Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada prakteknya dalam proses penghunian dan pengelolaan rumah susun kerap terjadi permasalahan antara lain sengketa antara penghuni dan badan pengelola. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan listrik dimana pada rumah susun seringkali terjadi ancaman pemadaman listrik yang menjadi alat atau instrumen pemaksaan kehendak badan pengelola apabila para penghuni tidak bersedia membayar tarif listrik yang ditetapkan secara sepihak oleh badan pengelola. Dengan latar belakang tersebut, perlu diketahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penetapan tarif listrik pada rumah susun di indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah antara lain apakah penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan apakah implementasi dari peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun dan ketenagalistrikan sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Metode peneltian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City yang dilakukan oleh badan pengelola merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun maupun ketenagalistrikan belum terlaksana dengan baik khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Disarankan agar pemerintah segera melakukan perancangan peraturan pelaksana dari undang- undang rumah susun dan perubahan pada peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan serta membentuk suatu lembaga independen yang melakukan fungsi pengawasan pengelolaan rumah susun.

---

In practice in the process of residential and apartment management often occurs problems such as disputes between occupants and management bodies. One of the most frequent disputes is about the management of electricity where in the apartments often there is a threat of power outages that become the tool or instrument of the coercion of the governing body if the residents are not willing to pay the electricity tariffs set unilaterally by the governing body.

With this background, we need to know the regulations related to the determination of electricity tariffs on apartment in Indonesia. The problem formulation of this research is whether the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment has been in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and whether the implementation of the legislation concerning the housing and electricity has provided legal protection for the consumers of the home unit stacking.

The method of research conducted is analytical descriptive. data collection tool is primary data that is document study and interview. Secondary data were collected through literature study and through normative juridical approach.

The result of the research shows that the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment by the management agency is an action which is not in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and the implementation of the regulation concerning the apartment and electricity has not been well implemented, especially in providing legal protection for consumers of apartment units. It is suggested that the government immediately draft the implementing regulations of the apartments legislation and amendment to the regulation of electricity and also establish an independent institution that performs the function of supervising the management of the apartments. "

"Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Badan Pengelola telah memenuhi unsur unsur untuk dikategorikan sebagai Pelaku Usaha Namun pada kenyataannya Badan Pengelola seringkali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan keputusan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun juga Badan Pengelola dan PPPSRS juga pada prakteknya lebih berpihak pada kepentingan Pengembang Sehingga mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan internal yang terjadi antara Konsumen Badan Pengelola dan PPPSRS tidak dapat melindungi hak konsumen karena adanya benturan kepentingan dan intervensi dari Pengembang

---

Based on the Act of Consumer Protection management board has fulfilled the elements to be considered as business agent In fact management board often could be reached for responsibility of their act because what it did based on the decision of The Assocation of The Owner and The Inhabitant of Condominium Management Board and PPPSRS also in practice more inclined in the interests of the developer So that the mechanism of resolving the internal conflict between the consumer management board and PPPSRS is not able to protect the consumers due to the conflict of interest and intervention of developers "

"Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan RumahSusun yang juga Merupakan Pelaku Pembangunan RumahSusun atas Tindakan Perhimpunan Penghuni terkaitdengan Penggunaan Bagian Bersama dalam Rumah Susun Kajian Yuridis tentang Putusan Mahkamah AgungNomor 187 K/Pdt./2016 Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik satuanrumah susun yang juga merupakan pelaku pembangunan rumah susun. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dijelaskan mengenaihak-hak yang dimiliki oleh penghuni satuan rumah susun terhadap tanah bersama,benda bersama bagian bersama dimana perhimpunan penghuni rumah susundiberikan kewenangan untuk mengelola tanah bersama, benda bersama dan bagianbersama tersebut. Dalam tesis ini dijabarkan mengenai pemanfaatan bagianbersama oleh PT Intersatria Budi Perkasa Mulia berupa akses masuk dan keluardari satuan rumah susun miliknya pada Apartemen Casablanca Mansion dimanaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Casablanca menutupakses tersebut dengan membangun dinding gypsum yang mengakibatkan hakakses PT Intersatria Budi Perkasa Mulia menjadi terganggu. Untuk itu, penulismeneliti bagaimana sebetulnya kewenangan yang dimiliki perhimpunan penghuniterhadap pengelolaan bagian bersama pada rumah susun serta bagaimanaperlakuan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik satuan rumah susun yang jugamerupakan pelaku pembangunan rumah susun terhadap bagian bersama tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa perhimpunanpenghuni dalam melakukan pengelolaan bagian bersama tetap harus mengacukepada pertelaan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga segala tindakanyang bersifat mengurangi bagian bersama merupakan suatu tindakan yangmenyalahi ketentuan. Selain itu, sekalipun penghuni rumah susun merupakanpelaku pembangunan rumah susun tetapi ia tetap dianggap sebagai penghunisatuan rumah susun yang memiliki hak untuk menjadi anggota dan tunduk padaperaturan yang diberlakukan oleh perhimpunan penghuni rumah susun.Kata kunci: rumah susun, penghuni, perhimpunan penghuni, pelakupembangunan, bagian bersama

---

Law Protection to the Owner of the Apartment Unit whichis also the Developer of the Apartment from the Act of theResidents Association for the Use of Shared Part in theApartment Juridical Review to the Decision of SupremeCourt Number 187 K Pdt. 2016 This thesis discusses about law protection to the owner of apartment unit which isalso the developer of the apartment itself. Law Number 20 of 2011 concerningApartment and Government Regulation Number 4 of 1988 concerning Apartment,describe the rights owned by the resident of apartment unit to the shared lands,shared goods and shared part in which the residents association is granted therights to manage such shared lands, shared goods and shared parts. This thesisanalyzes the use of shared part by PT Intersatria Budi Perkasa Mulia for entry andexit access from its apartment units in Apartment Casablanca Mansion where thePerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian of Apartment Casablanca Mansionas the residents association had closed such entry and exit access by constructingthe gypsum wall which caused the access right of PT Intersatria Budi PerkasaMulia was interfered. By this thesis, the author reviews on how is the authority ofthe residents association in managing the shared part in the apartment and alsohow is the treatment which shall be received by the resident which is also thedeveloper of the apartment to such shared part. From the review, it is known thatthe residents association in managing the shared part shall always refer to thedescription as built drawing which was validated by the government so that allactions in the form of reducing the shared part will be considered as violating theprovision. Further, even though the resident is also the developer of apartment,they have the rights to be treated as a regular resident which having the right tobecome a member and subject to the applicable policies determined by theresidents association.Keywords apartment, resident, residents association, developer, shared part"

"Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

---

This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN. "

"Penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam kasus kepailitan dari debitur (pelaku pembangunan rumah susun), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selama ini banyak ditemukan penjualan rumah susun yang belum dibangun namun tetap dilakukan perbuatan hukum pengikatan jual beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan sengketa ketika terjadi kepailitan dari pelaku pembangunan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dijadikan dasar pembelian rumah susun yang belum dibangun, dan perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren dalam konteks kepailitan debitur (pelaku pembangunan). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa akta PPJB dapat dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah apabila harga yang sudah disepakati bersama telah dibayar lunas dan objeknya sudah dikuasai oleh pembeli. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap konsumen satuan rumah susun sebagai kreditur konkuren sangat lemah karena tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur tentang itu. Selama ini di dalam pengaturan tentang pembayaran pengembalian kepada kreditur, besaran yang diterima oleh kreditur konkuren adalah sisa dari hasil pembayaran kepada kreditur lainnya, dalam hal ini adalah kreditur separatis dan kreditur preferens. Dengan demikian apabila hasil penjualan dari boedel pailit debitur sudah habis, maka kreditur konkuren tidak mendapatkan apapun, meski ia sudah membayar lunas.

---

This research describes protection law for apartment costumers as concurrent creditors in bankruptcy cases from debtors (apartment developers), as stated in the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. All this time, many apartment sales have not been built, but it is done a legal act that binds sale and purchase in the Sale and Purchase Agreement (SPA). In the end, it creates a dispute when the apartment developer is bankrupt. Therefore, the problem described in this study is regarding the deed of the Sale and Purchase Agreement (SPA). That agreement is the basis for purchasing apartments that have not been built and protection law for consumers of apartment units as concurrent creditors in the context of debtor bankruptcy (apartment developer). This normative juridical research uses secondary data through literature study supported by interviews and then analyzed qualitatively. From the analysis results, it can be stated that the SPA deed can be used as the basis for transferring land rights if the mutually agreed price has been fully paid and the buyer has controlled the object. The protection law for apartment consumer units or concurrent creditors is fragile because there are no regulated provisions. In the repayment plan to creditors, the amount received by concurrent creditors is the rest of the proceeds payments to other creditors, in this case, the separatist creditors and preferred creditors. Therefore, if the proceeds from the sale of the debtor's bankrupt bank are exhausted, the concurrent creditor does not get anything, even though he has fully paid the debt."

"Penelitan ini membahas tentang pengaturan perlindungan konsumen pada transaksi apartemen yang dilakukan oleh WNI dalam Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen pasangan perkawinan campuran. Dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa norma hukum positif, khususnya hukum agraria, perkawinan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak konsumen WNI dalam perkawinan campuran, penerapan peraturan hukum terkait transaksi apartemen, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks tersebut. bahwa tanpa adanya perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga WNI dalam perkawinan campuran dapat kehilangan hak atas properti yang berada di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menimbulkan konflik dengan peraturan agraria yang melarang WNA memiliki tanah atau bangunan di atas tanah HGB. Selain itu, pengembang sering kali gagal memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai status legalitas tanah dan properti, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengembang, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi apartemen. Pengembang juga wajib untuk memperhatikan lebih seksama calon pembeli, guna mencegah sengketa hukum di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan di sektor properti.

---

This study examines the regulation of consumer protection in apartment transactions conducted by Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages. Using a doctrinal legal approach, the research analyzes consumer protection in apartment transactions involving mixed-marriage couples. Employing data collection techniques based on literature studies and qualitative descriptive analysis, this study highlights the challenges posed by positive legal norms, particularly agrarian, marital, and consumer protection laws. The research aims to analyze the regulation of WNI consumer rights in mixed marriages, the application of legal provisions related to apartment transactions, and the legal protection afforded to consumers in this context. Without a prenuptial agreement, assets acquired during marriage are considered joint property, potentially causing WNI to lose rights over properties built on land with a Right to Build (Hak Guna Bangunan, HGB) status. This conflicts with agrarian regulations prohibiting foreign nationals (WNA) from owning land or buildings on HGB land. Additionally, developers often fail to provide complete and transparent information about the legal status of land and property, leading to consumer losses. To address these issues, stronger regulations, enhanced oversight of developers, mandatory provision of transparent information, and consumer education on legal rights and obligations are required. Developers must also pay closer attention to prospective buyers to prevent future legal disputes. This study concludes that consumer protection in apartment transactions requires synergy between targeted regulations, strict oversight, and continuous consumer education to create fair and transparent transactions in the property sector."

"Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya Pasal 43 ayat (2) huruf c, dimana dalam pasal ini lebih menekankan secara jelas dan tegas akibat hukum yang akan dihadapi oleh pihak pengembang atau developer bila dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diatas maka dikenakan sanksi pidana dan admistratif bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun dalam PPJB tersebut pihak pengembang (developer) membuat suatu klausula atau pasal pengabaian untuk menghindarkan pasal 43 ayat (2) huruf c maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut melanggar UU Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 karena UU ini bersifat Imperatif atau bersifat memaksa sehingga akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini pihak developer dengan pembeli satuan rumah susun batal demi hukum yang memiliki akibat tidak adanya hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga secara otomatis para pihak yang merasa dirugikan tidak dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan akibat hukum yang sama dengan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun apabila klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

---

This paper discusses about Conditional Sale and Purchase Agreement as defined by Law No. 20 of 2011 on Apartment specifically Article 43 paragraph (2) letter c, upon which it focuses clearly and strictly on the legal consequences to the developer which may arise from non-compliance with the provisions of the article which include criminal and administrative penalty against the defaulting party. Although Conditional Sale and Purchase Agreement allows the developer to make a clause or article on waiver of Article 43 paragraph (2) letter c, the Conditional Sale and Purchase Agreement is contrary to the Apartmen Law No. 20 of 2011 as it is imperative or coercive, thus, as a legal consequence, agreement entered into by the parties, the developer and purchaser of apartment unit, will be rendered null and void, thus depriving the rights and obligations of the parties to the agreement. The affected parties may consequently institute claims to the court. In addition, Article 18 paragraph (3) UU No. 8 of 1999 on Consumer Protection provides the same legal consequence as those imposed by Law No. 20 of 2011 on Apartmen Law if the standard clause which is in conflict with Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) is rendered null and void."

"Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Permasalah timbul apabila terjadi pemadaman listrik yang berlangsung sering. Tesis ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pemadaman listrik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dibahas pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen bila terjadi pemadaman listrik. Dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

---

Electricity is very important in the daily life of the community. Problems arise when a blackout that lasted frequently. This thesis discusses consumer protection against power outages according to the Consumer Protection Act and the Electricity Act. Also discussed the efforts of consumer law that can be done when a blackout. In this study,the method of juridical-normative research, which prefers the approach to the legal norms that already exist, the data obtained is then processed and analyzed qualitatively."

"ABSTRAKApartemen berkembang menjadi pilihan hunian terutama bagi kalangan menengah ke atas, kecenderungan ini terjadi disebabkan oleh besarnya pertumbuhan masyarakat kelas atas dengan penghasilan tinggi yang memiliki keinginan terhadap hunian yang dapat memenuhi gaya dan kebutuhan hidupnya. Apartemen memiliki atribut-atribut yang berperan dalam mendukung fungsi apartemen sebagai hunian serta merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan penghuni untuk menyewa apartemen.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penghuni apartemen terhadap atribut pembentuk kualitas hunian seperti unit yang merupakan area privat, koridor yang merupakan area semi privat dan fasilitas merupakan area publik. Survei dilakukan pada apartemen di Kemang Village dengan kuisioner dengan sampel berupa penghuni apartemen sebanyak 60 penghuni. Kemudian dilakukan analisis deskriptif yang terdiri atas uji reliabilitas dan validitas, uji frekuensi dan uji regresi. Perbandingan antara dua apartemen menunjukkan atribut view memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan penghuni, diikuti dengan atribut ruang seperti layout dan luas pada apartemen.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penghuni merasakan kesediaan membayar lebih tinggi dari segi view berdasarkan willingness to pay.

---

ABSTRACT

Apartment grows into residential choice especially for the upper middle class group. This tendency is caused by the the upper middle class with high incomes want for dwelling can meet their needs and lifestyle. Apartment attributes has a role in supporting the function of residential apartments as well as a factor considered in occupants decision to rent apartment.

This study was conducted to determine the level of satisfaction of the residents on apartment attributes that respresent the quality of dwelling units that constitute the private area, a corridor which is a semi-private area and the public area facilities. Survey carried out in an apartment in Kemang Village with a questionnaire with a sample of residents of the apartment as much as 60 occupants. Then conducted a descriptive analysis consisting of reliability and validity test, frequencytest and regression test. Comparison between two apartment shows the attributes in the form of view have a significant influence on occupant satisfaction, followed by dwelling unit space and layout configuration in the apartment.

The results also showed that the occupants feel a higher willingness to pay in terms of view based on willingness to pay."

"Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian.

---

The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement."