Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis thesis analyzes the regulation of Local Content Requirement LCR underWTO agreements and the conformity of LCR provisions for 4G LTEcommunication devices in Indonesia with WTO agreements. Based on thenormative juridical research method employed by this thesis, it is found that thereis no specific agreement governing the use of LCR, but there are severalprovisions concerning the legality of LCR embedded in five WTO agreementsnamely the GATT, GATS, TRIMS, ASCM, and GPA. All five agreementsprincipally prohibit the use of LCR because it affords imported products treatmentless favorable than that accorded to local products. After analyzing relevant WTOagreements and rulings, it can be seen that Indonesia rsquo s LCR provisions in 4G LTEsector which are embodied in the form of Local Component Value TingkatKomponen Dalam Negeri may not be in conformity with Article III 4 of theGATT and Article 2.1 of the TRIMS. In light of those, this thesis recommendsthat there needs to be a specific agreement in the WTO concerning the use of LCRto enable ease of reference and brings more awareness to WTO membersregarding LCR as well as for the government of Indonesia to bring the LCRprovisions in 4G LTE sector into conformity with WTO laws to avoid potentialclaims from other WTO members.

---

ABSTRACTSkripsi ini menganalisa peraturan ketentuan Local Content Requirement LCR berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO dan kesesuaian antara ketentuan LCRuntuk perangkat komunikasi 4G LTE di Indonesia dengan perjanjian-perjanjianWTO. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan olehskripsi ini, tidak ada perjanjian WTO yang khusus mengatur tentang penggunaanLCR, namun ada beberapa ketentuan mengenai legalitas LCR yang terdapat didalam lima kesepakatan WTO yaitu GATT, GATS, TRIMS, ASCM, dan GPA.Kelima perjanjian tersebut melarang penggunaan LCR karena LCR memberikanperlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor apabila dibandingkandengan produk lokal. Setelah menganalisa perjanjian dan peraturan WTO yangrelevan, terdapat kemungkinan bahwa ketentuan LCR Indonesia di sektor 4G LTEyang diwujudkan dalam bentuk Tingkat Komponen Dalam Negeri kurang sesuaidengan Pasal III:4 GATT dan Pasal 2.1 TRIMS. Karena itu, skripsi inimerekomendasikan bahwa diperlukan adanya perjanjian khusus di WTOmengenai penggunaan LCR untuk kemudahan referensi dan menghimbaukesadaran kepada anggota WTO tentang penggunaan LCR, dan juga agarpemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan LCR di sektor 4G LTE denganperjanjian-perjanjian WTO untuk menghindari kemungkinan tuntutan darianggota WTO lainnya."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACTThe development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "

"Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO

---

In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws."

"Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization.

---

This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study.

The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Tahun ini Telkomsel dihadapkan pada tekanan untuk melakukan implementasi teknologi 4G LTE untuk memperkuat layanan data broadband. Padahal, sumber daya spektrum dan bandwidth yang tidak tersedia. Spot area dan waktu yang tepat menjadi pilihan untuk implementasi 4G LTE. Walaupun menimbulkan risiko, implementasi teknologi tersebut diyakini dapat meningkatkan image dan corporate value serta dapat menunjang profitabilitas Telkomsel dengan mengoptimalkan layanan data broadband dari teknologi 4G LTE. Tesis ini bertujuan untuk menetapkan metode dan parameter yang digunakan dalam membangun sebuah model pemilihan spektrum, bandwidth, spot area dan timing yang tepat untuk implementasi teknologi 4G LTE di Jakarta, studi kasus di PT. Telkomsel.

---

This year Telkomsel faced with the pressure to implement technology to strengthen its 4G LTE broadband data services. In fact, the spectrum and bandwidth resources are not available. Spot area and time of choice for 4G LTE implementation. Although potentially risky, implementation of these technologies is believed to improve corporate image and provide added value to the corporate value and can support Telkomsel profitability by optimizing the broadband data services of 4G LTE technology. This thesis aims to establish methods and parameters that can be used to build a model of electoral spectrum, bandwidth, spot area and timing for 4G LTE technology implementation in Jakarta with a case study in PT. Telkomsel."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen DalamNegeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai LocalContent Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTOdalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negaraanggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan MenteriPerdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubahdalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barangdagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) darijumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan denganPerjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip NationalTreatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions,yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antaraperaturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan LocalContent Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan danpenerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO,ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMsmaupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untukmenanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untukmematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akanmengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACTThis thesis examined the adjustment of domestic Local ContentRequirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail businessin Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesiashowed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerningthe Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization onNovember 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia hasreceived protests from WTO member countries in relation to the Local ContentRequirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domesticproducts that must be sold on the modern retail market on Ministry of TradeRegulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled byArticle III GATT on National Treatment and Article XI GATT on GeneralElimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTOEstablishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison betweenthe regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions willbe done by looking at the adjustments between regulations and the application ofWTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the ModernRetail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on theprovisions. To respond to the concerns raised by member countries, modernretailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and theMinistry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules"

"Lahirnya jaringan 4G LTE dengan segala kelebihannya dapat menjanjikan komunikasi data bergerak super cepat. Saat ini di Kota Depok telah hadir teknologi 4G LTE yang dapat dinikmati oleh beberapa kalangan. Namun, pada kenyataanya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal 4G. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kualitas sinyal dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti jarak BTS ke titik sampel, kerapatan bangunan, dan penggunaan tanah. Penggunaan analisis keruangan secara deskriptif menghasilkan suatu model keruangan kualitas sinyal 4G LTE di Kota Depok. Hasil penelitinan menunjukkan bahwa kualitas sinyal yang baik terdapat pada daerah yang dekat dengan BTS di sekitar permukiman dengan tingkat kerapatan bangunan yang rendah. Kualitas sinyal yang kurang baik berada di bagian Timur dan Barat Kota Depok, Untuk model keruangan kualitas sinyal 4G di Kota Depok menunjukan bahwa daerah dengan kualitas sinyal 4G yang baik berada pada daerah yang dekat dengan BTS di sekitar permukiman dengan kerapatan bangunan yang rendah.

---

The rise of 4G LTE networks with all the benefits can promise super fast mobile data communications. Currently in Depok has been present 4G LTE technology that can be enjoyed by a few people. However, in reality there are many factors that can influence of signal 4G quality This study aims to determine the relationship between signal quality with influencing factors such as BTS distance to sample point, building density, and land use. The use of spatial analysis descriptively resulted in a spatial model of signal quality 4G LTE in Depok City.

The results of the research indicate that good signal quality is present in areas close to base stations in the settlements with low building density. Quality of signal are in the East and West Depok City. For the spatial model of signal quality 4G in Depok City shows that areas with good 4G signal quality are located in areas close to the BTS in the vicinity of settlements with low building densities. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan brand awareness dan brand association pelanggan pada produk teknologi baru 4G LTE dari penerapan komunikasi pemasaran terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan pada kerangka konsep brand awareness, brand association, proses pengambilan keputusan, komunikasi pemasaran terpadu, respon konsumen dalam bentuk AISAS Attention, Interest, Search, Action, Share. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan komunikasi pemasaran terpadu menimbulkan kesadaran merek dan asosiasi merek kepada pelanggan. Kesadaran merek dan asosiasi merek pada pelanggan terbentuk melalui respon konsumen yaitu AISAS Attention, Interest, Search, Action, Share. Alat komunikasi pemasaran terpadu yang menimbulkan kesadaran merek dan asosiasi merek yang kuat dan positif pada pelanggan adalah periklanan dan penjualan personal. Oleh karena itu, pemasar harus memahami dan memilih pesan atau informasi dan alat komunikasi pemasaran terpadu yang tepat dalam membangun kesadaran merek dan asosiasi merek pelanggan untuk dapat menghasilkan keputusan pembelian pada pelanggan.

---

This research is intended to know the process of establishing brand awareness and brand association of customers on new technology product 4G LTE from the implementation of integrated marketing communications. This research uses qualitative approach based on the concept of brand awareness, brand association, decision making process, integrated marketing communications, consumer response in the form of AISAS model Attention, Interest, Search, Action, Share.

The result of this study indicate that the implementation of integrated marketing communications generate brand awareness and brand association to customers. Brand awareness and brand association on the customer is formed through a consumer response which is AISAS Attention, Interest, Search, Action, Share.

Integrated Marketing Communications tools which create a strong and positive brand awareness and brand associations on custumers are advertising and personal selling. Therefore, marketers have to understand and choose the appropriate message or information and integrated marketing communications tools in establishing brand awareness and brand associations customers in order to generate customer to a purchase decision."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan metode studi kasus, dan menggunakan paradigma postpositivism. Objek penelitian adalah PT. XL. Axiata Tbk. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustka. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telekomunikasi telah melakukan tiga strategi marketing public relations yaitu push, pull dan pass. Strategi push tidak signifikan dalam membangun citra. Sedangkan strategi pull cukup berhasil mambangun citra positif produk dengan mengutamakan komunikasi dan hubungan baik kepada publik. Kemudian untuk strategi pass, perusaahan melakukan community relations dan memanfaatkan media sosial guna membentuk opini dan persepsi publik untuk membangun citra produk di mata publik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan metode studi kasus, dan menggunakan paradigma postpositivism. Objek penelitian adalah PT. XL. Axiata Tbk. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustka. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

---

ABSTRACT

Competition in 4G LTE, have an impact on the company 39 s strategy in the promotion and efforts to build the image of the product. This study uses a Marketing Public Relations as a perspective in investigating the promotional program of product qualiy dan service quality in building the image of the product. The purpose of this study to determine the marketing public relations strategies of the company in building the image of the product.This study used a qualitative approach with descriptive case study method, then the paradigm used is postpositivism. The object of research is PT. XL. Axiata Tbk. Techniques of data collection through interviews and studies Ref. While the validity of the data using a triangulation technique source.The results showed that the telecommunications company has made three marketing public relations strategies that push, pull and pass. Push strategy is not a significant in image building. While the pull strategy was quite successful, builds a positive image of a product with emphasis on communication and good relations between the public and the company. Then to pass strategy, the company do community relations and take advantage of social media to shape public opinion and perceptions to build the image of the product in the public mind. 39 font size 12.0pt font family Times New Roman , serif 39 strategi pass, perusaahan melakukan community relations dan memanfaatkan media sosial guna membentuk opini dan persepsi publik untuk membangun citra produk di mata publik."