Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArtikel ini menjelaskan fenomena hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia memvonis mati 55 orang di tahun 2015 karena kejahatan narkotika. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi mati kepada 14 terpidana. Ke-14 terpidana mati divonis mati karena kejahatan narkotika. Artikel ini ditulis untuk membahas hukuman mati yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari sudut pandang kriminologi kritis. Penulis menggunakan peacemaking criminology dan teori utilitarianisme dalam membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder melalui kajian literatur. Perbedaan penulisan ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah tulisan ini membahas kaitan hukuman mati dengan kejahatan negara dengan menganalisa pelanggaran berbagai perjanjian dan hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil analisa dari tulisan ini adalah pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan negara karena penolakan grasi dan permohonan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh para terpidana mati. Pemerintah Indonesia juga melakukan kejahatan negara karena telah melanggar berbagai hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Dengan melaksanakan hukuman mati, pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan narkotika juga tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Selain itu, hukuman mati yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan narkotika juga terbukti tidak efektif.

---

ABSTRACTThis article explains the phenomena of death penalty that were done by the Indonesian government in 2015. Indonesian government sentenced 55 people in 2015 because of drug related crimes. In the same year, the Indonesian government executed 14 people. All of the 14 people were executed for drug related crimes. This article is written to discuss death penalty that were done in Indonesia in 2015 from the critical criminology point of view. The writer uses peacemaking criminology and utilitarianism theory in discussing the human rights violation that happened in the execution of death penalty in Indonesia. This writing uses research methode of secondary data by reviewing literatures. The difference of this writing and previous researches is that this writing is discussing the connection of death penalty with state crime by analizing the violations of international law and treaties that were done by the Indonesian government. The result of the analysis is that the Indonesian government were doing state crime because of the rejection of clemency and the petition of sentence reduction that were applied by the convicts. The Indonesian governemnt also did state crime because of the violation of various international law and treaties. By executing, Indonesian government also violates the human rights, and drug related crimes are not considered as one of the most serious crimes. Besides that, death penalty that were done to convicts of drug related crimes are also proven not effective. "

"Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip fair trial terhadap kasus terpidana hukuman mati kejahatan narkotika. Studi ini melakukan analisis data sekunder dari 10 kasus terpidana hukuman mati narkotika. Analisis dilakukan dengan sistem coding yang memperlihatkan variabel demografi pelaku dan penerapan prinsip fair trial dalam setiap kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip fair trial yang dilanggar pada kasus terpidana hukuman mati narkotika, diantaranya: (1) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; (2) hak atas waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan; (3) hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan oleh hukum; (4) hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri; (5) hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah; (6) hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan; (7) hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci tentang sifat dan alasan tuduhan; (8) hak atas bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah; dan (9) hak untuk diadili tanpa penundaan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tidak berkeadilan, akan tetapi melakukan bentuk pembiaran terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia secara berulang yang merupakan state crime.

---

This paper discusses the implementation of the fair trial principle in the case of people that faced the death penalty for drugs crimes. This study analyzes 10 cases of people who are sentenced to be executed for drugs crimes. The analysis is made with coding system that shows the demographic variables of the convicted person and the implementation of the fair trial principles in each case. The results of this study found that the fair trial principles were violated in the case of people who faced the death penalty for drugs crimes, including: (1) equality before the law; (2) the right to have reasonable time and facilities to prepare a proper defense; (3) the right to be presumed innocent until proven guilty by law; (4) the right to defend themselves directly or through a chosen defense counsel; (5) the right not to be forced to give incriminating testimony or to plead guilty; (6) the right to examine both incriminating and mitigating witnesses; (7) the right to be informed promptly and in detail of the charges; (8) the right to the free assistance of an interpreter; and (9) the right to receive adequate trial without delays. This findings reflects that the criminal justice system is not only unfair, but has also neglected the practice of repetitive human rights violations that are referred as state crimes."

"Tulisan ini menganalisa kejahatan terhadap hutan di Riau, Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2015. Data yang didapat dari laporan investigasi, buku dan pemberitaan media dianalisa menggunakan perspektif kriminologi hijau dengan mengadopsi tiga model teoritis kriminologi hijau oleh Rob White (2008a): keadilan lingkungan, keadilan ekologis dan keadilan spesies non-manusia. Tulisan ini juga meninjau aspek hukum, administrasi dan kebijakan. Deforestasi yang terjadi di Riau dalam kurun waktu tersebut dianalisa dengan kategorisasi berikut: (1) konflik sosial dan kemanusiaan, (2) kerusakan ekosistem hutan (3) kejahatan dan ancaman spesies non-manusia, serta (4) tinjauan hukum, administrasi dan kebijakan. Hasil analisa empiris dengan menekankan dimensi sosial, politik dan sistem ekonomi kapitalisme dalam tulisan ini membuktikan terjadinya kejahatan terhadap hutan dalam perspektif kriminologi hijau dengan memperhitungkan terjadinya kerusakan, kerugiaan dan perlukaan pada hutan dan bagian integralnya. Menimbulkan korban ekosistem hutan (degradasi), perlukaan kepada masyarakat adat dan lokal, hilangnya habitat hewan, terjadinya pelanggaran hukum hingga temuan kebijakan yang membahayakan hutan. Negara dan korporasi transnasional pada industri kehutanan di Riau menjadi aktor kejahatan terhadap hutan.

---

This paper reviews crimes against forests in Riau, Indonesia from 2003 to 2015. Data obtained from reports, books and media coverage is analyzed using a green criminology perspective with an analysis of three theoretical models of green criminology by Rob White (2008a): environmental justice, ecological justice and non-human species justice. This paper also reviews legal, administrative and policy aspects. Deforestation that occurred in Riau during this period was analyzed with the following categories: (1) social and human conflicts, (2) harm to forest (3) crimes and threats to non-human species, and (4) legal, administrative and policy review. The empirical results of this analysis with an emphasis on the social, political and the economic system of capitalism prove the crimes against forests in a green criminological perspective by taking into account the damage, loss and harm to forests and their integral parts. Resulting in victims of forest ecosystems (degradation), harm to indigenous and local communities, the loss of animal habitat, violations of laws and harmful policies. The state and transnational corporations in the forestry industry in Riau are the actors of crimes against forests.

"

"[Skripsi ini membahas tentang proses konstruksi yang dilakukan oleh media massa, yaitu majalah Islam SABILI. Konsep jihad disini akan dibahas dalam kacamata kriminologi, jihad di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagianarti sempit yang terpaku pada perang, invasi, perlawanan, radikalisme, dan kekerasan lainnya, juga jihad dalam arti luas, yaitu jihad yang cinta damai demi menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, jihad yang moderat yang mau menerima dan berjalan beriringan dengan kelompok berbeda agama lainnya. Konsep jihad akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini. Begitupula konstruksi wacana yang terdapat pada artikel majalah SABILI. Wacana yang ada pada majalah SABILI akan dibedah dengan teori yang dipaparkan oleh Esposito, tentang pengkategorian jihad dan memakai metode analisis wacana kritis dengan konsep dari Ferrell yang merupakan ahli kriminologi, serta metode analisis konten dari Vincent F. Sacco. Kesimpulan dari penelitian ini ditetapkan adanyakonstruksi jihad baik dalam makna yang sempit maupun jihad yang lebih luas pada SABILI. Dekonstruksi tentang jihad yang sempit pada akhir analisis diharapkan efek buruk tentang jihad yang sempit, seperti maraknya terorisme,radikalisme, dan ekstrimisme dapat ditekan. Dengan kemudian citra Islam menjadi agama yang penuh rahmat serta mengibarkan bendera perdamaian dapat terwujud.

---

This undergraduate thesis discusses the construction process that has been done by the mass media, particularly Islam magazine SABILI. Using criminology perspective, this undergraduate thesis will define the concept of jihad; which later divided into two parts; narrow definition of jihad which sticks to war, invasion, rebellion, radicalism, and other act of violence; also wide definition of jihad that is peace jihad of which Islam that rahmatan lil alamin will be uphold, moderate jihad that accepts different religions and walks together with it. Along with the jihad concept, this undergraduate thesis will also discuss the discourse construction in the SABILI’s magazine article. Discoursein the SABILI magazine

will be analyzed with Esposito’s theory of jihad categorizing, using the critical discourse analysis method and Vincent F. Sacco methodof content analysis, as well as Ferrell’s explanation of criminology. This research found that SABILI commits a jihad construction, both in narrow definition and the wide definition. Deconstruction of jihad in narrow definition causes good effects, such as terrorism acts, radicalism, and extremism that could be decreased. By that, Islam’s images could be the religion that rahmatan lil alamin, also the raise of peace fla., This undergraduate thesis discusses the construction process that has been done

by the mass media, particularly Islam magazine SABILI. Using criminology

perspective, this undergraduate thesis will define the concept of jihad; which later

divided into two parts; narrow definition of jihad which sticks to war, invasion,

rebellion, radicalism, and other act of violence; also wide definition of jihad that

is peace jihad of which Islam that rahmatan lil alamin will be uphold, moderate

jihad that accepts different religions and walks together with it. Along with the

jihad concept, this undergraduate thesis will also discuss the discourse

construction in the SABILI’s magazine article. Discoursein the SABILI magazine

will be analyzed with Esposito’s theory of jihad categorizing, using the critical

discourse analysis method and Vincent F. Sacco methodof content analysis, as

well as Ferrell’s explanation of criminology. This research found that SABILI

commits a jihad construction, both in narrow definition and the wide definition.

Deconstruction of jihad in narrow definition causes good effects, such as terrorism

acts, radicalism, and extremism that could be decreased. By that, Islam’s images

could be the religion that rahmatan lil alamin, also the raise of peace fla]"

"Perilaku menghindari tilang telah menjadi sebuah kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak negatif berupa social harm. Skripsi ini membahas mengenai tindakan-tindakan menghindari tilang yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalanan Jakarta pada periode 2016-2018, serta social harm yang diperwujudkan oleh perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi visual untuk menginterpretasi perwujudan dalam gambar/video terkait perilaku menghindari tilang yang ada di masyarakat dan social harm yang tergambar dari fenomena tersebut.

---

The behavior of avoiding a ticket has become a common habit in society and has a negative impact in the form of social harm. This thesis discusses the actions to avoid ticketing done by motorized vehicle drivers on the streets of Jakarta in the 2016-2018 period, as well as the social harm embodied by this behavior. This study uses a visual criminology approach to interpret the embodiment in pictures/videos related to the behavior of avoiding ticketing in society and the social harm depicted by this phenomenon."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi norma HAM, dalam konteks hak untuk hidup. Kasus yang menjadi kajian dalam tulisan ini yaitu eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tahun 2015, yang meskipun mendapatkan banyak protes dari masyarakat internasional, eksekusi tersebut tetap dijalankan. Hal ini tidak sejalan dengan logika kepantasan terkait HAM, terlebih dikarenakan saat ini terdapat tren global untuk abolisi hukuman mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara lebih mendalam alasan negara dalam menerapkan hukuman mati dan persepsi negara terhadap norma HAM dan hak untuk hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma HAM dan persepsi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kontestasi situasi politik, sosial dan budaya setempat, serta kepemimpinan politik pada periode tersebut. Aspek-aspek tersebut dapat mengonstruksi suatu hal yang dianggap "benar" dan "pantas". Terkait HAM dan hak untuk hidup, Indonesia mempersepsikan hal ini sebagai suatu hal yang masih dapat dibatasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan bahwa penerapan HAM merupakan urusan dalam negeri sehingga ada kecenderungan untuk menutup diri dari konteks internasional terkait hal ini.

---

This study discusses the use of the death penalty in Indonesia in relations to the implementation of human rights norms, in the context of the right to life. Case that is being used in this research is the execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran in the 2015, whom despite getting a lot of protest from international community, the execution keep going. This is not in line with the logic of appropriateness related to human rights, especially because there is a global trend towards abolition of the death penalty. The purpose of this research is to understand more deeply about the reasons behind the states application of the death penalty and the states perception about the human rights norms and the right to life. The results of this study indicate that the implementation of human rights and government perception is strongly influenced by the political contestation, social situations and cultures, as well as the political leadership in that period. These aspects can construct the things that is considered as "right" and "appropriate" . Related to human rights norms and the right to life, Indonesia perceives it as the thing that can be limited by considering the interests of society, and that the implementation of human rights is an internal affair so there is a tendency to close themselves off from the international context in this regard."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan operasi penyamaran polisi terhadap pengungkapan kasus peredaran narkotika. Penelitian ini merupakan studi kasus dari penanganan peredaran narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam semi struktur kepada anggota polisi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap ruang lingkup di Ditresnarkoba dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam operasi penyamaran polisi dalam mengungkap kasus peredaran narkotika yang telah dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika direpresentasikan melalui rapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran merupakan pengaplikasian dari intelligence policing dan perilaku anggota penyamaran dapat dipengaruhi oleh budaya polisi yang ada di Ditresnarkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan hambatan dalam operasi penyamaran yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia pada keahlian penyamaran. Hasil penelitian ini menekankan pada rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggota polisi dengan mengadakan pelatihan khusus operasi penyamaran.

---

This thesis discusses the implementation of police undercover operations against the disclosure of narcotics trafficking cases, with a case study of the handling of narcotics trafficking by the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. This study uses a qualitative approach through semi-structured in-depth interviews with police officers at the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. Using direct observations within the scope of the Narcotics Directorate and secondary data collection, the results indicate that there are weaknesses in police undercover operations in uncovering narcotics trafficking cases carried out by the Narcotics Directorate Polda Metro Jaya. By utilizing interview data and case data at the Narcotics Directorate, this study shows that there are meetings to discuss undercover operations investigating narcotics crime cases. This study indicates that undercover operations are the application of intelligence policing, and the police culture can influence the behavior of undercover members in the Narcotics Directorate. The study results indicate that there are weaknesses and obstacles in undercover operations that stem from limited human resources in undercover skills. The results of this study emphasize recommendations to improve the performance of police officers by conducting special training in undercover operations."

"Penulisan ini membahas mengenai proporsionalitas penghukuman dalam kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi berupa hak sosial dan ekonomimasyarakat. Sehingga korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukanpenanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang diharapkan adalah hukuman yangdirasa adil. Dalam kasus korupsi, keadilan tersebut diharapkan dapat dirasakan olehmasyarakat karena pelaku korupsi telah merugikan negara dan dampak dari korupsidapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Untukdapat mendapatkan hukuman yang adil maka hukuman tersebut seharusnyaproporsional. Penulis mengambil data dari laporan yang dibuat ICW yangmenunjukkan bahwa penghukuman dalam kasus korupsi masih belum proporsionalkarena masih banyak terdapat disparitas pemidanaan. Penulis menggunakan dua konsepdalam menentukan hukuman yang proporsional yaitu faktor keseriusan kejahatan danfaktor individu pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumanyang seharusnya diterapkan agar hukuman tersebut proporsional melalui dua konseptersebut dan masyarakat merasakan keadilan.

---

This writing discusses the proportionality of punishment on corruption cases inIndonesia. Corruption i a violation of human rights in the form of social and economicrights of society. Because of that, corruption is seen as a extraordinary crime thatrequires extraordinary handling as well. The expected treatment is a punishment that isfair. In the case of corruption, justice is expected to be perceived by the society becauseof the perpetrators of corruption have been detetrimental to the State and the impacts ofcorruption could be felt directly and or indirectly by the community. To be able to get afair punishment then the punishment should be proportionate. The author retrieve datafrom a report by ICW that shows the punishment on corruption cases is still notproportional because there are still many dsiparities in punishment. The author uses twoconcepts in determining the punishment that is proportional to the seriousness of crimeand individual factors of the perpetrator. This writing aims to find out how thepunishment should be applied so that the punishment is proportional through the twoconcepts and the public can feel justice through a proportional punishment."

"Diskursus tentang kejahatan akan selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas di media. Pemberitaan tentang proses eksekusi hukuman mati terpidana narkotika menghiasi lembaran cetak Koran nasional semenjak Desember 2014 ndash; April 2015. Menggunakan konsep media construction of crime, penelitian ini menganalisa konstruksi yang media lakukan terhadap pemberitaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkotika. Metode yang digunakan adalah analisi isi naratif terhadap artikel pemberitaan proses eksekusi hukuman mati di Media Indonesia dan Kompas. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sedikit sekali perdebatan yang ditimbulkan dari dikotomi pemerintah yang mengatakan bahwa hukuman mati adalah upaya untuk memberantas narkoba dari bumi Indonesia.

---

The discourse on crime will always be an interesting theme for the media to cover. News coverage on the process of death penalty for drugs convicts has been covered in national newspaper since December 2014 ndash April 2015. Using the concept of Media Construction of Crime, this research try to analyze the construction of news media to the coverage of Death Penalty for the drugs convicts. This research use narrative analysis towards articles and coverage of news execution in Media Indonesia and Kompas. This research shows there are hardly any debate in the news media over the president rsquo s policy that stated death penalty is an effort to eradicate drugs from Indonesia."

"Minuman beralkohol merupakan minuman kegemaran bagi masyarakat, namun di Bekasi justru minuman beralkohol dilarang peredarannya melalui Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009. Tujuan dari Perda ini adalah untuk meminimalisir kekhawatiran terhadap crime related drugs yang dapat ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Akan tetapi realitanya adalah permintaan minuman beralkohol di Kota Bekasi hingga saat ini masih ada, sehingga terdapat peredaran minuman beralkohol ilegal guna memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Upaya pencegahan situasional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kenyataannya tidak menghentikan peredaran minuman beralkohol ilegal tersebut. Kekhawatiran terhadap crime related drugs tentu tetap membayangi pemerintah Kota Bekasi. Tulisan ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti sinkronisasi hukum, keberdayaan hukum, dan dampak dari hukum dengan cara menganalisisnya. Data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kekhawatiran crime related drugs karena minuman beralkohol oleh pemerintah Kota Bekasi sehingga melarang peredaran minuman beralkohol, akan tetapi justru menimbulkan peredaran minuman beralkohol ilegal kerena permintaan yang masih ada di masyarakat.

---

Alcoholic beverages are a favorite drink for the community, but in Bekasi, alcoholic beverages are prohibited by Goverment through Bekasi City Regulation no. 17 Year 2009. The purpose of this law is to minimize concerns about crime related drugs that can be caused by alcoholic beverages. However, the reality is the demand for alcoholic beverages in Bekasi City to date still exist, so there is illegal alcoholic circulation to meet the demand of the community. In fact, Situational prevention efforted by law enforcement officials cannot stop the distribution of illegal alcoholic beverages. Concerns about crime related drugs would still overshadow the government of Bekasi. This paper focuses on literature research that essentially examines the synchronization of law, legal empowerment, and the impact of law by analyzing it. The obtained secondary data were analyzed by using qualitative descriptive method. Furthermore, the issues discussed in this paper are concerns of crime related drugs because alcoholic beverages by the government of Bekasi City thus prohibit the circulation of alcoholic beverages,

but it actually causes the circulation of alcoholic beverages illegal because of the demand that still exists in the community.

Keywords: Crime Related Drugs, Alcoholic Beverages, Illegal Alcoholic Beverages, Situational Crime Prevention"