Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini mencoba menganalisis bagaimana moral panic dapat terjadi pada kasus begal di Indonesia. Analisis ini menggunakan lima elemen dari moral panic dari Goodde dan Ben-Yehuda yaitu concern, consensus, hostility, disproportion, dan juga volatility dengan memberikan contoh pada masing-masing elemen tersebut. Penulis melakukan analisis terhadap pemberitaan kasus begal dalam media di Indonesia dan bagaimana media melakukan konstruksi tentang kejahatan begal melalui berita-beritanya. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa media mengkonstruksikan begal sebagai kejahatan yang serius dan berbahaya. Melalui judul dan konten berita, media membuat masyarakat khawatir secara berlebihan. Hal inilah yang memicu moral panic dan fear of crime.

---

ABSTRACT<>br>This article tries to analyze how moral panic can occur in begal case in Indonesia. This analysis uses five elements of moral panic from Goode and Ben Yehuda which are concern, consensus, hostility, disproportion, and volatility with examples given on each elements. The author analyze news regarding begal cases in Indonesia and how media develops construction on begal through its news. The results of this article shows that media constructs begal as a serious and dangerous crime. Through title and content of its news, media exaggerately creates anxiety and fear. this what triggers moral panic."

"Permasalahan korban belum menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi para pembuat regulasi, masih mencari bentuk terbaik dalam perlindungan korban. Situasi struktural menjadikan konsumen sebagai target yang tepat untuk menjadi korban, karena perlindungan korban masih dikelilingi oleh pemilik kekuasaan. Perlindungan korban yang terjadi selama ini selalu melibatkan intervensi negara dengan menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan polisi atau aparat hukum terkait. Dalam kasus konsumen meikarta, kejahatan korporasi bukan satu-satunya masalah, akan tetapi kebanyakan yang terjadi adalah kejahatan korporasi. Bahkan konsumen tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan tersebut. Tesis ini membahas tentang upaya perlindungan korban dari kejahatan korporasi yang terjadi pada konsumen Meikarta, dimana sangat diharapkan dapat dilakukan secara efektif tanpa intervensi dari aspek kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menekankan pada data-data hasil lapangan, observasi dan wawancara narasumber mengenai upaya perlindungan korban karena kejahatan korporasi khususnya konsumen Meikarta. Tujuan penelitian yaitu memposisikan korban dalam perlindungan sebagai pusat dalam proses pelayanan korban.

---

The problem of victims has not become common knowledge and basic for regulators, still looking for the best form in victim protection. The structural situation makes consumers the and right target and victims because the protection of victims is still surrounded by power owners. The victim's actions that have occurred during this cell involve state intervention using the principles of police or related law enforcement powers. In the case of Meikarta consumers, corporate crime is not the only problem, but most of what happens is a corporate crime. Even consumers don't realize they're victims of such crimes. This thesis discusses efforts to protect victims from corporate crimes that occur in Meikarta consumers, which is expected to be done effectively without intervention from consumers. the aspect of power. This study is qualitative method research with emphasis on field results data, observations, and interviews of sources about efforts to protect victims due to corporate crimes, especially Meikarta consumers. The purpose of the study is to position the victim in protection as a center in the process of victim service."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana narasi moral panic berupa kekhawatiran(concern) dan amplifikasi kejahatan pemberitaan peristiwa penembakan polisi dalamLiputan Khusus ‘Penembakan Polisi’ di media Online kompas.com selama Agustus2013 hingga Januari 2014. Berita yang dominan menggunakan nilai berita threshold,risk, proximity dan violence. Berkaitan dengan itu, maka artikel-artikel berita yangmembahas mengenai peristiwa penembakan polisi dikemas dengan memuat nilai-nilaiberita diatas secara dominan. Melalui analisis isi dari pemberitaan yang terdapat diLiputan Khusus ‘Penembakan Polisi’ di media Online kompas.com, ditemukan narasimoral panic berupa kekhawatiran (concern) yang dikemas melalui pendapat pihakpihakyang dianggap memiliki legitimasi atau dianggap sebagai ‘pakar’ dalammengomentari peristiwa penembakan polisi tersebut seperti IPW, Kompolnas hingga pihak akademisi.

---

ABSTRACT This minithesis discusses about how moral panic in form of concern andamplification of crime narrated in news coverage about the police shooting incidentscontained in Special Reports on 'Police Shooting' in kompas.com during August 2013to January 2014. These news dominated with news values of threshold, risk,proximity and violence. In connection with that, the news articles that discussed thepolice shooting incidents packed with loads of news values above. Through a contentanalysis of the news contained in the Special Reports on 'Police Shooting' in onlinemedia kompas.com, moral panic narrative was found the in the form of concernswhich packed through the opinion of the individuals that are considered legitimate or considered as an 'expert' to give comments on the event, such as Indonesian Police Watch, Kompolnas and the scholars."

"ABSTRAKPembebasan bersyarat merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, dimana setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kecuali anak didik berhak memperolehnya setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Dalam menjalankan pembebasan bersyarat, terpidana diharuskan mentaati persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat, yaitu Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan. Salah satu persyaratan yang harus ditaati oleh terpidana selama menjalani pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat dilarang pergi keluar wilayah Indonesia kecuali mendapatkan izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persyaratan tersebut terkait dengan pencegahan yang merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu, dimana keputusan pencegahan tersebut merupakan kewenangan dari Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dari lembaga Kejaksaan Republik Indonesia termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Negeri, pengawas pelaksanaan pembebasan bersyarat. Dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan mengenai keharusan pihak Kejaksaan Negeri melakukan pencegahan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan studi kasus pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat terpidana David Nusa Wijaya, dimana pada saat menjalani pembebasan bersyarat, David Nusa Wijaya pergi ke Hongkong tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

ABSTRACTRelease with requirements is a part of prison system carried out by Indonesia, in which each accused, except under age accused, has the right after being in prison 2/3 (two per three) of the criminal term, which is not less than nine months. During having a release with requirements, the accused should obey all of the requirements stipulated in the laws and regulations made by parties having the rights to construct supervisions on the implementation of release with requirements, namely: Domestic Attorney and Correction Center. One of the requirements should be obeyed by the accused during having he release with requirements is stated in Article 16 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.2.PK.04-10 of 2007 regarding Assimilation, Release with Requirements, and Leave Before Released, that the accused having release with requirements is forbidden to go out form the Indonesian territory without permission of the Minister of Law and Human Rights. The requirement is related to the prevention, which is a temporary forbid for certain people to go out from the territory of the Republic of Indonesia based on certain reasons, in which the prevention stipulation is the right of General Attorney, the leader of Attorney institution of the Republic of Indonesia, including the Domestic Attorney, the supervisor for the implementation of release with requirements. In this script, the writer shall describe the significance for the Domestic Attorney to conduct prevention against the accused having release with requirements based on the effective laws and also performed a cases study on the implementation of release with requirements supervision to the accused David Nusa Wijaya, in which when having release with requirements, David Nusa Wijaya left for Hongkong without any permission of the Minister of Laws and Human Rights."

"ABSTRAKPenyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan dikemas dalam pemberitaan media cetak, televisi, dan media online. Kemunculan pil PCC merupakan fenomena baru yang terindikasi menimbulkan kepanikan moral pada masyarakat. Artikel ini ingin melihat gejala pemberitaan media online dari detik.com mengenai penyalahgunaan pil PCC yang borpotensi menimbulkan Moral Panic di masyarakat. Moral Panic ini ditinjau dari adanya respon masyarakat dalam bentuk kolom komentar di pemberitaan media online detik.com.

---

ABSTRACTAbuse of narcotics and illegal drugs in Indonesia continues to increase every year and is packed in the media, television, and online media. The emergence of PCC pills is a new phenomenon that indicates a moral panic in society. This article would like to see the symptoms of online media coverage from detik.com about PCC abuse pills that indicates the cause of Moral Panic in the community. Moral Panic is reviewed from the public response in the form of comments in the news column online detik.com."

"ABSTRAKKekerasan yang dilakukan oleh anak banyak terjadi salah satunya adalah pembunuhan. Peristiwa tersebut tentu menarik perhatian media massa, namun bagaimana media massa memberitakannya merupakan hal yang penting karena yang menjadi subyeknya adalah anak-anak mdash;pihak yang harus selalu dilindungi. Dengan menggunakan teori kepanikan moral yaitu melalui lima indikator yang diciptakan oleh Erich Goode dan Nachman Ben-Yehuda, 37 artikel berita yang ditemukan selama tahun 2013 hingga 2015 terkait anak pelaku pembunuhan pada detik.com, tribunnews.com, dan liputan6.com dapat dikatakan mengalami kepanikan moral. Kepanikan moral tersebut merugikan sang anak yaitu dengan tereksposnya identitas dirinya hingga munculnya label-label yang semakin memperburuk kondisi sang anak mdash;merupakan bentuk viktimisasi yang menjadi bukti bahwa media massa online tersebut tidak melakukan perlindungan terhadap anak.

---

ABSTRACTThere are numerous cases of youth violence, one of those was child homicide. This kind of subject often attracts mass media attention, however the way that media covered this particular issues are important because children mdash that need protection, are the subject of this matter. By applying the theory of moral panic which has five indicators, according to Erich Goode and Nachman Ben Yehuda, there are 37 news articles from 2013 to 2015 related to child homicide from detik.com, tribunnews.com, and liputan6.com. All of them indicates moral panic that harms the children by exposing their personal identities, later led to labeling in which could bring the children rsquo s condition for the worse mdash a form of victimization that can prove the three online medias failed to protect the child."

"Penelitian diawali permasalahan meningkatnya jumlah tawuran anak pada periode tahun 2019 s.d. 2021, padahal Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pencegahan, sehingga diperlukan predictive policing yang dikembangkan dengan mengedepankan Harkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, mengidentifikasi korelasi yang menjadi faktor mempengaruhi pencegahan tawuran kurang efektif, dan mengungkapkan pencegahan kejahatan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, tipe penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara mereduksi, sajian dan verfikasi data. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa: Pertama, ditinjau dari teori aktualisasi penyimpangan diketahui bahwa anak melakukan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan diawali dari permasalahan individu dan ikutan-ikutan.  Kedua, faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pencegahan tawuran anak dari internal adalah SDM, sarana, anggaran, dan metode sistem kerja, sedangkan dari eksternal adalah kerja sama/kemitraan, motif dan modus pelaku tawuran, masyarakat, geografi dan demografi. Ketiga, pencegahan tawuran anak oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditinjau dari teori predictive policing, maka belum sesuai atau tidak optimal dalam memprediksi. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: Pertama, tawuran pada tahun 2019 s.d. 2021 menunjukan bahwa pencegahan tawuran oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak terlalu berpengaruh karena terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pencegahan tawuran kurang efektif karena memiliki kelemahan seperti kuantitas SDM, kurangnya kompetensi personil (skill, knowledge, dan attituted), kurang sinergitas internal dengan Satintelam, kuantitas sarana, metode kerja, dan minimnya anggaran. Kendalanya dari eksternal adalah kerja sama dengan Polri, TNI, Pemda, tokoh setempat dan sekolah, motif dan modus pelaku tawuran berkembang, masyarakat fanatik SARA dan gampang terhasut, geografi terlalu luas dan demografi terlalu banyak. Ketiga, pencegahan tawuran anak melalui pelaksanaan predictive policing tidak dilaksanakan secara optimal karena tidak memanfaatkan data karakteristik anak sebagai pelaku tawuran baik itu usia, berapa kali melakukan tawuran, tingkat sekolah, dan nama sekolah. Polres Metro Jakarta Selatan hanya mengandalkan data lokasi dan waktu rawan terjadinya tawuran dan menggunakan beberapa strategi dengan melaksanakan beberapa kegiatan preemtif dan preventif.

---

The research began with the problem of increasing the number of child fights in the 2019 to 2019 period. 2021, even though the South Jakarta Metro Police have taken various precautions, so predictive policing is needed which is developed by prioritizing Harkamtibmas. The purpose of this study is to describe brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, identify correlations that are factors that influence brawl prevention to be less effective, and reveal the prevention of child brawl crimes through the implementation of predictive policing. The research uses qualitative research, case study research, data collection techniques using interviews, document studies and observation, and data analysis techniques by reducing, presenting and verifying data. The research findings show that: First, in terms of the actualization theory of deviation, it is known that children commit brawls in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police starting from individual problems and joining them. Second, internal factors that influence the ineffectiveness of preventing child brawls are human resources, facilities, budgets, and work system methods, while externally are cooperation/partnerships, motives and modes of brawlers, society, geography and demography. Third, the prevention of child brawls by the South Jakarta Metro Police in terms of predictive policing theory is not appropriate or optimal in predicting. The conclusions of this study are: First, brawls in 2019 to. The 2021 directive that the prevention of brawls by the South Jakarta Metro Police will not have much effect because there is an increase every year. Second, the factors that make fighting fights less effective because they have weaknesses such as the quantity of human resources, lack of personnel competence (skills, knowledge, and attitudes), lack of internal synergy with Satintelam, quantity of facilities, work methods, and minimal prices. The external constraints are cooperation with the National Police, TNI, local government, local leaders and schools, the motives and modes of brawl actors are growing, the community is fanatic and easily incited, the geography is too broad and the demographics are too many. Third, prevention of child brawls through the implementation of predictive policing is not carried out optimally because it does not take advantage of the characteristics of children as brawlers, be it age, number of times they have brawls, school level, and school name. The South Jakarta Metro Police only relies on data on locations and times when brawls are prone to occur and uses several strategies by carrying out several pre-emptive and preventive activities."