Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"buku ini membahas tentang terminologi penatagunaan tanah dan ruang dan juga sejarah penatagunaan ruang."

"ABSTRAKPerkembangan permukiman di pulau kedl sering menimbulkan dampak lingkungan, sepertl: kerusakan lahan dan kelangkaan air bersih. Di sisi lain, perkembangan penduduk dan ekonominya akan terus menlngkat.Salah satu penyebab masalah di atas adalah karena Rencana Tata Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Sistem Penataan Ruang) di pulau kecil masih mengacu pada karakteristik ekosistem pulau besar. Padahal ekosistem pulau besar dan pulau kecil (lahan dan air terbatas) sangat berbeda. Untuk itu perlu mengembangkan sistem penataan ruang untuk pulau kecil yang sesuai dengan keterbatasan lahan dan air-nya.Meskipun Sistem Penataan Ruang untuk pulau kecil perlu, penellitian yang ada tentang sistem penataan ruang pulau kecil masih meliputi aspek sumberdaya dan teknik-teknik perencanaan ruang. Oleh karena itu penelitian tentang sistem penataan ruang untuk pulau kecil perlu dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis test statistik-non parametric dalam mengkaji dan mengembangkan sistem penataan ruang untuk pengembangan pemukiman di pulau kecil (luas 100-2.000 km2).Penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem penataan ruang untuk pengembangan permukiman di pulau kecil perlu memadukan penatagunaan lahan dan air, diwujudkan melalui: 1) Pola pemanfaatan ruang ditentukan secara iteratif untuk menyeimbangkan kebutuhan (ecological foot print) dengan daya dukung lahan dan air, 2) Kawasan terbangun difungsikan sebagai tangkapan air, didukung pembangunan waduk penampungan air dan drainase air permukaan untuk dapat memanfaatikan potensi air tawar daratan secara maksimum, 3) Pemanfaatan ruang mengikuti pola alam melalul ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang berdasarkan RTR Rinci.

---

ABSTRACTHuman settlement development in small islands often causes negative impact on environment, such as: land degradation and scarcity of clean water. On the other hand, despite the limitation of land and water, human settlement growth in small island still increase.One of the major causes of the problems due to the spatial plan and land use control instruments (spatial planning system) for human settlement development that is still based on the character of big island ecosystem, while the ecosystems of small island and big island are very different. Therefore, it is necessary to develop spatial plan for small island that matches with its limitations on land and water.In spite of the important of the spatial planning system for small island, studies on spatial plan for small island is only limited on natural resources use and spatial planning techniques. Therefore, there is a need to study spatial planning system for small island.The method uses in this study are descriptive approach and non·parametric statistical analysis to develop the spatial planning system for small island (size 100-2000 km2).The result of this study shows that spatial planning system for human settlement in small island needs to integrate land use plan and water resources management. This is applied through: 1) Land use plan balances ecological foot print and carrying capacity of land and water, 2) Functioning built up areas as water catchment area, supported by the development of water reservoir and drainage system-in order to maximize the use of rain water, and 3) Land development applies Design with nature principles by implementing land use controlInstruments that are based on a detail spatial plan."

"Penataan ruang adalah salah satu fungsi pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penataan ruang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll. Dalam hal ini di tingkat daerah kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi. Sejak tahun 1970, sebenarnya Indonesia telah berusaha menyususn suatu Undang-undang Penataan Ruang. Setelah melalui proses panjang dan sulit akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1992. Meskipun demikian berbagai persoalan hukum mengenai kerangka hukum penataan ruang tetap muncul. Persoalan hukum muncul karena kebijakan penataan ruang substansinya terlalu umum, sehingga masih dibutuhkan peraturan-peraturan di bidang lain untuk menunjang pelaksanaan penataan ruang. Selain itu bentuk peraturan perundangan yang berlakt saat ini juga sebenarnya kurang sesuai menurut azas hukum yang ada. Kajian terhadap peraturan penataan ruang kota di Indonesia perlu dilakukan karena sebenarnya banyak kelemahan hukum dalam peraturan untuk penataan ruang, balk Persoalan prosedur hokum penyusunannya maupun persoalan substansi produk hukumnya"

"Urban planning and sustainable development in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan tanah telantar dan implikasinya menurut Hukum Tanah Nasional serta korelasinya dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan bagaimana solusi menurut Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap kasus penelantaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlunya pengkajian secara holistik terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur tanah telantar; perlunya penggantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan terhadap kasus penelantaran tanah perlu diterapkan sanksi berupa hapusnya hak atas tanah sebagai bentuk disinsentif terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan pemegang hak atas tanah.

---

This thesis is discussing about the issue of abandoned land and its implication under national land law, and its corelation with the usage of space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning on the cases of land abandonment. This research is qualitative research with descriptive characteristic.The result of this research advice the need to have holistic analysis on the national laws that deal with abandoned land, there is a need to amend Government Regulation Number 36 Year 1998 on Control and Usage of Abandoned Land; and for land abandonment cases there is a need for sanction such as the lost of rights on the land as a dicentive means towards the violation of laws which conducted by the holders of land rights."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"