Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplikasi krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri jasa keuangan Indonesia melatarbelakangi perubahan struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi pengawasan terpadu unified supervision . Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan melaksanakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, OJK didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan ruang APBN yang terbatas saat ini, maka perlu dicari alternatif lain dari pembiayaan OJK. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus melalui simulasi serta analisa data dan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya kontribusi dari lembaga sejenis seperti BI dan/atau LPS dalam pembiayaan OJK, sebagai salah satu upaya mitigasi pengamanan industri jasa keuangan Indonesia.

---

ABSTRACTThe implications of the 1998 economic crisis to Indonesia 39 s financial services were triggering the reform of Indonesia 39 s financial supervision structure into unified supervisory model. According to Act No. 21 of 2011, the Indonesia Financial Services Authority OJK has a duty to regulate, supervise, and protect financial industries which were formerly performed by Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In performing these functions, OJK is financially funded by government budget APBN and or the levies from parties who conduct their businesses in the financial services sector. Considering the current budget limitation of APBN, there should be other financing alternatives to support OJK. This research is conducted by using case study methodology through simulation and analysis of data and applicable regulations. According to the result, there should be financing contribution from other institutions such as BI and LPS as a preventive mitigation to protect financial services industry in Indonesia from instability."

"Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontrakt swasta. Istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing. Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi diantaranya sistem perpajakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya investasi pun dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak.Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bas industri pertambangan batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regular rperpajakan, insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia, dan persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.Dari hasil kajian terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubai Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus {lex specialist) dan dipersamakan dengan Undang Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diati mengenai perpajakan yang ada, maka UU Perpajakan berlaku secara umum; (3) Insentif paja yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PKB2B masing-masing Generasi PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyataka prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adan) investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot

---

In the coal mining industry, one of the legal instruments is a Work Agreement. This agreement is made between the Government of Indonesia and a private contracting company. The term contract of work can be found in Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions. Meanwhile, the term used in Presidential Decree Number 75 of 1996 concerning the Main Provisions of Coal Mining Concession Work Agreement is Coal Mining Concession Work Agreement (hereinafter abbreviated as PKP2B). So PKP2B is an agreement made by the Government of the Republic of Indonesia with foreign private companies. Contractors are reluctant to explore because of the many internal problems that must be addressed, including the tax system. Of course, the government does not allow this problem to hinder the flow of funds to the coal mining sector. The government also increases investment power through various policies, such as the provision of tax incentives.

In writing this final paper, to review the incentives for the coal mining industry in Indonesia, the author uses qualitative data analysis with the method of analyzing individual performance and experience, as well as institutional behavior by using documentary materials. With this analysis of the use of documentary materials, it will produce useful documentation for data analysis that requires information support from document materials so that it can explain the relationship between the objects analyzed with one another in this case the relationship between the Indonesian Government's policies to support the increase in the use of coal in Indonesia, regular taxation, tax incentives on the coal mining industry in Indonesia, and investors' perceptions of the prospects for the coal mining industry in Indonesia.

From the results of a study of tax incentives in the Indonesian coal mining industry, it can be concluded as follows: (1) The Indonesian Government's policy to support the increase in coal utilization is by making the National Batubai Policy (KBN); (2) In essence, tax regulations on the coal mining industry in Indonesia are treated specifically (lex specialist) and are equated with the Law. In other words, if the Coal Cooperation Contract does not comply with the existing taxation, then the Taxation Law applies in general; (3) The tax incentives given to the coal mining industry in Indonesia are as stated in the PKB2B of each Generation of PKP2B; (4) The general perception of investors is that the prospect of the coal mining industry in Indonesia is not very good because there is no new investment in coal mining, so it is certain that the number will decline."

"Di Indonesia, bidang industri termasuk pertambangan batubara merupakan konsumen energi listrik yang besar karena menggunakan lebih kurang 30% energi listrik yang dibangkitkan. Industri pengolahan batubara menjadi konsumen listrik layaknya industri lain, namun di pihak lain industri batu bara juga merupakan pemasok bahan bakar sumber energi bagi pembangkit listrik. Dalam menjalankan dua peran tersebut, industri ini tentunya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas terutama dalam hal penggunaan daya listrik yang besar yang akan mempengaruhi biaya produksi. Konservasi energi listrik adalah pemanfaatan energi listrik seefektif dan seefisien mungkin dengan cara mengurangi rugi-rugi energi listrik. Skripsi ini membahas peluang konservasi energi listrik pada pertambangan batubara. Data-data skripsi ini diperoleh dari pengukuran di PT Indominco Mandiri. Metode konservasi energi listrik yang digunakan berupa perbaikan faktor daya dengan cara memasang kapasitor bank sehingga rugi-rugi jaringan dapat direduksi. Perhitungan penghematan biaya secara ekonomis dianalisa dengan menggunakan metode Life-Cycle Cost. Hasilnya, konsumsi bahan bakar genset dapat dihemat dan pemasangan kapasitor bank dapat diimplementasikan dari pertimbangan teknis dan ekonomis.

---

In Indonesia, industry sectors, including coal minings, are large electrical energy consumers. They consume about 30% of electrical energy that are generated. Coal minings are electrical energy consumer likes another industry. In the other hand, coal minings are fuel produsen for the generator. So, these indutries should consider the efficiency and effectiveness on the used of electrical energy that affect the production cost. Electrical energy conservation is electric energy usage that as effective and efficient as possible by reducing the energy losses.

This paper discusse about the opportunity of electical energy conservation on the coal mining. The data in this paper was collected from the measurement at PT Indominco Mandiri. The method of electrical energy conservation is power factor correction by installing capacitor bank with the result that the power losses can be reduced. Cost saving calculation is economically analyzed by using Life-Cycle Cost method. As the result, genset fuel consumption can be reduced and capacitor bank installation can be implemented from technical and economical consideration."

"Pada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana kebijaksanaan yang mengatur pembiayaan modal ventura dapat memberikan insentif bagi shareholders dan manajemen PMV, shareholders dan manajemen PPU serta kepentingan stakeholders pada saat divestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: fundamental transformations (Williamson, 1990: 123, 229), hubungan principals-agent (Williamson, 1985: 14), katagori kepentingan dan periode investasi (Hardjosoekarto, 1994: 23)), strategi pemilihan usaha dan Corporate Lifecycle (Adizes, 1988: 11-79), teori modal ventura, pengusaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembiayaan modal ventura adalah Keppres Nomor 61 Tahun 1988 (Pakdes 20/1988) dan SK Menteri Keuangan Nomor 1251/MK.013/1988 dan Nomor 227/MK.013/ 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, di satu pihak diharapkan dapat menawarkan insentif dalam menggerakkan dana masyarakat, di lain pihak diharapkan dapat menyediakan alternatif pembiayaan yang mendorong terwudnya kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif, sumber data diperoleh dari 12 unit PMV dan 20 unit PPU dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ternyata pelaksanaan modal ventura belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan kebijaksanaan yang telah dikeluarkan selama ini, belum sepenuhnya memberikan insentif dan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (database) posisi usaha. Kesimpulan dari tesis ini adalah pembiayaan melalui kredit perbankan (mekanisme pasar) bukan satu-satunya mekanisme koordinasi yang paling efisien dalam memecahkan masalah permodalan, khususnya bagi pengusaha kecil dan koperasi. Oleh karena itu keberadaan modal ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan usaha (mekanisme organisasi) yang lebih efisien. Keberhasilan modal ventura ditentukan oleh transaksi antara PMV dan PPU, database, dan kebijaksanaan yang mendukungnya. Mengingat pembiyaan Modal ventura bersifat high risk, maka untuk pengelolaannya harus memperhatikan azas prioritas, selektivitas, fleksibilitas dan efisiensi. Khusus untuk Pengusaha Kecil dan Koperasi, pelaksanaannya agar disesuaikan dengan pasar yang dapat menawarkan insentif tersendiri."

"Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum perj anjian menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimana juga, sepanjang pembuatannya di lakukan sesuai dengan undang-undang dan isi nya t1dak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan ketentuan ini dapat memungkinkan untuk menggunakan bentuk perjanjian menurut syariat Islam/akad. Dalam pelaksanaan akad dapat terjadi suatu sengketa antara para pihak yang membuat akad tersebut. Selain membawa sengketa tersebut kepengadilan, ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu melalui lembaga arbitrase Islam penyelesaian sengketa dengan cara damai dimana para pihak sepakat agar perselisihan di antara mereka diperiksa dan di adili oleh hakim yang tidak memihak dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Keberadaan lembaga arbitrase Islam ini diakui di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ten tang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14, yaitu tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Alasan dipilihnya penye lesaian sengketa melalui arbitrase Islam adalah karena proses yang cepat (putusan final dan binding), hemat biaya, putusannya lebih mudah dilaksanakan dibandingkan putusan pengadilan, bersifat rahasia (tertutup) dan yang paling penting adalah tidak ada satu pihak yang dikalahkan. Keberadaan lembaga arbitrase Islam adalah sangat penting dalam kehidupan bermuamalah dan perlu untuk membahas apa dan bagaimana lembaga arbitrase Islam tersebut dan kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia serta melihat pelaksanaannya dalam kegiatan BAMUI menyelesaikan sengketa yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kredit/pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan pemerintah menyamakan perlakuan Pajak Penghasilan atas kegiatan Ijarah dan Ijarah IMBT pada Perbankan Syariah dengan Sewa Guna Usaha pada Industri Leasing, serta menganalisis kesesuaian penyamaan perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan Ijarah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Sewa Guna Usaha pada Industri Leasing. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan pemerintah menyamakan perlakuan pajak penghasilan kedua industri tersebut berdasarkan pada tax neutrality, sehingga pajak tidak bersifat distortif terhadap industri yang bergerak pada suatu industri yang sepadan atau sejenis. Penyamaan Perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan Ijarah dengan Sewa Guna Usaha sudah tepat, dilihat dari skema atau alur kedua kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Leasing tersebut memiliki kesamaan, sehingga aspek pajak penghasilan atas keduanya diperlakukan sama.

---

This research aims to analyze the government's discretion equalize treatment Income Tax on Ijarah and Ijarah IMBT activities in Islamic Banking with the Leases Leasing Industry, as well as analyzing the suitability of the treatment equation Ijarah income tax on activities undertaken by the Bank Syariah Mandiri with the Industrial Leases leasing. These results indicate that the government's discretion equalize the income tax treatment of the two industries are based on tax neutrality, so that taxes are not distorting the industry is moving at an equivalent or similar industry. Match treatment Ijarah income tax on activities with Lease is right, seen from the scheme or the second groove activities undertaken by the Bank Syariah Mandiri has in common with the lease, so the income tax aspects of both are treated equally."

"Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih dari 7% pada tahun 1989 dan 1990 merupakan indikator ekonomi yang menggembirakan, apalagi dengan menyimak pernyataan-pernyataan pemerintah yang menginginkan pertumbuhan ekonoini yang konstan sekitar 5?7% per tahun dengan tirigkat inflasi dipertahankan pada satu digit. Pertumbuhari ekonomi yang konstan dan stabil lebih mudah diikuti dilandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melonjak-lonjak menakjubkan tetapi bersifat sementara. Dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis, peranan bank sebagai financial institution juga semakin besar. Bank sangat besar peranannya dalam menyediakan jasa-jasa keuangan bagi dunia usaha. Kebijaksanaan uang ketat (TMP = tight money policy) yang dilakukan pemerintah untuk mendinginkan mesin ekonomi yang overheated sedikit banyak mempengaruhi kemampuan bank untuk menyediakan dana bagi dunia usaha. Pasar Keuangan dunia juga masih mengalami overcrowding karena besarnya biaya transformasi dan liberalisasi sosial di negara-negara komunis. Untuk memperoleh pinjaman juga semakin sulit dengan adanya credit Crunch, yaitu keadaan dimana bank-bank semakin berhati-hati dalam memberikan kredit dan sernakin selektif dalam memilih nasabah. Hal tersebut juga disebabkan karena dunia perbankan harus memenuhi Capital adequacy ratio (CAR), yaitu perbandingan antara modal dengan asset sebesar 8%, yang disyaratkan oleh Bank of International Settlements. Di Indonesia, CAR perbankan harus mencapai 5% pada Maret 1992, 7% pada Maret 1993 dan 8% pada Desember 1993. Ketetapan agar Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak melebihi batas tertentu juga membuat pihak perbankan bersikap konservatif dan melakukan strategi konsolidasi. Tingkat kemacetan kredit yang tinggi telah mendorong banyak bank untuk menyalurkan dana yang mahal tersebut ke sektor?sektor yang relatif kecil resikonya. Bahkan ada kecenderungan bahwa bank-bank di Indonesia lebih suka membeli SBI yang tidak beresiko dari pada menyalurkan dananya untuk kegiatan bisnis dan investasi yang mempunyai resiko. Akibatnya pengendoran TNP yang dilakukan pemerintah tidak terasa efeknya bagi dunia usaha. Hal tersebut rnenyebabkan banyak perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan cukup dana untuk melakukan ekspansi usaha ataupun sekedar mempertahankan operation activities mereka sehari-hari. Dengan semakin banyaknya transaksi bisnis yang menggunakan mekanisme kredit untuk pembayaran jasa atau produk yang telah dijual, fund shortage akan semakin terasa dan semakin besar efeknya terhadap kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Mengingat keterbatasan bank dalam pendanaan dunia usaha, kegiatan ANJAK PIUTANG (FACTORING) merupakan alternatif yang sangat menggembirakan bagi para pengusaha. Meningkatnya volume kredit yang berskala besar dengan kegiatan penagihannya yang dirasakan semakin rumit dan menyita waktu serta perhatian yang lebih intensif telah menyebabkan factoring mendapat tempat dan mendapatkan porsi bisnis yang semakin besar. Karya akhir ini dibuat untuk membahas peranan factoring dalam perekonomian Indonesia sebagai instrumen perangsang bagi dunia bisnis dan investasì, termasuk pemanfaatan factoring dalam meningkatkan kegiatan ekspor non-migas."