Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 125206 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nisa Azzahra
Juridical analysis on the provisions regarding shareholders that concurrently have position as directors in a limited liability company = Analisa yuridis tentang ketentuan (dalam regulasi terkait) mengenai pemegang saham yang memiliki posisi rangkap sebagai direktur dalam perseroan terbatas
"ABSTRACT
This thesis discusses how concurrent position between director and shareholder in a Limited Liability Company arises several issues in regards to the corporate governance. The focus is on the internal balance of powers within a corporation, related to the separation of control and ownership amongst the organs under Company Law. Universally, company encompasses three elements, the financier, the management, and superintendent. Harmonization of the three functions is required in order to create a well managed company to achieve its purpose as a business entity. However, such harmonization would be difficult to be accomplished if there is conflict of interest due the absence of strict separation between control and ownership. Besides a well arranged Company Law, implementation of good corporate governance is needed as the tool to support the embodiment of harmonization along with the check and balances between the organs. This thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economy business law specifically related to corporation. In Indonesia, most shareholders or even controlling shareholders also served as the Board of Directors, or even act as the company rsquo s President Director. Based on the discussion earlier, it concludes that failure to have separated control and ownership, results in weak accountability and control structures, abuse of power, and poor information disclosure between stakeholders of the Company. Therefore, boundaries shall be set in the form of more stringent legal provisions and strict enforcement of law, for such separation.
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang bagaimana posisi rangkap oleh direktur dan pemegang saham di Perseroan Terbatas menimbulkan beberapa masalah dalam hal tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pemisahan kontrol dan kepemilikan di antara organ-organ. Secara universal, perusahaan mencakup tiga unsur, penyandang dana, unsur pengelola, dan unsur pengawas. Harmonisasi ketiga fungsi tersebut perlu diwujudkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai badan usaha. Namun harmonisasi itu akan sulit untuk diwujudkan jika ada benturan kepentingan karena tidak adanya pemisahan yang ketat antara kontrol dan kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, selain hukum perusahaan yang disusun dengan baik, diperlukan sebagai alat untuk mendukung terealisasikan nya harmonisasi serta checks and balances antar organ perusahaan Skripsi ini menggunakan normatif yuridis studi literatur sebagai metode penelitian yang mencerminkan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan setiap sektor kehidupan sosial dan masyarakat untuk mengatur ketertiban dan keadilan, terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hukum yang secara khusus terkait dengan korporasi. Di Indonesia kebanyakan pemegang saham atau bahkan pemegang saham pengendali juga duduk dikursi Direksi, atau bahkan bertindak sebagai Presiden Direktur perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang dibuat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan untuk memiliki kontrol dan kepemilikan terpisah, biasanya akan mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengendalian, kesewenang-wenangan oleh pihak terkait, dan pengungkapan informasi serta transparansi yang buruk karena orang dalam akan memiliki akses untuk semua informasi dan tidak termotivasi untuk mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan lainnya di Perusahaan. Oleh karena itu, batas-batas yang jelas harus dibuat dalam bentuk ketentuan hukum dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemisahan tersebut."
2017
S68103
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henny Trisiaty
Kedudukan suami istri sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas = The capacities of husband and wife as the shareholders in a limited liability company
"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25954
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Erlina Kumala Esti
Tinjuan yuridis sanksi pidana terhadap notaris dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas = Judicial analysis of the criminal sanction against public notary in making deeds related to the general meeting of shareholders of limited liability company
"Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus taat hukum, bekerja profesional, memegang teguh sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris. Dalam praktek, adanya akta notaris yaitu akta risalah rapat umum pemegang saham dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang menjadi sengketa hukum dan mengandung cacat yuridis yang menjadikan notaris sebagai tersangka. Cacat yuridis suatu akta notaris dapat disebabkan oleh kesalahan notaris yang bersifat administratif, kesalahan profesi, kesalahan perdata dan atau kesalahan pidana. Tidak selalu kesalahan notaris merupakan kesalahan pidana, bisa juga termasuk dalam lingkup kesalahan profesi, kesalahan administratif dan atau kesalahan perdata. Hasil penelitian ini yang didasarkan pada analisis dengan menggunakan 4 posisi kasus terhadap akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang mengandung cacat yuridis yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mengakibatkan aktanya batal demi hukum yang penetapannya bersifat declaratoir, dan penerapan sanksi pidana terhadap Notaris. Kesalahan pidana terhadap notaris yang membuat akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat harus menggunakan parameter standar pelayanan yang menimbulkan malpraktek atau perbuatan "negligence", doktrin profesi, doktrin perdata dan doktrin pidana. Perbuatan Notaris masuk ruang lingkup hukum pidana terletak pada parameter unsur melawan hukum disertai dengan pertanggungjawaban pidana antara lain berupa unsur kesengajaan termasuk kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dalam melakukan delik dan sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Kejahatan dalam profesi Notaris merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang dikategorikan white collar crime.
A notary as a public official in running his or her position has to obey the law, works professionally, uphold the official oaths and code of ethics of Public Notary Association. In practice, the notarial deed of the minutes of the general meeting of shareholders or a deed of declaration and the decision of the legal dispute and contain a flaw that makes the juridical notary as a suspect. A legal disability may be caused by a public notary who is an administrative error, professional error, mistake or error in civil, criminal as well as administrative law.Public notary mistake is not always the fault of criminal law field of law , it could be included within the scope of professional errors, mistakes or errors of administrative and civil liability. The results of this study is based on an analysis byusing the four position of the cases against the deed or deed of minutes of meetings and statements containing the decision of the legal disabilities that is contrary to the Notary Act and the Limited Liability Company Act and the resulting void deed to be legally canceled the establishment is declaratoir, and the application of criminal sanctions against the notary. Mistakes are made penal to the notary deed or deed of minutes of meetings and the decision of the statements should use the standard of service parameters that lead to malpractice or acts of "negligence", the doctrine of the profession, the doctrine of civil and criminal doctrine. Notary deed into the scope of criminal law lies in the parameters of criminal liability with unlawful element accompanied by criminal responsibility among other thing malicious intent which include dolus eventualis and criminal sanctions is an ultimum remedium. The crime in the profession of notary is a crime in the area of economic crime which categorized as white collar crime."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30154
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Soraya Syafrida
Benturan kepentingan oleh pemegang saham mayoritas yang diangkat sebagai direktur utama perseroan terbatas tertutuo (Analisa anggaran dasar PT.ARS) = Conflict of interest by majority shareholders appointed as managing director of a limited company (Analysis of articles of association PT. ARS)
"Tesis ini membahas mengenai benturan kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan,sehingga tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri. Akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan. Penulis berfokus pada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham,mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseroan terbatas, benturan kepentingan atas organ Perseroan yang rangkap, dan peranan notaris dalam membuat akta pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum perusahaan agar pembuat undang-undang dalam hal ini legislative, dapat membuat pengaturan mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil yang tegas dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan organ perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya.
This thesis discusses a conflict of interest over the dual position of the company's organs which can cause an ineffectiveness in carrying out the supervisory function, so that there is no control over the actions of the founder who becomes a shareholder. Founder. It will be open to the possibility of conducting deviant activities that harm the Company. The author focuses on the possibility of unlawful acts committed by shareholders, the majority of which are concurrently as directors who utilize the transfer of company assets for personal gain or misuse of the company's wealth.
The research method used in this paper is juridical-normative conducted by reviewing and analyzing legal concepts relating to the legal issues under study, especially those relating to the law of limited liability companies, conflicts of interest over multiple organs of the Company, and the role of notaries in making deeds establishment and preparation of the Company's Articles of Association.
The results of the study suggest that legal reform needs to be done so that lawmakers in this legislative matter can make arrangements regarding the application of the principle of piercing the corporate veil that is firm in the PT Law specifically regarding the imposition of sanctions on multiple positions of corporate organs that carry out transactions containing collision interests that result in losses, so there is no need to wait for court decisions as a solution."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52113
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stella Defany Muslim
Tindakan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemegang Saham yang Merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Mahakamah Agung Nomor 511 K/Pdt/2021) = Act of Abuse of Power by Shareholders who doubles as Board of Commissioner in a Limited Liability Company (Analysis of Supreme Court Decision Number 511/K/Pdt/2021)
"Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta PKR yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang pemegang saham yang merangkap sebagai dewan komisaris dalam menyelenggarakan RUPS telah terbukti melawan hukum karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan berdampak menimbulkan kerugian. Akibatnya, pemegang saham tersebut dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Notaris SN turut dinyatakan melakukan PMH karena pembuatan akta PKR 63 telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Dengan demikian, atas kerugian yang ada, Notaris SN bertanggung jawab secara secara perdata, berupa ganti kerugian secara tanggung renteng dan bertanggung jawab secara administratif. Saran yang diberikan, yaitu berupa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris agar tercipta keseimbangan dalam perseroan terbatas. Selain itu, disarankan kepada Notaris dalam pembuatan akta PKR harus memeriksa kesesuaian antara notulen RUPS dengan dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.
Abuse of power by shareholders who doubles as Board of Commissioner occurs because of the difference in number of shares that are larger. The abuse of authority in this case was carried out by the shareholder who also serves as the Board of Commissioners in holding the General Meeting of Shareholders (GMS). This involves the Notary who makes the deed of shareholders resolution from general meeting (SRG) be the defendant. This thesis analyzes the problem of abuse of power by shareholders who also serve as a Board of Commissioner in a limited liability company (Ltd. Company) and the legal responsibilities of a notary in making of SRG which contains elements of unlawful acts. The research method used is normative juridical with analytical explanatory typology and uses secondary data. The result of the research is the act of abuse of rights by shareholders who hold concurrent positions as the Board of Commissioners in holding the EGMS has been proven against the law because it has intentionally violated the provisions of law number 40 of 2007 (Company Law), impact losses. As a result, the concept of piercing the corporate veil can be applied. Notary SN was also declared to have committed an unlawful act because the making of the SRG 63 had violated the Notary Occupation Law and the Notary Code of Ethics. Thus, for the existing losses, the Notary SN is be liable civilly, in the form of compensation for losses jointly and be liable administratively. The advice given is in the form of applying the principles of good corporate governance by shareholders, directors, and board of commissoners in order to create a balance in the Ltd. company. In addition, it is recommended to Notary that in making the SRG must check the suitability between the minutes of the GMS and other documents related to the holding of the GMS.

Keywords: Abuse of Power, Piercing the Corporate Veil, Deed of Shareholders Resolution from General Meeting."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Tapi Masniari
Keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham perseroan terbatas sebagai dokumen luar negeri (analisa terhadap dokumen hukum PT X) = Shareholders resolution in lieu of general meeting of shareholders of limited liability company as foreign documents (analysis on legal documents of PT X)
"Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang.
This thesis discussed on shareholders resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company as foreign documents which will be analyzed with legal document of PT X. The issues to be raised in these studies are related to the validity of foreign legal documents which will be used in Indonesia related to the change of article of association and company`s data in form of shareholder resolution in lieu of GMS; and the validity of shareholder resolution of PT X (analysis of legal documents of PT X). These studies adopted legal normative method. The result of these studies are the validity of foreign documents in form of shareholder resolution shall be observed in 3 (three) aspects, i.e. language, Company Law, and formal form aspects. Legalization is not a formal form aspect, therefore shareholders resolution without legalization shall not affect the validity of the shareholder resolution itself. In this regard, the Shareholders Resolution of PT X as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 22 dated 27 February 2019 has complied with the validity based on language, company law, and formal form aspect. Even though the Shareholders Resolution has not been legalized, the Shareholders Resolution are still legally valid. However, the government shall take decisive action whether the legalization procedures for foreign documents are mandatory or not. If such procedures are mandatory and intended to be applied generally, then the obligation for legalization shall be governed under specific law."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T54177
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Widyantine
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam penentuan kuorum dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas = Legal analysis on the authority of the disttrict court in granting approval on the determining quorum in general meeting of shareholders a limited liability company
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal
mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan
menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut
diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna
mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu
perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri
menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan juga
memperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai bukti
tertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yang
diberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yang
diajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacu
kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40
Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akan
mengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut.
Abstract
This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval on
the application for conducting and determining the quorum in general meeting of
shareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company to
the District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in the
general meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. In
granting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration in
form of provisions and regulation regarding implementation of the General Meeting
of Shareholders which is stated in the company?s Articles of Association and Law
No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, in
providing the stipulation, the Judge will also consider about other matters submitted
by the applicant such as documents as written evidence, other information from
applicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board of
Directors as the party who has the authority to conduct General Meeting of
Shareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company?s
Article of Association and the Law of Limited Liabilty Company No. 40 year 2007.
As long as there is no contradiction with the Company?s Article of Association and
the Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grant
the decision of implementation and quorum determination of the General Meeting of
Shareholders."
2012
T31231
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nicholas Ardyanto
Kondisi Darurat Sebagai Penyimpangan Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 660/PDT/2020/PT.BDG) = Emergency Condition as a Deviation to Regulation of the General Meeting of Shareholders in Law Number 40/2007 Concerning Limited Liability Companies (Analysis of Bandung High Court Decision Number 660/Pdt/2020/PT. BDG)
"Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, dan metode analisa data kualitatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kondisi darurat sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan pengaturan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan UUPT 2007. Selain itu, adanya permasalahan tersebut menunjukkan tidak adanya kejelasan pengaturan hukum di Indonesia terkait indikator/kriteria kondisi darurat yang dapat digunakan, khususnya sebagai penyimpangan pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan pihak Notaris yang tidak cermat dalam menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dengan penelitian ini, diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjelas norma hukum terkait kriteria atau indikator kondisi darurat sebagai alasan pembenar dari penyimpangan UUPT, para hakim di Indonesia tidak menetapkan kondisi darurat secara subjektif, serta pihak Notaris untuk selalu dengan cermat dapat menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.
This Thesis discusses “Emergency Condition” as a deviation of Law number 40/2007 concerning limited liability companies and its connection with the regulation concerning the shareholders general meeting holding by analyzing Bandung High Court decision number 660/PDT/2020/PT.BDG. In the mentioned decision is found that an “emergency condition” was used as a justification for law irregularities in holding the shareholders’ general meeting. The Research problem in this study is the criteria of emergency condition which is used in Bandung High Court Number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 concerning Regulation of Holding the General Meeting of Shareholders. This Research method uses normative juridical approach, qualitative analysis, and prescriptive typology. The result of this research put forward that the emergency condition criteria used by Bandung High Court Decision number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 does not comply in accordance with Indonesia applicable law. This Research bring forward that the problems concerning the difference of judge’s judgement regarding the notary deed shows the lack of clearness in Indonesia Law concerning the criterias/indicator that can be used as a justification for violating the shareholder general meeting’s regulations; and also the Notary party who did not properly implement the regulation of holding the general meeting of shareholders in accordance with applicable law in Indonesia. Therefore, it is recommended that the legislative power in Indonesia might establish a clear and firm criteria for an “emergency condition” which could be used as a deviation from the regulation of holding the General Meeting of Shareholders in Indonesia, for judges not to solely determine emergency condition subjectively, and for Notaries must always be able to thoroughly properly implement the regulations for holding a general meeting of shareholders."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafisya Kamilia Yani
Praktik oppression dan reverse oppression terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia = The practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in limited liability company in Indonesia
"Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik penindasan terhadap pemegang saham (oppression atau reverse oppression) dalam perseroan terbatas di Indonesia. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai oppression, namun pada praktiknya, oppresion dan reverse oppression diakui dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hak pemegang saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimana ketentuan dan jenis oppression di negara Singapura dan Australia?; 3. Bagaimana pengaturan oppression dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 4. Bagaimana praktik oppression dan reverse oppression terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia? Berdasarkan kasus yang dianalisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kasus-kasus terkait praktik oppression dan reverse oppression di Indonesia diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana kurang sesuai untuk menjamin keseimbangan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan juga perseroan.
The discussion of this academic thesis is about the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in a limited liability company in Indonesia. Oppression is not regulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, but in practice, oppression and reverse oppression are recognized by the judge considerations in court. This research is a normative juridical with a desciptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. How is the regulation regarding shareholders rights based on Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company?; 2. How is the regulation and types of oppression in Singapore and Australia?; 3. How is the regulation regarding oppression based on Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company?; 4. How does the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in limited liability in Indonesia? Eventually, the writer came to the conclusion that the cases related to the practice of oppression and reverse oppression in Indonesia proposed on the basis of tort, which is not appropriate to ensure the balance and fairness to the parties and the company itself."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61583
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Friana
Pembatalan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Penggantian Direksi Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/PDT/2018) = Revocation of The Treatise Deed on The Extraordinary General Meeting of Shareholders Concerning The Position of Directors in a Limited Liability Company (Case Study of Supreme Court Decision No. 549 K/PDT/2018).
"ABSTRAK
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti PT. NP yang membuat Akta Risalah RUPS LB mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru tanpa mematuhi ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai akibat pembatalan Akta Risalah RUPS LB Perseroan Terbatas yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru, serta tanggung jawab Notaris yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2018. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative, yakni dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menghasilkan data deskriptif analitis. Akibat dari akta risalah rapat yang telah dibatalkan ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah akta itu dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan situasi kembali seperti saat akta tersebut belum dibuat, sehingga pengangkatan Aan sebagai Direksi baru adalah tidak sah dan EN tetap menjabat sebagai Direksi, serta Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.
ABSTRACT
The appointment and termination of the Board of Directors of the limited liability company is governed by the law of limited liability company number 40 year 2007, namely through the extraordinary General Meeting of shareholders, whose decision is made in the form of notarial deed such as the treatise Act General Meeting of Shareholder and the Deed of statement of meeting. However, the lack of understanding of the validity of the General Meeting of Shareholders has led to a notarized deed which has bEN made as a result of the General Meeting of Shareholders decision to be canceled by the court, so that the notary Such as PT. NP which makes the treatise Act of General Meeting of Shareholders on the termination and appointment of the new board of directors without adhering to the provisions of the General Meeting of Shareholders in the law of limited liability company, until the deed is cancelled by the court. This thesis raises the problem of the result of the cancellation of the treatise Act of the extraordinary General Meeting of shareholders Limited company containing the termination and appointment of new board of directors in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 549 K/PDT/2018, and the legal responsibility associated with the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 549 K/PDT/2018 The research method in the writing of this thesis uses normative juridical form of research, which is by researching the library material or secondary data and generating analytical descriptive data. The result of the treatise deed that has bEN cancelled is any legal action performed after the deed is made invalid, not binding and null and void. The deed is deemed to have never existed and the situation is returned as if the deed has not bEN made, and the notaries may be asked for administrative and civil liability. The notary in his office should apply the principle of prudence by observing the provisions of The General Meeting of shareholders under the law of limited liability company."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>