Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapan teori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi di rumah sakit. Penerapan teori Central Responsibility memberikan kepastian hukum bagi pasien dan rumah sakit dimana rumah sakit bertanggung jawab secara terpusat terhadap semua kejadian di rumah sakit. Pada putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010 rumah sakit bertanggung jawab secara central responsibility.

---

ABSTRACTIn this research analyzed the relation between the hospital's responsibility with the unlawful act that done by the doctors who are not be part of hospital's employee and the application of the central responsibility theory, and analysis of the judicial decision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010. This study uses normative juridical method with qualitative approach. The hospital is responsible for the unlawful act that occurred in the hospital. The application of the central responsibility theory makes the legal certainty of both patients and the hospital with the hospital responsible centrally to all cases that happen in the hospital. In the judicial decision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010 hospital responsible centrally."

"ABSTRAKDalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatanmelawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapanteori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG,62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumahsakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dirumah sakit. Penerapan teori Central Responsibility memberikan kepastianhukum bagi pasien dan rumah sakit dimana rumah sakit bertanggung jawabsecara terpusat terhadap semua kejadian di rumah sakit. Pada putusan No.18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan352/PK/PDT/2010 rumah sakit bertanggung jawab secara Central Responsibility

---

ABSTRACTIn this research analyzed the relation between the hospital's responsibility withthe unlawful act that done by the doctors who are not be part of hospital'semployee and the application of the central responsibility theory, and analysis ofthe judicial decision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG,1752 K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010. This study uses normative juridicalmethod with qualitative approach. The hospital is responsible for the unlawful actthat occurred in the hospital. The application of the central responsibility theorymakes the legal certainty of both patients and the hospital with the hospitalresponsible centrally to all cases that happen in the hospital. In the judicialdecision number 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752K/Pdt/2007 and 352/PK/PDT/2010 hospital responsible centrally"

"ABSTRAKDalam skripsi ini akan dibahas mengenai perkembangan pengaturan dan penyelenggaraan rekam medis, hak pasien dalam mengakses isi rekam medisnya ditinjau dari hukum kesehatan, dan peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah berdasarkan studi kepustakaan dengan tipe preskriptif yang mana tujuan dari penelitian ini membawa penulis untuk mengenal lebih dalam mengenai rekam medis. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum serta menganalisis putusan-putusan yang berhubungan dengan penelitian mengenai peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Sehingga dengan adanya peran rekam medis dapat membantu hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the development of regulations and the conduct of medical record, medico legal perspective of patient rights to access his her medical record, and the role of medical record to prove allegation of tort by doctor. The research method of this thesis is literature study with prescriptive type, so that a deeper understanding of medical record can be reached. This thesis research is conducted through the analysis of written regulations, related court judgments with respect to allegation of tort by doctor. Thus, it can be seen the role of medical record to help judges to make a decision with respect to allegation of tort in the medico legal field."

"Skripsi ini membahas tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter kandungan, dilihat dari segi hukum perikatan dan hukum kesehatan. Penilitian ini bersifat deskripstif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi, serta juga memuat pandangan hukum terhadap peristiwa tersebut.Hasil penelitian menyarankan baik kepada rumah sakit maupun dokternya agar meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sehingga tidak merugikan pasien yang nantinya akan berujung pada timbulnya sengketa hukum, seperti tagline 'lebih baik mencegah daripada mengobati' yang selalu diucapkan oleh dokter kepada pasien.

---

These undergraduate thesis is discusses about hospital liability for medical malpractice action conducted by obstetricians, in contract law and medical law point of view. This research is descriptive to describe the event that happened and contained legal point of view on that event.

The result is to suggest the hospital and doctor to improve the quality of medical services, in order to not harm the patient which potentially can triger legal dispute, like the word 'prevention is better than restoration' that doctor oftenly said to patient."

"Skripsi ini membahas tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Koperasi Pedagang Pasar Citeureup melawan PT. Bank Bukopin Tbk dan R Kusumah Sandjoyo. Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo sehingga dapat digugat dan dapat bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 168/PDT/2005/PT.DKI, hanya R. Kusumah Sandjoyo yang dinyatakan bersalah, namun putusan tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo bersalah dan harus bertanggung jawab.Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.Kesimpulan dari penelitian ini adalah baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo memenuhi semua unsur dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap Koperasi Pedagang Pasar Citeureup.

---

This thesis discusses the tort case between Koperasi Pedagang Pasar Citeureup against PT. Bank Bukopin and R Kusuma Sandjoyo. This study focuses on two principal issues , namely the elements that must be met by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo so it can be sued and may be liable under tort and analysis on the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 related tort committed by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo. In the South Jakarta District Court decision No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel and the Jakarta High Court decision No. 168/PDT/2005/PT.DKI , only R. Kusuma Sandjoyo were found guilty, but the verdict was overturned by the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 which stating that both PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo guilty and should be held accountable. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia’s legislation.The results of the study concluded that either PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo meet all the elements and responsible for a tort against Koperasi Pedagang Pasar Citeureup."

"[Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam suatu tindakmedis. KUHPer mengatur tentang kewajiban melakukan pertanggungjawaban atasperbuatan melawan hukum. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakanmetode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifatdeskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bilamana suatu tindak medisdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana tanggungjawab dokter dan rumah sakit terhadap hal tersebut. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah suatu tindak medis dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dan tidak terdapat teoripembelaan yang dapat digunakan untuk menghindari gugatan. Perbuatan melawanhukum dalam tindak medis menimbulkan kewajiban bagi dokter dan rumah sakituntuk bertanggung jawab. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.417/Pdt.G/2012/PN.Mdn kurang tepat dalam memutus dikarenakan adanyakelemahan proses pembuktian., This thesis discusses the unlawful act in medical treatment. Civil Code regulatesthe obligation to responsibility for unlawful act. In conducting this research, thewriter uses juridicial-normative library research methods and the typology isdescriptive. The problem in this thesis is when a medical treatment can becategorized as an unlawful act and how the responsibilities of doctor and hospitalon it. The conclusion to these problems is a medical treatment can be categorizedas an unlawful act if it fulfills the elements and there is no defense theory that canbe used to avoid a lawsuit. Unlawful act in medical treatment cause the obligationfor doctor and hospital to be responsible. Medan District Court Decision No.417/Pdt.G/2012/PN.Mdn less appropriate in deciding because of the weakness ofthe evidence.]"

"Tanggung jawab hukum rumah sakit selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terkait sengketa medis. Rumusannya yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih dianggap umum sehingga berpotensi menimbulkan salah penafsiran. Adapun penelitian ini berusaha untuk membahas dan menganalisis mengenai penerapan tanggung jawab hukum di rumah sakit syariah dengan melakukan studi di RSI Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit syariah pertama di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana akan banyak mengacu pada norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait rumah sakit, dokter dan pasien. Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menggambarkan tanggung jawab hukum rumah sakit syariah terhadap dokter dan pasien, yang kemudian akan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan RSI Sultan Agung sudah cukup baik menerapkan tanggung jawab hukumnya terhadap dokter dan pasien, namun masih ada satu hal yang tidak sesuai karena masih dimungkinkan terlibatnya dokter dalam gugatan ganti rugi dari pasien. Oleh karena itu Peneliti memberikan saran agar RSI Sultan Agung menyesuaikan bentuk pertanggungjawaban hukumnya sesuai ketentuan yang ada, dan juga akan lebih baik jika RSI Sultan Agung menerapkan hak regres dan mewajibkan setiap dokternya ikut program asuransi risiko.

---

Hospital legal responsibility has always been an interesting topic to be discussed, especially regarding hospital legal responsibilities related to medical dispute. Its regulation that is contained in Article 46 of Law No. 44/2009 concering to Hospital is still considered too general, so that it has the potential causing misinterpretation. This research seeks to discuss and analyze how the application of legal responsibilities in sharia hospital by studies at RSI Sultan Agung Semarang as the First Sharia Hospital in Indonesia.

The form of this research is normative juridical which will mostly refer to legal norms derived from legislation and reading materials related to hospitals, doctors and patients, in additio this research also used descriptive type of typology to describe the legal responsibilities of sharia hospital towards doctors and patients and then its will be reviewed by health law.

The results of this study indicate that RSI Sultan Agung is quite good at implementing its legal responsibilities, but there is still one thing not appropriate because it is still possible for doctors to be involved in compensation claims from patients lawsuit. Therefore, the researcher gives suggestions that RSI Sultan Agung must adjustthe regulation, and it would be better if RSI Sultan Agung applies Hak Regres and requireseach doctor to take part in risk insurance program."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit dalam suatu perjanjian medis di Indonesia. Penelitian berbentuk yuridis normatif dengan mengkaji penerapan teori-teori dan norma hukum pada praktik yang ada. Serta penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi serta memuat pandangan hukum dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pola pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tidak selalu sejalan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat memberikan kejelasan terhadap konsep tanggung jawab rumah sakit yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal responsibility of the hospital for doctors in providing health services to patients at the hospital in a medical agreement in Indonesia. This research used normative juridical method by examining the application of legal theories and norms to existing practices. As well as this research is also used descriptive type of typology to describe the events that occur and contains a legal opinion of the event. The results of this study is the pattern of hospital responsibility for doctors is not always in line with existing regulations. This research suggests that the government can provide clarity on the concept of hospital responsibility referred to in Article 46 of Law No. 44 of 2009 Law on Hospital."

"Malpraktik medis akibat perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh dokter yang bekerja pada suatu rumah sakitmerupakan salah satu dari banyak permasalahan dalam upayapencapaian tujuan pelayanan kesehatan yang dilakukan olehtenaga kesehatan khususnya Dokter dan Rumah Sakit. Salahsatu contoh adalah kasus seorang bayi yang ususnya teburaikeluar akibat kelalaian seorang dokter bedah pada saatpenjahitan pasca operasi. Agar suatu perbuatan yangdilakukan oleh seorang dokter dapat dikatakan sebagaiperbuatan melawan hukum dalam hukum perdata maka harusterdapat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yangtercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanyaperbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahandan ada kerugian. Sedangkan suatu perbuatan dapat dikatakanmelawan hukum adalah apabila memenuhi salah satu dan/atauseluruh kriteria berikut ini yaitu bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan haksubjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan danbertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata dan doktrincorporateliability maka rumah sakit sebagai majikan dapatdimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh dokter tetap sebagai bawahan yangbekerja pada rumah sakit tersebut. Gugatan yang dilakukanterhadap kasus malpraktek tidak selalu membuahkankemenangan seperti pada kasus ini. Akan tetapi hal tersebutbukan berarti perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehdokter menjadi tidak ada. Penyebabnya dapat berasal daribanyak faktor baik dilihat dari segi materil maupun segiformil."