Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas manuskrip Melayu Kontrak Tertutup antara Hindia Belanda dan Sultan Seram tentang Politik 25 Januari 1826. Pengkajian filologi dilakukan untuk menghasilkan edisi teks. Naskah dideskripsikan secara keseluruhan sebelum disunting. Naskah disunting dengan menggunakan metode landasan yang bertujuan agar naskah ini dapat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca luas. Selain itu, dalam penelitian juga dilakukan analisis perkara kekuasaan Belanda di Kerajaan Seram berdasarkan isi naskah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Malayan manuscript Kontrak Tertutup antara Hindia Belanda dan Sultan Seram tentang Politik 25 Januari 1826. The manuscript is described as a whole before being edited. The manuscript is edited by using grounding method in order to make the manuscript easier to be read and understood by readers. Moreover, this study also conduct case analysis of the Dutch authority in the Kingdom of Seram based on the manuscript. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas naskah Surat Kontrak Kerajaan Buol Nomor 528 SKKB528 , koleksi naskah Arsip Nasional Republik Indonesia. SKKB528 berisi surat perjanjian antara Raja Buol dan pihak Belanda pada tahun 1858. Naskah SKKB528 ditulis dengan aksara Jawi yang berbahasa Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks SKKB528 dan menjelaskan peraturan pihak Belanda di Kerajaan Buol. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi kritis untuk mempermudah pembaca memahami isi teks. Penelitian ini didukung juga dengan teori filologi, kekuasaan, dan hukum. Berdasarkan isi teks, terlihat campur tangan pihak Belanda dalam aspek politik, hukum, dan ekonomi di Kerajaan Buol. Penelitian ini membahas naskah Surat Kontrak Kerajaan Buol Nomor 528 SKKB528 , koleksi naskah Arsip Nasional Republik Indonesia. SKKB528 berisi surat perjanjian antara Raja Buol dan pihak Belanda pada tahun 1858. Naskah SKKB528 ditulis dengan aksara Jawi yang berbahasa Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks SKKB528 dan menjelaskan peraturan pihak Belanda di Kerajaan Buol. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi kritis untuk mempermudah pembaca memahami isi teks. Penelitian ini didukung juga dengan teori filologi, kekuasaan, dan hukum. Berdasarkan isi teks, terlihat campur tangan pihak Belanda dalam aspek politik, hukum, dan ekonomi di Kerajaan Buol.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the manuscript of Surat Kontrak Kerajaan Buol Nomor 528 SKKB528 , a collection of Indonesian National Archive or ANRI. The SKKB528 contains the contracts between the King of Buol and Dutch East Indies Government in 1858. The manuscript is written in jawi script and in Malay language. The purpose of this research is to produce the text edition of SKKB528 and explain about the Dutch East Indies 39 rules in the Kingdom of Buol. The text is translated in latin script with critical edition method. This research uses philological approach, dominance theory, and law. Based on analysis of the text content, SKKB528 shows the authority of the Dutch East Indies on three aspects in the Kingdom of Buol, there is politics, laws, and economics. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas naskah Surat Kontrak Kerajaan pelalawan koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah surat kontrak ini merupakan perjanjian dan pengakuan dari Tengku Besar Pelalawan atas kekuasaan Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks SKKP sehingga memudahkan masyarakat dalam membaca dan memahami isi naskah. Penelitian ini akan menjelaskan SKKP sebagai surat perjanjian dan memaparkan kekuasaan Belanda yang terlihat di dalam pasal-pasal. Analisis isi naskah dikaji dari sudut pandang sejarah memperlihatkan dominasi kekuasaan Belanda terhadap Kerajaan Pelalawan.

---

ABSTRACTThis study discusses the manuscript of Surat Kontrak Kerajaan Pelalawan, the collection of the National Archives of Republic Indonesia. This Manuscript of contract is about an agreement and acknowledgement created by the King of Pelalawan on Dutch power. The aims of this study is to present the edition of the manuscripst SKKP 151 in order to provide an easier understanding of its content for the public view. Therefor, this study presents the SKKP as an agreement letter and in addition to that, it will also analise the SKKP in term of history and the Dutch power in Riau. Analysis of the contents of the manuscript reviewed from a historical point of view the dominance of Dutch power againts teh Pelalawan Kingdom. "

"History of motion picture industry in the Dutch colonial administration in Indonesia"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik etis dan feminisme Belanda terhadap Kartini, selaku seorang perempuan di negara koloni pada zaman kolonialisme Belanda. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup relasi negara Belanda dan Hindia Belanda, aktor-aktor politik etis dan feminis, dan media-media Belanda yang mempengaruhi tumbuhnya kesadaran emansipasi Kartini. Untuk mempertajam pembahasan, penulis menggunakan teori feminisme pascakolonial dalam Hubungan Internasional, serta melakukan analisis mendalam pada surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada korespondensi surat-suratnya, hubungan Kartini dengan para pejabat kolonial, literatur Belanda, dan media Belanda pada 1899-1904 . Hasil analisis pada tulisan ini dapat membuktikan bahwa kebijakan politik etis dan feminisme Belanda telah mempengaruhi kesadaran emansipasi Kartini. Dalam pembahasan ini, dipergunakan kritik feminisme pascakolonial dan Hubungan Internasional guna menunjukkan adanya relasi kuasa Belanda kepada negara koloninya. Namun, dalam relasi kuasa kolonial itu ditemukan aktor-aktor penggerak politik etis dan feminis dari Negeri Belanda yang menularkan kesadaran emansipasi kepada Kartini di Hindia Belanda. Dalam penelitian penulis, ditemukan hal baru yang tidak dilihat oleh kritik feminisme pascakolonial dalam HI, bahwa meskipun dalam relasi kuasa kolonial, tetapi gagasan politik etis dan feminisme justru membuka kesadaran baru bagi Kartini mengenai emansipasi perempuan.

---

This thesis aims to analyze the influence of ethical politics and Dutch feminism on the Indonesian heroine; Kartini -as a woman in a colonial country during the Dutch colonial era. The discussion of this paper covers the relationship between the Netherlands and Dutch East Indies, Dutchfeminist actors, and the Dutch media that influenced the emergence of Kartini's ideas. To sharpen the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations theory, and conducts an in-depth analysis of letters written by Kartini to her correspondence, her relationship with colonial officials, Dutch literature, and the Dutch media in 1899-1904 (i.e. feminist newspapers and magazines). The results of the analysis prove that ethical political policies and Dutch feminism certainly influenced Kartini's mindset and encouraged her to fight for the education of Javanese and Indonesian women up until now. In the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations critics because there is obvious evidence that in Kartini’s case, there is also power relations between two state, which is the Netherland and Dutch East Indies as its colony. However, in the relations of colonial power between those two states, the authors also found that the actors who run ethical politics and Dutch feminist are the ones that influenced Kartini, and awaken her strugglein Dutch East Indies. Other than that, in discussing Kartini’s case, there is also prove that critics of post-colonial feminism in IR fails to see, that even though she is in colonial power relations, ethical political ideas and feminism actually open a new awareness for Kartini regarding Javanese women's emancipation."

"PendahuluanSuatu penulisan tentang politik-ekonomi suatu masyarakat sudah selayaknya merumuskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik dan apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya terdapat rumusan yang melukiskan politik dan ekonomi secara terpisah, namun tulisan ini melihat politik dan ekonomi sebagai dua gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.Perumusan masalah yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi menurunnya kekuasaan dan kewibawaan kerajaan Kutai sejak kerajaan ini mulai berkenalan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Penulisan ini menggunaka pendekatan metode deskriptif analistis kualitatif yaitu dengan menganalisa data-data yang ada dan menuliskan secara deskriptif. Penggunaan metode kualitatif melalui tahapan hermaneutika yaitu memahami dan menginterpretasi dokumen-dokumen yang ada."

"Pada awal abad ke-20, pandangan bangsa Belanda terhadap kolonialisme mengalami perubahan. Banyak tokoh politik Belanda yang menentang eksploitasi terhadap Hindia-Belanda Mereka menganggap, justru Belanda berutang budi kepada Hindia Maka, untuk membayar utang tersebut, dilancarkanlah politik kesejahteraan, atau lebih dikenal dengan istilah Politik Etis. Wujud dari pelaksanaan Politik Etis itu antara lain memberi peluang kepada kaum pribumi mengecap pendidikan formal di sekolah. Ini juga berarti membuka sekolah Eropa untuk anak-anak pribumi. Pemerintah yang berkuasa pada saat itu menilai, cara tersangkil mengajarkan bahasa dan dunia Barat adalah melalui buku cerita. Skripsi ini mencoba menemukan nilai-nilai yang merupakan pesan yang ingin disampaikan pemerintah lewat analisis struktur dan isi. Skripsi ini hendak menemukan hubungan antara Politik Etis dan Bacaan Anak yang dibuat pada masa itu."

"ABSTRAKPasca runtuhnya Orde Baru dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan,dengan diterapkannya beberapa kebijakan politik yang menyentuh langsung semua aspekkehidupan masyarakat. Proses demokratisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melaluipemilukada langsung, telah merubah pola dan hubungan antara elit desa. Konflik antar elit desatidak dapat dihindari dalam memperebutkan simpati masyarakat desa.Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui sejauh mana dampak dari demokratisasi melalui Pemilukada langsungmempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa kiandarat.Dalam Studi ini peneliti memfokuskan pada dampak dari konflik politik yangmelibatkan elit desa sejak pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2010, Peneliti berusahamenjelaskan perubahan pola hubungan diantara elit desa yang satu dengan elit desa lainnya,dan diantara elit desa dengan masyarakat desa sejak terjadinya konflik.Studi ini juga menggunakan teori elite Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwaelite yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan garis keturunan.Serta teori sirkulasi eliteKolabinsca yang menyatakan bahwa perputaran elite bisa dari satu kelompok yang sama, bisajuga dari kelompok diluar kelompok yang sudah ada sebelumnya. Seta menggunakan teorikonflik politik Prof.Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakatkonflik tidak dapat dihindarkan . Semua teori yang dijabarkan merupakan bahan untukmenganalisa kasus yang diteliti.Peneliti dalam melakukaan penelitian ini menghasilkan beberapa temuan; Pertamatelah terjadi perubahan pada perilaku elit desa, yang disebabkan perebutan otoritas desa. Elitdesa tidak lagi menyembunyikan hasrat kuasa yang besar di depan masyarakat. Keduadigunakannya simbol-simbol agama (Masjid) sebagai alat untuk mempertajam konflik. Polakonflik yang melibatkan entitas keagamaan ini baru pernah terjadi di kabupaten seram bagiantimur ketiga Dampak dari konflik masih dirasakan hingga hari ini karena tidak ada kedewasaandari elit desa terhadap perbedaan dalam pilihan politik. Masyarakat desa diperhadapkan dengansituasi konflik yang tidak ada jalan keluarnya.

---

ABSTRACTAfter the collapse of the New Order political dynamics in Indonesia changed, withthe implementation of several policies that directly touches all aspects of society. Thedemocratization process undertaken by the central government through direct election, haschanged the pattern and the relationship between the village elite. Conflicts among the elitevillage can not be avoided in gaining public sympathy desa.Penelitian was conducted todetermine the extent of the impact of democratization through Election directly affect the sociallife of rural communities Kiandarat.In this study researchers focused on the impact of political conflict involving thevillage elites since the election of Regional Head Live in 2010 , researchers tried to explain thechange in the pattern of the relationship between the village elite elite one with the othervillages, and among the elite village by village communities since the conflict.The study also uses Soerjono Soekanto elite theory that explains that the elite whooccupy certain positions based on the line keturunan.Serta Kolabinsca elite circulation theorywhich states that the turnover could elite of the same group , it could be from groups outsidethe group that had been there before . Seta using the theory of political conflict Prof.MaswadiRauf stating that in public life conflict can not be avoided. All theories described the materialto analyze the cases studied.Researchers in this study resulted in several findings ; The first has been a change inthe behavior of the village elite, which caused the seizure of village authorities . Village elitesno longer hide desire great power in front of the public . Both the use of religious symbols (mosque ) as a tool to sharpen the conflict . The pattern of conflict involving new religiousentities have occurred in the district spooky eastern part of the third impact of the conflict arestill felt to this day because there is no maturity of the village elite to differences in politicalchoice. Villagers confronted with conflict situations there is no way out."

"Kerajaan Indragiri di Pulau Sumatra dikenal sebagai kerajaan yang berperan penting dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Di bagian timur, Kerajaan Indragiri berbatas langsung dengan Selat Malaka, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-14. Selain itu, Sungai Indragiri dapat dilayari dari pesisir timur hingga pedalaman Sumatra bagian tengah. Faktor geografis yang strategis membuat kerajaan tersebut berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Mereka juga membina hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut terekam dalam sejumlah naskah yang saat ini disimpan di ANRI sebagai mana yang dicatat dalam Katalog 86 ANRI berjudul "Daftar Arsip Kontrak antara Pribumi di Kalimantan, Bali, Surakarta dan Sumatera". Berdasarkan topiknya, ada enam naskah yang berisi tentang kontrak yang dibuat oleh Kerajaan Indragiri dengan Pemerintah Kolonial, yaitu Katalog 86 ANRI sub-bab Sumatra, bernomor 166, 167, 168, 170, 173 dan 174.  Keenam naskah berasal dari abad ke-19 dan ditulis dalam aksara jawi berbahasa Melayu. Keenam teks dialihaksarakan dengan cara kerja filologi. Hasil alih aksara digunakan untuk menganalisis isi kontrak tersebut. Tulisan ini membahas teks enam kontrak dari segi hukum antarbangsa yang dikemukakan Brierly (1996). Menurut Brierly, hukum antarbangsa adalah kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara beradab dalam hubungan mereka antara satu negara dengan lainnya.  Dalam kasus Kerajaan Indragiri dengan Pemerintah Hindia Belanda, hubungan tersebut diikat dalam bentuk kontrak. Berdasarkan analisis pada pasal-pasal yang terdapat dalam keenam kontrak, terlihat bahwa Kerajaan Indragiri telah berstatus sebagai negara protektorat/vasal dari Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1838 sehingga yurisdiksi negara pemberi perlindungan lebih dominan dibanding negara yang dilindungi.

---

Located in the Island of Sumatra, the Kingdom of Indragiri was famous of its role on the history of the kingdom in Indonesia. The Straits of Malacca, known as a commercial center since the 14th century, bordered the Kingdom of Indragiri in the east. The Indragiri River can be navigated from the east coast to the inner part of Central Sumatra. Its strategic location strengthens the Kingdom of Indragiri’s association with other kingdoms. Furthermore, the Kingdom also maintains its relationship with the Dutch colonial government, which is evidenced from the manuscripts stored in ANRI and recorded in Catalog 86 ANRI entitled "List of Archives of Contracts between Indonesian Society in Kalimantan, Bali, Surakarta and Sumatera". Based on the topic, there are six manuscripts encompassing contracts made by the Kingdom of Indragiri with the Colonial Government, namely manuscripts 166, 167, 168, 170, 173 and 174. The six manuscripts were written in the 19th century in Malay language. For the analysis, the six manuscripts are transliterated philologically.

This paper discusses the text of six contracts in terms of international law proposed by Brierly (1996). The law among nations examined in this study refer to Brierly (1996) who maintains that the law among nations is the principle and the act of binding action for the civilized state in their relationship between one country and another. In the case of the Kingdom of Indragiri with the Government of the Netherlands East Indies, the relationship was bound in the form of a contract. The analysis of the issue reveals that the Kingdom of Indragiri has been a protectorate/vassal state of the Dutch Indies Government since the year of 1838. Consequently, the jurisdiction of the protectionist country is more dominant than the protected state."