Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.

---

This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.

The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.

In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas piutang negara berdasarkan Buletin Teknis 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010 khususya SAP 01 dan SAP 04. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap empat instansi pemerintah yaitu DJSDPPI, DJKI, Setjen Kemenlu, dan RSUP Persahabatan, yang masing-masing mewakili pengelola Piutang Bukan Pajak dengan karakteristik berbeda-beda. DJSDPPI misalnya, mengelola Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio dengan nilai yang sangat besar. DJKI mengelola Piutang PNBP Biaya Pemeliharaan Paten dimana sebagian besar debiturnya berada di luar negeri. Setjen Kemenlu mengelola piutang pinjaman dan piutang TP/TGR yang umumnya dicatat dalam mata uang asing. Sedangkan RSUP Persahabatan mengelola piutang yang berasal dari pengakuan pendapatan Kegiatan Operasional BLU. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukan bahwa proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang negara pada keempat instansi tersebut telah didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Buletin Teknis Nomor 16, PMK 69/2014, dan PP 71/2010. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dikarenakan kondisi piutang negara yang dilaporkan pada Neraca Laporan Keuangan menunjukkan nilai perbandingan piutang bruto dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam pengelolaan piutang negara seperti tidak efektifnya kebijakan pengelolaan piutang negara pada masing-masing instansi ataupun upaya penagihan yang belum optimal.

---

This study aims to evaluate the accounting treatment of state receivables based on Buletin Teknis No. 16, PMK 69/2014, and PP 71/2010, especially SAP 01 and SAP 04. The evaluation was carried out on four government agencies, namely DJSDPPI, DJKI, Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs, and Persahabatan Hospital Jakarta. Each of which represents Non-tax Receivables managers with different characteristics. DJSDPPI, for instance, manages Radio Frequency Right-of-Use Fee with a very large value. DJKI manages Patent Annual Fee where most of debtors are abroad. Secretariat General of the Ministry of Foreign Affairs manages receivables which mostly in foreign currency. Meanwhile, Persahabatan Hospital Jakarta manages receivables originating from the recognition of revenue from its Operational Activities. The research was conducted using a qualitative descriptive method through field observations and interviews. The evaluation results show that the process of recognizing, measuring, and presenting state receivables in these four agencies is based on the provisions regulated as mentioned above. However there are several things that need attention because the state’s receivables reported in the Financial Report shows a significant comparison of gross receivables with the allowance for uncollectible accounts. This indicates that there are obstacles in managing state receivables, such as ineffective policies in each agency or collection activities that are not yet optimal."

"Putusan Banding yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini terkait dengan sengketa penafsiran dalam hal penerapan ketentuan pajak penghasilan atas pembebanan kerugian yang timbul dari piutang tak tertagih. Bank XYZ mengakui adanya kerugian dari piutang tak tertagih melalui pembentukan cadangan yang telah dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada saat melakukan penghapusan piutang, kerugian tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan sehingga tidak mempengaruhi pos biaya pada laporan laba rugi. Di sisi lain, pemeriksa berpendapat bahwa pencadangan dan penghapusan merupakan dua peristiwa yang berbeda, sehingga pada saat melakukan penghapusan piutang tak tertagih, Bank XYZ harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh permohonan banding telah memenuhi asas kepastian hukum dalam memutus sengketa yang terjadi antara Bank XYZ dengan pihak otoritas perpajakan, khususnya dari segi pendefinisian atau penafsiran. Hal ini dikarenakan putusan Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dalam penerapan ketentuan perpajakan mengenai pembebanan atas kerugian piutang tak tertagih bagi industri perbankan, khususnya Bank XYZ.

---

Appeal Verdict which are used as case studies in this study are related to interpretation disputes in terms of the application of income tax provisions to the imposition of losses arising from uncollectible accounts. Bank XYZ recognizes losses from uncollectible receivables through the formation of reserves that have been formed in previous years, while at the time of elimination of accounts receivable, the loss is charged to the estimated reserves so as not to affect the cost of income statement. On the other hand, the examiner is of the opinion that the reserves and deletions are two different events, so that when carrying out the elimination of uncollectible accounts, XYZ Bank must fulfill the requirements as stipulated in the tax provisions. The results of the study indicate that the Judges decision that granted all appeal requests fulfilled the principle of legal certainty in deciding disputes that occurred between Bank XYZ and the tax authorities, especially in terms of defining or interpreting. This is because the Judges decision is appropriate and appropriate in the application of tax provisions regarding the imposition of losses on bad debts for the banking industry, especially Bank XYZ."

"Perlakuan akuntansi atas penyisihan pencadangan piutang tak tertagih mengalami perubahan cukup signifikan, sejak diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, terutama pada metode perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Metode perhitungan atas CKPN pada PSAK 71, menggunakan expected loss dengan sifat forward-looking. Atas perubahan ketentuan akuntansi tersebut, belum diiringi dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 tahun 2009 dan PMK No. 219 tahun 2012. Hal ini menimbulkan permasalahan untuk ditinjau secara lebih lanjut. Salah satu perusahaan yang terdampak dengan perubahan ini adalah PT XYZ. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yang ditimbulkan atas perbedaan perlakuan secara akuntansi dan pajak atas penyisihan piutang tak tertagih pada PT XYZ tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 cenderung menaikkan CKPN yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, dikarenakan PT XYZ merupakan industri yang diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atas pencadangan piutang secara pajak, maka perbedaan yang terjadi terdapat pada selisih besar CKPN menurut akuntansi dan pajak. Dengan demikian, atas penerapan PSAK 71, akan berpengaruh terhadap koreksi fiskal pada CKPN yang menjadi lebih besar, dibandingkan saat penerapan PSAK 55.

---

The accounting treatment for the provision for allowance for doubtful accounts has changed significantly, since the implementation of Statement of Financial Accounting Standards 71 ​​which became effective on January 1, 2020, especially in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN). The calculation method for CKPN in PSAK 71 uses expected loss with forward-looking characteristics. The change in accounting provisions has not been followed by a change in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2009 and PMK No. 219 of 2012. This raises issues for further review. One of the companies affected by this change is PT XYZ. This study aims to analyze the implications arising from differences in accounting and tax treatment of allowance for doubtful accounts at PT XYZ in 2022. This research uses a qualitative approach. The analysis technique used in data collection is the descriptive method. This study obtained data from literature studies and in-depth interviews with several relevant sources. This study's results indicate that applying PSAK 71 tends to increase the company's CKPN. Furthermore, because PT XYZ is an industry that is allowed to charge for provisioning receivables taxably, the difference that occurs is in the large difference in CKPN according to accounting and tax. Thus, the implementation of PSAK 71 will affect the fiscal correction in the CKPN which becomes larger, compared to the implementation of PSAK 55."

"Pada lembaga keuangan perbankan, kredit macet merupakan persoalan serius. Salah satu upaya bank untuk menanggulangi kredit macet tersebut dengan melakukan penyelesaian secara damai berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya, Alternatif penyelesaian kredit macet secara paksa dapat dilakukan dengan jalan menyerahkan piutang¬piutang negara tersebut kepada Pengadilan negeri untuk dimintakan upaya eksekusi atas objek jaminan kredit atau menyerahkan permasalahan kredit melalui lelang oleh DJKN. Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimintakan oleh pemegangnya sangat jarang terjadi, hal ini karena terkadang sulitnya proses pengosongan objek lelang serta keengganan dari pemohon lelang untuk membuat surat pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila timbul gugatan,yang sering menjadi permasalahan adalah jika objek lelang ternyata adalah milik pihak ke tiga sehingga objek tidak dapat dilakukan lelang eksekusi.Tesis ini membahas tentang alternatif penyelesaian kredit maces melalui eksekusi objek Hak Tanggungan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan studi kasus di Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung. Penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi objek jaminan kredit di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Hal ini dikarenakan penyelesaian masalah kredit maces melalui lelang lebih cepat dan efektif.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk Deskriptif Analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lelang dalam menyelesaikan masalah kredit macet serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya di Kantor Wilayah V Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang lelang.

---

In certain banking financial institutions, non-performing loans or bad debts are considered to be a serious banking problem. This is because the banks are facing fresh capital difficulties due to the continuing scarce of capital. That is the reason why the non-performing loans are to be dealt with effectively, so that banking operations would not be in jeopardy. One way for banks to deal with this problem is through negotiated settlement that is a credit settlement based on agreement between the Bank and the debtor who is still having good faith in settling its loans. On the other hand, a forced settlement to the bad debts still can be done through the submission of the State receivables to the local District Court in order to apply to the Court to execute the credit security object. It can also be done alternatively through the auction of the object by the Directorate General of State Wealth. The execution through the auction of fiduciary rights is in fact seldom happen. This is because wide spread perception in the society that bad debt settlement through fiduciary rights auction is so bureaucratic and a difficult process. In most cases, the object to be auctioned is difficult to be freed from a third party physical control, especially when it is jointly owned by the third party. In this case, the realization of the auction is very much problematic. In other cases, the applicant of the auction is generally not willing to make statutory declaration that he or she be responsible should there be a law suit on this matter in the Court.

This thesis will try to analyze alternative settlement of non-performing loans (bad debts) through the execution of credit security object (fiduciary rights) held by the Dir.Gen. of State Wealth (a case study at the Regional Office V of the DGSW in Bandar Lampung).

The Author concludes that the settlement of bad debts through the execution of credit security object is in reality a good way in settling the non-performing loans. This is due to the fact, that this kind of settlement is generally faster and effective. Auction document is legally an authentic act and in the same time can be used as a legal basis for the transfer of land rights or the change of owners name.

This thesis applies library research method, with juridical and normative approach to the literature and relevant legal documents. The research is reported in the form of evaluative findings and analytical conclusions. It is hoped that this study would serve as a practical recommendation for the public in settling bad debts through the auction of credit security object held by Dir. Gen. of State Wealth. At the same time, it is also hoped that this would enhance the working performance of Dir. Gen. of State Wealth in general."

"Skripsi ini membahas analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan nilai piutang pada perusahaan multifinance. PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) merupakan standar yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, salah satunya adalah piutang. Standar akuntansi baru ini memperkenalkan perhitungan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individu atau secara kolektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel 10 perusahaan multifinance yang listed di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menyarankan Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menentukan metode yang harus dipakai untuk menghitung penurunan nilai piutang.

---

This thesis discusses about analysis application of PSAK 50 and 55 (Revised 2006) to impairment of receivable in financing companies. PSAK 50 and 55 (Revised 2006) is a standard that governs the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial instruments, including account receivable. These new accounting standards introduced impairment calculation of receivables based on individual assessment or collective. This research is qualitative descriptive qualitative. This research took 10 samples of multifinance companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2010. The researcher suggest the Financial Accounting Standards Board to determine which method should be used to calculate the impairment of receivables."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi atas pencatatan Piutang Usaha milik PT X. Fokus pembahasan terletak pada aktivitas magang terkait Piutang Usaha dan proses pencatatan akun Piutang Usaha PT X yang bergerak di bidang properti. Berdasarkan hasil evaluasi atas akun piutang usaha, pencatatan yang telah dibuat PT X atas akun piutang usaha telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Selain itu, laporan magang inibertujuan untuk merefleksikan diri atas pengalaman Penulis selama melakukan kegiatan magang dan mengevaluasi diri untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Melalui refleksi diri ini, Penulis memahami bahwa komunikasi dalam suatu pekerjaan sangatlah penting agar pekerjaan bisa menjadi lebih efisien. Penulis juga menyadari banyak hal terkait potensi diri Penulis yang masih harus dikembangkan, seperti manajemen waktu dan ketelitian yang nantinya akan berguna bagi Penulis dalam menghadapi dunia kerja.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of PT X accounts receivable. The focus of the discussion lies in the internship activities and recording process related to the accounts receivable by PT X, which is a property company. Based on the results of the evaluation on

accounts payable, the presentation that has been made by PT X accounts receivable is in accordance with the prevailing theory and standards. In addition, this internship report aims to reflect on the author's experience during internships and evaluate the author to prepare for the working world. Through this self-reflection, the author understands that communication in

a workplace is very important so that work can be more efficient. The author also realizes that many things related to the author's self-potential still have to be developed, such as time management and accuracy which will be useful for the author in facing the working world."

"ABSTRAKSalah satu tugas dan fungsi DJBC adalah memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya memungut bea masuk, bea keluar dan pajak menerbitkan surat penetapan untuk menagih pungutan negara yang harus dibayar (piutang). Pada pelaksanaannya, piutang yang diterbitkan oleh Bea Cukai sangat banyak jumlahnya, sehingga diperlukan suatu sistem yang standar untuk mempermudah penatausahaannya. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan penatausahaan, monitoring piutang dan pengembalian dalam rangka melaksanakan tugas penagihan pajak. Data piutang DJBC diharapkan dapat terhimpun secara realtime dengan aplikasi SAPP, sehingga tidak merugikan organisasi maupun stakeholder. Saat ini aplikasi SAPP telah diimplementasikan di seluruh kantor bea dan cukai.Berdasarkan wawancara dan data rekonsiliasi piutang DJBC tahun 2014, sekitar 10% data piutang belum terhimpun secara realtime. Hal ini menunjukkan bahwa SAPP belum efektif karena tujuan dari aplikasi ini mengumpulkan data piutang secara realtime. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP.Model penelitian yang dikembangkan adalah model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang disesuaikan dengan kondisi organisasi dan tambahan beberapa variabel dari model penelitian-penelitian sebelumnya. Model DeLone dan McLean merupakan model yang telah teruji dalam mengukur efektivitas suatu sistem informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kepada pengguna SAPP di lingkungan DJBC.Data hasil survei diolah dengan teknik Structural Equation Model (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SAPP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara signifikan adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, dan Kondisi Fasilitas.

---

ABSTRACT

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is responsible for collecting customs duties and import taxes in order to optimize country?s revenues. In this case, (DJBC) determination letters to collect account receivables from lost duties and penalties due to false or misleading statements made by importers or exporters. The number of those receivables have been growing significantly. Therefore, it needs a robust system to support and simplify its administration process. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) is an application to manage the underlying account receivables, including conditional receivables relates to a claim for the tax restitution. The Account receivables managed by SAPP are expected to be process in a real-time manner so as to avoid any losses both for the Directorate General of Customs and Excise and the stakeholders. Currently, the SAPP has been implemented at the vertical offices of the Directorate General of Customs and Excise.

Based on interview and reconciliation of account receivables within the Directorate General of Customs and Excise on 2014, there are 10% account receivables which have not been processed and collected in real-time manner. It might proves that the SAPP has not been effectively implemented to manage the account receivables thus it encourages this research to analyze the influencing factors of the SAPP effectiveness.

The research is constructed by a DeLone and McLean Model (2003) that has been adapted with some additional variables. DeLone and McLean Model is a model that has been tested in measuring the effectiveness of an information system. This method uses surveys from the SAPP users in the Directorate General of Customs and Excise. All data surveys has been processed using Structural Equation Model (SEM) by the SmartPLS tool.

The result reveals that System Quality, Information Quality, Service Quality and Facilitating Condition are the factors that has influenced the SAPP performance in the Directorate General of Customs and Excise."

"ABSTRAKLaporan magang membahas analisis prosedur audit atas piutang dan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh PT AI dengan beberapa anak perusahaan milik AK Group (Jepang) dan PT IND sebagai pemegang saham PT AI untuk tahun 2014. Transaksi dan piutang pihak berelasi sangat signifikan proporsinya apabila dibandingkan dengan transaksi dan piutang pihak ketiga, sehingga kemudian dilakukan analisis untuk memahami apakah KAP MT telah memenuhi standar audit dalam melaksanakan prosedur audit atas piutang dan transaksi pihak berelasi. Prosedur audit yang dilakukan terdiri atas empat tahap utama, yaitu perencanaan dan identifikasi risiko, strategi dan penilaian risiko, eksekusi (fieldwork), dan pelaporan. Metode analisis yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan prosedur audit atas piutang dan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh KAP MT dengan standar yang berlaku, seperti PSAK 7 dan ISA 550. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit atas piutang telah cukup mampu memastikan bahwa piutang telah disajikan secara tepat dalam laporan keuangan meskipun tidak semua prosedur audit yang telah direncanakan terlaksana dengan baik. Untuk transaksi pihak berelasi, prosedur audit yang dilakukan masih belum mampu memastikan asersi kewajaran transaksi pihak berelasi secara mutlak.

---

ABSTRACT

This internship report discusses about the audit procedures of accounts receivable and related party transactions performed by PT AI with some subsidiaries of AK Group (Japan) and PT IND as the shareholders of PT AI. Amount of related party transactions are significant compared to the third parties total transaction and accounts receivable of PT AI with its subsidiaries, so that they are analyzed to understand whether KAP MT has met the applicable audit standard in performing audit procedures for accounts receivable and related party transactions. Audit procedures consist of four main phases: planning and risk identification, strategy and risk assessment, execution, and reporting. Analytical method used comparing the audit procedures of accounts receivable and related party transactions which is conducted by KAP MT to the regulations, like PSAK 7 and ISA 550. Based on the result of the analysis, it can be concluded that audit procedures of accounts receivable provides assurance that accounts receivable have been appropriately presented in the financial statement, although not all planned audit procedures carried out accordingly. For related party transactions, the audit procedures performed is less capable to ensure the assertions of fairness for related party transactions."