Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana efektivitas pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat? Tujuan dilakukannya penelitian pada permasalahan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat apakah berjalan sesuai tujuan/sasaran pemberian fasilitas tersebut. Hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya pemberian fasilitas pajak terhadap wajib pajak di kawasan berikat maka perusahaan dapat meningkatkan ekspor.
Untuk menghilangkan ketidaksesuaian diantara kepentingan yang berbeda, maka diperlukan suatu mekanisme yang mengontrol manajemen. Salah satu bentuk mekanisme kontrol adalah struktur kepemilikan. Dalam hal ini struktur kepemilikan ditujukan untuk memecahkan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.
Efektivitas adalah kemampuan melakukan sesuatu yang tepat. Tujuan atau sasaran yang tepat merupakan langkah pertama dalarn penentuan keberhasilan suatu lembaga baik swasta maupun pemerintah. Efektifitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Pengukuran efektifitas kebijakan bukanlah suatu hal yang sederhana. Kebijakan pemerintah dikeluarkan bukan hanya satu orang melainkan untuk semua lapisan masyarakat, sedang masyarakat adalah pluralis sehingga terkadang sulit menentukan sasaran kebijakan yang pada akhimya akan menimbulkan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas. kegiatan pergudangan atau penimbunan barang. Pengusaha di kawasan berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di kawasan berikat . Tenninologi ekspor dianggap kata benda, yang didefinisikan sebagai perdagangan barang dalarn bentuk pengiriman ke luar negeri. Mengekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Pengekspor adalah eksportir yaitu orang a.tau pengusaha. Atau perusahaan yang mengekspor barang.
Korelasi antar variabel pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat khususnya terhadap peningkatan nilai ekspor di kawasan berikat adalah sangat kuat. Hal ini diketahui dari nilai r = 0,9938 atau koefisien terletak antara -1 ~ 0,9938 ~ 1. Nilai r positif dan mendekati 1, maka korelasi antara variabel fasilitas pajak yaitu pembebasan PPN, PPh 22, PPnBM dan Bea Masuk dengan peningkatan ekspor di kawasan berikat khususnya responden yang diteliti dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Jadi, karena nilai r positif, korelasi antara variabel fasilitas pajak dengan peningkatan ekspor itu bersifat searah, kenaikan dan penurunan nilai fasilitas pajak terjadi bersama-sarna dengan kenaikan nilai ekspor. Kata lain bahwa pengenaan pajak atas impor akan membuat nilai ekspor menurun.
Hasil analisis deskriptif yang dilakukan atas data sekunder menunjukkan bahwa fasilitas pajak di Kawasan Berikat tidak efektif untuk meningkatkan ekspor. Selain menirnbulkan kerugian negara atas hilangnya pendapatan negara juga masih terdapat responden yang tidak mengekspor seluruh hasil produksinya. Hal lain ketidak efektivan fasilitas pajak di Kawasan Berikat karena bahan baku produksi lebih banyak bersumber dari impor. Secara tun urn fasilitas pajak di Kawasan Berikat hanya efektif terhadap pengusaha atau wajib pajak saja.
Berdasarkan perhitungan kuantitatif korelasi adalah 0,9938. Jika diasumsikan impor yang dilakukan responden dikenakan pajak atau dengan kata lain tidak ada fasilitas pembebasan pajak dikawasan berikat maka impor akan menurun sebesar US $143,056,941.78 (34.42623%). Turunnya nilai impor akan mengakibatkan penurunan yang searah dengan nilai ekspor. Hal ini sekaligus merupakan pembuktian penelitian dari hipotesis penelitian.
Hasil perhitungan koefisien korelasi parsial mengatakan bahwa pemasaran basil produksi untuk tujuan ekspor di kawasan berikat dengan adanya fasilitas pajak adalah korelasinya signifikan. Kata lain yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian fasilitas pajak berupa pembebasan atau penangguhan pajak di kawasan berikat dengan peningkatan ekspor dibuktikan dengan nilai t hitung : 3.421 Iebih besar dari t tabel : 2.845. Pembuktian ini sekaligus sebagai jawaban atas hipotesis penelitian. Pencabutan fasilitas pajak dikawasan berikat akan menurunkan ekspor responden.
Perusahaan di Kawasan Berikat masih ada Wajib Pajak yang mempunyai impor lebih besar daripada ekspornya, bahkan berdasarkan data antara data sekunder dengan data primer temyata ada responden yang mempunyai nilai impor lebih besar daripada nilai produksinya. Disarankan pada lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan. Pemberian fasilitas pajak di Kawasan Berikat hendaknya disosialisasikan keindustri dalam negeri, karena pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat rata-rata dimanfaatkan oleh perusahaan asing. Suatu pertanyaan muncul apa sebabnya perusahaan mau berinvestasi di Kawasan Berikat (Indonesia) pada hal secara logika hampir semua kebutuhan investasi diperoleh dari negaranya (asal atau luar negeri lainnya).
"

"Penerimaan pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dua hal penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengoptimalkan tugasnya dalam menghimpun penerimaan pajak agar negara mampu membiayai APBN secara mandiri. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang mengadministrasikan Wajib Pajak perusahaan penanaman modal asing, perusahaan masuk bursa, dan perusahaan minyak dan gas bumi memiliki jumlah pegawai terbanyak serta memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar kedua setelah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Mengingat perannya yang sangat strategis, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dituntut mampu untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan kapabilitas pegawai melalui proses pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang terus dilakukan. Proses pembelajaran berkelanjutan merupakan sumber keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi dan dibutuhkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akibat penerapan sistem self assessment serta mampu meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai praktik kemandirian belajar, pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam rangka untuk mencapai kinerja organisasi; menganalisis hubungan struktur model pembelajaran pegawai yang dibangun dari kemandirian belajar di lingkungan kerja, proses transformasi ke dalam bentuk pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi dalam konteks organisasi pembelajar dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi; serta menganalisis ada tidaknya perbedaan struktur model pembelajaran pegawai yang mempengaruhi kinerja organisasi antar unit kantor pajak dan antar kelompok pegawai.Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivism dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang meliputi pegawai struktural eselon, pegawai bukan struktural, dan pegawai fungsional pemeriksa yang berjumlah 615 pegawai. Jumlah sampel yang diperoleh melalui teknik sampling jenuh adalah 394 pegawai atau 64%. Data dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner, observasi, serta wawancara mendalam. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan frequency analysis, serta analisis verifikatif dengan menggunakan structural equation modeling dan analysis of variance.Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan praktik kemandirian belajar di lingkungan kerja serta mentransformasi secara kontinyu pengalaman individual mereka menjadi pengetahuan organisasi sehingga dapat diakses dan digunakan bersama sebagai wujud dari pembelajaran organisasi. Unit-unit kantor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus melakukan pengelolaan pengetahuan perpajakan untuk menciptakan nilai tambah sebagai wujud dari manajemen pengetahuan serta mentransformasi ide-ide inovatif ke dalam bentuk produk dan pelayanan perpajakan sehingga bermanfaat bagi para stakeholder.Para pegawai maupun unit-unit kantor pajak terus berupaya mencapai kinerja secara optimal, pada tingkat organisasi maupun tingkat individu. Kedua, kemandirian belajar di lingkungan kerja sangat berperan dalam mendorong pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, penciptaan inovasi di bidang perpajakan; meskipun tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kemandirian belajar akan memberikan implikasi yang positif terhadap kinerja organisasi jika organisasi mampu melakukan intervensi dengan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, dan penciptaan inovasi secara efektif dan bersama-sama. Ketiga, konsistensi dalam pelaksanaan pembelajaran organisasi, penerapan manajemen pengetahuan, maupun penciptaan inovasi di bidang perpajakan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi sekaligus mampu mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi di bidang pengembangan SDM, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, penegakan hukum melalui tindakan pemeriksaan dan penagihan, penerimaan pajak, serta peningkatan kompetensi pegawai sesuai yang diharapkan. Dan terakhir, struktur model pembelajaran pegawai yang diorientasikan untuk pencapaian kinerja organisasi secara optimal cenderung seragam dan tidak menghasilkan budaya kompetisi yang kreatif antar unit kantor pajak maupun antar kelompok pegawai. Hal ini dikarenakan pengelolaan SDM masih dilakukan secara sentralistik oleh Kantor Pusat DJP.

---

The tax revenues and the Indonesian Budget (APBN) are two important things in the economic growth as part of the fiscal policy. The tax revenues become the largest contribution to the APBN so that the Directorate General of Taxes (DGT) needs to optimize the duty to obtain tax revenues for the government to be able to finance the APBN autonomously. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta administrating tax payers of foreign investment companies, companies listed in the stock exchange, and oil and natural gas companies have the largest number of employees and give the contribution of tax revenues which are the second largest after the Regional Office of the DGT of Large Taxpayers. Due to its strategic role, the Regional Office of the DGT of Special Jakarta is required to be able to improve its performance by improving its employees? capabilities through sustainable learning processes as part of the taxation administration reform continuously made. Sustainable learning processes are a source of competitive advantages significant for organizations and necessary to test the obedience to satisfy the taxation obligation as a result of the application of the self-assessment system and are capable of improving the individual performance and the organizational performance.This study aims to describe the self-directed learning practice, the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation in the Regional Office of DGT of Special Jakarta in order to attain the organizational performance; to analyze the relationships of the structure of the employee learning model constructed of the self-directed learning in the workplace, the process of the transformation into the organizational learning form, the knowledge management application, the innovation creation in the context of the learning organization in order to improve the organizational performance; and to analyze whether or not there is a difference in the structure of the employee learning model affecting the organizational performance among tax office units and among groups of employees.The research paradigm was post-positivism using the quantitative approach. The research population comprised the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta, including structural employees with echelons, non-structural employees, and functional audit employees with a total of 615 employees. The sample, consisting of 394 employees or 64%, was selected by means of the saturated sampling technique. The data were collected through the library research and field research techniques by means of a questionnaire, observations, and in-depth interviews. The collected data were descriptively analyzed using the frequency analysis and verification analysis by means of the structural equation modeling and analysis of variance.The results of the study are as follows. First, the employees in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta carry out the self-directed learning practice in the workplace and continuously transform their individual experiences into organizational knowledge so that it can be accessed and used together as a form of organizational learning. The tax office units in the Regional Office of the DGT of Special Jakarta implement the taxation knowledge management to create added values as a form of knowledge management and transform innovative ideas into taxation products and services in order to be useful for stakeholders.The employees and tax office units continuously try to attain the performance optimally, both at the organizational level and at the individual level. Second, the self-directed learning in the workplace plays an important role in encouraging the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector, although it does not directly affect the attainment of the organizational performance. The self-directed learning will give a positive implication to the organizational performance if the organization is capable of making interventions by facilitating the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the innovation creation effectively and simultaneously. Third, the consistency in the organizational learning implementation, the knowledge management application, and the creation of innovations in the taxation sector plays an important role in improving the organizational capacity and is at the same time capable of affecting the attainment of the organizational performance in the field of the human resource development, the improvement of tax payers compliance, the law enforcement through auditing and collecting, the tax revenues, and the improvement of employees? competencies as expected. Finally, the structure of the employee learning model oriented to the optimal attainment of the organizational performance tends to be uniform and does not result in a creative competitive culture among tax office units and groups of employees. This is due to the human resource management which is still centrally implemented by the main office of the DGT."

"PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Untuk itu PT. ABC melakukan serangkaian kegiatan manajemen PPN dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan. Rangkaian kegiatan manajemen PPN yang dilakukan oleh PT. ABC yaitu menyampaikan SPT Masa PPN kurang bayar dalam rangka menghindari pemeriksaan pajak dan mengreditkan faktur pajak masukan dari usaha milik salah satu dari pemegang saham PT. ABC. Dalam meneliti penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah dari Agustus – Desember 2019, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam serta data lapangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen PPN, membahas manfaat, dan konsekuensi yang didapat oleh PT. ABC dari penerapan manajemen PPN tersebut. Hasilnya diketahui atas penerapan manajemen PT. ABC dapat memberikan manfaat saving tax meminimalisir biaya pajak dan menghindari risiko pemeriksaan. Sedangkan konsekuensi dari manajemen PPN yang diterapkan terkait pengkreditan PPN Masukan yang bersumber dari toko berpotensi tax evasion sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP namun jika pembetulan SPT Masa PPN maka risiko sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

---

PT. ABC is a company engaged in construction services and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur so it is obliged to calculate, deposit, and report VAT. For this reason, PT. ABC conducts a series of VAT management activities in submitting the VAT Period VAT with the aim of minimizing the tax costs incurred. The series of VAT management activities carried out by PT. ABC, namely submitting tax returns for the underpaid VAT Period in order to avoid tax audits and credit an input tax invoice from a business owned by one of the shareholders of PT. ABC. In researching the writer uses a qualitative method with a qualitative approach. This type of research based on its purpose is descriptive research, based on the benefits of pure research, based on the time dimension is from August to December 2019, and data collection techniques are in-depth interviews and field data. This study discusses the application of VAT management, discusses the benefits and consequences obtained by PT. ABC of the application of VAT management. The results are known for the application of PT. ABC can provide tax saving benefits to minimize tax costs and avoid inspection risks. While the consequences of the applied VAT management related to crediting VAT Input originating from potential tax evasion stores in accordance with the provisions contained in Article 39A of Law Number 28 Year 2007 concerning KUP, but if the correction of SPT VAT Period then the risk of administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the amount of tax owed."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan antara PT.A dan PT.B yang keduanya sama-sama melakukan manajemen pajak PPh 21 dengan menggunakan metode gross. Perusahaan PT.A selaku perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan juga PT.B selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa bidang perbaikan alat berat. PT.A dalam menghitung PPh 21 karyawannya memilih untuk menggunakan metode gross. Dengan metode gross, jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan, kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh 21 tersebut sehingga dari sisi karyawan, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sisi perusahaan, tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak namun hanya dapat membebankan biaya gaji sebagai dedcutable expenses pada laba kena pajak peruahaan. Jika dibandingkan dengan metode lain yaitu gross up, perusahaan membereikan tunjangan pph 21 kepada karyawan yang menyebabkan take home pay yang diterima karyawan akan lebih besar dari pada jika menggunakan metode gross, dan atas tunjangan tersebut dapat dijadikan deductable expenses yang menyebabkan laba kena pajak perusahaan menurun dan berdampak pada penurunan PPh badan perusahaan. Hasil penelitian penerapan metode PPh 21 pada PT.A dan PT.B dari segi perencanaannya metode gross yang diterapkan PT.A dan PT.B kurang sesuai, karena apabila dibandingkan dengan metode gross-up selisih beban yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak sangat besar dan menghasilkan tax saving yang dapat menguntungkan perusahaan. Juga dari segi karyawan akan kurang menguntungkan karyawan apabila menggunakan metode gross, karena karyawan harus menanggung beban pajaknya dan take home pay yang diterimanya akan berkurang. Hal tersebut tidak dapat mensejahterakan karyawan.

---

This thesis discusses the comparison between PT.A and PT.B, both of which together carry out PPh 21 tax management using the gross method. PT.A company as a company engaged in manufacturing and also PT.B as a company engaged in services in the field of heavy equipment repair. PT.A in calculating PPh 21 its employees choose to use the gross method. With the gross method, the amount of Article 21 PPh will be deducted from employee income, the company's obligation is to deposit Article 21 PPh that has been deducted and report the PPh 21 so that from the employee side, the income will be smaller. Whereas from the company side, it will not reduce the company's profit because it does not incur a tax burden but can only charge salary costs as dedcutable expenses on company taxable profits. When compared with other methods, namely gross ups, the company provides pph 21 allowances to employees which causes the take home pay received by employees will be greater than if using the gross method, and for these benefits can be used as deductable expenses which causes the company's taxable income to decline and impact on decreasing corporate corporate income tax. The results of the research on the application of the PPh 21 method to PT.A and PT.B in terms of planning the gross method applied by PT.A and PT.B are less appropriate, because when compared to the gross difference method of expenses that can be used as a reduction in taxable profits is very large and generate tax savings that can benefit the company. Also in terms of employees will be less profitable for employees when using the gross method, because employees must bear the tax burden and take home pay will be reduced. This can not prosper employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan size , jenis industri, umur perusahaan age , liquidity, leverage, profitability, dan tax management terhadap tax dispute sengketa pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur, bahan tambang, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor perusahaan manufaktur meliputi perusahaan Hasil Industri Untuk Konsumsi serta Industri Dasar dan Bahan Kimia. Sedangkan jenis industri lainnya meliputi perusahaan bahan tambang dan pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode regresi logistik untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan atas tahun pajak 2008-2015 terhadap tax dispute yang diukur dengan adanya SKP yang diterbitkan pada tahun 2013-2016.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 49,7 dari total perusahaan dalam sampel mengalami kasus tax dispute sengketa pajak . Sedangkan 66,8 dari total perusahaan yang mengalami tax dispute sengketa pajak adalah perusahaan industri manufaktur. Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan size , umur perusahaan age , liquidity, profitability dan tax management mempengaruhi tax dispute perusahaan secara signifikan. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa: 1 kenaikan Size meningkatkan peluang tax dispute sebanyak 1,91 kali; 2 pertambahan Age meningkatkan peluang tax dispute 1,01 kali; 3 kenaikan Liquidity menurunkan peluang tax dispute sebanyak 0,41 kali; 4 kenaikan Profitability menurunkan peluang tax dispute sebanyak 0,98 kali; dan 5 tax management yang agresif meningkatkan peluang tax dispute sebanyak 1,06 kali. Namun demikian, penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh signifikan jenis industri dan leverage terhadap tax dispute.

---

This study aims to determine the influence of corporate characteristics that include the size of the company size , type of industry, age of the company age , liquidity, leverage, profitability, and tax management against tax dispute occurred in manufacturing, mining, and agricultural listed on the Indonesia Stock Exchange. The manufacturing sector includes the company 39 s Industrial Products for Consumption as well as Basic Industry and Chemicals. While the types of non manufacturing industries include mining and agricultural companies. This research is a quantitative research with logistic regression method to know the influence of corporate characteristic on fiscal year 2008 2015 to tax dispute as measured by SKP issued in year 2013 2016.

The results of this study indicate that 49.7 of the total companies in the sample experienced tax dispute cases. While 66.8 of the total companies experiencing tax dispute is a manufacturing industry company. Characteristics of the company in the form of company size size , age of company age , liquidity, profitability and tax management affect the tax dispute company significantly. Specifically, the study found that 1 Size increment increases the probate tax dispute by 1.91 times 2 increase in age increases the probability of tax dispute 1.01 times 3 increase in Liquidity decreases tax dispute probability by 0.41 times 4 increase in Profitability decreases the probability of tax dispute by 0.98 times and 5 aggressive tax management increases the probability of tax dispute 1,06 times. However, this study can not find a significant influence of industry type and leverage to tax dispute."

"Agar dapat memasuki pasar pembuatan silinder yang semakin kompetitif dan turbulen, maka PT XYZ membutuhkan suatu sistem perencanaan strategis yang dapat memenuhi tuntutan pasar tersebut. Kartu skor berimbang dapat digunakan untuk menjawab tuntutan pasar tersebut. Penilaian kinerja finansial PT XYZ perlu dilakukan Iebih dulu sebelum menerjemahkan strategi, Iayak terus dilanjutkan atau tidak. Dari hasil analisis diskriminan Z, diketahui bahwa skor PT XYZ ada diatas skor minimal yang dibutuhkan agar perusahaan dapat terus beroperasi.Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan visi dan misi PT XYZ ke dalam berbagai sasaran strategis. Setelah itu, menentukan ukuran sasaran strategis seperti indikator terbelakang (lag indicators) dan indikator terdepan (lead indicators). Penentuan ukuran sasaran strategis dilakukan dengan menyusun seluruh indikator yang mungkin kedalam tiga tahap kuesioner terdiri dari 36 pertanyaan yang disebar keseluruh tingkat manajemen untuk diseleksi. Pada tahap kedua pertanyaan kuesioner tinggal 27 pertanyaan. Pada tahap ketiga pertanyaan kuesioner tinggal 26 pertanyaan. Tiap pertanyaan dicari korelasi satu dan lainnya. Berdasarkan hasil uji validasi dan keandalan maka pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan kuat dirumuskan kedalam inisiatif strategi.

---

To enter a more competitive and turbulent cylinder making market, PT XYZ need a suitable strategic planning system. Balanced scorecard can be used to answer this market needs. Before translating the strategy, financial performance of PT XYZ has to be evaluated, whether it is possible or not to continue the companies operation.

From Z discriminant analysis, it was known that the score is higher than the minimum score required by a company to continue operation. The next step is to translate the vision and mission into various strategic goals. After that, to define strategic goals measure, such as lag and lead indicators. Goal dimensions determination is made possible by putting lead indicators into a three steps questionnaire. At step one, the questionnaires have 36 questions, distributed to all management levels to be selected, at step two 27 questions are left, at step three 26. The correlation of one and another question was determined. Based on validity and reliability test, only questions with strong correlation was taken to be formulated into the strategic initiatives."

"Balanced scorecard merupakan seperangkat target kinerja dan sebuah pendekatan kepada pengukuran kinerja, dari sisi keuangan dan nonkeuangan, dengan keempat perspektifnya yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intemal serta pembelajaran dan pertumbuhan, yang menekankan pada pencapaian semua tujuan organisasi yang berhubungan dengan tujuan primer dan tujuan sekunder, sehingga tercapai keseimbangan.Perancangan balanced scorecard di PT XYZ dilakukan dengan merumuskan sasaran strategis pada setiap perspektif dan menentukan ukuran pencapaiannya, yang diturunkan dari visi dan strategi perusahaan. Sasaran strategis kemudian diberi prioritas kepentingan menurut para pembuat keputusan di perusahaan. Pemberian prioritas dilakukan dengan melode proses hirarki analitik.Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancangan balanced scorecard, yang terdiri dari sasaran strategis, ukuran pencapaian sasaran strategis dan inisiatif strategis pada keempat perspektif balanced scorecard, dengan pemberian bobot pada sasaran strategis masing-masing perspektif yang memudahkan pemisahan melihat prioritas dari pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut. Prioritas perspektif balanced scorecard di PT. XYZ berdasarkan bohot adalah perspektif keuangan (O.467), pelanggan (0.303), proses bisnis internal (0.164) dan pembelajaran dan pertumbuhan (0.066).

---

Balanced scorecard is a set of performance target and an approach to performance measurement, financial and nonfinancial, with four perspectives: financial, customer, internal business, and learning and growth, that stresses meeting all the organization's objectives, hence the balance.

The Balanced scorecard designed process at PT XYZ is started by generate the strategic targets in four perspectives balanced scorecard and determine the key performance indicator, that formulated based on the company's vision and strategies. The strategic target is given priority by the decision maker in the company. The giving priority process uses the analitical herarchy process (AHP) method.

The result of this reseacrh is the balanced scorecard design, that consists of strategic targets, key performance indicators and strategic initiatives in four perspectives balanced scorecard. lt includes the weighting of the strategic targets, that helps the company to analyze the priority and achieves its. The priorities of balanced scorecard 's perspectives at PT XYZ, based on weighting, are financial perspective (0.467), customer ( 0.303), internal business process (0, 164) and learning and growth ( 0.066)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Balanced Scorecard di salah satu perusahaan BUMN yang merupakan anak usaha dari perusahaan holding di Indonesia. Proses evaluasi ini dilakukan dengan melakukan metode wawancara dan obeservasi pada PT. Z. Tinjauan langsung ke perusahaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai penerapan Balanced Scorecard sesuai dengan teori Execution Premium. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Balanced Scorecard di PT. Z belum cukup baik karena belum memenuhi beberapa kriteria dan teori manajemen yang sesuai dengan konsep execution premium yang ada.

---

This research analyzes the implementation of the Balanced Scorecard in one of the state-owned subsidiary company in Indonesia. In this evaluation, the research process uses interviews and observation. The purpose of observating this company is to discover the real-condition regarding the Balanced Scorecard implementation by using execution premium methods. Based on this evaluation the results show that the implementation of Balanced Scorecard in PT. Z is lacking because it has not not covered some important aspects of the execution premium concept."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap visi, misi, dan sasaran strategis organisasi dengan melakukan perancangan peta strategi melalui pendekatan balanced scorecard dan penentuan Key Performance Indicator (KPI) yang sesuai bagi organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu melakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis yang difokuskan pada percepatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan, peningkatan integrasi pelayanan perizinan, pengembangan kualitas Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penguatan dan pengembangan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah dengan tetap mempertimbangkan pencapaian kualitas pelayanan penanaman modal

---

ABSTRACTThe research aims to analyze vision, mission, and strategic objectives the organization by design a map strategy with balance scorecard approach and determination of Key Performance Indicator (KPI) which is appropriate for the organization to be able to improve performance. The research is descriptive qualitative research. The results showed that organizations need to make adjustments against strategic objectives run, focused on accelerating the issuance of licensing and non-licensing service, increasing integration of licensing services, development of the quality of Standard Operating Procedures (SOP) and the Minimum Service Standards (SPM) as well as institutional strengthening and development of One Stop Service (OSP) in the area by considering achievement of quality investment services"