Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, merupakan institusi dengan mayoritas modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah daerah dan juga untuk melayani masyarakat. Oleh karena sifat BUMD tersebut, dibutuhkan monitoring dan evaluasi agar sesuai dengan tujuannya. BUMD di DKI Jakarta, di monitoring dan evaluasi oleh instansi khusus setingkat SKPD yaitu Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD oleh BP BUMD beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Gorgens dan Kusek (2009) yang terdiri dari 12 dimensi dimana terkelompokkan menjadi komponen: manusia, kerjasama, dan perencanaan; pengelolaan data; dan penggunaan data untuk pembuatan keputusan. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa BP BUMD sudah baik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMD. Hal tersebut dilihat dari komponen monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut belum terdapat komponen survei dan penelitian program yang hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi program monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan komitmen stakeholder, membangun basis data, dan melakukan survei atau penelitian atas program monitoring dan evaluasi.

---

Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprise), BUMD, are institutions with a majority of their capital owned by local governments that give economical benefits to local governments and also to serve the public. Due to the nature of the BUMD, monitoring and evaluation is needed to suit its objectives. BUMD in DKI Jakarta, is monitored and evaluated by a special agency as high as Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namely the Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD). This research aims to describe the implementation of monitoring and evaluation of the performance of BUMD by BP BUMD along with its obstacles. This research used a positivist approach with Gorgens and Kusek's (2009) theory as the main theory which consists of 12 dimensions which are grouped into three components: human, collaboration, and planning; data management; and use of data for decision making. Data collection in this research used deep interview techniques and literature studies. The results of the study illustrate that BP BUMD has been good at doing monitoring and evaluation of BUMD performance. This result is seen from the components of monitoring and evaluation that have been implemented. However, on the implementation, there was no component of a survey and research program which results could be used as feedback for evaluation of monitoring and evaluation program. Based on these results, researcher suggest to BP BUMD to improve and increase the capacity of human resources (HR), increase stakeholder commitment, building databases, and conducting surveys or research on monitoring and evaluation programs."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format Petunjuk Pelaksanaan. Pendapat pertama, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan perlu diubah dalam bentuk pasal-pasal atau ditetapkan tanpa Peraturan Menteri. Pendapat kedua, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan tetap merupakan Lampiran Peraturan Menteri dan tidak mungkin dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Setelah dianalisis dan dikaji secara teoritis, Petunjuk Pelaksanaan merupakan salah satu bentuk aturan kebijakan/beleidsregels/policy rules yang bersifat mengatur dan dasar kewenangan pembentukannya adalah freies ermessen/discretionary power. Sehingga Petunjuk Pelaksanaan memiliki dasar legalitas yang jelas dan wajib dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sesuai dengan format yang telah diatur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Petunjuk Pelaksanaan disahkan dengan Peraturan Menteri yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Format Petunjuk Pelaksanaan dapat ditentukan oleh instansi yang wewenang, tugas, dan fungsinya merumuskan kebijakan di bidang tata laksana pemerintahan.

---

This thesis discusses the legality and procedures for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat. Background preparation of this thesis is the implementation of a Directive of the Ministry of the State Secretariat who has not been fully implemented, so it is doubtful nature of the set. This resulted in a difference of opinion about the format Implementation Guidelines. The first opinion, stated that the Operations Manual needs to be changed in the form of the articles or assigned without regulation. The second opinion, stated that the Operations Manual Appendix regulation remains an unlikely and poured in the form of chapters. Having analyzed and studied theoretically, Implementation Guidelines is one form of policy rules/beleidsregels/policy rules that are set up and the basic authority of its formation is freies ermessen/discretionary power. So that the Implementation Guidelines have a clear legal basis and must be implemented in the Ministry of the State Secretariat. While the procedure for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat is in accordance with the format set out in the Guidelines for the Official Scripts Government Agencies. From 2006 until 2012, Implementation Guidelines approved by Ministerial Regulation which only consists of a few chapters. Format Implementation Guidelines can be determined by the authority having powers, duties, and functions to formulate policies in the field of governance."