Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang proses pembuatan keputusan pemerintah Malaysia untuk mengembangkan komoditas biodiesel sawitnya dengan membuat kebijakan National Biofuel Policy NBP pada tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan tersebut didasarkan kepada dua bentuk pengaruh yang ada, yaitu social learning dan external inducement. Kedua bentuk pengaruh tersebut telah berhasil mendorong Malaysia dalam membuat keputusannya dan mulai merumuskan kebijakan NBP pada 2005 hingga terbentuk pada tahun 2006. Pada akhirnya, kebijakan ini cukup berhasil dalam mewujudkan tujuan awal dibuatnya. Kebijakan NBP berhasil mendorong adanya pembentukan standar biodiesel sawit yang kemudian setara dengan standar biodiesel internasional. Kebijakan NBP juga berhasil mendorong ekspor biodiesel sawit, terlebih lagi setelah standar internasional tersebut tercapai.

---

ABSTRACT

This research discussed the Malaysian government decision making process in developing its palm oil biodiesel commodity by formulating the National Biofuel Policy NBP in 2006. To analyze it, qualitative method and secondary data were used . The findings on this research showed that the decision making process is based on two forms of influences, namely social learning and external inducement. Those influences succeeded in affecting Malaysia rsquo s decision making process, which led Malaysia to formulating NBP in 2005 to its completion. In the end, the policy is successful enough in accomplishing its initial goals. NBP succeeded in pushing the formation of a palm oil biodiesel standard which is on compliance with the international biodiesel standard. NBP also succeeded in promoting palm oil biodiesel export, especially after international standard had been met."

"Skripsi ini membahas Ketahanan migas dalam perspektif kebijakan energi dan strategi NOC periode 1970-2010 melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori developmental state, konsep ketahanan energi (energy security), konsep desentralisasi, dan konsep paradigma kebijakan energi, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang mampu merespon dengan baik faktor karakteristik cadangan migas, karakteristik supply-demand migas, relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber migas, dan relasi NOC dengan Pemerintah yang berperan terhadap ketahanan migas nasional. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari. Keunggulan dari kebijakan energi dan strategi NOC Malaysia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan energi yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia.

---

This thesis discusses oil and gas security in perspective of energy policy and NOC?s strategies period 1970-2010 through comparative study in Indonesia and Malaysia. this is an explanative research using a qualitative method. In this research, the writer used the developmental state theory, the concept of energy security, decentralization concept, and the paradigm of energy policy concept, where the result of the analysis showed that oil and gas security in Malaysia is better compared to Indonesia.That result is based on Malaysia?s energy security policy that responds better to the following factors: characteristics of oil and gas reserves, characteristics of oil and gas supply-demand, the relationaship between central government and regional government, and the relationship between NOC and the government that contributed to national oil and gas security. Beside that, Petronas is superior in oil and gas ownership, both within and outside country. This is proven by their oil and gas production, which reaches two million boepd (barrel oil equivalent per day). The superior of Malaysia?s energy policy and NOC strategies cannot be separated from their more coordinated energy policy planning, a supply-demand energy policy paradigm using a demand side management approach that construct energy policy based on the condition of oil and gas reserves, and a relationship of shared responsibilities between Petronas and the Malaysian Government."

"Indikator sosial dari program pengembangan bahan bakar nabati merupakan ukuran keberhasilan program tersebut, terutama program jangka pendeknya yaitu percepatan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Indikator sosial dapat menerjemahkan prioritas pembentukan opini maupun pelaksanaan program jangka pendek pengembangan bahan bakar nabati. Indikator sosial dikelompokkan dalam tiga klaster yang merupakan turunan dari strategi triple track yang dirumuskan pemerintah dan hasil studi literatur yang dirancang dengan focus group discussion dengan para pakar. Indikator sosial yang dirancang berisi 14 kriteria yang pembobotan kepentingannya mengunakan Analytic Network Process.

---

Social indicators of biofuel development programs are very important as success measurement of these programs, particularly in short-term program of accelerated poverty and unemployment reduction. Social indicators can translate the priorities of opinion formation and implementation of short-term program development of biofuels.

Social indicators are grouped into three clusters that are derived from triple-track strategy that are formulated by the government and literature studies that are designed by focus groups discussion with experts. Social indicators that are designed containing 14 criterias with the weightings of importance using Analytic Network Process."

"Persoalan sampah di Provinsi DKI Jakarta hingga dewasa ini masih merupakan suatu persoafan yang befum tuntas. Pofa pengelolaan sampah termasuk pengelolaan prasarananya belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi sampah di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 6.000 ton per hari, dikelola dengan pola pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daya tampung atau umur pakai TPA Bantar Gebang tefah mencapai pada titik kejenuhan, yang berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengembangan prasarana pengelolaan sampah tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa kebijakan penaembangan prasarana pengelolaan sampah, salah satunya adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berupa Intermediate Treatment Facilities (ITF). Kebijakan tersebut adalah antara fain pembangunan prasarana ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara pada tahun 2005 dan 2006. Namun, sampai berakhirnya rentang waktu tersebut, kebijakan tersebut belum berhasil terealisir.Fakta di atas mencerminkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards Ill (1980 : 9) terdapat empat faktor penting atau disebut variabel, yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keempat faktor penting atau variabel tersebut adalah communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure. Terkait dellgan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: mendeskripsikan pengaruh komunikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelofaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh sumber-sumber yang dimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh disposisi (perilaku) di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist social science dan metode penelitian deskriptif, dalam pengertian tidak sampai menganalisis hubungan kausalistis antara berbagai aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan studi dokumentasi untuk menghimpun data sekunder. lnforman dalam penelitian ini adalah para pegawai di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta mencakup pembangunan ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara. Faktor-faktor, seperti komunikasi, sumber-sumber, (kecuali aspek fasilitas), disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal, bahkan mengakibatkan implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara gagal selama rentang waktu tahun 2005 dan tahun 2006.Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, seyogianya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat kebijakan, berupa: kebijakan mengenai spesifikasi ITF secara mendetail (lengkap); memaksimalkan pelatihan-pelatihan bagi para staf; meminimalkan intervensi; lebih banyak melibatkan pelaksana (implementator) dalam perumusan kebijakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksana yang lebih rinci serta memaksimalkan koordinasi antar unit yangterkait dalam implementasi kebijakan."

"Maksud penelitian ini adalah untuk memahami motivasi apa saja yang mendorong kiai melibatkan dill pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2006. Kemudian, bagaimana peran dan keterlibatan kiai dalarn pelaksanaan pilkada Iangsung tersebut.Sebagai alat analisis, digunakan teori-teori, yaitu: politik lokal model Stoker dan Cornelis; teori peran (role theory) dari Soekanto, Linton, dan Levinson; kepemimpinan informal (informal leadership) yang diulas Soemardjan, Weber, dan Arifin; teori patron-Mien model Ferlis; dan partisipasi politik yang dimunculkan Rush dan Althoff. Sedangkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi lertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperkaya perspektif penelitian.Penelitian ini mcnunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam pilkada tidak terlepas dari kemampuan kiai yang mampu memobilisasi massa karena perannya sebagai pembentuk opini (opinion leader). Ada dua cara yang dilakukan kiai dalam membentuk opini pubiik itu. Panama, secara verbal, misalnya berbicara langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya santri dan para alumni pesantren_ Kedua, secara non-verbal, yaitu melalui aksi-aksi politik yang dilakukan secara berbeda, misalnya para kiai bergerilya untuk mendapatkan dukungan alas pilihan politiknya. Ada juga kiai yang melakukan aksi pembelaan terhadap calon yang didukungnya agar tidak terganjal dalam proses pilkada, karena sang calon terkait masalah hukum.Motivasi keterlibatan kiai dibagi menjadi dua: motivasi ideal dan motivasi praksis-personal. Motivasi ideal berangkat dari pemahaman (internalisasi) kiai terhadap nilai-nilai ajaran agartla Islam yang mendorong kiai terjun dalam dunia politik. Sedangkan. motivasi praksis-personal didasarkan atas konteks politik yang terjadi. Dalam penelitian ini, konteks politik itu adalah pilkada. Motivasi yang dimaksud ada tiga macam. Pertrrma, dorongan karena alasan emosional (afektual-emosional). Kedua, dorongan untuk menjaga eksistensi pesantren (rasional-bertujuan) Ketiga, dorongan untuk menjaga independensi pesantren (rasiona!-bernilai).Teori-teori yang digunakan, seperti tersebut di alas, sesuai dengan temuan lapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitian ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

The aim of the research is to understand the motivation which endorses kiai or religious scholar to involve in direct local election (pi/kada) in Tasikmalaya District in 2006. Then, it also aims to understand the role and involvement of kiai in the election.

As tool of analysis, it uses theories of local theory especially the model of Stoker and Cornelis; theory of role from Soekanto, Linton, and Levinson; informal leadership by Soemardjan, Weber, and Arifin; theory of patron-client modelled by Ferlis, and political participation initiated by Rush and Althoff. Method of research used in the study is qualitative which tries to understand and interpret the meaning of human interaction and behaviour in particular situation according to researcher's own perspective. In collecting data, in-depth interview is applied to any persons who involve and have interest in the election. Literature study is also carried out to enrich the perspective of the study.

The study shows that the involvement of kiai in the election relates to the ability of them to mobilize people because of their role as opinion leader. There are two methods applied by kiai to develop public opinion. The first is verbal such as speak directly to people, and also their student (santri) and alumni. The second is non-verbal which is doing different political action such as ask some key persons to support their political choice. There is a kiai who defends his candidate in order to make him surpass the process of candidacy successfully because his legal problem.

The motivation of kiai is divided into two which are ideal motivation and praxis-personal motivation. Ideal motivation is based on the understanding of them or internalization on Islamic values that endorse them to do political activities. Meanwhile, praxis-personal motivation is based on existing political situation. In the study, the context is direct local election. The motivation itself is divided into three. They are affectual-emotional motivation, rational-objective motivation to maintain the existence of religious school, and rational-valuable to maintain the independence of the school.

Theories applied in the study as mention above are equivalent with the findings. Therefore, theoretical implication of the study is confirmation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran perbankan Islam dalam mentransmisikan kebijakan moneter terhadap perekonomian riil di Indonesia dan Malaysia. Sejalan dengan pesatnya perkembangan perbankan Islam, maka pertanyaan mengenai bagaimana sektor ini berkontribusi dalam transmisi kebijakan moneter semakin menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode VAR dengan data bulanan dari Januari 2007 sampai Desember 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa perbankan Islam dikedua negara memainkan peran yang positif sesuai dengan teori bank lending channel dalam proses transmisi moneter. Meskipun begitu, hubungan yang dihasilkan tidak begitu signifikan, terutama terkait dampaknya terhadap perekonomian. Ini mengindikasikan bahwa perbankan Islam perlu kembali kebentuk idealnya yang terkoneksi terhadap sektor riil. Selain itu, otoritas moneter perlu merancang instrumen kebijakan moneter yang lebih tepat dalam mengakomodasi keberadaan perbankan Islam yang terus berkembang.

---

This study aims to analyze the role of Islamic banks in transmitting monetary policy to the real economy of Indonesia and Malaysia. Due to the fact that Islamic finance has a vast growing nowadays, it makes the question about how Islamic bank contributes in monetary policy transmission is more interesting to be discussed. The study relies on VAR methodology with monthly data covering the period from January 2007 to December 2016. The result show that Islamic banks play positive role in transmitting monetary policy in line with the theory. However, the magnitude is not quite strong especially the effect to economy. This indicates that Islamic banks should back to their nature which linked their activity to the real sector of economy. Beside of that, policy maker should find suitable monetary instrument to accommodate Islamic banks."

"Tesis ini membahas kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan IAIN Ambon tahun 2006-2007. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan informan penelitian terdiri dari 5 orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan tentang pengembangan koleksi perpustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan koleksi perpustakaan IAIN Ambon selama kurun waktu 2006-2007 tidak menggunakan acuan kebijakan tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi didasarkan pada perintah lisan dari pimpinan perguruan tinggi kepada kepala perpustakaan, keputusan rapat tingkat pimpinan bersama kepala perpustakaan, Keputusan rapat kerja tahunan, dan keputusan pimpinan perguruan tinggi tentang buku sumbangan wajib bagi mahasiswa akhir studi, sehingga dibutuhkan kebijakan pengembangan koleksi tertulis.

---

This thesis describes the collection development policy of State Islamic Institute Ambon in the year of 2006-2007. This descriptive qualitative research has done by a case-study method that inspects deeply by means of any deep interview, observation, and document analysis. The informen of this thesis are 5 people who involve directly with the process of determining policies about developing library collections.

The result of this research shows us that to develop the collections of the library of State Islamic Institute Ambon in the year of2006-2007 was not use such a written policy. The collection development policy was based upon some rector’s jugment for the library, some consideration between rector, the head of the department and the head of the library about collection development. Therefore the library of State Islamic Institute Ambon needs a written collection development policy."

"Untuk meningkatkan konsumsi kelapa sawit domestik, Pemerintah Indonesia telah secara agresif mengimplementasikan program mandatori B20. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Meski demikian, implementasi kebijakan ini memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pangan akibat peningkatan konversi dan ekspansi lahan tanaman penghasil biofuel di masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa air, energi dan pangan merupakan sumber daya yang penting untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya permintaan terhadap ketiga sumber daya tersebut tentu saja menimbulkan tantangan dalam pelestariannya. Lebih lanjut lagi, permasalahan ini menjadikan keseimbangan antara sumber daya air, energi dan pangan sulit untuk direalisasikan mengingat perencanaan dan pengelolaan ketiga sumber daya tersebut berada di bawah sistem sektoral yang disonan. Hubungan antara ketiga sumber daya tersebut merepresentasikan sebuah sistem yang dinamis dan kompleks, sehingga memerlukan sebuah pendekatan holistik dari perspektif Water-Energy-Food nexus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami trade-off yang ditimbulkan dari sumber daya air, energi dan pangan pada industri biofuel dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan industri biofuel di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan sumber daya air dan pangan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan memberikan dampak yang berbeda-beda sesuai dengan sektor yang disasar oleh kebijakan tersebut. Pengujian kebijakan yang dilakukan pada empat macam skenario ini diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya berbasis WEF nexus pada sektor biofuel secara efektif dan efisien. Terakhir, implikasi dan limitasi hasil penelitian akan didiskusikan sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian-penelitian terkait WEF nexus di Indonesia

---

In an attempt to increase domestic palm oil consumption, Indonesia has enforced the mandatory use of 20 percent blended biofuel (B20). This policy is part of the government efforts to reduce oil dependency in energy use and greenhouse gas emissions. Nevertheless, the implementation of the policy prones to affect the water and food availability as the demand for biofuel crops is expected to grow significantly in the coming years. Correspondingly, sufficient quantity of water, energy, and food resources is considered essential to achieve the sustainable development agenda. The increasing demand for all three resources undeniably places a great strain on its preservation management. On the other hand, the planning and management of these resources are under dissonant sectoral systems. This issue, which can make the balance between the three resources arduous to realize, needs to be scrutinized. The complex relationship between the three resources reflects a complex dynamic system, needing a holistic approach that considers the integration of Water-Energy-Food (WEF) nexus to understand better the system. Therefore, this study aims to understand the trade-offs between the WEF nexus on the production of biofuel using a system dynamics approach. Many underlying factors affecting biofuel development should be taken into consideration when formulating policy for attaining a sustainable balance between water and food resources. This study indicates that each policy implementation results in various impacts depending on the targeted sectors. Moreover, the policy is tested upon four different scenarios in order to help the policy makers during the formulation process of WEF resources management policy in the biofuel sector. Lastly, further discussion mentions the implications and limitations of the study as a basis to develop future researches on similar theme of WEF nexus in Indonesia"

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Kebijakan luar negeri Malaysia (KLN Malaysia) merupakan fenomena hubungan internasional yang menarik untuk ditelusuri. Malaysia merdeka pada tahun 1957 setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Inggris. Malaysia, didukung dengan posisi geografis yang strategis, berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling terbuka di dunia. Malaysia pada gilirannya turut berhasil membentuk posisi yang diperhitungkan, baik dalam tingkat regional ataupaun global. Dalam tulisan ini, penulis membahas KLN Malaysia dengan meninjau 100 literatur akademis terkait yang terbit sejak tahun 1963 hingga 2023. Literatur-literatur tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tema besar. Pertama, dasar-dasar dalam KLN Malaysia, mencakup ide-ide dalam KLN Malaysia, sikap Malaysia dalam politik internasional, aktor utama dalam KLN Malaysia, dan faktor domestik dalam KLN Malaysia. Kedua, isu-isu dalam KLN Malaysia, yaitu militer dan strategis, ekonomi politik internasional, Malaysia dengan organisasi internasional, Malaysia dengan Persemakmuran, dan Malaysia dengan major powers. Terakhir, dimensi kawasan dalam KLN Malaysia yang mencakup empat kawasan, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Antartika. Tinjauan pustaka ini turut menyertakan konsensus, perdebatan, dan celah keilmuan mengenai topik ini. Tulisan ini menunjukkan Malaysia, yang pada awalnya merupakan small state, berhasil mengaktualisasikan sumber daya sehingga saat ini menjadi bagian dari kelompok negara middle power. Terlepas dari banyaknya literatur yang ada, topik KLN Malaysia membutuhkan penelitian lanjutan untuk melengkapi kerumpangan akibat sedikitnya pembahasan pada beberapa era kepemimpinan perdana menteri tertentu.

---

Malaysia's foreign policy (Malaysia's FP) is an interesting international relations phenomenon to be explored. Malaysia became independent in 1957 after previously being under British rule. Malaysia, supported by its strategic geographical position, has succeeded in becoming one of the countries with the most open economies in the world. Malaysia, in turn, has succeeded in establishing a position to be reckoned with, both at the regional and global levels. In this paper, the author discusses KLN Malaysia by reviewing 100 related academic literature published from 1963 to 2023. These literatures are grouped into three major themes. First, Malaysia's FP fundamentals contain ideas in Malaysia's FP, Malaysia's outlook on international politics, Malaysia's FP leading actor, and domestic factors in Malaysia's FP. Second, issues in Malaysia's FP include military and strategic, international political economy, Malaysia with international organizations, Malaysia with the Commonwealth, and Malaysia with major powers. Finally, the regional dimension in Malaysia's FP includes four regions; Southeast Asia, East Asia, Middle East and Antarctica. This literature review includes consensus, debate, and literature gaps. This paper shows that Malaysia, which was initially a small state, has succeeded in actualizing its resources, so it is now part of the middle power group. Despite a large amount of existing literature, the topic of KLN Malaysia requires further research to complete the gaps due to the need for more discussion on specific eras of prime ministerial leadership"