Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi seorang dokter merupakan profesi yang mulia, karena diharapkan dapat menyembuhkan pasien dari segala jenis penyakit, dengan anggapan bahwa tugas dokter dapat memperpanjang umur pasien atau setidaknya mengurangi penderitaan atas penyakit yang diderita. Oleh karena itu profesi dokter memiliki tanggung jawab yang berat dalam setiap praktik yang dilakukan. Pertanggungjawaban dokter mencakup pertanggungjawaban dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pasien terhadap dokter apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medik. Menurut Pasal 359, 360, 361 KUHP, dokter dianggap bersalah apabila dalam melakukan tindakan medik, dokter mengakibatkan pasien luka-luka atau meninggal. Berbeda dengan KUETP, menurut UU No:23 tahun 1992 tentang Kesehatan mempunyai pasal-pasal yang mengatur dengan tindakan disiplin dan ganti rugi bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam hal ini dokter yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medik. Namun UU No:23 tahun 1992 tentang kesehatan pada pasal-pasal ketentuan pidana tidak mengatur sanksi dan hukuman tentang kasus malapraktik. Dalam perkembangannya, muncullah UU No:29 tahun 2004 sebagai pelaksana UU No:23 tahun 1992. Melalui UU No: 29 tahun 2004 yang sangat diharapkan sebagai jawaban atas hak pasien dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, khususnya dalam kasus malapraktik. Tetapi harapan dirasakan belum dapat terwujudkan, karena UU No: 29 tahun 2004 pada pasal-pasal pidananya juga tidak mencantumkan pasal-pasal tentang hukuman/sanksi pidana terhadap dokter yang terbukti melakukan malapraktik."

"Penelitian ini membahas tenang analisis proses rekonstruksi pembentukan standar nasional pendidikan kedokteran menurut sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan menggunakan pendekatan post positivism. Ditemukan adanya ketidak-sinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan (dispute of power) secara vertikal dan horizontal yang melibatkan dua lembaga pemerintah dan masyarakat kedokteran. Ditemukan juga adanya konflik norma yang diatur dan substansi dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas terhadap subyek yang mengatur yaitu antara pemerintah dan masyarakat kedokteran serta terhadap obyek yang diatur yaitu standar pendidikan kedokteran, menjadi solusi bagi proses rekonstruksi pembentukan standar pendidikan yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Peran aktor pemerintah dan masyarakat kedokteran menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas SNPK. Kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi kebijakan yang saling melengkapi jika jika tidak ada ego sektoral masingmasing institusi dalam membentuk kebijakan SNPK.

---

This research is about public policy to analysis process of reconstruction medical and dental national education standard between The Indonesian Law Number 29 year 2004 Regarding Medical Practices and The Indonesian Law Number 20 year 2013 Regarding Medical Education with post positivism approach. This research found that unsynchronized between both formal policies that caused dispute of power vertically and horizontally between governments and medical communities. This research also found conflict about norms and substances of medical and dental education standards. Synchronization, and harmonization, and synergize to subject between governments and medical communities, also to object those medical and dental education standards become the best solutions to do reconstruction the standards. These standards of medical and dental professions education that approved by the Indonesia Medical Council should be a part of the National Medical Education Standard that will be approved by Ministry of National Education. The actors of governments and medical communities as the key to synchronize, and harmonize, and synergize of the National Medical Education Standard. Both of national formal policies will be complemented each others if there's no more the sectoral egoism each institution to formulate the National Medical Education Standard."

"Era Informasi dewasa ini ditandai oleh peningkatan kebutuhan informasi di segala aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Mutu rekam medis digunakan sebagai indikator dalam melihat kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik secara umum berarti memiliki rekam medis yang baik pula. Pengelolaan rekam medis harus disesuaikan dengan ketentuan pokok baik yang dikeluarkan oleh ANRI maupun Depkes RI.Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Umum Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan rekam medisnya, mengidentifikasi perbedaan pengelolaan rekam medis di kedua rumah sakit, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rekam medis pada kedua rumah sakit tersebut. Pengelolaan rekam medis yang dilihat dalam penelitian ini adalah disain formulir, pemberkasan & penggunaan, serta penyusutan.Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap Kepala Unit Kerja Rekam Medic dan pengamatan langsung ke Unit Kerja Rekam Medis. Untuk mempermudah pengumpulan data digunakan kisi-kisi wawancara, yang diuji validitasnya dengan pengujian validasi isi, yaitu membandingkan antara isi instrumen dengan isi materi ajaran yang telah dipelajari. Analisis data dengan teknik deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1). Pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Persahabatan lebih baik daripada di Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, terlihat dalam : a) Pemberkasan & penggunaan : Memiliki fasilitas ruang simpan yang lebih baik, Ada prosedur peminjaman, Ada ketentuan pokok dalam penyimpanan. b) Penyusutan rekam medisnya : Telah dilakukan pemisahan antara rekam medis aktif dan inaktif, Memiliki Jadwal Retensi Rekam Medis, Ada prosedur pemusnahan. (2). Faktor yang mempengaruhi pengelolaan rekam medis yang lebih baik tersebut di atas : a) Sumber Daya Manusia : Latar belakang pendidikan direktur yang lebih baik, pemahaman tentang pentingnya rekam medis lebih baik pula; Persentase staf rekam medis yang berpendidikan memadai lebih besar, kinerja staf rekam medis juga lebih baik; Adanya program pengembangan dan pendidikan staf rekam medis, dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan staf rekam medis. b) Kesadaran terhadap pedoman yang berlaku dalam pengelolaan rekam medis lebih baik, yang ditunjukkan dengan melanjutkan pembuatan juklak dan protap yang disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. c) Adanya evaluasi dan pengendalian mutu, ada usaha perbaikan dalam pengelolaan rekam medis, (3). Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Persahabatan adalah masih seringnya ditemukan ketidaklengkapan rekam medis oleh dokter yang menangani, di Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia adalah : Kurangnya pemahaman terhadap rekam medis dari pihak pimpinan rumah sakit, dokter, dan staf medis lainnya; kurangnya staf medis dari segi mutu dan jumlah; Tidak sesuainya letak unit rekam medis dengan sistem penyimpanan yang sentralisasi.

---

Today information era is characterized by increase of demand for information concerning all life aspects, including health. Quality of medical record is used as indicators for health service quality. In general, good health service means that medical record used are also good. Medical record management should be based on regulations issued by National Archive Republic Indonesia and Department of Health Republic Indonesia.

This research was conducted at Persahabatan Hospital and Medical Faculty Universitas Kristen Indonesia General Hospital, in order to understand medical record management at these two hospitals, to identify differences on medical records management in these two hospitals, to understand problems faced by the hospitals in applying their medical record management. Medical record management used in this research including form design, medical record filling and usage, and medical record disposal.

Data needed for this research were collected through interview with Director of Medical Record Unit and direct observation to Medical Record Unit. To support data collection, interview guidelines are used, which have been validated through content validation test, by comparing the instrument contents with materials learned at university. Data analysis uses descriptive technique.

Research result reveals that: (1). Medical record management at Persahabatan Hospital is better than in Medical Faculty Universitas Kristen Indonesia General Hospital, as indicated by: a) Its filling wig usage: Availability of better filling rooms, availability of medical record borrowing procedure, Availability of basic regulations on medical record storage. b) Medical record disposal: Active and inactive medical records are separated, Medical Record Retention Schedule is availability, Medical record disposal procedure has been established. (2). Factors affecting such better medical record management are: a) Human Resources factor: Better educational background of director, better understanding on importance of medical record; Percentage of medical record staff with higher education is bigger, better work performance of the medical record department staff Availability of development and education program for medical record department staff may increase their knowledge and skills. b) Awareness on applied regulations concerning medical record management is better, as shown by development of technical guidelines and standard operating procedures based on the hospital current conditions. c) Availability of evaluation and quality control programs, efforts to improve medical record management. (3). Problems faced in medical record management at Persahabatan Hospital is incomplete medical record often found by relevant practitioners. While problems faced in Medical Faculty Universitas Kristen Indonesia General Hospital are: Lack of understanding on medical record among the hospital executive, practitioners, and other medical staff members; Insufficient of medical staff both in term of quality and quantity; Inappropriate location of medical record unit with centralized storage system."

"ABSTRAKPada tanggal 21 April 1999, Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.063.5.1866 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent). Surat Keputusan ini memberikan standar contoh untuk formulir surat izin atau surat persetujuan tindakan medis pada informed consent. Namun pada prakteknya terdapat rumah sakit yang memiliki variasi sendiri terhadap formulir surat izin atau surat persetujuan tindakan medis pada informed consent tersebut. Skripsi ini membahas informed consent dari aspek hukum perdata. Fokus dari penelitian ini nantinya akan diarahkan kepada kekuatan hukum dan substansi materiil dari informed consent dengan menganalisa formulir surat izin atau surat persetujuan di sebuah rumah sakit.

---

ABSTRACTIn 21 April 2009, Department of Health of Republic of Indonesia issued the Decision Letter of Directorate General of Medical Services Number: HK.00.063.5.1866 concerning the Guideline on Medical Action Acceptance (Informed Consent). This decision letter gives the example for the form of permit letter or acceptance letter of medical action upon informed consent. However, in practice there is a hospital which has their own varied for the form of permit letter or acceptance letter of medical action upon such informed consent. This mini thesis discusses inform consent from the aspect of private law. The focus of this mini thesis will be directed to the legal binding and the material substance of informed consent by analyzing the form of permit letter or acceptance letter in said Hospital."