Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Public Governance pada pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan pada masing-masing prinsip Good Public Governance GPG dan juga indikator-indikator yang mendukung prinsip tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan scoring dan pemeringkatan pada 5 lima pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota di Indonesia yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada masing-masing prinsip. Serta tren dari masing-masing indikator pada setiap prinsip dapat disajikan selama tiga tahun yaitu 2013-2015 sehingga dapat terlihat dan diidentifikasi indikator mana saja yang sudah mencapai hasil yang baik serta yang masih perlu perbaikan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the application of Good Public Governance principles to local governments at the districts cities level in Indonesia in 2013 2015. The method used is descriptive analysis with quantitative approach. The analysis is done by mapping on each of the principles of Good Public Governance GPG and also indicators that support these principles. Then the results of this study indicate scoring and ranking at 5 five local governments at the districts cities level in Indonesia which has the highest and lowest values in each principle. As well as the trends of each indicator in each principle can be presented for three years from 2013 until 2015 so it can be seen and identified which indicators have achieved good results and that still need improvement."

"Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP merupakan sistem manajemen kinerja yang ada di Indonesia. Hasil evaluasi SAKIP masih rendah tingkat akuntabilitas kota dikarenakan empat permasalahan utama yang berkaitan dengan perencanaan. Pemerintah Kota Depok adalah salah satu yang mendapatkan hasil evaluasi rendah yaitu CC pada tahun 2016. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan, beberapa instansi data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai implementasi SAKIP Pemerintah Kota Depok pada tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SAKIP di Kota Depok masih perlu diperbaiki yaitu clarity about objective, indikator, setting target dan korelasi program dan tujuan. Selain itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SAKIP di Kota Depok yang paling terlihat adalah dimensi risk taking and attitude.

---

Government agency performance accountability system SAKIP is an existing performance management system in Indonesia. SAKIP evaluation results are still low level of city accountability due to four main issues related to planning. Depok City Government is one that gets low evaluation result that is CC in 2016. This result can be interpreted that performance measure not yet fully describe result, some performance measure still in the form of activity output, some performance data performance agency not yet fully reliable. Therefore this study discusses the implementation of SAKIP Depok City Government in 2016 and the factors that affect the implementation. The method used in this research is post positivist and the result of this research is the implementation of SAKIP in Depok City still needs to be improved that is clarity about objective, indicator, target setting and correlation of program and purpose. Besides the factors that influence the implementation of SAKIP in Depok City is most visible is the dimension of risk taking and attitude."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai perwujudan good governance di Indonesia khususnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Indikator terwujudnya good governance secara umum adalah dipenuhinya asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Implementasi ketiga asas ini diwujudkan dengan keterbukaan penerimaan aspirasi publik sebagai bahan pengambilan isi nasihat dan pertimbangan hukum serta publikasi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Di sisi lain tindakan ini berbenturan dengan kerahasiaan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara implementasi asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dengan tindakan penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden.

---

This thesis provides an overview of good governance in Indonesia, especially in President's Advisory Council. Indicator of good governance in general is the fulfillment of the principles of transparency, accountability and public participation in any matters related to the public interest. Those principles are realized by the openness of public acceptance as the material on the taking of the contents and the publication to legal advice and consideration of the President's Advisory Council. On the other hand, these actions conflict with confidentiality in the content of legal advice and consideration of the President's Advisory Council. This study is a qualitative research design with an analytical description. The results showed that there was no correlation between the implementation of the principles of transparency, accountability and participation with the content dissemination actions legal advice and consideration of the President's Advisory Council."

"buku ini membahas tentang pengaturan koorporasi secara baik yang terkait tata kelola dan pengaturan pemerintah yang terkait aspek lingkungan."

"Tulisan ini merupakan suatu ekspresi untuk memahami lebih jauh apakah rendahnya kinerja pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh kegagalan melakukan transformasi suatu paradigma atau model ke dalam proses penyelenggaraaan pemerintahan atau sekedar ketidakmampuan melakukan pengaturan sistem pelayanan yang profesional atau karena kegagalan dalam mengembangkan pola hubungan kerja antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari kajian berbagai literatur manajemen publik klasik hingga kontemporer sementara penulis berkesimpulan bahwa problem pelayanan publik di tanah air dapat ditelusuri pada dua level sekaligus, yaiotu level paradigmatis maupun lebel praksis. Level paradigmatis berkaitan dengan kegagalan melalukan transformasi paradigma baru yang dikenal dengan paradigma atau model new governance adalam proses penyelenggaraaan pelayanan publik yang diikuti kegagalan menyusupkan kerangka kerja baru tersebut ke dalam praksis penyelenggaraan pelayanan publik di lapangan."

"Pendahuluan. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan lokasi ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ibukota juga pernah dilaksanakan disejumlah daerah antara lain Jepang yang memindahkan ibukotanya dari Kyoto ke Tokyo dan Amerika Serikat dari Pennsylvania ke Washington DC. Pemindahan ini tentu akan berakibat pada peran fungsi Perpustakaan Nasional karena akan banyak perubahan yang signifikan dari segi demografis penduduk dan lain sebagainya. Tujuan. Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana peran dan fungsi perpustakaan nasional di ibu kota negara baru kesatuan Republik Indonesia dengan melihat bagaimana peran perpustakaan nasional di Amerika Serikat dan Jepang. Metode. Data dalam penelitian ini diambil dengan melalui kajian studi, wawancara serta forum grup diskusi yang diadakan di Perpustakaan Diet Jepang serta Library of Congres di Washington DC, sementara itu pengolahan data pada hanya mencakup pada analisis deskriptif terkait bagaimana peran dan fungsi perpustakaan nasional pada negara yang pernah mengalami pemindahan Ibukota di dunia.Hasil dan pembahasan. Perpustakaan Nasional di Ibu Kota baru perlu mereposisi menjadi pusat referensi dan deposit untuk penelitian dan kajian untuk pengambil kebijakan negara. Sejumlah tantangan yang akan dihadapi adalah perubahan perilaku pemustaka serta memperkuat posisi perpustakaan nasional sebagai simpul rujukan penelitian di Indonesia"

"Tesis ini mengevaluasi kinerja lembaga bentukan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced scorecard, sebuah alat kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasakan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif balanced scorecard berdasarkan perhitungan tabel balanced scorecard menunjukkan lembaga pengelola kegiatan di Arjasari lebih baik dibanding Kertasari. Kinerja lembaga pengelola kegiatan di Kecamatan Arjasari termasuk kategori baik sedangkan di Kertasari cukup. Pencapaian target di Kecamatan Arjasari lebih baik dibanding Kertasari sehingga mendorong skor yang lebih besar. Berdasarkan penilaian itu, tesis ini menyusun suatu rekomendasi aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kertasari dan Arjasari.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on national program for rural community empowerment in Kertasari and Arjasari, year of 2008 that is managed by Executive Institution of Activity (UPK). The method used in this research is balanced scorecard. Balanced scorecard is a tool to measure performance, which able to reflect vision, mission, and strategy to organize strategic act, based on measured information. The whole performance of each balanced scorecard?s perspective show that Arjasari is better than Kertasari. Executive institution performance of Arjasari is high level and Kertasari is middle level. The target achievement of Arjasari is better than Kertasari. It causes score of Arjasari is higher than Kertasari. Based on the evaluation, this thesis recommend some action plan that can be used to optimize the role of UPK Kertasari and UPK Arjasari."