Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja PBK merupakan suatu sistem penganggaran yang menyajikan informasi kinerja sebagai bagian dari dokumentasi anggaran. Penelitian ini mengkaji penerapan PBK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menghasilkan deskripsi mendalam terkait penerapan PBK di DJBC. Untuk melihat kesesuaian penerapan PBK di DJBC dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis atas instrumen penganggaran berupa indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBK akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas. Selain itu, analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan sebuah proses yang tidak mudah.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting PBB is a budgeting system that provides performance information as part of budget documentation. This study examines the application of PBB to the Directorate General of Customs and Excise DGCE . Documentation studies, interviews, and observations are used in the data collection process to generate in depth descriptions of the application of PBB in DGCE. To examine the appropriateness of PBB application in DGCE with the applicable provisions, an analysis of the budgeting instruments in the form of performance indicators, cost standards, and performance evaluations are performed. The results of this study indicate that PBB will work well if supported by a clear system and regulation. In addition, the analysis of planning and budgeting documents indicates that integration between planning and budgeting is not an easy process."

"Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Kota Bogor tahun anggaran 2017, yaitu (1) Tingginya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Kota Bogor; (2) Adanya pengaruh politik dan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor; (3) Berlangsungnya masa reses Anggota DPRD bertepatan dengan penerimaan hasil evaluasi oleh Gubernur; (4) Tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan/mematuhi batas waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD terkecuali pada tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; dan (5) Tidak harmoninya definisi terlambat menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis adalah perlunya ditingkatkan manajemen keuangan, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan, perencanaan jadwal penyusunan APBD, ketegasan pemerintah dalam mengatur ketentuan penyusunan APBD, serta harmonisasi kebijakan.

---

This thesis discusses the Local Government Budget Delay, which caused the Bogor City to fail to fulfill the main criteria for obtaining a Regional Incentive Fund from the central government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the causes of Local Government Budget Delay in Bogor City 2017 Budget Year. This research is a descriptive study that uses a qualitative approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the causes of the delay were: (1) High budget deficit of Bogor City; (2) There are political influences and differences in interests between the Local Government and Municipal Legislative Council of City Bogor; (3) Evaluation results are received by Bogor City during the recess period of members of the DPRD; (4) There are no sanctions for regions that do not implement/comply with the time limit for implementing the stages of Regional Government Budget preparation except at the stage of drafting a Local Government Regulation on Regional Government Budget; and (5) The definition of being late is not according to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. Therefore, the suggestions given by the author is the need to improve financial management, awareness and commitment of stakeholders, budget planning schedule preparation, the firmness of the government in regulating the provisions of the budget formulation, and harmonization of policies"

"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.

---

Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadappenerimaan kepabeanan impor, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadappenerimaan perpajakan, serta pengakuan, pencatatan dan pelaporan penerimaanPajak dalam Rangka Impor (PDRI). Penelitian ini menggunakan regresi linearberganda, analisis kontribusi (proporsi), dan data hasil wawancara. Hasil analisismenunjukkan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan kinerja DirektoratJenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena dapat meningkatkan penerimaankepabeanan impor (bea masuk dan PDRI), akan tetapi dengan adanya dualismepengakuan, pencatatan dan pelaporan PDRI menyebabkan kinerja DJBCmenurun. Kontribusi penerimaan kepabeanan dan cukai berpengaruh signifikanterhadap penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan kepabeanan berpengaruhsignifikan terhadap penerimaan perpajakan, dan kontribusi penerimaan PDRIberpengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of trade liberalization on importcustoms revenue, study the contribution of customs import on tax revenue, andexamine recognition, recording, and reporting of taxes on import (PDRI). Thisstudy uses analysis method of multiple linear regression, contribution (proportion)analysis, and interview results. The analysis results show the trade liberalizationimproves performance of Directorate General of Customs and Excise (DJBC)because it could increase import customs revenue (import duties and taxes onimport), on the other hand, dualism recognition, recording and reporting of taxeson import caused performance degradation of DJBC. The contribution of customsand excise duties has significant effect on tax revenue, the contribution of customsduties significantly affect on tax revenue, and the contribution of taxes on importhas remarkable impact on tax revenue in the country."

"ABSTRAKBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACTBased on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."

"Penelitian ini membahas tentang analisis penganggaran berbasis kinerja pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan logis informasi kinerja dan mengetahui hubungan output terhadap outcome pada Rencana Kerja Anggaran RKA-KL. Analisis terhadap hubungan logis informasi kinerja dilakukan dengan pendekatan Logic Model. Untuk mengetahui hubungan output dan outcome, dilakukan analisis indikator kinerja output dengan pendekatan Performance Blueprint. Hasil analisis menunjukkan informasi kinerja RKA-KL belum menunjukan hubungan logis keterkaitan dalam pencapaian tujuan program. Output program yang dihasilkan dalam RKA-KL berorientasi pada pencapaian outcome berupa penyediaan layanan.

---

This study discusses the performance based budgeting analysis in Directorate General of Budget Financing and Risk Management. The purpose of this study is to analyze the logical relationship of performance information and determine the relationship between output and outcome in Work Plan Budget RKA KL. Analysis of the logical relationships performance information conducted by Logic Model approach.The relationship between output and outcome is determined by analyzing output performance indicators using Performance Blueprint approach. The analysis shows that performance information in RKA KL has not shown a logical connection association in achievement of program objectives. Program output generated in RKA KL are oriented on service delivery outcomes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh knowledge sharing dan komitmen terhadap kinerja individu di organisasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 225 responden yang merupakan pegawai di Direktorat Teknis Kepabeanan (76 responden), Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (35 responden), dan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai (114 responden). Hipotesis penelitian dirumuskan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan diuji menggunakan structural equation model (SEM). Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa komitmen organisasi dan knowledge sharing behavior memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja individu, namun knowledge sharing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja individu di organisasi sektor publik.

---

This study analyze the effect of knowledge sharing and commitment on individual performance in public sector organizations. This research was conducted at the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise. Primary data was obtained through a questionnaire with 225 respondents which is employees in the Directorate of Customs (76 respondents), Directorate of Customs and Excise Facilities (35 respondents), and Directorate of Customs and Excise Audit (114 respondents). The research hypothesis was formulated from previous studies and tested using a structural equation model (SEM). The results of this study reaffirm that organizational commitment and knowledge sharing behavior have a significant effect on individual performance, but knowledge sharing does not have a significant effect on individual performance in public sector organizations."

"Penelitian ini mengkaji pengaruh kepemimpinan transformasional dan efikasi diri terhadap performa tugas dengan mempertimbangkan peran keterikatan kerja sebagai variabel mediator pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Responden dalam penelitian ini berjumlah 872 responden yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DJBC. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner dan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode persamaan struktural (Structural Equation Modelling). Hasil dari pengolahan data menunjukkan adanya pengaruh langsung secara positif dan signifikan pengaruh efikasi diri terhadap performa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan keterikatan kerja berperan sebagai mediator penuh dari pengaruh antara kepemimpinan transformasional dan performa tugas, serta menjadi mediator parsial dari pengaruh efikasi diri dan performa tugas. Namun, hasil pengujian empiris tidak mendukung adanya pengaruh langsung secara positif dan signifikan dari kepemimpinan transformasional dan performa tugas.  Penelitian ini berkontribusi secara aktif dengan memberikan umpan balik dan saran bagi organisasi untuk meningkatkan performa tugas dengan membangun kepercayaan diri pegawai dalam menyampaikan ide terkait peningkatan kinerja, membangun inspirasi pegawai dalam bekerja, mendorong kepemimpinan transformasional melalui manajemen talenta, dan mendorong keahlian pegawai sesuai dengan tugas yang diberikan.

---

This study examines the effect of transformational leadership and self-efficacy on task performance by considering the role of work engagement as a mediating variable at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). Respondents in this study amounted to 872 respondents who were Civil Servants (PNS) at DJBC. Research data were obtained through questionnaires and then processed using the structural equation method (Structural Equation Modeling). The results of data processing show that there is a direct positive and significant effect of self-efficacy on performance. The results of this study also show that work engagement acts as a full mediator of the influence between transformational leadership and task performance, as well as a partial mediator of the effect of self-efficacy and task performance. However, the results of empirical testing do not support the positive and significant direct effect of transformational leadership and task performance. This research contributes actively by providing feedback and suggestions for organizations to improve task performance by building employee confidence in conveying ideas related to performance improvement, building employee inspiration at work, encouraging transformational leadership through talent management, and encouraging employee skills according to the tasks assigned."

"ABSTRAKRencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berbasis manajemen risiko. Sistem manajemen risiko di lingkungan administrasi kepabeanan dan cukai dapat diterapkan menggunakan teknologi data mining dengan teknik-teknik statistik tertentu. Data mining merupakan proses menemukan suatu pola model dari kumpulan data, sehingga dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan. Penggolongan profil pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau merupakan salah satu contoh penerapan manajemen risiko di bidang cukai oleh DJBC. Penggolongan profil risiko pengusaha cukai ini pada penerapannya mengalami kendala ketika klasifikasi profil risiko pengusaha cukai tidak tersedia sehingga berdampak pada terganggunya pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas penundaan pembayaran dan dalam pelayanan permohonan penyedian pita cukai. Penelitian ini termasuk kategori klasifikasi multi kelas karena atribut output atau target terdiri dari tiga kelas yaitu risiko rendah L , sedang M , dan tinggi H . Metode klasifikasi yang digunakan untuk membangun model yaitu multinomial logistic regression dan na ve bayes, kemudian dilakukan evaluasi terhadap model dengan teknik k-fold cross validation.

---

ABSTRAKThe strategic plan of the Directorate General of Customs and Excise DGCE in 2015 2019 states that the implementation of information technology is expected to support decision making in providing service to the field of customs and excise based on risk management. This risk management system in the field of administration of customs and excise can be applied using data mining technology with certain statistics techniques. Data mining is the process of finding a pattern model of the dataset, so it can be used as information to make a decision. The classification profile of manufacturers and importers of tobacco products is one of the examples of the implementation of risk management in the field of excise by DGCE. This classification of the risk profile of the tobacco companies exposed to excise in the implementation experienced problems when the classification of the risk profile is not available thus can affect the decision to determine the level of treatment in the implementation of the provision of a deferred payment facility and in the service of requesting the supply of excise bands. This research is categorized as multi class classification because the output attribute or the target consists of three classes which are low risk L , medium M and high H . The classification method used to build the model is the multinomial logistic regression and na ve bayes, evaluation of the model was performed using k fold cross validation."