Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia membawa dampak besar bagi dunia perbankan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan restukturisasi di bidang perbankan, salah satunya dengan cara melakukan merger antar bank. Dalam pelaksanaan merger bank terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya adalah kreditor. Kreditor seringkali dirugikan dikarenakan merger bank yang dilatarbelakangi oleh itikad buruk. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam merger bank di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan apabila dirugikan dalam pelaksanaan merger bank. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menjelaskan mengenai perlindungan dan upaya hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank. Contoh kasus terkait perlindungan kreditor dalam merger bank yaitu antara PT Bank IFI dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk juga akan dianalisa dalam penelitian ini. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait perlindungan hukum untuk kreditor dalam pelaksanaan merger bank, serta memberikan saran demi terjaminnya kepastian hukum bagi para kreditor.

---

In 1997, the economic crisis in Indonesia had a huge impact on the banking world. The government rsquo s effort to resolve the problem was made restructuring in the banking sector, such as implement merger between commercial banks. In the implementation of bank merger there are several parties involved, one of them is the creditor.

Most of the time, creditors rights was harmed due to bank merger backed with bad faith. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information about the legal protection for creditor in the bank merger in Indonesia and to know the legal remedies which can be done if felt disadvantaged by the implementation of bank merger.

This Juridical Normative research will explain the legal protection for creditor in the implementation of bank merger. Examples of case between PT Bank IFI and PT Bank Danamon Indonesia Tbk will be provided in this research. In the end, this research will provide conclusions regarding legal protection for creditor in the implementation of bank merger, as well as provide advice to ensure the legal certainty for the creditor."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"Setelah krisis moneter mulai berlalu, kondisi ekonomi mulai membaik. Bagi industri perbankan, keadaan terbilang kondusif dibandingkan dengan keadaan pada 5 sampai 7 tahun lalu. Oleh sebab itu, perbankan mulai berlomba untuk menunjukkan perbaikan kualitas dan pelayanan di mata nasabahnya. Begitu juga dengan Bank Danamon. Bank yang baru keluar dari pengawasan BPPN pada bulan juni 2003 ini terlihat berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya. Pada bulan januari 2001, Bank Danamon mengeluarkan layanan jasa phone banking yang bernama Danamon Access Center. Tujuannya adalah sebagai alternative delivery channel bagi nasabah untuk melakukan aktifitas perbankan "anytime & anywhere", selain itu juga sebagai salah satu media untuk membangun customer relationship, dan terakhi r yaitu sebagai salah satu channel untuk customer acquisition dan fee based income generator. Layanan ini terutama ditujukan untuk nasabah dari segmen menengah keatas yang mempunyai mobilitas tinggi. Bank Danamon berhasil mendapatkan predikat terbaik dalam hal performa pelayanan pada tahun 2003. Namun sayangnya, bank ini tidak termasuk kedalam kategori bank terbaik berdasarkan pelayanan phonebanking. Bank yang menduduki peringkat terbaik dalam hal pelayanan phonebanking adalah Bank HSBC. Untuk itu penulis tertarik untuk membandingkan antara Bank Danamon dan Bank HSBC ini. Dalam penelitian ini, penulis membatasi hal yang akan dibandingkan, yaitu mengenai kemudahan untuk dihubungi, kelengkapan feature, keamanan dalam melakukan transaksi dan kecepatan transaksi itu sendiri. Pertama, akan dilakukan analisis terhadap layanan jasa Danamon Acces Center terkait dengan empat hal diatas. Kemudian analisis yang sama juga akan dilakukan terhadap layanan jasa phonebanking Bank HSBC dimana nantinya akan diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing bank tersebut. Keunggulan Bank Danamon akan dijadikan rekomendasi bagi bank ini untuk membangun strategi diferensiasi dan menjadikan dia berbeda. Sedangkan untuk ketemahannya akan diberikan saran-saran guna perbaikan yang terus menerus dalam rangka mencapai perusahaan yang best-in-class.

---

After monetary crisis, the economic condition is getting better. It is a conducive situation for banking industries, compared to 7 years ago. That is why, banking industries are trying to perform quality and services improvement. The Danamon bank which is just settled from IBRA in Jun, 2003, seems to increase its quality service. In January 2003, the Danamon Bank was launching phone banking service, namely Danamon Access Center. The goals of this service are as alternative delivery channel for customer to do banking activities "anytime & anywhere", besides that as one of medias to build customer relationship, and the last, as one of channels for customer acquisition and fee based income generator. This service is specially dedicated to middle up customers who have high mobility. The Danamon Bank has got the best predicate in service performance in 2003. Unfortunately, this bank did not include on the best bank in phone banking services category. The best bank in phone banking service category is HSBC Bank. For this reason, the writer is interested in benchmarking between The Danamon Bank and The HSBC Bank. This research was restricted for 4 aspects to be benchmarked, that are easily to access, features, security and velocity in doing transactions. The first step in this research was that analyzing the Danamon Bank's phone banking, Danamon Access Center. This would be done also to the HSBC Banks's phone banking. By this analysis, the writer indicated the strengths and the weaknesses of each bank. The strengths of the Danamon Bank would be recommended to develop the differentiation strategy of this bank. The writer would give suggestions for the weaknesses improvement of this bank in order to get best-in-class company."

"Bank Indonesia ("BI") has been willing to accelerate banking sector consolidation process to ensure the banking industry landscape is in accordance with the Indonesia Bank Architecture (API) by issuing Single Presence Policy. The policy is barring the ultimate shareholders of several banks, who control more than one bank in Indonesia to reduce their holdings, merger or consolidate its ownership or set up a unit of holding company. The implementation of Single Presence Policy is aimed to speed up the bank consolidation and encourage national banks to become more efficient and capitally stronger toward having internationally stronger competitive level. The policy is also viewed as an effort by BI to reduce the number of banks, which may make it easier for the central bank to supervise banks. Merger in general is a unification; meanwhile from legal point of view merger can be in the form of a Merger or a Consolidation. Merger is a legal action of one or more corporations to unify by way of getting into another established corporation where the unifying corporations becoming dissolved. Consolidation is a legal action of one or more corporations to unify by way of creating a new legal entity where all of the unifying entities are dissolved. Temasek Holdings is forced to merge two of its banks in Indonesia, the Bank International Indonesia (BIT) and Bank Danamon. Temasek controls 59% of Bank Danamon and 3 1 % of Bil. The merger of Bil and Bank Danamon would create a bank with projected total assets of almost Rp 180 trillion in 2008 and Rp 200 trillion in 2009 and ranked fifth in the country behind Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia (BNI), and Bank Rakyat Indonesia (BRI). Temasek has another bank dengan proyeksi jumlah aktiva sebesar Rp 180 triliun di tahun 2008 dan Rp 200 triliun di tahun 2009 dan menduduki peringkat kelima bank terbesar di Indonesia di bawah Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNT), and Bank Rakyat Indonesia (BRI). Temasek juga memiliki anak perusahaan lainnya yaitu PT Bank DBS Indonesia (DBSI). Apabila Danamon, Bil dan DBSI digabungkan, maka akan membentuk bank yang lebih besar dari BRI. Konsolidasi Bank Danamon dan Bil menjadi suatu bank, Bank Danamon Internasional Indonesia ("BDII") hams mempertimbangkan tidak hanya aspek keuangan semata, narnun juga aspek hukum, dimana kedua bank tersebut juga merupakan perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat (publiclisted company banks). Merger kedua bank tersebut juga dip engaruhi oleh beberapa kebijakan Pemerintah seperti ketentuan BI, ketentuan Bapepam-LK dan ketentuan Dirjen Pajak. Apabila dicermati, persaingan yang terjadi di sektor perbankan ditentukan oleh kemampuannya untuk memperoleh dana pihak ketiga atau deposit yang murah. Dengan persaingan pasar, suku bunga pinjaman berada pada level yang sama. Bank yang dapat memperoleh dana murah karena jaringan kantor cabang dan sistem pembayaran kas handal yang dapat menikmati marjin bunga tinggi dan menguasai pangsa pasar. Oleh karena itu, bank hasil merger, BDII, hams memiliki strategi yang tepat dan kinerja yang baik untuk berkompetisi dengan bank-bank yang lebih besar, seperti Bank Rakyat Indonesia dengan jumlah cabangnya yang besar di wilayah pedesaan dan Bank Central Asia dengan jumlah cabangnya yang besar di wilayah pedesaan. Bagaimanapun, pilihan konsolidasi yang ditawarkan oleh BI dalam Peraturan Kepemilikan Tunggal, tidaklah sebaik pilihan untuk menjual kepemilikan saham atas salah satu bank, dalam hal mi Bil. Pilihan untuk menjual salah sam bank dianggap memiliki keuntungan bagi Temasek oleh karena diperkirakan, kontribusi BiT dalam BDII, bank hasil merger, tidak sebaik Bank Danamon stand-alone (Bank Danarnon tanpa merger). Selain itu, proposal merger diperkirakan akan menghadapi hambatan karena masih terdapat ketentuan-ketentuan Pemerintah yang bersinggungan. Faktanya, sampai saat mi belum ada bank publik yanng melakukan merger sejak diterbitkannya Peraturan Kepernilikan Tunggal Perbankan.

---

Bank Indonesia ("BI") has been willing to accelerate banking sector consolidation

process to ensure the banking industry landscape is in accordance with the Indonesia

Bank Architecture (API) by issuing Single Presence Policy. The policy is barring the

ultimate shareholders of several banks, who control more than one bank in Indonesia

to reduce their holdings, merger or consolidate its ownership or set up a unit of

holding company.

The implementation of Single Presence Policy is aimed to speed up the bank

consolidation and encourage national banks to become more efficient and capitally

stronger toward having internationally stronger competitive level. The policy is also

viewed as an effort by BI to reduce the number of banks, which may make it easier

for the central bank to supervise banks.

Merger in general is a unification; meanwhile from legal point of view merger

can be in the form of a Merger or a Consolidation. Merger is a legal action of one or

more corporations to unify by way of getting into another established corporation

where the unifying corporations becoming dissolved. Consolidation is a legal action

of one or more corporations to unify by way of creating a new legal entity where all

of the unifying entities are dissolved.

Temasek Holdings is forced to merge two of its banks in Indonesia, the Bank

International Indonesia (BIT) and Bank Danamon. Temasek controls 59% of Bank

Danamon and 3 1 % of Bil. The merger of Bil and Bank Danamon would create a bank

with projected total assets of almost Rp 180 trillion in 2008 and Rp 200 trillion in

2009 and ranked fifth in the country behind Bank Mandiri, Bank subsidiaiy which is PT Bank DBS Indonesia. A three-way merger of Bil-Danamon- DBS would create a bigger bank than BR!. The consolidation of Bank Danamon and Bli into a merged bank, namely Bank Danamon Internasional Indonesia ("BDII") may consider not only the financial aspects, but also the legal aspects, as those banks are also public-listed company banks. The merger shall be affected by several Government's regulations of BI, Bapepam-LK and Diijen Pajak. Looking further ahead, the battle of the banking sector is determined by the ability of banks to acquire cheap third-party liabilities or deposits. With market competition, lending rates are at the same level. However, it is the banks that can get cheap deposits because of their branch networks and cash payment systems that will earn large interest margins and gain market share. It is the challenge of the new merged bank, BDII to show strong growth strategy and enhance the performance to compete with higher level bank, such as Bank Rakyat Indonesia with its vast rural branch network and Bank Central Asia with its network in commercial urban centers. However, the consolidation option under BI's Single Presence Policy, shall not be as viable as the option to sell one of the bank, which is Bli. The option of selling is considered to have better outcomes for Temasek since BIT's contribution in BDII shall not be as superior as Bank Danamon stand-alone's performance. The synergy calculation has also shown negative value for each scenario. Temasek's ownership in Bil is also minimal comparing to its ownership in Bank Danamon. On the other hand, merger plan proposal shall be facing a long way journey, as there is still collision in the Government's regulation. In fact, there has not been any merger"

"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

---

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.

The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met."

"Semakin meningkatnya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank dapat membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak lain. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis mengacu pada aturan -aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah adalah bentuk pertanggungjawaban dari bank itu sendiri apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak bank sendiri yang ditinjau dari berbagai ketentuan terkait perlindungan nasabah. Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen dalam industri keuangan diharapkan dapat memberikan batas yang jelas mengenai kedudukan antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya sehingga kepentingan dan kehendak.

---

The increasing business and activities done by a bank could open a wide chance of criminal act in banking sector either done by the bank itself or other parties. This research examines about legal protection given to customer particularly customer saving fund relating to criminal act done by the bank or its employee. Based on this issue, banking sector rsquo s criminal act regulation stated in Undang Undang Perbankan and other regulations will also be discussed.

In terms of several conditions related to customer protection, one of law protection form against customer is the responsibility from the bank if there appears act done by the bank or its employee which is against the law. Law protection regulation against customer as the consumer in financial industry is expected to give clear lines between customer as consumer and bank as the party who runs the business. Therefore, whole parties interests and purposes would be perfectly done and protected. keywords Law protection, bank customer, criminal act in banking sector"

"Menyusul pembekuan operasi terhadap tiga bank nasional swasta dengan berstatus Bank Beku Operasi (BBO) dan kepemilikan 4 bank yang dikuasai oleh pemerintah dengan berstatus Bank Take Over (BTO) dimana manajemen operasi bank tersebut diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pads tanggal 4 April 19982.Selain tindakan likuidasi, dengan tujuan untuk membentuk sinergi yang lebih balk, pemerintah menganjurkan agar bank melakukan merger. Salah satu merger yang dilakukan adalah merger antara delapan bank yang berstatus Bank Take Over (BTO) pada tanggal l Maret 2000 dengan Bank Danamon. Atas pelaksanaan merger tersebut, BPPN bekerjasama dengan Project Merger, menyampaikan bahwa biaya yang diperlukan dalam merekapitulasi diperkirakan sekitar Rp 25 - 30 triliun.Alternatif yang dimiliki bank dalam upaya memenuhi ketentuan permodalan itu, antara lain melalui penjualan saham di pasar modal, penyertaan modal, penyertaan modal pihak ke tiga (bank asing maupun domestik) dan penggabungan perusahaan atau merger. Melihat kondisi perdagangan saham di pasar modal yang sampai kini masih pada posisi kontraksi maka alternatif merger merupakan solusi yang tepat.Hasil akhir dari merger sering dikaitkan dengan pertambuhan aset dan modal yang dipandang sebagai prasyarat mutlak guna menghadapi persaingan global. Hampir seluruh bank yang pada saat ini berada diperingkat atas, merupakan bank hasil merger.Menurut Pradjoto, suatu hal yang tidak mengherankan oleh karena pertumbuhan aset yang tinggi memang mustahil dilakukan tanpa memacu proses pertumbuhan yang cepat. Sementara proses pertumbuhan yang cepat mustahil untuk tanpa melewati resiko yang demikian besarnya. Itulah sebabnya merger dilihat sebagai salah satu jalan pintas yang lebih aman.4Merger sebagai salah satu bentuk penyatuan perusahaan pada mulanya dipraktekkan di Amerika Serikat yang kemudian diilcuti di negara-negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri praktek penggabungan dua atau lebih perusahaan dikenal cukup lama, meskipun tidak dalam arti merger murni berupa penggabungan dua atau lebih perusahaan yang otonom kedalam satu perusahaan otonom lainnya.5Didalam praktek hukum perusahaan di Indonesia istilah business combination atau juga business amalgation, diterjemahkan secara babas sebagai penggabungan perusahaan, yang terdiri dari merger (penggabungan perusahaan), konsolidasi (peleburan perusahaan) dan akuisisi (pengambilalihan perusahaan).6 Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti di dalam tesis ini adalah praktek 8 (delapan) Bank Take Over merger dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang secara khusus dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:1. Faktor-faktor apa raja yang melatarbelakangi proses merger 8 (delapan) BTO dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.?2. Bagaimana proses merger 8 (delapan) BTO dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.?3. Apakah proses merger 8 (delapan) BTO dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan?"

"Merjer antar bank bukanlah suatu hal baru di Indonesia. Dalam dunia perbankan, baik skala nasional maupun manca negara, altematif merjer adalah merupakan salah satu alternatif strategi yang dipandang efektif guna memperbaiki kondisi kesehatan perbankan di sebuah negara. Langkah strategi merjer ini merupakan tindakan yang dapat digunakan untuk melakukan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan.Strategi merjer yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu agenda dalam regulasi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam struktur perbankan ini, termasuk didalamnya juga wacana kepemilikan tunggal (single presence policy) untuk bank yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas yang lama. Hal ini yang menjadikan motif daripada rencana merjer yang nantinya akan dilakukan oleh PT Bank Danamon Tbk (Bank Danamon) dan PT Bank Intemasional Indonesia Tbk (BII} dimana kedua bank tersebut dimiliki oleh Temasek Holding Singapura sebagai kepemilikan atas saham mayoritas pada masing-masing bank tersebut. Dengan adanya wacana single presence policy, maka hal ini juga akan mendukung adanya konsolidasi perbankan diantara bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam proses merjer ini, sebuah perusahaan harus melakukan suatu feasibility study untuk melihat kelayakan daripada proses merjer ini. Pada saat proses merjer antara kedua bank ini, diperlukan analisis yang matang, skaah satu bentuk analisis fundamental dimana perusahaan harus melakukan valuasi untuk mengetahui penilaian perusahaan dan kelayakan harga saham dari BII. Dalam hal ini BII adalah sebagai perusahaan target. Penilaian perusahaan tersebut dalam penulisan ini dilakukan dengan metode Discounted Casf Flow, di mana penilaian ini dilakukan dengan menentukan proyeksi arcs kas babas (Free Cash Flow to Equity) sebagai dasar untuk menilai kelayakan nilai pasar dari saham BII. Berdasarkan analisis fundamental yang dilakukan dengan pendekatan FCFE model, akan diperoleh nilai intrinsik saham sebesar Rp218 per lembar saham yang dapat dijadikan patokan bagi investor apakah nantinya harga yang terjadi dipasar adalah harga yang undervalued atau overvalued. Dengan diketahuinya nilai wajar dari saham ini, maka akan dapat ditentukan nilai daripada perusahaan BII dimana nantinya akan dapat ditentukan harga beli dalam hal proses merjer dan akuisisi dengan Bank Danamon.Setelah penentuan dari kalayakan harga saham BII, kemudian ditentukan metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam proses merjer ini. Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah metode pooling of interest di mana nilai laporan keuangan dari merjemya dua bank ini merupakan penjumlahan dari masing-masing akun dari tiap-tiap bank setelah sebelunmya dilakukan jurnal penyesuaian untuk akun investasi pada perusahaan target, dalam hal ini adalah BII. Berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan dengan metode pooling of interest ini maka dilakukan penilaian atas kinerja PT Bank Danamon Hasil Merjer yang merupakan suatu bank hasil merjer daripada Bank Danamon dan BII. Penilaian dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang umumnya digunakan di dunia perbankan. Selain itu penilaian dari bergabungnya kedua bank ini dapat dilihat daripada nilai sinergi dari bank hasil merjer (PT Bank Danamon Hasil Merjer). Dalam penghitungan nilai sinergi ini diperlukan nilai daripada perusahaan setelah merjer dikurangkan dengan nilai perusahaan dari masing-masing Bank Danamon dan BII. Diharapkan dengan adanya sinergi positif yang dihasilkan dalam penggabungan Bank Danamon dan BII ini akan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil dalam perekonomian Indonesia, terutama pada masa pemulihan dunia perbankan Indonesia paska krisis ekonomi global tahun 1998.

---

Merger between banks is not a new thing in Indonesia. In banking industry, nationally or internationally, merger is one kind of alternative for effective strategy in order to have a healthy and better condition in banking industry of a nation. This merger strategy can be used as a tool to boost the growth and development in a business. Merger strategy in Indonesia is also one kind of program for Bank Indonesia, as regulator for Indonesian banking industry. Such program is reflected in "Arsitektur Perbankan Indonesia" (API) or Indonesia Banking Architecture. The structure included the draft of single presence policy which intended for bank who?s the owner has the same shareholder majority. This motive can be a trigger for PT Bank Danamon Thk (Bank Danamon) and PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BID which the two banks is owned by Temasek Holding Singapore which has shareholder majority in two banks in Indonesia. The draft of single presence policy also supports banking consolidation in Indonesia.

In merger process, a company should perform feasibility study to asses the fair value of the merger. This thesis makes the use of fundamental analysis where a company performs the valuation in order to know the value of the firm and the fair market value of BII's shares. In this course, BII is the target company. Valuation process of target company (BII) is performed by determining Free Cash Flow to Equity (FCFE) method as a base to determine the fair value of BII's shares.

Based on the fundamental analysis with FCFE model, this thesis obtains share intrinsic value by Rp21 S per share that can be used as a reference to investor to determine whether current market value is overvalued or undervalued. By knowing the fair value of the share price, then the value of the firm can be determined and eventually purchase price in merger and acquisition process with Bank Danamon can be determined.

After determining the fair value of BII's shares, then the thesis describes accounting method for merger process. In this thesis, the method used is pooling of interest. This method employ sum of each account in financial statements of new entity as a merger company. Before the sum of the accounts, there is adjustment journal made in investment account in Target Company, which is BII.

As a result of pooling of interest method, then th financial analysis is made for financial statement of PT Bank Danamon Hasil Merjer (new entity as a result of Bank Danamon and BII merger). The analysis utilizes the key financial ration which commonly used in banking industry.

Besides the valuation described above, the value of the merger between Bank Danamon and BII can be seen in synergy value. Synergy value is a result of difference value between value of the firm of merged entity (PT Bank Danamon Hasil Merjer) and value of the firm of each entity (Bank Danamon and BII).

At last, it is expected that the positive synergy value as a result of merger between Bank Danamon and BII will contribute the development for real sector in Indonesian economic condition, particularly in the Indonesian banking recovery from global economic crisis in 1998."

"ABSTRAKPendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin simpanan dana nasabah pada bank. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hilangnya penjaminan dana nasabah akibat nasabah menerima cashback yang diberikan bank. Pemberian cashback tersebut dapat menyebabkan hilangnya penjaminan atas simpanan nasabah. Tesis ini membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana penerima cashback PT. Bank IFI (BDL) dengan menggunakan studi kasus pada likuidasi PT. Bank IFI (BDL), serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan dana penerima dana cashback PT. Bank IFI (BDL). Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan cash back dan likuidasi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap tentang produk yang ditawarkan beserta risiko dalam produk tersebut. Dalam kasus PT. Bank IFI (BDL) nasabah merasa bahwa PT. Bank IFI tidak pernah menyampaikan kepada nasabah bahwa pemberian cashback mengakibatkan hilangnya penjaminan nasabah. Untuk mendapatkan kembali hak-haknya, UU LPS dan UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yaitu berupa kesempatan untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS, mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya terakhir adalah melakukan gugatan kepada lembaga peradilan.

---

ABSTRACTEstablishment of the Deposit Insurance Agency (LPS) aims to ensure customer funds on bank deposits. In practice there are problems due to loss of funds guarantee customers receive the cashback given bank. Giving cashback can cause the loss of the guarantee of customer deposits. This thesis discusses and analyzes the legal protection provided to depositors receiving cashback PT. IFI Bank (BDL) by using a case study on the liquidation of PT. IFI Bank (BDL), as well as to know the legal measures that can be done depositors beneficiary cashback PT. IFI Bank (BDL). The study was conducted with the normative method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the liquidation of the bank and cash back. The results showed that the bank as businesses have an obligation to present a clear and complete information about the products offered and the risk in the product. In the case of PT. IFI Bank (BDL) customers feel that PT. Bank IFI never convey to customers that giving cashback result in loss of customer assurance. To regain their rights, LPS Act and the Consumer Protection Act provides legal protection to customers in the form of opportunities for filing objections to the LPS, mediation through the Dispute Settlement Board Consumer and final attempt is suing the judiciary."