Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram e-HRM merupakan sistem pengelolaan kepegawaian yang berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SAPK milik Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan Kenaikan Pangkat Otomatis KPO . Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Program e-HRM dalam mengelola kenaikan pangkat PNS di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena Kenaikan Pangkat memiliki peranan yang penting dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi karena berkaitan dengan motivasi pegawai untuk bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen sumber daya manusia pada sektor publik, e-Government, Human Resources Information System HRIS , dan Sistem Informasi Manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-HRM yang terintegrasi dengan SAPK untuk menyelenggarakan KPO baru mengakomodir untuk kenaikan pangkat reguler. Sementara kenaikan pangkat pillihan jabatan struktural baru terakomodir pada e-HRM dan untuk kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional belum terakomodir karena data dari e-jafung belum settle. Terdapat kendala dalam penerapan e-HRM diantaranya pada kemampuan sumber daya manusia SDM , panduan yang kurang lengkap, tidak dilakukannya sosialisasi kepada pegawai secara menyeluruh, kurangnya ketersediaan alat untuk mengakses program, dan sumber data yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

---

ABSTRACTThe e HRM program is an electronic based staffing management system, and also integrated with SAPK which owned by State Personal Board in running lsquo Kenaikan Pangkat Otomatis rsquo KPO . Researcher interested to know how the implementation of the e HRM program in managing the promotion of civil servants at the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Housing because because the promotion has an important role in achieving the goals of the organization because it relates to employee motivation to work optimally to achieve goals organization. This research uses the theory of human resource management in the public sector, e Government, Human Resources Information System HRIS , and Management Information System. This research uses qualitative approach and data collection techiques in depth interview and literature study. The results of this study indicate that e HRM which integrated with SAPK to organize KPO, only accomodates the regular promotion. While the promotion for structural positions is only accomodated on e HRM and promotion for the functional positions haven rsquo t been accomodated because the data form e jafung hasn rsquo t been settled yet. There are obstacles in the implementation of e HRM such as on human resource HR capability, incomplete guidance, lack of socialization to employees as a whole, lack of tools to access programs, and data sources that have not been fully integrated."

"Penerapan pengelolahan kinerja (Program e-performance) di Kementerian Keuangan dimulai sejak dikeluarkannya dasar hukum dari Keputusan Kementerian Keuangan KMK-454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan. Program e-performance merupakan program penilaian kinerja yang berbasis elektronik (electronic) yang dibuat untuk menuju keberhasilan dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sesuai dengan program good governance, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi di Kementerian Keuangan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis web (e-government). Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penerapan Program e-performance di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

The implementation of the administration performance (e-performance program) in the Ministry of Finance commonplace since the issuance of the legal basis of the decision of the Ministry of Finance KMK-454/KMK.01/2012 about Performance Management in the Ministry of Finance. e-performance program is a electronic-based (electronic) assessment program performance made to get success in achieving reform of the bureaucracy and in accordance with good governance program, As well as improving the effectiveness and efficiency of the organization in the Ministry of Finance to include the use of web-based information technology (e-government) . Researchers are interested in knowing how the implementation of e-performance program in General Secretariat General Bureau Ministry of Finance."

"Penelitian ini membahas mengenai fungsi dari manajemen arsip dinamis dalam menunjang kegiatan unit kearsipan di Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan serta fungsi manajemen arsip dinamis dan mengidentifikasi kendala apa saja yang terjadi dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yaitu wawancara dan observasi dengan unit pengolahan arsip dilingkungan Kementerian PU. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan manajemen arsip dinamis yang diterapkan di Sekretariat Jenderal Kementerian PU dapat dikatakan sudah cukup menunjang kegiatan unit kearsipan, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penataan arsip serta kegiatan administrasi sehari-hari dengan adanya pola klasifikasi dan Jadwal retensi arsip. Namun dari hasil keseluruhan belum dirasakan manfaat dari sistem kearsipan tersebut, dikarenakan fungsi manajemen arsip dinamis yang seharusnya menunjang kegiatan di unit mereka masing-masing, tidak sepenuhnya di implementasikan dengan baik, sehingga membuat kegiatan kearsipan juga mengalami kendala.

---

This study discusses the function of records management in supporting the activities of records unit in the Secretariat General of the Ministry of Public Works. The purpose of this study was to determine how the application and records management functionality and identify any problems that occur in the application. The approach used in this study is a qualitative case study methods, such as interviews and observations with records processing unit within the Ministry of Public Works.

The results revealed that the application of records management is implemented at the Secretariat General of the Ministry of Public Works can be said is sufficient to support the activities of records unit in conducting and managing the records management and administration of day-to-day activities with the pattern classification and records retention schedule, but on the whole the results have not been perceived benefit of the filing system, because the records management function should support the activities in their respective units, not been implemented properly, thus making records activities are also having problems. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unit eselon 1 yang memiliki pemotongan anggaran terbesar kedua di Kementerian PUPR pada tahun 2016. Berdasarkan Inpres tentang pemotongan anggaran, setiap organisasi harus tetap mengamankan belanja prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga masih dilakukan pada program prioritas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga pada tahun anggaran 2016 dengan melihat lima metode yang ditetapkan oleh McTighe. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa diantara kelima metode pemotongan anggaran yang sudah dikenal, metode pemotongan di Ditjen Bina Marga cenderung menggunakan tiga metode secara bersamaan, yaitu organizational mission, marginal investment, dan employee participation. Penggunaan tiga metode tersebut berimplikasi pada sejumlah pemotongan program prioritas dan pemeliharaan pada tahun 2016.

---

The Directorate General of Highways is the echelon 1 unit with the second largest budget cut in 2016. Under the Inpres on budget cuts, every organzation must keep securing the priority spending that it is responsible for. However, budget cuts in the Directorate General of Highways are still being conducted on priority programs.

Based on these problems, this study aims to describe the method of budget cuts in the Directorate General of Highways in fiscal year 2016 by looking at the five methods set by McTighe. This research uses post positivist approach and data collection is done through observation, in depth interview, and literature study.

The results show that among the five known budget cutting methods, the cutting method in Directorate General of Highways tends to use three methods simultaneously, namely organizational mission, marginal investment, and employee participation. The use of these three methods implies a number of priority and maintenance program cuts by 2016."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Penyusunan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan salah satu bagian yang krusial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam pengusulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangungan pemeliharaan jembatan yang ada di instruksi kerja proses Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana resiko tertinggi terdapat pada penyusunan RKAKL. Selanjutnya dilakukan dilakukan perbaikan prosedur dalam Instruksi Kerja dan simak Pengusulan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Jembatan.

---

Budgetary Implementation of Bridges in the Directorate General of Highways is one crucial part in the implementation of infrastructure development. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instruction Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

The purpose of this study was to determine the most influential events in the program proposal and budget for the organization pembangungan maintenance of the bridge in the process work instructions Proposed Program and Budget Implementation Bridge.

This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the preparation of RKAKL. Furthermore, the improvement of procedures performed in the Work Instructions and refer to the Proposed Program and Budget Implementation Bridge."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan Review laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal dengan Standar Review, mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Review, serta merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas review. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa review yang dilakukan Itjen telah berpedoman pada Standar Review, namun masih terdapat kelemahan di setiap tahapannya. Hasil identifikasi terhadap hambatan internal organisasi paling utama adalah kompetensi pereviu yang belum merata, belum dilaksanakannya review pada tingkat Satuan Kerja, serta belum adanya pedoman kegiatan review. Hambatan dari luar organisasi adalah kurangnya komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola keuangan di tingkat satker, dan manajemen waktu unit penyusun laporan keuangan. Upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pereviu melalui pelatihan, menyusun pedoman khusus pelaksanaan review, meningkatkan komitmen pimpinan, serta meningkatkan kompetensi petugas Satker.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the conformity of the review of financial statement by Inspectorate General IG with Review Standards, identify some constrains that affecting the practice, and formulate the attempts that improve the quality of the review. This research is a descriptive qualitative with case study approach. This research concludes that the review of financial statement done by IG has been actually grounded in Standard, although there are several weaknesses in each stage. The main identifications of internal constraints are the uneven competence of reviewers, the delay of reviewing activities in the level of Satker, and the absence of guidance for reviewing activities. The constraints from outside organization are the lack of leaders rsquo commitment, the lack of employees rsquo competences on financial management in the level of Satker, and the time management between each unit of organizers. Some attempts to overcome the constraints, which are by increasing the competence of reviewers through well structured trainings, draw up a guidance for review activities, embedding the leader 39 s rsquo commitment, advancing the competence of employees in every unit. "

"ABSTRAKPenerapan teknologi informasi belum optimal pada pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR menjadi salah satu penyebab adanya kelemahan pada pengendalian intern pengelolaan keuangan. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern pengelolaan keuangan. Tesis ini membahas strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi yang selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR dengan menggunakan Balanced Scorecard. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumen untuk dapat menjelaskan hasil penelitian secara rinci. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus mendukung pengelola keuangan untuk memiliki sistem informasi dan basis data yang sesuai kebutuhan, terintegrasi, dan aman untuk mendukung penggunaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan penggunaan barang milik negara yang optimal. Balanced Scorecard membuat pengelola TI dapat menyelaraskan dan menentukan strategi dan ukuran kinerja yang tepat dalam pengelolaan keuagan untuk meningkatkan pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR

---

ABSTRACTThe application of information technology that has not been optimal in financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing becomes one of the causes of weakness in financial management internal control. Strategy and performance measures of information technology must be aligned with strategy and performance measures of financial management in order to improve quality of financial management internal control. This thesis provides study about strategy and performance measures of information technology that is in line with the strategy and performance measures of financial management at the Ministry of Public Works and Housing using Balanced Scorecard. The study was conducted qualitatively with in-depth interviews and document studies in order to provide research result in detail. The strategy and performance measures of information technology must support financial manager to have an information system and database which are appropriate, integrated and safe to support the use of an effective, efficient, accountable and transparent budget and the optimal use of state-owned property. Balanced Scorecard makes IT division can align and determine right strategy and performance measures in financial management to improve financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh remunerasi, kelas jabatan, budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja auditor. Sampel penelitian ini berjumlah 117 responden yang merupakan auditor Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Explanatory Sequential Design. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan yang berpengaruh terhadap kinerja auditor, namun secara simultan remunerasi, kelas jabatan, budaya organisasi serta pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

---

This study aims to determine the effect of remuneration, job class, organizational culture, education and training on the performance of auditors. Samples of this research are 117 respondents who are the auditors of the Inspectorate General. This study is mixed methods with quantitative and qualitative analysis. The approach used is Explanatory Sequential Design. The results show only partially organizational culture and education and training which affect the performance of auditors, but simultaneously remuneration, job class, organizational culture and education and training have an effect on the performance of auditors of the Inspectorate General of the Ministry of Public Works and Public Housing."