Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas analisis perubahan peraturan gubernur tentang kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari Asas Ease of Administration. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa perbedaan antara Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2005 dengan peraturan yang merevisinya yaitu Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2017 dan bagaimana perbandingan kedua peraturan tersebut ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian 1 adanya perbedaan di beberapa hal seperti penjelasan mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Penentuan Jatuh Tempo, yang belum diatur di peraturan sebelumnya sehingga pelaksanaan teknis pemungutan pajak menjadi lebih jelas; 2 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 memenuhi asas pemungutan pajak yaitu asas ease of administration secara keseluruhan tetapi memiliki kekurangan di satu asas yaitu asas convenience dalam hal pembayaran pajak karena Pajak Air Tanah hanya dapat dilakukan di satu bank saja yaitu Bank DKI sehinga Wajib Pajak memiliki kesulitan dalam pembayaran jika bank tersebut sedang bermasalah.

---

This thesis discusses analysis of governor's regulatory change on ground water tax policy in DKI Jakarta province considering ease of administration principles. This research raised two issues, namely what is the difference between the Governor's Rule Number 76 year 2005 with the regulations that refine it, namely Governor's Rule Number 38 year 2017 and analysis compare both of governor's rules in terms of the principle of ease of administration. This study uses a post positivist approach, with in depth interview and literature study as a data collection.

This study's main issues find that 1 there are some differences between the governor's rule about subject of taxes, tax payers, tax object, tax rates, tax imposition, maturity determination, which has not been regulated in the previous regulations, so that the technical implication of tax collection becomes more clear 2 The Governor's rule number 38 years 2017 fulfilling the principle of tax collection that is ease of administration as a whole but lacks in one principle that is the convenience concept in terms of tax payments because the groundwater tax can only be done in one bank, i.e. Bank DKI, so taxpayers have difficulties in payment if the banks are in trouble."

"Salah satu usaha Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah dengan mengembangkan sistem BPHTB secara elektronik atau disebut dengan e-BPHTB. Meskipun layanan e-BPHTB di DKI Jakarta sudah mulai diluncurkan pada akhir tahun 2019, ternyata belum mampu memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Menjelang akhir tahun tepatnya pada bulan Oktober 2020, realisasi BPHTB di DKI Jakarta baru mencapai Rp2,77 triliun atau sekitar 45,06% dari target penerimaan BPHTB. Pemerintah meminta Bapenda DKI Jakarta untuk segera melakukan penyederhanaan proses administratif kepengurusan BPHTB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan sistem e-BPHTB sudah sesuai dengan asas kenyamanan pembayaran dan kemudahan regulasi. Akan tetapi belum sesuai dengan aspek efisiensi biaya. Hambatan yang muncul dari penerapan sistem e-BPHTB di DKI Jakarta yaitu adanya kendala pada jaringan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.

---

One of Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta efforts in order to increase BPHTB revenue as well as a form of improving BPHTB Taxpayer services and compliance is to develop an electronic BPHTB system or called e-BPHTB. Although the e-BPHTB service in DKI Jakarta has started to be launched at the end of 2019, it has not been able to meet the set revenue target. Towards the end of the year, in October 2020, the realization of BPHTB in DKI Jakarta had only reached Rp.2.77 trillion or about 45.06% of the BPHTB revenue target. The government asked the DKI Jakarta Bapenda to immediately simplify the administrative process for BPHTB management. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative approach and type of descriptive research. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with related sources The results of this study conclude that the implementation of the e-BPHTB system policy is in accordance with the principles of payment convenience and ease of regulation. However, it is not in accordance with the aspect of cost efficiency. The obstacles that arise from the implementation of the e-BPHTB system in DKI Jakarta are the network constraints and the limited number of Human Resources."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas ease of administration menggunakan teori Rosdiana dan Irianto. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 Tentang Retribusi Daerah yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Retribusi IMB, serta bagaimana implementasi kebijakan Retribusi IMB ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian (1) adanya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 dilatar belakangi adanya perubahan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi sehingga harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang berada di atasnya; (2) implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kriteria ease of administration disebabkan masih kurangnya sosialisasi kebijakan Retribusi IMB oleh Dinas P2B, serta belum memadainya penggunaan perangkat sistem berbasis online.

---

This thesis discusses the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta Province, considering ease of administration principle discoursed by Rosdiana and Irianto. The study has two main issues : analyzing the background of Local Law No. 1/2006 modification to be Local Law No. 3/2012 about Local Charges which is contained with building permit charge’s regulation, and describing how the building permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented considering ease of administration principle. The research uses qualitative approach with deep interview, literature study, and field observation as data collection methods.

The study's main issues find that (1) modification of upper regulation became a background factor of modification of Local Law No. 1/2006 to be Local Law No. 3/2012, since the lower local regulations always have to adjust the upper regulations that were in it; (2) the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta province still doesn’t comply yet with ease of administration criterion. The Main reason of this finding is lack of socialization held by Dinas P2B, and the use of media online based system is not available yet."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Tujuan utama dibuatnya aplikasi SIGNAL adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyeadiakan layanan pembayaran dan administrasi pembayaran PKB secara online atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL di DKI Jakarta apabila ditinjau dari asas ease of administration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi certainty, implementasi pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL belum dapat terpenuhi kepastian. Ditinjau dari dimensi convenience of payment, pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah dikatakan dapat terpenuhi. Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL juga sudah memenuhi dimensi efficiency dari sisi fiskus maupun Wajib Pajak. Dari dimensi simplicity, terlihat bahwa implementasi Pembayaran PKB melalui aplikasi SIGNAL sudah memenuhi dimensi ini. Faktor penghambat implementasi pembayaran PKB melalui SIGNAL antara lain Wajib Pajak masih mengalami server down, masa transisi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dalam penggunaan dokumen elektronik sehingga muncul keraguan akan penggumaan dokumen elektronik sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai aplikasi SIGNAL yang kurang efektif.

---

Payment of Motor Vehicle Tax through the SIGNAL application is based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the One-Stop Single Administration System. The main purpose of the SIGNAL application is to improve the quality of service to the citizens by providing payment and administration services for motor vehicle tax payment through electronic system. This study aims to analyze how the implementation of motor vehicle tax payments through the SIGNAL application in DKI Jakarta based on of ease of administration principles. The results of this study indicate that from the certainty dimension, the implementation of PKB payments through the SIGNAL application has not been able to fulfill certainty. In terms of the convenience of payment dimension, PKB payments through the SIGNAL application have been fulfilled. PKB payments through the SIGNAL application have also fulfilled the efficiency dimension from the side of the tax authorities and taxpayers. From the simplicity dimension, it can be seen that the implementation of PKB payment through the SIGNAL application has fulfilled this dimension. Factors inhibiting the implementation of PKB payments through SIGNAL include taxpayers still experiencing server downs, the transition period of taxpayers and the public in general in the use of electronic documents so that doubts arise about the use of electronic documents as proof of payment of tax obligations, and ineffective socialization of the SIGNAL application."

"Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

---

In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes."

"Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengubah ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP mengubah jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak dengan fasilitas dibebaskan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kepastian hukum dan mekanismenya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan menganalisis kebijakan PPN atas jasa pendidikan ditinjau dengan menggunakan teori Ease of Administration. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PPN atas jasa pendidikan ini dilatar belakangi karena 1) meningkatkan kinerja penerimaan PPN, 2) memperluas tax base ,3) Mengembalikan ke konsep dasar PPN, 4) perkembangan jasa pendidikan yang dinamis, 5) benchmark ke negara lain, dan 6) menambah penerimaan negara dimasa mendatang. Kemudian kebijakan ini belum memenuhi sepenuhnya kemudahan administrasi sesuai dengan teori Fritz Neumark. Pada implementasinya, masih terdapat jasa pendidikan yang belum pasti perlakuan pajaknya. Selain itu, belum terdapat penegasan dari otoritas pajak terkait subjek, objek, dan dasar pengenaannya pada penyelenggara jasa pendidikan. Atas penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan penegasan terhadap jasa pendidikan tertentu, memberikan sosialisasi mengenai kepastian hukum jasa pendidikan, dan memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya.

---

The issuance of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), changes the provisions regarding Value Added Tax (VAT). The HPP Law changes educational services to become taxable services with exempt facilities. This policy change raises several problems, such as legal certainty and mechanisms. Therefore, this study aims to determine the background of the formation of VAT policies on educational services and to analyze VAT policies on educational services in terms of using the Ease of Administration theory. The research approach used is post-positivist. Data collection techniques used were literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the VAT policy on educational services is motivated by 1) increasing the performance of VAT revenues, 2) expanding the tax base, 3) returning to the basic concept of VAT, 4) dynamic development of educational services, 5) benchmarking to other countries, and 6) increase state revenue in the future. Then this policy has not fully fulfilled the ease of administration according to Fritz Neumark's theory. Because there are uncertaity about tax obligation for some educational services. In addition, there has been no confirmation from the tax authorities regarding the subject, object and tax basis for imposing tax on education services. For the research conducted, the recommendations given are to confirm certain educational services, provide socialization regarding legal certainty for educational services, and provide administrative convenience for taxpayers in the context of fulfilling their obligations."

"Penelitian ini membahas tentang analisis perubahan Peraturan Gubernur tentang kawasan dilarang merokok. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perubahan kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, dan perubahan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses perubahan dan alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perubahan peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok dimulai dari proses perumusan kembali, adapun tahapan yang dilalui adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penomoran, autentifikasi dan penyebarluasan, serta pendokumentasian peraturan gubernur. Alasan dilakukan perubahan peraturan gubernur adalah berdasarkan hasil penelitian tentang kadar partikel halus yang dilakukan BPLHD DKI Jakarta yaitu dari beberapa tempat khusus merokok yang berada di dalam gedung terdeteksi melewati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan jajak pendapat, kebijakan dengan tidak memperbolehkan adanya tempat khusus merokok didalam gedung mendapat dukungan lebih dari 90% dari masyarakat DKI Jakarta.

---

The research explains the analysis of the policy changes in the governor’s regulation no smoking areas. This research was conducted in Jakarta views of public policy changes. Theory used in this research is the theory of policy, public policy, and policy changes. The purpose of the research is to explain how the process of change and the reason for the governor regulations concerning no-smoking area in Jakarta. The research method used is used qualitative approach with descriptive research. The primary data in this research is form field study conducted by interviewing the parties involved in the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media.

By this research, These results indicate that the process of regulatory governor change on no-smoking area starting from the reformulation process, while the phase that is planning, preparation, discussion, enactment and numbering, authentication and dissemination, as well as regulatory documentation governor. Reason to governor regulatory changes is based on the results of research on levels of fine particles carried Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jakarta that of a dedicated smoking areas inside the building undetected past the threshold set by WHO. Based on the poll, the policy does not allow any smoking in the building where the support of more than 90% of the people of Jakarta."

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-samsat didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pembayaran PKB secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembayaran PKB melalui e-samsat di DKI Jakarta jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori asas kemudahan administrasi menurut Ibu Haula Rosdiana dan Bapak Edi Slamet Irianto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepentingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif post-positivis dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari asas certainty, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan belum memenuhi kepastian. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan secara rinci yang khusus mengatur mengenai pembayaran PKB melalui e-samsat. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan memenuhi asas ini dari sisi kenyamanan membayar. Dari asas efficiency, pembayaran PKB melalui e-samsat dapat dikatakan terpenuhi baik dari sisi petugas pajak maupun Wajib Pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui e-samsat belum begitu mudah karena masih terdapat banyak kendala yang terjadi di lapangan.

---

Motor vehicle tax payment through e samsat is conducted based on Presidential Regulation No 5 Year 2015 concerning One Roof Administration System. Jakarta Government intend to increase the quality of service to the citizens by providing new method of motor vehicle tax payment through electronic system. This research aims to analyze the implementation of motor vehicle tax payment through e samsat based on ease of administration principles. The analysis is supported by theory of Ease of Administration principle stated by Rosdiana and Irianto. This research is hoped to provide some benefits for each academic and practical purpose. The method used in this research is descriptive post positivist, conducted through in depth interview.The results shows that based on certainty principle, tax payment through e samsat has not fulfilled the certainty of procedures due to unavailability of specific regulations regarding tax payment through e samsat. Based on convenience of payment principle, tax payment through e samsat has fulfilled the convenience of payment indicators. Based on efficiency principle, tax payment through e samsat has fulfilled the efficiency criteria both on tax authority rsquo s side and tax payer rsquo s side. Based on simplicity principle, tax payment through e samsat is not simple due to several troubles occurring in the field."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan ditinjau dari asas ease of administration, serta faktor yang mendukung penerapan Unifikasi tersebut. Penerapan Unifikasi ini sendiri berdasarkan pada PerDirjen Pajak nomor PER- 20/PJ/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deksriptif, dengan teori yang didukung Fritz Neumark mengenai ease of administration and compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip di dalam asas ease of administration, seperti simplicity. Unifikasi ini memberikan kepastian hukum yang jelas melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 yang membahas Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan serta tidak ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi. Wajib Pajak, dalam hal ini PT. XYZ (BUMN) merasa bahwa Unifikasi ini telah membantu pelaporan perpajakan potong/pungut yang terkait seperti PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 4 ayat 2 melalui sistem yang sudah data integrated dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut berimbas pada Unifikasi yang mana memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sisi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan perpajakannya karena efisiensi yang lebih baik atas kompleksitas transaksi yang dibantu oleh penerapan teknologi dalam software dan terkoneksi secara daring, dan Direktorat Jenderal Pajak bisa melihat secara real time atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Kesederhanaan ini juga didukung oleh kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak, karena didominasi oleh sistem yang sudah otomatis melakukan pelaporan perpajakan melalui host-to-host (H2H), sehingga pelaporannya tidak rumit karena sudah otomatis terpotong/dipungut atas transaksi-transaksi yang dilakukan, namun perlu adaptasi atas penerapan Unifikasi di sisi Wajib Pajak dengan software yang digunakan. Unifikasi ini sendiri tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kemajuan teknologi dalam pelaporan pajak, dan standarisasi penomoran Bukti Potong.

---

This thesis aims to analyze the Unification of the Periodic Income Tax Return in terms of the principle of ease of administration principles, as well as the factors that support the implementation of the Unification. The implementation of this Unification itself is based on the Director General of Taxation number PER-20 / PJ / 2019. This study uses a descriptive quantitative approach, with a theory supported by Fritz Neumark regarding ease of administration and compliance. The results of this study indicate that the Unification of Periodic Income Tax Returns has not fully paid attention to the principles of ease of administration, such as simplicity. This unification provides clear legal certainty through the Directorate General of Taxes Regulation Number PER-20 / PJ / 2019 which discusses the Unification of Periodic Income Tax Returns and no higher regulatory conflicts. Taxpayers, in this case PT. XYZ (BUMN) feels that this Unification has helped reporting related withholding / collection taxes such as Income Tax Article 15, Article 22, Article 23/26, and Article 4 paragraph 2 through a system that has integrated data with the Directorate General of Taxes. This has an impact on Unification which provides better comfort from the side of the Taxpayer in carrying out tax reporting due to better efficiency over transaction complexity aided by the application of technology in software and connected online, and the Directorate General of Taxes can see in real time transactions conducted by the Taxpayer. This simplicity is also supported by the lack of Human Resources requirements, as it is dominated by a system that automatically reports taxation via host-to-host (H2H), so that reporting is not complicated because it is automatically deducted / collected for transactions made. However, it is necessary to adapt the implementation of Unification on the side of the Taxpayer with the software used. This unification is inseparable from several supporting factors such as technological advances in tax reporting, and standardization of withholding evidence numbering."