Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 147834 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silalahi, King Ronald
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pekerja informal berpendapatan rendah terhadap jaminan hari tua di DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan mix method yaitu analisis kualitatif deskriptif dan estimasi probability regresi probit. Berdasarkan output regresi probit ditemukan bahwa variabel yang siginifikan mempengaruhi preferensi pekerja informal berpendapatan rendah adalah jenis pekerja bukan penerima upah, pendapatan dibawah ump, stimulus harga, motif siklus hidup dan tabungan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang responsive terhadap karakteristik pekerja sektor informal melalui perlindungan usaha, skema premi menjadi tabungan, memfasilitasi pendidikan perencanaan keuangan bagi pekerja informal berpendapatan rendah di DKI Jakarta. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T48799
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farid Subkhan
"Lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan amanat yang ditugaskan oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa ?Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat? serta pasal 34 ayat 2 yang menyatakan ?Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan?. Pelaksanaan program JKN juga didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang menunjuk PT. Askes (Persero) yang kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan sebagai satu-satunya badan penyelenggara SJSN untuk JKN. Sebagai pedoman penyelenggaraan JKN, kemudian diterbitkan Perpres No. 12 tahun 2013 dan Perpres No. 111 tahun 2013 yang telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus sudah tergabung dalam program JKN selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2019.
Untuk membantu mensukseskan program JKN, penelitian ini menguji tentang probabilitas seorang pekerja sektor informal perkotaan untuk menjadi peserta JKN berdasarkan sepuluh variabel bebas yaitu stimulus harga, stimulus diskon, stimulus periode pembayaran, precautionary motive, access motive dalam membeli asuransi, pengetahuan tentang financial planning yang meliputi manajemen risiko, manajemen menabung, perencanaan hari tua, perencanaan waris, dan manajemen cash flow rumah tangga.
Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung di wilayah Jabodetabek terhadap 150 pekerja sektor informal yang meliputi pekerja penerima upah tetap, pekerja penerima upah tidak tetap, dan pekerja non penerima upah. Pelaksanaan lapangan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2014.
Berdasarkan analisis regresi probit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara variabel bebas tersebut, empat variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas seseorang menjadi peserta JKN yaitu stimulus diskon, access motive, cash flow dan perencanaan harta waris (heirs). Dengan demikian, intervensi terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan minat seseorang terhadap program JKN.

National Health Insurance (JKN) was born as a mandate assigned by the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to social security that allows the development of his or herself as a useful human being" as well as article 34, paragraph 2 which states "the state shall develop a system of social security for all people and empower the incapable and poor citizen in accordance to human dignity". JKN program implementation is also based on Law No. 40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) and the Law No. 24 of 2011 on National Social Security Agency which appointed PT. Askes (Persero), which is then referred to BPJS Kesehatan as the sole agency of the Social Security Agency (JKN) and followed up by Presidential Decree No. 12 of 2013 and Presidential Decree No. 111 of 2013 which has mandated that all Indonesian citizens must be incorporated in JKN program no later than January 1st, 2019.
In order to make JKN program is successful, this study examine about the probability of urban informal workers to participate in JKN program based on ten independent variables that are price stimulus, discount stimulus, payment period stimulus, precautionary motive, access motive in buying insurance, knowledge on financial planning which includes risk management, saving management, retirement planning, heirs planning, and cash flow management.
The study was conducted through direct interviews in Greater Jakarta to 150 informal workers which includes fixed wage earners and non-fixed wage earners, and non-wage earners or self-employed. The fieldwork was conducted in October-November 2014.
By using probit regression analysis, the results of this study indicate that four independent variables have significant impact to the probability of a person becomes a participant of JKN. They are stimulus discount, access motive, cash flow and heirs planning. Thus, the interventions against these factors can help to improve person's interest to the JKN program.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T43441
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Sumarsinah
"Penulisan Tugas Akhir ini ingin mengetahui : ?Model program pelatihan apa yang sesuai bagi peserta P.P.D.S di perusahaan "X". Sebagaimana diketahui, pemsahaan X di Jakarta merupakan salah satu cabang dari pemsahaan X yang berpusat di Amerika. Sehohrmgan dengan perubahan kebijakan bisnisnya yang berlaku di perusahaan X di seluruh dunia, maka pimpinan puncak perusahaan X tersebut bermaksud melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya.
Langkah yang dilakukan tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi mereka juga turut memikirkan masa depan peserta P.P.D.S. Ide mendirikan program "0utplacement" (suatu tempat yang rnenyediakan program pelatihan dan konseling untuk pesena P.P.D.S) ditujukan untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mempersiapkan mereka, baik secara fisik maupun psikologis, untuk hidup mandiri. Pada kenyataannya program ?outplacement' di perusahaan X ini tidak sepenuhnya memenuhi keinginan perusahaan karena tidak semua peserta P.P.D.S. memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan disini. Disisi lain, berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan, diperoleh hasil bahwa peserta P.P.D.S membutuhkan program pelatihan yang bisa mengembangkan diri dan mengembangkan keterampilan wira usahanya.
Sesuai dengan judul dari Tugas Akhir ini, penulis mengusulkan : Program pelatihan 'Tangguh' bagi peserta P.P.D.S di perusahaan ?X?. Dalam penyusunan program pelatihannya sendiri harus mempertimbangkan :
1. Ciri khas perusahaan.
2. Ciri khas budaya setempat dimana perusahaan ini berada
3. Situasi lingkungan yang berpengaruh terhadap karyawan.
4. Kebutuhan peserta P.P.D.S dalam rangka menunjang keinginannya untuk bisa mandiri.
Dalam membahas masalah ini digunakan beberapa teori mengenai program pensiun dini, program 'outplacement' dan penyusunan program pelatihan berikut mengenai hal-hal apa yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang pemandu.
Melalui kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan P.P.D.S di perusahaan X, diketahui bahwa adanya kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan tersebut bukan hanya pada pemilihan topik pelatihan yang akan diberikan kepada peserta, tetapi juga pada perencanaan pemberlakuan P.P.D.S secara keseluruhan. Selain itu komitmen dari pihak manajemen juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan program ini."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Rahayu Lin Astuti
"Pelaksanaan transformasi dibidang organisasi dengan melikuidasi dan menggabungkan cabang-cabang yang merugi di PT. X berakibat ada beberapa posisi tertentu yang tidak dibutuhkan lagi dan hal tersebut akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Pelaksanaan likuidasi dan penggabungan cabang tersebut mendorong PT. X untuk melakukan antisipasi yaitu dengan melakukan downsizing.
Downsizing menumt Sirico (1996) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi biaya sehingga membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan tetap dapat benahan. Namun dilain sisi, akan menimbulkan akibat bagi karyawan yang terkena yaitu timbul shock, kemarahan dan rasa malu (Illes, 1996). Downsizing dalam pelaksanaannya menurut Knodwell, Branstead dan Moraveo (1994) ada beberapa pilihan, salah satunya adalah dengan pensiun dini. Pensiun dini sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja rnenurut Gomez, Balkin dan Cardy (1998) memiliki 2 (dua) sifat, yaitu : Voluntary (sukarela) dan Mandatory (keharusan).
Pada saat ini PT. X memiliki rencana untuk melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory pada karyawan-karyawannya. Untuk itu, penulisan ini merupakan kajian pendahuluan mengenai persiapan PT. X dalam rencana pelaksanaan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory dan penanganan dampak dari program tersebut.
Dari data yang ada apabila PT. X melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini yang bersifat mandarory maka ada 170 (seratus tujuh puluh) orang yang akan terkena program tersebun Dimana diantaranya 25 (dua puluh lima) orang masih menduduki jabatan struktural dan 53 (lima puluh tiga) orang perwira kapal. Dengan demikian dengan program tersebut akan menimbulkan permasalahan baru bagi PT. ?X? yaitu penyiapan pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong akibat program tersebut dan apabila PT. X tetap akan menjalankan program tersebut secara umum dapat dikatakan PT. X belum siap.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengisi kekosongan karyawan yang menduduki jabatan maka direkomendasikan untuk menata ulang sumber daya manusianya, melakukan upaya kaderisasi untuk karyawan darat dan laut dengan rnelakukan upgrading bagi karyawan laut dan pelatihan manajerial bagi karyawan darat. Dengan solusi ini, diharapkan dapat diketahui kekurangan ataupun kelebihan jumlah karyawan, dan untuk persiapan pengisian kekosongan jabatan dengan kaderisasi karyawan darat maupun laut melalui program uprading ataupun pelatihan.
Apabila prioritas di atas sudah dilaksanakan oleh PT. X maka program selanjumya adalah pelaksanaan survey mengenai sikap karyawan terhadap downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory, Pembentukan Tim Kelayakan, serta Pelatihan-pelatihan."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2003
T38501
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Diah Sari
"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang Memengaruhi rendahnya partisipasi pegawai dalam program Knowledge Lynx di Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi di Bank Indonesia di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa terdapat enam faktor yang Memengaruhi partisipasi pegawai dalam program Knowledge Lynx di Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia di DKI Jakarta yaitu faktor tidak adanya reward and punishment dalam pelaksanaan program, faktor adanya pemberlakuan program lain yang lebih menarik, faktor keterbatasan sumber daya manusia, faktor kurangnya sosialisasi program, faktor pegawai yang belum terbiasa melakukan knowledge sharing, faktor tidak adanya standar penulisan dalam program K-Lynx, faktor tampilan menu yang tidak mudah dipahami, serta faktor Community of Practice yang belum berfungsi dengan baik.

The focus of this study is the factors that influence the low employee participation in Knowledge Lynx program in the Directorate of Information Systems Management at Bank Indonesia in DKI Jakarta. This study uses a qualitative research approach with the type of descriptive research. The results obtained show that there are six factors that influence employee participation in Knowledge Lynx program in the Directorate of Information Systems Management at Bank Indonesia in DKI Jakarta. Those factots are the lack of reward and punishment in the implementation of the program, the appearance of similar program that is more interesting, the constrains of human resource, the lack of program socialization, the employees have not been accustomed to knowledge sharing, the absence of standardized writing in Knowledge Lynx program, the display menu is not easy to understand, and the Community of Practice has not been functioned properly."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Achyar
"Pembahasan terhadap topik yang melihat adanya korelasi antara tingkat status sosial ekonomi dengan partisipasi politik ini, sesungguhnya diilhami oleh suatu obsesi pada gagasan yang agafc besar, yaitu demokrat isas i. Adapun yang penulis maksud dengan demokratisasi adalah proses pengambilan dan pengaplikasian nilai-nilai demokrasi secara utuh dalam setiap kegiatan politik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar adalah perlu adanya perluasan partisipasi politik rakyat aecara mandiri (autonomous}, Namun di dalam fcenyataannya, perluasan partisipasi politik rakyat tersebut, tidak hanya terkait dengan sistem politik secara makro, tetapi juga berkelindan dengan segi-segi kehidupan sosial dari rakyat itu sendiri. Dalam hal ini faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan dan penghasilan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik rakyat.
Dari beberapa studi yang dilakukan oleh para ilmuwan politik seperti Almond, Infceles, Verba dan Nie, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat pendidikan dengan sikap kewarganegaraan yang aktif. Variabel-variabel seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pefcerjaan, penghasilan, dan usia dapat disejajarkan dengan variabel pendidikan dalam menentukan tindakan-tindakan politik.
Temuan yang diperoleh oleh para sar.jana tersebut, nienibukt ikan bahwa tingkat status sosia! ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik. Dari pernyataan tersebut, lahirlah rumusan "semakin tinggi ti ngkat status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi tingkat partisipasi politikoya".
Dalam kaitannya dengan masyarakat pekerja sektor informal, penulis ingin melihat, apflkah rumusan tersebut di atas tetap terjaga keberlakuannya terhadap suatu lapisan masyarakat kota yang berdasarkan tingkat status sosial ekonomi bcrada pada posisi yang rendah. Atau apakah akan ditemukan hal-hal baru yang khusus berkenaan denoan kehidupan mereka yang unik.
Singkatnya penelitian ini dapat dikatakan suatu usaha verifikasi terhadap teori yang melihat adanya hubungan antara tingkat status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik dengan mencoba menerapkannya pada masyarakat peker.ja sektor informal.
Dipilihnya masyarakat sektor informsi sebagai objek kejadian , mengingat kelompok ini keberadaannya merupakan suatu fenomena yang menarik di wilayah perkotaan. Hal itu disebabkan oleh jumlah mereka yang dari masa ke raasa terus bertambah secara meyakinkan, sehingga secara fcuantitatif merupakan sumber daya politik yang cukup potensial untuk diberdayakan. Selain itu, persoalam umum di negara Dunia Ketiga sampai saat ini adalah bagaimana meningkat kan partisipasi politik masyarakatnya yang cenderung apatis.
Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan.Dipilihnya kelurahan tersebut sebagai lokasi penelitian, berdasarkan beberapa pert imbangan, antara lain merupakan salah satu sentra dari para pefcerja sektor informal, sebab jaraknya yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, kedudukannya juga berada dalam satu wilayah di mana penulis melangsungkan pendidikan.
Hasil yang ditemukan melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa para pekerja sektor informal memi 1 iki latar belakang status sosial yang rendah, tetapi tidak dengan status ekonominya. Demikian juga, untuk bentuk partisipasi politik yang melibatkan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta yang berupa aksi protes, partisipasi mereka cenderung rendah. Tetapi untuk bentuk partisipasi politik yang tidak bersifat intensif dan menyita waktu seperti penggunaan suara dalam pemilu , keikutsertaan mereka cenderung tinggi.
Hasil uji hipotesis melalui analisa tabel silang, menunjukkan bahwa untuk partispasi politik yang tidak bersifat intensif dan berupa aksi protes, seperti pada penggunaan suara dalam pemilu dan melakukan aksi demontrasi atau mogak, variabel pendidikan dan penghasilan tidak berpengaruh , Sementara untuk partisipasi politik yang bersifat intensif seperti ikut organisasi , mencari koneksi dan melakukan lobi variable pendidikan dan penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan sifat pekerjaan yang dimiliki oleh para pekerja sector informal apakah yang menetap atau tidak menetap, tidak memiliki berpengaruh terhadap semua bentuk partisipasi politik yang ada."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manggala Purwakancana N.
"Ketangkasan karyawan diartikan sebagai kemampuan karyawan untuk bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat dan tepat (Alavi Wahab, 2013). Untuk tetap dapat berkompetisi dengan perkembangan bisnis secara global, PT X selaku pelaku bisnis menerapkan pendekatan ketangkasan ini di semua lini bisnisnya. Studi 1 bertujuan untuk melihat hubungan keterlibatan karyawan dan keterikatan kerja pada ketangkasan tenaga kerja. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT X yang berjumlah 154 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik convenience sampling. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen keterlibatan karyawan (Adham, 2014), kuesioner keterikatan kerja (Scaufeli & Bakker, 2003), dan kuesioner ketangkasan tenaga kerja (Sherehiy, 2007). Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keterikatan kerja dan ketangkasan karyawan (r = 0.56, p 0.05). Terdapat hubungan antara keterlibatan karyawan dan ketangkasan karyawan (r = 0.48 , p 0.05). Pada studi 2, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Responden intervensi terdiri dari 16 orang karyawan PT X. hasil studi intervensi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan skor rata-rata yang signifikan pada keterikatan kerja (Z = -2.941, p 0.05) dan tidak terjadi peningkatan skor yang signifikan pada rata-rata ketangkasan karyawan (Z = -0.238, p 0.05).

Workforce agility is defined as the ability of employees to react and adapt to changes quickly and appropriately (Alavi & Wahab, 2013). To be able to compete with global business development, PT X as a business person applies this agility approach in all lines of business. Study 1 aims to look at the relationship of employee involvement and work engagement in workforce agility. Respondents in this study were permanent employees of PT X, amounting to 154 people. Data collection using convenience sampling techniques. The survey was conducted using employee involvement instruments (Adham, 2014), work engagement questionnaires (Scaufeli & Bakker, 2003), and workforce agility questionnaires (Sherehiy, 2007). Correlational analysis results show that there is a relationship between work engagement and workforce agility (r = 0.56, p 0.05). There is a relationship between employee involvement and workforce agility (r = 0.48, p 0.05). In study 2, research used purposive sampling technique. Intervention respondents consisted of 16 employees from PT X. The results of the intervention study showed that there was a significant increase in the average score on work engagement (Z = -2,941, p 0.05) and there was no significant increase in the average employee agility (Z = -0.238, p 0.05).
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2019
T55215
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghita Putriani
"Penelitian ini membahas evaluasi hasil (outcome) Program Diklat Re-orientasi 2012 yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) terhadap karyawan yang telah memasuki masa pensiun (55 tahun) dan yang telah pensiun (56 tahun) pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pembekalan persiapan psikologis, pengetahuan kewirausahaan, dan pengetahuan kesehatan pensiunan, pelatihan ini telah berhasil dengan baik memberikan pengetahuan tersebut kepada pesertanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner, ditujukan kepada 39 responden yang diambil dengan teknik stratified random sampling.

The focus of study is to know the outcome of Re-orientation Training Program 2012 organized by PT. Angkasa Pura II (Persero) for employees who have retired (55 years) and who have been retired (56 years) in 2012. The results showed that in giving a psychological preparation, knowledge of entrepreneurship, and retiree health knowledge, the training has been successfully increased knowledge of the participants. The approach used in this study is quantitative. The measurement tool used is questionnaires, which has been addressed to the 39 respondents who were taken by stratified random sampling technique."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45200
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Wijayanti
"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan program berupa pemberian uang tunai ketika peserta memasuki usia pensiun. Dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yakni banyak peserta yang mengambil manfaat JHT pada usia muda. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran filosofi JHT serta adanya perusahaan yang mendaftarkan sebagain baik program, upah dan tenaga kerjanya.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia dan hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literature. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan mencakup pihak pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, peserta dan pemberi kerja serta LSM.
Hasil dari penelitian ini yakni impementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia berjalan dengan baik walaupun terjadi disharmoni regulasi dan keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya meliputi konten dan konteks dari kebijakan itu sendiri serta kepatuhan dari implementator dan faktual akan kondisi sosiologis masyarakat.
Kesimpulannya ialah implementasi berjalan dengan baik walaupun masih menghadapi kendala baik regulasi maupun kepatuhan sehingga perlu dilakukan revisi PP 60 tahun 2015, adanya unemployement benefit sehingga tidak mengganggu JHT dan diperlukan kinerja yang inovatif dari BPJS Ketenagakerjaan.

This study discusses the implementation of policies on benefits of Old Age Insurance (JHT) in Indonesia. JHT is a program in the form of giving cash when participants enter retirement age. In its implementation, there are several obstacles, namely many participants who took the benefits of JHT at a young age. This has led to a shift in the philosophy of JHT as well as the existence of companies that register good programs, wages and labor.
The purpose of this study is to analyze the implementation of the JHT benefit policy in Indonesia and what determines the success of implementing the JHT benefit policy. This study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews were conducted with several informants including the government, Employment BPJS, participants and employers as well as NGOs.
The results of this study are that the implementation of JHT benefit policies in Indonesia goes well even though there is disharmony in regulation and the successful implementation of JHT benefit policies in Indonesia is strongly influenced by various things including the content and context of the policy itself and the implementer`s compliance and factual sociological conditions.
The conclusion is that implementation is going well even though it still faces both regulatory and compliance constraints so it needs to be revised PP 60 in 2015, the existence of unemployement benefits so that it does not interfere with JHT and innovative performance is needed from BPJS Ketenagakerjaan.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T52930
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desti Ariani
"Dua tahun pandemi COVID-19, perusahaan mulai kembali memberlakukan WFO dan mulai mempertimbangkan sistem kerja baru yaitu remote working. Perubahan sistem kerja ini berdampak pada perubahan job context (hubungan interpersonal, home-work interface) dan job content (desain ruang kerja, beban kerja, durasi waktu kerja, sistem kerja) yang dapat menyebabkan bahaya psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor psikososial terhadap stres kerja pada pekerja perkantoran sebelum dan saat pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Penelitian dilakukan pada pekerja perkantoran yang bekerja dengan sistem WFH dan hybrid (WFH+WFO) di DKI Jakarta pada bulan Juni sampai Juli 2022 dengan menyebarkan kuesioner secara online (google form) kepada 142 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi-Square dan t-test. Dari hasil analisis Chi-Square terdapat hubungan yang signifikan untuk variabel desain ruang kerja sebelum pandemi (p 0,005), beban kerja sebelum pandemi (p 0,003) dan saat pandemi (p 0,000), serta durasi waktu kerja saat pandemi (p 0,050) terhadap stres kerja. Dari hasil uji t-test terdapat peningkatan yang signifikan antara stres kerja sebelum dan saat pandemi (1,19; Sig.2-tailed 0,005), beban kerja sebelum dan saat pandemi (0,56; Sig.2-tailed 0,001), serta durasi waktu kerja sebelum dan saat pandemi (0.42; Sig.2-tailed 0,000). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel tersebut berpengaruh pada stres kerja yang dialami oleh pekerja perkantoran sebelum dan saat pandemi COVID-19 di DKI Jakarta.

Two years the COVID-19 pandemic, companies have started to re-enforce WFO and are starting to consider a new work system, namely remote working. This work system has an impact on changes in job context (interpersonal relations, home-work interface) and job content (workspace design, workload, working time duration, work system) which can cause psychosocial hazards. This study aims to analyze psychosocial factors on work stress in office workers before and during the COVID-19 pandemic. This research is a quantitative study with a cross-sectional study design. The research was conducted on office workers working with the WFH and hybrid systems (WFH+WFO) in DKI Jakarta from June to July 2022 by distributing questionnaires online (google form) to 142 respondents. The analysis used in this study is the Chi-Square and t-test. From the results of the Chi-Square analysis there is a significant relationship for workspace design variables before the pandemic (p 0.005), workload before the pandemic (p 0.003) and during the pandemic (p 0.000), and working time duration during the pandemic (p 0.050) to work stress. From the results of the t-test there was a significant increase between work stress before and during the pandemic (1.19; Sig.2-tailed 0.005), workload before and during the pandemic (0.56; Sig.2-tailed 0.001), and duration of working time before and during the pandemic (0.42; Sig.2-tailed 0.000). The conclusion from this study is that these variables affect the work stress experienced by office workers before and during the COVID-19 pandemic in DKI Jakarta."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>