta between 2012-2014.

This is a cross sectional study with secondary data using Department Forensic and Medicolegal RSUPN Cipto Mangunkusumo's postmortem data. From 1,415 case of traffic accident, there are 56 subject that performed Rapid Test for toxicology. Men 87% (n=47) are majority of subjects. Whereas the main age group in the subject are 21-30 years old, with the mean age is 32±12.4.

The positive result is given by 7 subjects (12,5%). Gender majority in positive result are men (n=5) and the main age group is 31-40 years old. The most detected subtance are methamphetamine (n=4), benzodiazepine (n=3), and opioid (n=2). Mann-Whitney test was performed towards the age variable, which result is p=0.799.

By this result, there are no statistically significant relationship between age and drug abuse in traffic accident victim in Jakarta. Despite this result there is still a chance that drug abuse can cause traffic accident. Therefore, there still need more precaution and policy about drug abuse especially for driving safety in Indonesia, regardless of age."