Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Implementasi kebijakan yang dibahas berdasarkan teori dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ndash; faktor dari teori Van Metter dan Van Horn mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan secara keseluruhan. Namun dimensi sumber ndash; sumber kebijakan khususnya sumberdaya manusia, dan sarana prasarana merupakan dimensi yang paling mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Dimensi tersebut sangat berpengaruh karena pada implementasi di lapangan tidak terlaksana dengan baik, yaitu kuantitas sumber daya operator KTP Elektronik di Kelurahan Kebagusan yang kurang jumlahnya, dan prasarana PTSP yang kurang mendukung. Kualitas tingkat pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan bagi diri mereka masih kurang walaupun kelurahan kebagusan sering melakukan sosialisasi dan program ndash; program lainnya.

---

This thesis discusses the factors factors that affect the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in kebagusan village. Implementation of policies discussed based on the theory of Van Metter and Van Horn. The results of this study indicate that the factors of Van Metter and Van Horn 39 s theory influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the whole kebagusan village. But the dimensions of human resources, and infrastructure are the dimensions that most influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the Kebagusan Village. The dimension is very influential because the implementation in the field is not well implemented, ie the quantity of resources of the electronic ID card operator in Kebagusan Kelurahan is less in number, and the less supportive of PTSP infrastructure. The quality level of understanding and awareness of the importance of the population documents for themselves is still lacking although the Kebagusan Village often socialize it and other programs."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program nasional KTP elektronik (e-KTP) di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini merupakan penelitian positivisme dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor yang memengaruhi, empat faktor diantaranya memengaruhi implementasi program nasional e-KTP di Kelurahan Ancol. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan sosial.

---

This study discusses are factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in Ancol village, Pademangan subdistrict, North Jakarta by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. This study is a descriptive research design with positivism. The results show that there are four factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in the Ancol village. The factors are the size and purpose of the policy, resource policy, communication between the organization and implementation activities, and the social environment. "

"Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.

---

There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."

"ABSTRAKPenelitian ini mengamati masalah peranan suami dalampengambilan keputusan perencannan keluarga. Perencanaankeluarga yang dimaksud di sini meliputi perencanaan jumlahanak, pendidikan anak serta hal-hal yang berhubungan dengankeluarga Berencana yaitu kesertaan KB, metode dan tempatpelayanan kontrasepsi. Masalah peranan suami dalam perencanaan keluarga yangtidak dapat dipisahkan dari peranan isteri menarik untukdipelajari. Selama ini hal-hal yang berkaitan denganKeluarga Berencana terasa lebih akrab bagi para isteridibanding para suami, sehingga seringkali isteri yangmenjadi perhatian. Perubahan sosial yang terjadi memantapkanbentuk keluarga inti sehingga peranan suami dan isterimenjadi semakin penting dalam kehidupan berkeluarga,termasuk pada keluarga Betawi. Dari beberapa penelitian mengenai pengambilan keputusandalam keluarga, besarnya peranan suami atau isteriditentukan oleh banyak faktor seperti umur, status sosialekonomi, kemampuan, nilai dan norma, lama perkawinan,kepribadian, status pekeriaan isteri disamping bidangkegiatan yang dibicarakan dan diputuskan. Kegiatan yangsifatnya rutin dan berkaitan dengan rumah tangga cenderungmenjadi bagian isteri sementara kegiatan yang lebih pentingmenjadi bagian suami atau bersama. Khusus mengenai pengambilan keputusan perencanaankeluarga terdapat hasil penelitian yang berlainan. Daripenelitian Elan terungkap lebih besarnya peranan isteri dansuami dalam pengambilan keputusan jumlah anak dan penggunaanmetode kontrasepsi. Penelitian lain yang dilakukan Tan danSoeradji justru mengungkapkan besarnya peranan pria dalampengambilan keputusan mengenaj jumlah anak dan keinginanmenambah anak. Penelitian mengenai faktor?faktor yang mempengaruhiperanan suami dalam pengambilan keputusan perencanaankeluarga ini dilakukan di kelurahan Kebagusan?Pasar Minggudengan beberapa pertimbangan. Kelurahain ini merupakan salahsatu wilayah yang tingkat kesertaan KB nya tinggi (80.85%)dan wilayah kantong Masyarakat Betawi asli. Populasi dalam penelitian ini adalah semua suami Betawiasli yang diri atau isterinya peserta KB dan sebagai sampeldiambil sejumlah 130 orang suami yang dipilih dengan caradiundi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancaralangsung menggunakan daftar petanyaan dan pedoman wawancara.Data yang terkumpul diolah melalui tiga tahap yaitu denganmenyusun tabel frekuensi semua variabel, tabel, silang antarvariabel dan pengolahan data tabel silang dengan menggunakanrumus chi-kuadrat untuk melihat kecenderungan hubunganantara variabel bebas (pengaruh) dan tak bebasterpengaruh). Dari penelitian ini terungkap dominannya suami dikalangan keluarga Betawi asli dalam pengambilan keputusanmengenai jumlah anak, pendidikan anak dan kesertaan dalamKeluarga Berencana. Peranan isteri sangat menyolok padapengambilan keputusan mengenai jenis metode dan tempatpelayanan kontrasepsi. Besarnya peranan isteri ini adakemungkinan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran paraisteri untuk aktif berperan, baik dalam keluarga maupunmasyarakat. Kemungkinan lain adalah pengahihan wewenang darisuami untuk memutuskan karena penentuan jenis metode dantempat pelayanan kontrasepsi merupakan tindak lanjut dantidak sepenting keputusan kesertaan KB. Keempat faktor yang dianggap dapat mempengaruhi atauberhubungan dengan besarnya peranan suami dalam pengambilankeputusan perencanaan keluarga ternyata tidak seluruhnyaterbukti pada sampel penelitian ini. Tingginya status sosialekonomi suami justru cenderung mengurangi peranan suami danmemperbesar persentase keputusan yang diambil bersama. Usiasuami semakin tua cenderung memperbesar peranan isteri danbersama Justru pada kelompok usia 30 sampai 39 tahunPeranan suami narnpak lebih besar dibandingkan dengankejompok usia 40 sampai 49 tahun. Terrdapat kecenderungan hubungan antara lama perkawinandengan besarnya peranan suami dalam pengambilan keputusanmengenai pendidikan anak dan kesertaan KB saja. Bekerja dan tidak bekerjanya isteri memberi warna tersendiri pada polapengambilan keputusan perencanaan keluarga. Dari penelitianini terlihat keccnderungan besarnya peranan suami dalampengambilan keputusan perencanaan keluarga pada pasanganyang isterinya tidak bekerja, kecuali pada pengambilankeputusan mengenai kesertaan KB. Keputusan menjadi peserta KB dan siapa yang menjadi pesertaKB tetap menjadi dominan suami tidak terpengaruh olehbekerja atau tidak bekerjanya isteri."

"Sejak diluncurkan, e-KTP nasionai telah memunculkan kontroversi. Namun,program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikut memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di Padang Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot project e-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelah dua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementara targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam,di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain."

"Keberadaan PKL di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan dianggap banyak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Penertiban yang selalu dilakukan untuk mengatasi keberadaan PKL di Jakarta Selatan, khususnya di Melawai dinilai masih kurang efektif karena pedagang akan kembali lagi. Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah pendekatan dalam mengatasi keberadaan PKL, yaitu dari yang tadinya hanya menertibkan PKL, sekarang telah berubah menjadi menata PKL. Penataan PKL eks-JS 32 Melawai dilakukan pada tahun 2015.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima PKL di Jakarta Selatan studi pada Pusat Jajanan Serba Ada [PUJASERA] Melawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Dalam melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edwards III dan teori hibrid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa variabel yang belum terpenuhi yaitu staf dan fasilitas.Implementasi kebijakan penataan PKL di PUJASERA Melawai berjalan dengan baik meskipun masih ada variabel yang belum terpenuhi.

---

The existence of street vendors in Jakarta, especially in South Jakarta, is considered to have a negative impact on the society. Measures conducted to overcome the existence of street vendors in South Jakarta, especially in Melawai, is considered to be ineffective as the street vendors tend to disobey orders and revert to selling their products. Overseeing the condition, the Government of DKI Jakarta changed their approach, from regulating the street vendors to actually organizing the street vendors by providing space and facilities. The organization of street vendors from JS 32 Melawai started in 2015.

The aim of this research is to elaborate the factors that affect the implementation of related policies to regulate and organize street vendors in South Jakarta, specifically in a PUJASERA in Melawai. This research was conducted using a post positivist approach with qualitative data collection through in depth interviews, direct observations, and literature reviews.

The analysis of this research, related to the factors that affect the implementation of policies, was conducted through Policy Implementation of Edwards III and hybrid theories. The result of this research showed that there are several variables yet to be satisfied, such as staf and facility. It can be seen that policy implementation of street vendors in the PUJASERA located in Melawaiwent well, even though there are several variables that are yet to be fulfilled. "

"Sejak diluncurkan, e-KTP nasional telah memunculkan kontroversi. Namun,program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikutmemfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di PadangSelatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot projecte-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelahdua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementaratargetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kualitas pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar melalui hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat yang telah melakukan pelayanan tersebut. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry yang terdiri dari lima dimensi yakni, bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, serta empati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang telah melakukan pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna akan ke lima dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Nilai kesenjangan rata rata terendah berada pada dimensi tangibles (bukti fisik), yaitu sebesar -0.30, maka dimensi tangibles (bukti fisik) ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai kesenjangan rata rata tertinggi berada pada dimensi empathy (empati), yaitu sebesar 0.43, maka dimensi empathy (jaminan) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Tingkat kesesuaian dari hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan sebesar 68.28%. Berdasakan penilaian tersebut, dapat dikatakan kepuasan responden mengenai pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar sudah memuaskan. Hasil dari penelitian menyarankan petugas diberikan pelatihan atau training mengenai pelayanan prima. Sehingga masyarakat lebih merasa di priorotaskan dan mendapatkan pelayanan yang baik.

---

ABSTRACT

This research discussed the quality of e-KTP services in Kelurahan Cisalak Pasar through the results of research on the satisfaction of the people who have had these services. The discussion of this research uses the theory of service quality by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry which consists of five dimensions namely, physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with communities that have provided e-KTP services in Cisalak Pasar Village. The results showed that there was a gap between the quality of services provided and those expected by the community. This gap shows that the users expectations of the five dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the gap value, the better service can be said. The lowest average gap value is in the tangibles (physical proof) dimension, which is -0.30, so this tangibles (physical proof) dimension is the best dimension. While the highest average gap value is in the empathy dimension (empathy), which is equal to 0.43, then the empathy dimension (guarantee) can be said to be unfavorable and needs to be improved. The level of concordance of the results of the analysis between user expectations with overall reality of 68.28%. Based on this assessment, it can be said that respondents satisfaction regarding e-KTP services in Cisalak Pasar Village is satisfactory. The results of the study suggest that officers are given training on excellent service. So that people feel more prioritized and get good service."