Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKementerian Kelautan dan Perikanan KKP merupakan salah satu kementerian pelopor Inisiatif Satu Data. Perbedaan strategi kementerian dalam menghadapi Rancangan Peraturan Satu Data Indonesia mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan diantara organisasi dalam merespons sebuah tekanan institusional. Artikel ini mendukung ide studi-studi sebelumnya bahwa terdapat perbedaan respons organisasi terhadap tekanan institusional dengan menawarkan analisis meso dalam melihat bagaimana Inisiatif Satu Data bekerja pada KKP. Dengan memodifikasi model Barman MacIndoe 2012 , artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan Satu Data KKP sebagai respons strategis KKP dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu logika institusional sebagai faktor institusional dan kapasitas organisasi sebagai faktor organisasional. Artikel ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode studi kasus. Artikel ini membuktikan bahwa Satu Data KKP sebagai sebuah respons strategis dapat berjalan karena kapasitas organisasi KKP mendukung tekanan institusional berupa inisiatif Satu Data. Selain kapasitas organisasi, budaya organisasi berupa nilai dan peran pemimpin juga menjadi faktor penting yang menentukan respons strategis KKP inisiatif Satu Data.

---

ABSTRACTMinistry of Marine Affairs and Fisheries MMF Republic of Indonesia is one of the One Data Initiatives rsquo pioneer ministries. The difference of strategies towards One Data Indonesia rsquo s draft among the ministries indicate that responses towards institutional pressure might be different for each organizations. This article support the idea about the difference of organizational responses that have been stated in previous studies by offering a mezzo analytical level on how One Data Initiatives works toward MMF. By modifiying the framework given by Barman MacIndoe 2012 , this article will explain how One Data MMF as a strategic response influenced by two factors, institutional logics as institutional factors and organizational capacity as organizational factors. This article proves that One Data MMF is a possible strategic response because MMF rsquo s capacity supports the institutional pressure called One Data Initiatives. Other than organization capacity, organization culture which values and leader role are also an important factors that determine MMF rsquo s strategic response towards One Data Initiatives."

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

---

This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control."

"ABSTRAKDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.ABSTRACTJakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung.Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.

---

Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management.

The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours.

According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center.

This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical.

This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan."

"Open Government Data (OGD) adalah inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola data yang dihasilkan oleh seluruh kementrian/lembaga untuk dapat dibagikan dan digunakan secara bebas serta tersedia dalam format yang terbuka. Penggunaan kembali (reuse) data oleh masyarakat akan meningkatkan partisipasi, interaksi dan keterlibatan masyarakat terhadap data yang dihasilkan pemerintah. Kebijakan data terbuka diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian dan keuntungan sosial melalui berbagai inovasi yang dihasilkan dengan pemanfaatan data yang tersedia Meskipun manfaat yang diharapkan dari pemanfaatan data terbuka pemerintah sangat banyak, namun pada kenyataannya dampak dari insiatif data terbuka belum dirasakan. Berdasarkan gap antara konsep manfaat yang dirasakan dari implementasi data terbuka pemerintah dengan kenyataan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan pengguna dalam portal data terbuka. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatan pengguna pada inisiatif data terbuka dapat membantu semua pihak dalam memanfaatkan potensi dari data terbuka. Bagi pemerintah, pemahaman faktor-faktor ini dapat mendorong pemerintah untuk memgembangkan portal data terbuka yang lebih baik sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna dengan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui media email. Jumlah responden penelitian ini adalah 1.237 responden. Pengolahan data dilakukan dengan analisis CB-SEM menggunakan software AMOS. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pengguna portal data terbuka adalah kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), manfaat yang dirasakan pengguna (perceived usefulness), kepercayaan pengguna terhadap portal data terbuka (trust to open data), dan kepuasan yang dirasakan pengguna portal data terbuka (satisfaction).

---

Open Government Data (OGD) is an initiative conducted by the government to manage data produced by all ministries and government institution to be freely shared, used and available in open format. Reuse data by citizens will increase participation, interaction and involve the community in data that produced by government. Open data policies are expected to be the driving force for economy and social benefits through various innovations generated by utilizing data. Although the expected benefits of utilizing open government data are numerous, in reality the impact of open data initiatives has not been felt. Based on the gap between the concept of perceived benefits from the implementation of open government data and reality, this study aims to examine what factors influence user engagement to open data portals. An understanding of the factors that influence user engagement to open data portals can help all parties in exploiting the potential of open data initiatives. For the government, understanding these factors can encourage the government to develop better open data portals. This research was conducted by distributing questionnaires via email. The numbers of respondents in this study was 1.237. Data processing was performed by CB-SEM analysis with AMOS software. The result show that factors influencing user engagement on open data portal is information quality, system quality, perceived usefulness, trust to open data, and satisfaction."

"ABSTRAKLembaga Riset Nasional dikembangkan dari pengintegrasian seluruh Lembaga Litbang Pemerintah, salah satunya adalah LIPI. Lembaga Riset Nasional berharap dapat menyusun Rencana Strategis SI/TI bersamaan dengan penataan organisasi yang dilakukan dengan perubahan organisasi pada LIPI sebagai cangkang organisasi Lembaga Riset Nasional dan pada seluruh Lembaga Litbang Pemerintah lainnya, yang diharapkan selesai hingga Tanggal 31 Maret 2020. Namun, penyusunan Rencana Strategis SI/TI Lembaga Riset Nasional dengan menggunakan metode perencanaan strategis SI/TI pada umumnya di masa penataan organisasi tersebut sulit dilakukan, karena Lembaga Riset Nasional belum memiliki strategi dan lingkungan internal organisasi yang stabil dan pasti sebagaimana yang menjadi tuntutan dari metode perencanaan strategis SI/TI pada umumnya sebelum menyusun rencana strategis SI/TI. Terlebih lagi dengan dinamisnya lingkungan internal organisasi di masa perubahan organisasi untuk penataan organisasi tersebut, menyebabkan penyusunan Rencana Strategis SI/TI Lembaga Riset Nasional membutuhkan metode perencanaan strategis SI/TI yang fleksibel, proaktif, responsif, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan organisasi yang terjadi. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk membangun metode perencanaan strategis SI/TI yang dapat mengatasi kesulitan dan memenuhi kebutuhan dari perencanaan strategis SI/TI pada organisasi yang sedang berubah seperti Lembaga Riset Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis tematik pada transkrip wawancara dengan Kepala LIPI dan Pakar di Bidang Manajemen Strategis dan Pembangunan Organisasi, serta hasil studi literatur pada perencanaan strategis SI/TI, manajemen perubahan organisasi, crafting strategy dan pendekatan agile pada perencanaan strategis. Metode perencanaan strategis SI/TI pada organisasi yang sedang berubah seperti Lembaga Riset Nasional yang diusulkan oleh penelitian ini adalah metode yang menganut aliran strategis analitik, sehingga tidak menuntut strategi dan lingkungan internal organisasi yang stabil dan pasti terlebih dahulu, serta metode yang mengadopsi pendekatan agile khususnya metode Scrum pada perencanaan strategis, sehingga metode ini fleksibel, proaktif, responsif, dan cepat beradaptasi pada perubahan organisasi, karena metode ini sederhana, iteratif, dan bertambah, yang menyediakan mekanisme perencanaan strategis SI/TI secara terus menerus dalam iterasi perencanaan yang singkat, serta mampu memperoleh umpan balik sesering mungkin dari pemangku kepentingan. Metode ini mencakup metode, model, peran dan partisipan, artefak, proses, implementasi, dan validasi.

---

ABSTRACTThe National Research Institute was developed from the integration of all Government R&D Institutions, one of which was LIPI. The National Research Institute hopes to formulate an IS/IT Strategic Plan together with organizational structuring carried out with organizational changes at LIPI as the organizational shell of the National Research Institute and at all other Government R&D Institutions, which are expected to be completed by March 31, 2020. However, formulating of an IS/IT Strategic Plan of the National Research Institute using the general method of IS/IT strategic planning in the organizational structuring period is difficult to do, because the National Research Institute does not have yet a stable and definite organizational strategy and internal environment as the demands of the general method of IS/IT strategic planning before formulating an IS/IT strategic plan. Moreover, with the dynamic internal environment of the organization during the organizational change for organizational structuring, causing the formulating of the IS/IT Strategic Plan of the National Research Institute requires IS/IT strategic planning methods that are flexible, proactive, responsive, and quickly adapt to organizational changes that occur. Therefore, this research was conducted which aims to develop an IS/IT strategic planning method that can overcome difficulties and meet the needs of IS/IT strategic planning in changing organizations such as the National Research Institute. This study uses qualitative methods and thematic analysis on interview transcripts with the Head of LIPI and Experts in Strategic Management and Organizational Development, as well as the results of literature studies on IS/IT strategic planning, organizational change management, crafting strategy and agile approaches to strategic planning. The IS/IT strategic planning method at a changing organization such as the National Research Institute proposed by this research is a method that embraces analytic strategic stream, so it does not require a stable and definite organizational strategy and internal environment first, as well as a method that adopt an agile approach especially the Scrum method in strategic planning, so this method is flexible, proactive, responsive, and quickly adapt to organizational changes, because this method is simple, iterative, and incremental, which provides a strategic planning mechanism for IS/IT continuously in short iterations of planning, and able to get feedback as often as possible from stakeholders. This method includes a method, a model, roles and participants, artifacts, processes, implementation, and validation."

"ABSTRAKDalam dunia organisasi dewasa ini, pengelolaan data dan informasi sudah menjadi kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebagai Kementerian baru pada Pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti merupakan organisasi yang juga memerlukan pengelolan data dan informasi yang baik. Pengelolaan data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek , serta pengelolaan data Pendidikan Tinggi Dikti adalah tanggung jawab Kementerian ini. Sejauh ini, kebijakan tentang pengelolaan data tersebut masih dalam proses pembahasan, padahalpermasalahan-permasalahan terkait dengan data sudah seringkali bermunculan dan mengganggu kinerja organisasi. Kondisi ini mengharuskan Kemristekdikti untuk segera menerapkan kebijakan pengelolaan datadan informasi yang baik.Permasalahan data seringkali terjadi karena organisasi belum menerapkan data management yang efektif. Berdasarkan panduan Data Management Body of Knowledge DMBOK , fungsi data management terbagi ke dalam sepuluh komponen, satu komponen yang memegang peranan sangat penting bagi pelaksanaan komponen lainnya adalah data governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan struktur data governance berdasarkan panduan DMBOK sebagai referensi utama. Rancangan struktur yang disusun mengacu kepada penelitian tentang data governance sebelumnya yang terdiri atas tiga unsur, yaitu role, decision areadan responsibility. Selanjutnya hasil rancangan yang diperoleh disesuaikan dengan kondisi Kemristekdikti sehingga menjadi titik awal dalam pelaksanaan data governance di lingkungan Kemristekdikti.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa panduan DMBOK bisa dipadukan dengan struktur data governance penelitian sebelumnya. Aktivitas data governance pada DMBOK dapat digunakan sebagai solusi awal dari permasalahan data yang terjadi. Harapannya, struktur data governance yang dirancang dapat diaplikasikan sehingga pelaksanaan data governance di Kemristekdikti dapat berjalan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTCurrently, in organizational world, data and information management is very important activity to support organizational goal achievement. As new ministry of Indonesia Republic, Ministry of Research, Technology and Higher Education Kemristekdikti also requires good data and information management. Data management of science, technology and higher education is this ministry responsibility. In so far, policy of such data management is in discussion process indeed, frequently, so many problems related with data had arisen and disturbed organizational performance. Such condition resulted in the Ministry of Research, Technology and Higher Education should apply good data and information management. Frequently, data issues had occurred because organization had not applied effective data management. Based on data guidance of Data Management Body of Knowledge DMBOK , function of data management is divided into ten components which of very importantone and playing role is data governance.This research is aimed at knowing structural designing of data governance based on DMBOK guidance as principal reference.Structural designing having been set refer to research on previous data governance comprising three elements, those are role, decision area and responsibility. Subsequently, designing result having been obtained to be adjusted with condition of Ministry of Research, Technology and Higher Education and as starting point to implement data governance atMinistry of Research, Technology and Higher Education.This research result had indicated that DMBOK guidance may be combined with previous research on structure of data governance. Activity of data governance at DMBOK may be used as early solution from occurring data problem.Wishfully, the designed data governance structure may be applied, hence, implementation of data governance at Ministry of Research, Technology and Higher Education may be realized sustainably."

"Indonesia meluncurkan inisiatif data terbuka Satu Data Indonesia untuk mempromosikan pemerintahan dengan asas keterbukaan pada tahun 2014. Indonesia juga mendapat dukungan dari Bank Dunia dengan bentuk dukungan teknis, termasuk membangun Portal Satu Data di Indonesia, untuk dijadikan one-stop shop untuk data dari seluruh pemerintah di Indonesia. Saat ini, Satu Portal Data memiliki sekitar 2700 kumpulan data dari lebih dari 32 instansi. Kondisi ini, membuat para pembuat kebijakan berharap keterbukaan akan diterima dan digunakan lebih dan lebih oleh warga negara dan menghasilkan berbagai manfaat, termasuk transparansi pemerintah, partisipasi pemerintah, dan inovasi. Kemampuan untuk menggunakan data terbuka sebagian besar bergantung pada ketersediaan teknologi data terbuka. Namun, sebenarnya penggunaan teknologi data terbuka telah menunjukkan hasil yang beragam, dan hanya ada sedikit penelitian mengenai prediktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka. Pemahaman yang lebih baik tentang prediktor ini dapat membantu untuk menerima dan menggunakan teknologi data terbuka di Indonesia, dengan menggunakan model modifikasi berdasarkan Teori Unified Acceptance and Use of Technology UTAUT dan Structural Equation Modelling SEM terhadap prediktor empiris dari mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fasilitas Facilitating Conditions adalah faktor yang paling mempengaruhi niat perilaku Behavioral Intention . Analisis tentang prediktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka dapat digunakan untuk merangsang penggunaan teknologi data terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembuat kebijakan harus memperbaiki penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka dengan menciptakan data open source, dengan mengintegrasikan penggunaan data terbuka dalam aktivitas sehari-hari, dan mengurangi usaha yang diperlukan untuk menggunakan teknologi data terbuka.

---

Indonesia launched its Open Data initiative Satu Data Indonesia to promote open government in 2014. Indonesia also got support from World Bank by providing technical support, including establishing the country 39 s online One Data Portal, to serve as a one stop shop for data from across the government. Currently, One Data Portal has more or less 2700 datasets from more than 32 instances. From this conditions, the Policy makers expect that openness will be accepted and used more and more by the citizen and resulting in a range of benefits including government transparency, government participation, and innovation.

The ability to use open data partly depends on the availability of open data technologies. However, the actual use of open data technologies has shown mixed results, and there is a paucity of research on the predictors affecting the acceptance and use of open data technologies.

A better understanding of these predictors can help to make the acceptance and use of open data technologies in Indonesia, using a modified model based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT and Structural Equation Modeling SEM to empirically predictors of influencing the acceptance and use of open data technologies.

The results show that the predictor 39 s Facilitating Conditions is the influence of Behavioral Intention. Our analysis of the predictors that influence the acceptance and use of open data technologies can be used to stimulate the use of open data technologies.

The findings suggest that policy makers should improve the acceptance and use of open data technology by creating an open source data, by integrating open data use in daily activities, and decrease the effort necessary to use open data technologies. "