Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kegiatan kenegaraan pertahanan adalah hal yang penting untuk menjaga kedulatan negara ataupun untuk mendapatkan posisi kekuatan yang lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia industri pertahanan telah di monopoli oleh negara karena negara memiliki kuasa untuk menguasai cabang industri yang penting bagi negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang menyangkut bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan penerapan monopoli alamiah pada PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero serta persaingan industri pertahanan di Indonesia. Pada kesimpulan dapat ditemukan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero bukanlah termasuk kedalam jenis monopoli alamiah, dan PT. Komodo Armament Indonesia dapat masuk kedalam industri pertahanan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan saran untuk dapat mengembangkan industri pertahanan melalui penelitian dan pengembangan dan alih teknologi serta menyebarkan pengaturan mengenai monopoli industri pertahanan agar pengaturannya jelas dan dapat mengembangkan usaha dibidang usaha industri pertahanan.

---

In the state of defense activities is important to maintain the state 39 s sovereignty or a more favorable position of power. In its implementation in Indonesia the defense industry has been monopolized by the state because the state has the power to control an important industrial branch for the state. In this thesis the authors use research methods using literature materials concerning secondary legal materials. In this explains how the arrangement and application of natural monopoly at PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero and defense industry competition in Indonesia.

At the conclusion can be found PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero is included in the type of natural monopoly, and PT. Komodo Armament Indonesia can enter into the defense industry. In this writer wrote a suggestion to be able to develop the defense industry through research and development and transfer of technology as well as the form of monopoly defense industry arrangements to be appropriate and can be developed business in the field of defense industry. "

"Skripsi ini membahas tentang industri senjata di Indonesia sejak bernama Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat Pabal AD tahun 1958 hingga menjadi Perindustrian Angkatan Darat Pindad tahun 1962-1983 dan kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis di tahun 1983-1998 dengan nama PT. Pindad Persero . Terdapat juga gambaran kegiatan industri senjata di Indonesia dari masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sampai akhir pemerintahan Orde Lama. Posisi geografis Indonesia yang berada di lingkungan strategis dunia membuat negara kepulauan ini menghadapi resiko dalam bidang pertahanan. Inti dari pertahanan Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia TNI yang dilengkapi dengan Alat Utama Sistem Persenjataan Alutsista yang memadai. Dalam melengkapi Alutsista, Indonesia menerapkan dua kebijakan, pertama membeli dari negara lain dan kedua memproduksi Alutsista dari dalam negeri yang diwujudkan dalam industri pertahanan. Pindad awalnya bergerak untuk membantu kelancaran kegiatan Angkatan Darat AD dengan menyediakan senjata dan peralatan militer. Setelah menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis BUMNIS , Pindad berganti nama menjadi PT. Pindad Persero dengan kegiatan utama melakukan produksi bidang alat dan peralatan yang membantu kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia.

---

This thesis discusses about the arms industry in Indonesia since it was named Artificial Equipment Factory Pabal AD in 1958 to become Industry of the Army Pindad in 1962 1983 and later became the State Owned Enterprise Strategic Industries in 1983 1998 under the name of PT. Pindad Persero . There is also an overview of the activities of the arms industry in Indonesia from the reign of Colonial Indies to the end of the Old Order government. Indonesia 39 s geographical position in the strategic environment of the world makes this archipelagic country at risk in the field of defense. The core of Indonesia 39 s defense is the Indonesian National Army TNI equipped with the main tool System Armament Alutsista is adequate. In equipping Alutsista, Indonesia implements two policies, first buying from other countries and second producing Alutsista from domestic which embodied in defense industry. Pindad initially moved to help smooth the activities of the Army AD by providing weapons and military equipment. After becoming a State Owned Enterprise Strategic Industries BUMNIS , Pindad changed its name to PT. Pindad Persero with the main activities of producing the field of tools and equipment that help the Indonesian defense and security policy."

"Tesis ini membahas mengenai status PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan proses kepailitan terhadap kedua perseroan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) merupakan badan usaha milik negara dan hakim dalam menangani proses kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.Hasil peneltian menyarankan perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN dan Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang ?kepentingan publik?.

---

The following thesis is examining regarding the status of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) which are the State Owned Enterprises and the process of their insolvency based on the Law Number 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises and Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data.The conclusion of this thesis is PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) are the state owned enterprises and the judges who ajudicated the process of insolvency of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) can not be determined has already applied the prevailing laws and regulation.The end result of this thesis suggests that there should be a harmonization in the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises? regulation and it is necessary to have the same understanding regarding the meaning of ?public interest? in State Owned Enterprises."

"Skripsi mi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek pembuatan laporan konsolidasi perusahaan anak luar negeri dari suatu badan usaha Indonesia danmelakukan analisa terhadap metode penjabaran yang digunakan.Metodologi penelitian adalah studi literatur dan studi lapangan (studi kasus) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).Hasil studi literatur menunjukkan bahwa metode penjabaran laporan keuangan yang paling banyak digunakan di dunia adalah metode current rate dan metode temporal. Metode current rate lebih tepat dipakai untuk menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak yang berdiri sendiri (otonom).Selisih kurs dari penjabaran yang timbul akan disajikan dikelompok modal sebagai unsur penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan Sedangkan metode temporal akan dibebankan untuk perusahaan anak yang sifat operasinya menyatu(terintegrasi) dengan perusahaan induknya. Selisih kurs dan penjabaran yang menggunakan metode temporal akan dibebankan langsung pada perhitungan rugi laba periode yang bersangkutan.Prinsip Akuntansi Indonesia baru mengatur masalah konsolidasi perusahaan anak luar negeri khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Hal ini tertuangdi dalam Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Dilihat dari substansinya, SKAPI menggunakan metode current rate.Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa SKAPI secara umum telah diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia. Mengingat semakin banyaknya perusahaan Indonesia yangmemiliki anak perusahaan di negara lain, penulis menyarankan, exposure draft Pernyataan No. 8 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi perlu secepatnya disahkan. Sdangkan untuk metode penjabaran laporan keuangannya, penulis berpendapat bahwa Komite PAl perlu segera menyusun standar akuntansi yangkhusus mengatur penjabaran laporan keuangan dalam mata uangasing. Standar tersebut sebaiknya membedakan penlakuan akuntansiuntuk perusahaan anak yang operasinya bersif at otonom dan perusahaan anak yang operasinya tenintegrasi dengan perusahaan induk."

"Berbagai pihak, seperti Sri Mulyani yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengkhawatirkan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara yang begitu besar dalam perekonomian Indonesia mampu menghambat investasi asing. Hal ini disebabkan karena hal tersebut menyebabkan lingkungan bisnis tidak kompetitif. Lingkungan bisnis yang tidak kompetitif menyebabkan investor asing untuk mengurungkan niatnya dalam melakukan investasi di Indonesia. Investasi asing sangat diperlukan di Indonesia karena Penanaman Modal Asing merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat memberikan teknologi yang dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih bagi Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah masalah di Singapura. Hal ini disebabkan karena Singapura memiliki Holding Badan Usaha Milik Negara yang salah satunya bernama Temasek yang begitu sukses. Hal ini disebabkan karena Temasek telah berhasil berhasil melakukan ekspansi bisnis yang luar biasa ke berbagai belahan dunia. Selain itu, Temasek juga memiliki aset yang sangat besar yang menyebabkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan investasi yang tergolong pada Sovereign Wealth Fund. Oleh karenanya, akan lebih baik jika Pemerintah Indonesia mempelajari bagaimana Hukum Persaingan Usaha Singapura mengatur tentang monopoli Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus mengetahui apakah pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara memiliki dampak tertentu terhadap persaingan usaha di Indonesia.

---

Some people, like Mrs. Sri Mulyani who is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, worries that the big role of Government-Linked Companies in Indonesian economics can halt Foreign Investment because it will lessen competition in Indonesia’s business environment. Uncompetitive business environment can deter Foreign Investor to invest in Indonesia. Foreign Investment is absolutely needed in Indonesia because it is very important to give Indonesia technology that is capable to increase the surplus in the economics of Indonesia. However, this problem does not happen in Singapore. Singapore has a State Holding Companies which one of them is known as Temasek that is extremely successful. It is because Temasek can expand its business to other parts of the world. Besides, it has very large asset that make it becomes an investment company. Therefore, it will be better if the Government of Indonesia learns about how the Competition Law of Singapore regulates the monopoly rights of Government-Linked Companies. Furthermore, the Government of Indonesia must learn about whether the establishment of State Holding Company affects competition in Indonesia. "

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis secara komprehensif penerapan sistem pengendalian manajemen dengan levers of control framework pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa perusahaan telekomunikasi yang menghadapi banyak ancaman dapat survive dan sangat profitable. Penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang sangat baik sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to comprehensively analyze management control systems using levers of control framework at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. the largest telecommunication company in Indonesia. Using the descriptive method this research aims to explain why telecommunication company which faces many threats can be survive and very profitable. This research concludes that PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. has had very good management control systems so that it can overcome various threats."

"Dalam UU Kepailitan telah diatur badan-badan yang tidak serta merta dapat dimohonkan palilit seperti Bank-bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi, serta BUMN. Nam.un pembaruan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah menimbulkan perdebatan, khususnya menyangkut kepailitan sebuah BUMN. Kasus pailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT. Dl) yang merupakan sebu.ah BUMN adalah kasus baro yang terjadi di Indonesia . Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2007 telah memutuskan PT. DI pailit dengan segala risiko hukum. PT. DI dalam persidangan terbukti gagal tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada mantan karyawannya, dan terhadap dua kreditor lainnya yakni Neli Ratna Sari dan Supriadi Jasa PT.DI tidak meneri.ma putusan pemyataan pailit tersebut. Kemudian mengajukan kasasi ke Mabkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal22 Oktober 2007 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan pennobonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya putusan pailit kepada PT. DI telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek adalah, Pertama, Dalam hal tetjadinya permobonan kepailitan terhadap BUMN, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan, mengingat adanya ciri kh.as dari BUMN yaitu adanya unsur kepemilikan Negara dan tujuan dari BlJMN Wltuk melayani kepentingan umum. Namun demikian tidak semua BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 l.ffi Kepailitan pennohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. K.arena dalam. penjelasan Pasal 2 ayat 5 tersebut telah mensyaratkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan pu6lik: haroslah memenuhi dua syaxat yaitu seluruh modalnya dimiJiki Negara dan tidak texbagi alas saham. Kedua, dalam hal terjadinya perbedaan putusan kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara Pengadilan Niaga dengan putusan Mabkamah Agung, maka menurut Penulis, putusan Pengadilan Niaga-lah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Untuk kesempumaan dalam pengaturan UU Kepailitan dan memberikan keadilan terhadap debitor, maka perlu dilakukan pengujian (insolvency test) apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar harus mendapat perhatian. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup proses kepailitan BUMN dan analisa terhadap putusan hakim pengadilan niaga dan putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung, dengan tipologi penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan analisa deskriptif yuridis analitis yang ditujukan untuk menganalisisr putusan-putusan pengadilan yang aktual atas peristiwa atau fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan dikaitkan dengan penerapan asas-asas hukum yang terkait.

---

Indonesian Company Law has governed companies which can not be automatically filed bankcrupt such as banks, security companies, insurance companies and state owned companies. However, the amendment of bankruptcy law , Law Number 37, 2004, has caused intense discussion, especially related to bankrupcy of state owned company (BUMN). In Indonesia, the bankrupcy case ofPT Dirgantata Indonesia (PT DI) is a new case regarding bankcrupcy of state owned company. On September 2007, the judge of commercial court of Jakarta Pusat declared PT DI bankcrupt with its legal consequences. In the hearing sessio PT DI failed to prove that it has paid severance money, as its obligation, to its ex­ employees and two other creditoiS, namely, Neli Ratna Sari and Supriadi Jasa. PT DI refused such bankcrupcy decision and filed Cassation to Supreme Cowt On 22 October 2007, Supreme Court rendered decision which granted the petitioner in Cassatioa The Supreme Court annuled the decision of commercial court of Jakarta Pusat District Court The bankcrupcy decision of PT DI has caused intense discussion among legal practitioner and society in general. Based on the reseach, I conclude, First, in the event of a petition in bankrupcy of BUMN,only a certain party who can fife a petition bankrupcy because there are some special characteristics of BUMN" namely, Indonesian Government as a shareholder and the main objective of BUMN to service public interest. However, not all BUMN as referred to Article 2 (5) of Indonesian Bankcrupcy Law, the petition in bankrupcy can only be filed by Minister of Finance because the elucidation of Article 2 (5) requires BUMN engages in public interest has to fulfill two conditions, namely, all capital owned by the Government and the share is undivided.Second,in the event there is diferent dicision ofbanlaupcy on PT DI (Persero) between Commercial Court Decision and Supreme Court Decision."

"Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah salah satu organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia yang berdiri pada 5 Februari 1947. Sejak tahun-tahun awal kelahirannya, HMI telah terlibat dengan berbagai peristiwa penting yang dialami Bangsa Indonesia. Ketika Bangsa Indonesia sedang berupaya mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan kaum kolonial dan pemberontakan kaum komunis melalui Madiun affair 1948, HMI bersama golongan militer bahu-membahu mempertahankan Negara Republik Indonesia dan cita-cita Proklamasi. Kerjasama yang telah terjalin itu berlanjut pada tahun 1960-an, ketika terjadi konflik antara angkatan Darat dan PKI. PKI yang merasa semakin kuat kemudian mulai melebarkan konfrontasinya kepada kelompok-kelompok lain. HMI kemudian menjadi salah satu sasaran_pengganyangan PKl dan pendukung-pendukungnya. PKI menuduh HMI anti Pancasila, antek Masyumi, terlibat PRRI, agen CIA, dan lain-Iain. Berbagai upaya dilakukan PKI untuk membubarkan HMI, mulai dari demonstrasi-demonstrasi menuntut pembubaran HMI, hingga teror-teror yang dilakukan PKI dan pendukung-_pendukungnya dalam berbagai bentuk. Situasi itu menjadi sangat tidak menguntungkan HMI, apalagi kemudian Presiden Sukarno mulai terpengaruh dan mulai mempertimbangkan untuk membubarkan HMI. Presiden Sukarno menuduh HMI melakukan tindakan anti-revolusi dan bersikap reaksioner, aneh, menjadi tukang kritik, liberal dan terpengaruh oleh cara berfikir barat. HMI kemudian melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan dan pengganyangan yang dilakukan PKI dan pendukung-pendukungnya. Selain berusaha mendapatkan dukungan Presiden Sukarno, HMI juga menggalang kerjasama dengan Angkatan Darat yang juga sama-sama menjadi sasaran pengganyangan PKI. Angkatan Darat kemudian memberikan dukungannya yang besar kepada HMI. Konflik antara Angkatan Darat dan HMI di satu pihak dengan PKI di pihak lain memuncak saat menjelang terjadinya Gestapu yang gagal. Kerja sama antara Angkatan Darat dan HMI merupakan sesuatu yang sangat menarik karena sebagai organisasi yang paling mapan dan modern di dunia, militer tidak biasa bekerja sama dengan organisasi lain di luar dirinya. Militer beranggapan bahwa organisasi-organisasi selain militer adalah penyebab disintegrasi bangsa. Namun ternyata hal itu tidak berlaku pada militer Indonesia (Angkatan Darat) di tahun 1960-an. Pada saat itu memang terjadi situasi politik yang genting, yang membuat banyak hal berlangsung di luar yang biasa terjadi, seperti yang terjadi pada Angkatan Darat dan HMI."

"Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pertamina selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan Pertamina tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Selain Pedoman Tata Kerja, Pertamina dan Perusahaan afiliasi Pertamina masuk kedalam kategori BUMN dan anak perusahaan BUMN yang tercantum didalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Skripsi ini berusaha membahas mengenai keabsahan penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi Pertamina ditinjau dari Pedoman Tata Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis generally discuss the direct appointment between the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of procedural guidelines and competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law,it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Pertamina as a State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state?s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. These regulations has create multi interpretation of Pertamina as an actor in national economy. The research method used in this thesis is Legal Normative to analyze various regulation related to the procurement in subsidiary company of Pertamina such as Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities, Guidelines from Supervise Commissioner of the Business Competition and Internal Regulation of Pertamina."