Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.Di sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.

---

ABSTRACTIn water services sector, planning and budgeting is the authority of local government, as well as monitoring on PDAM performance. Bi policy direction in water service aims at the universal access to water 100 and fulfilment of minimum service standard. The identification of important factor variable in achieving these objectives shown that important variables from PDAM performance are i Non revenue water ii Replacement of water meter iii Effective billing process and, iv quality of water. In the further analysis, the study applied descriptive approach using illustrative table to compare the consistency between the important variable factor with the planning and budgeting decision by the Provincial Government Central Java . The budgeting decision will define which PDAM will receive budget support from the Provincial Government Water program Budget Support . These analyses summarize findings of inconsistency in the planning and budgeting decision by the Provincial Government with the identified variable, as well as the achievement of objectives in improving coverage to universal access and fulfilment of minimum service standard.Both analysis quantitative and qualitative descriptive confirm how the planning and budgeting by Provincial Government of Central Java has not applied the evidence as reference to its decision. Thus, in the future policy decision, it is recommended that the local government will utilize the evidence identification with support from field report or other supporting documentation."

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengamanatkan tercapainya 100% hunian dengan akses air minum layak. Mencapai tujuan ini tidaklah mudah tanpa memperhatikan kebijakan transfer fiskal dan tata kelola. Studi ini mengidentifikasi hubungan transfer spesifik dan tata kelola terhadap akses air minum layak tiap kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2022. Hasil regresi data panel menggunakan metode fixed effect menunjukkan DAKF Air Minum dan tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses air minum layak. Pada analisa subsampel, DAKF Air Minum lebih berdampak pada KTI dibanding KBI. Sementara itu, tata kelola yang baik lebih berdampak untuk KBI dibanding KTI.

---

The National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 aims to provide 100% of residents with access to safe drinking water. Attaining this goal is difficult without focusing on fiscal transfer policy and good governance. This study explores the relationship between specific transfer and good governance on access to safe drinking water in each district/city in Indonesia during 2019-2022. The regression of panel data using the fixed-effect method shows that specific-purpose capital grants for drinking water and good governance significantly have a positive impact on access to safe drinking water. In subsample analysis, specific-purpose capital grant for drinkinater has a higher impact in Eastern Indonesia. Meanwhile, good governance has a higher impact in Western Indonesia."

"Proyek Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek SPAM Semarang Barat memulai penyiapan Financial Business Case pada akhir tahun 2017. Pada bulan oktober 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia selaku pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak kerjasama, dan berhasil melakukan financial closing di bulan mei 2019. Adapun kripsi ini bertujuan untuk menggambarkan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Skema Public Private Partnership (PPP) pada Proyek SPAM Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivist dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang dikenalkan oleh Ameyaw dan Chan (2016) yaitu: Komitmen Partner Proyek; Kekuatan Konsorsium; Kekuatan Aset; Lingkungan Politik; dan Unit PPP Nasional. Hasil analisis mengindentifikasi terdapat 11 faktor-faktor penentu yakin Proyek SPAM Semarang Barat, yaitu: 1) Komitmen kepala daerah yang memadai; 2) Keberadaan program peningkatan kapasitas oleh pemerintah pusat; 3) Rapat koordinasi yang bersifat rutin dalam menyelesaikan permasalahan; 4) Pembagian risiko yang terkait dengan kewenangan berdasarkan kewenangan; 5) Keberadaan partner proyek yang berpengalaman; 6) Kelengkapan landasan hukum; 7) Proyek yang layak dan menguntungkan secara finansial; 8) Kemampuan konsorsium dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan; 9) Proses lelang yang kompetitif (dibuktikan dengan adanya empat konsorsium yang lolos penawaran), 10) Adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 11) Indonesia memiliki Kantor Bersama KPBU Republik IndonesiaWest Semarang Drinking Water Supply is one of the National Strategic Projects under Public Private Partnership (PPP) scheme. West Semarang Drinking Water Supply started Financial Business Case (FBC) preparation at the end of 2017. In October 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia as a tender winner signed PPP agreement, and in May 2019 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia has reached financial closing. This research aims to analyze The Critical Success Factors for PPP Drinking Water Supply Project in West Semarang. This research employes a post-positive approach by using depth interviews and literature study. Five theoretical variables derived from Ameyaw and Chan (2016), namely: Project Partners Commitment; Strength of Consortium; Quality Asset; Political Environment; and National PPP Unit, are used as an analytical framework in this study. The findings highlighted eleven success factorss: 1) Commitment from regional head; 2) Capacity building program provisions by the central government; 3) Routine coordination meetings on problem solvings; 4) Risk allocation between the related actors based on their authority; 5) experienced project partners; 6) effective regulations; 7) financially profitable water supply project; 8) Consortium ability to financial closing; 9) competitive bidding process (proven by four consortium who passed the prequalification), 10) Government support by the Central Government and Regional Governments; and 11) Indonesia has a PPP joint Office"

"ABSTRAKKebocoran pada jaringan pipa distribusi merupakan penyebab utama terjadinya gangguan pelayanan yang dikeluhkan oleh pelanggan PDAM Tirta Patriot, Kota Bekasi, namun, identifikasi masalah desain pada jaringan distribusi merupakan hal mendasar yang harus diketahui, agar penanganan gangguan dapat terjadi secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot guna mengetahui ada atau tidaknya masalah desain yang menyebabkan gangguan pada pelayanan air minum serta memberikan rekomendasi bentuk modifikasi yang tepat untuk mengatasi masalah desain jika ada pada jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot. Bahan analisa adalah hasil simulasi pemodelan jaringan distribusi eksisting menggunakan program EPANET 2.0. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masalah desain yang ditemukan pada jaringan distribusi PDAM Tirta Patriot adalah adanya titik sambung atau titik distribusi bertekanan di atas standar maksimum tekanan yang diiizinkan untuk pipa PVC pada jaringan distribusi air minum, yakni 8 atm atau 82,66 meter kolom air, serta terdapat pipa-pipa pada jaringan distribusi dengan kecepatan aliran air di bawah batas kecepatan minimum yang diizinkan, yakni 0,3 m/s. Titik sambung bertekanan melebihi standar tekanan yang diiizinkan berjumlah 131 titik dari 132 titik sambung yang disimulasikan, dengan nilai rata-rata tekanan sebesar 86,24 meter. Pipa dengan kecepatan aliran air di bawah kecepatan standar yang sebanyak 54 pipa dari 136 pipa yang disimulasikan, dengan rentang kecepatan aliran air dalam pipa pipa sebesar 0,07 m/s ? 0,29 m/s. Bentuk modifikasi yang dapat dilakukan pada jaringan eksisting untuk mengatasi masalah desain yang ada antara lain pemasangan pressure reducing valveuntuk menurunkan tekanan pada jaringan distribusi air minum, serta pemasangan gate valve dan penggantian pipa bermasalah pipa berdiameter lebih kecil untuk meningkatkan kecepatan aliran air dalam pipa yang bermasalah.

---

ABSTRACTLeakage in drinking water distribution network is identified as a major cause of service interference which has been complained by the customers of PDAM Tirta Patriot, Bekasi. However, the design issues in the distribution network is fundamental to be identified, so that the holistic countermeasures can be generated to solve the interference. The purpose of this study is to analyze the existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot in order to identify the presence of design issue that may cause interference in water service as well as provide recommendations of appropriate modifications to address a design issue if it is found on existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot. Object of analysis is the simulation result of the existing distribution network model using the program EPANET 2.0. Based on research that has been done, the design issues found in the distribution network of PDAM Tirta Patriot are the junctions with the pressure above the maximum allowable limit of 8 atm or 82.66 meter water column , and there are pipes in the distribution network with the velocity below the minimum allowable limit of 0.3 m / s. The number of junctions with the pressure exceed the pressure limit is 131 from 132 simulated junctions, with the average value of pressure of 86.24 meters. The number of pipes with velocity below the standard is 54 from 136 simulated pipes, with velocities range from 0.07 m / s to 0.29 m / s. The modifications that can be performed on existing networks to address the design issues include the installation of a pressure reducing valve to lower the pressure in the water distribution network, and the installation of gate valve and replacing the problematic pipes with the pipes with smaller diameter to increase the velocity."

"Skripsi ini mengkaji bagaimana suatu dukungan kelayakan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kembali apa itu dan bagaimana suatu dukungan kelayakan atau dikenal juga Viability Gap Fund diatur dalam Perjanjian KPBU dibidang infrastruktur dan mengapa diperlukannya suatu dukungan kelayakan dalam proyek KPBU dibidang Infrastruktur. Hasil peneliti2an ini memberikan suatu kesimpulan bahwa aplikasi dukungan kelayakan indonesia masih memiliki kelemahan namun memang diperlukan melihat keadaan suatu proyek yang tidak layak bahkan tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain seperti pakistan.

---

This thesis examines how a Viability Gap Fund is regulated in the Coorporation Agreement between the Government and Business Entities. The type of research used is normative judicial and all of it is carried out using qualitatives research methodes. This research explains again what it is how Viability Gap Fund is regulated in agreement between Government and Business Entities in the field of infrastructure and why a Viability Gap Fund in Indonesia still has it weakness, but this is indeed necessary considering the condition of a project that is not feasible, not only in Indonesia, but in other countries such as Pakistan."

"Infrastruktur memiliki peranan penting dalam meningkatkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Infrastruktur air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat dapat memperbaiki kondisi kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan perlindungan lingkungan. Adanya kesenjangan antar wilayah maka dibutuhkan adanya pemetaan infrastruktur sehingga dapat mengetahui prioritas pembangunan. Indikator penilaian didapatkan dengan studi literatur. Pemetaan infrastruktur didapatkan dengan kuesioner yang diolah dengan metode AHP.Hasil dari penelitian ini menunjukkan peringkat kota sebagai berikut; Surabaya, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Jakarta, Mamuju, Palembang, Makassar, Mataram, Pontianak, Jayapura, Jambi, Bandung, Padang, Semarang, Serang, Ternate, Bengkulu, Manokwari, Pangkal Pinang, Kendari, Palangkaraya, Bandar Lampung, Samarinda, Pekanbaru, Gorontalo, Tanjung Pinang, Kupang, Ambon, Manado.

---

Infrastructures have important roles in escalating and preserving rapid economic growth. Drinking water and sanitation infrastructure are basic human needs which can mend heatlh condition, increase quality of life and provide environment protection. Nevertheless, there are disparities in drinking water and sanitation infrastructure in Indonesia. Therefore, the need for mapping drinking water and sanitation infastructure is expected to determine the pattern of development and improvement of future drinking water and sanitaion infrastructure. Literature studies are used as sources for scoring selected indicators. The weight of each indicators is acquired by questionaires.

The result of this research indicates the rank of capital of provinces as follows; Surabaya, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Jakarta, Mamuju, Palembang, Makassar, Mataram, Pontianak, Jayapura, Jambi, Bandung, Padang, Semarang, Serang, Ternate, Bengkulu, Manokwari, Pangkal Pinang, Kendari, Palangkaraya, Bandar Lampung, Samarinda, Pekanbaru, Gorontalo, Tanjung Pinang, Kupang, Ambon, Manado."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Evaluasi ini berfokus dua hal yaitu kesesuaian regulasi dan kebijakan penganggaran daerah dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta mekanisme reviu pada setiap perubahan anggaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi struktur penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis menggunakan metode konten dan tematik dengan analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penganggaran Pemerintah Kabupaten AAA di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan terdapat kebijakan dan dokumen penganggaran yang belum disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat seperti rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal kurang dari 50% dan alokasi anggaran dana alokasi umum yang belum sesuai ketentuan. Mekanisme reviu dalam setiap perubahan anggaran juga belum dilaksanakan secara memadai diantaranya reviu yang kurang mendalam dan pelaksanaan reviu yang tidak dilakukan pada setiap perubahan

---

This study aims to evaluate local government budgeting during the Covid-19 pandemic. This evaluation focuses on two things, namely the suitability of regional budgeting regulations and policies with applicable laws and regulations, as well as a review mechanism for each budget change. This research was motivated by changes in central government regulations in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic that affected the budgeting structure of local governments. This study uses a qualitative method with a case study approach. The analysis uses content and thematic methods with document analysis, questionnaires, and interviews. The results showed that the regulations and budgeting of the AAA District Government during the Covid-19 pandemic did not fully refer to the applicable provisions. The results of the analysis show that there are policies and budgeting documents that have not been adjusted to central government regulations, such as rationalization of expenditure on goods and services and capital expenditures of less than 50% and general allocation fund budget allocations that have not been in accordance with the provisions. The review mechanism in each budget change has also not been implemented adequately, including reviews that are not in-depth and the implementation of reviews that are not carried out for each change."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"Air sebagai salah satu sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air, PP 122/2015 tentang SPAM dan PP 54/2017 tentang BUMD, atas dasar hak penguasaan negara, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan sumber daya air dan air minum di daerah melalui BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air minum dan/atau kerja sama dengan badan usaha swasta dalam pengembangan penyelenggaraan SPAM. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis empiris, dimana peneliti menganalisis terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan air minum oleh pemerintah daerah kemudian menganalisis pemberlakuan ketentuan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan air minum di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh PERUMDAM TKR selaku badan usaha milik daerah dan beberapa badan usaha swasta. Pasca dibatalkannya UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, penyelenggaraan air minum oleh badan usaha swasta hanya dapat dilakukan melalui kerja sama investasi dan pemberian izin penyelenggaraan air minum diprioritaskan untuk BUMD.

---

Water as one of the natural resources that is important for human life, so that access to the fulfillment of water needs for the community is an obligation that must be fulfilled by the Regional Government, including the fulfillment of drinking water needs in Tangerang Regency. This is in line with the mandate of Article 33 paragraph (3) UUD 1945, UU 23/2014 concerning Regional Government, UU 17/2019 concerning Water Resources, PP 122/2015 concerning SPAM and PP 54/2017 concerning BUMD, on the basis of ownership rights, the state authorizes district governments to manage water resources in district areas through the establishment of BUMDs and/or cooperation with private business for the development of SPAM. The research method used is a form of empirical juridical research, where the researcher first analyzes the provisions of the laws and regulations regarding the management of water resources and the administration of drinking water by the local government and then analyzes the implementation of these provisions in the community. The result of this research is that the provision of drinking water in Tangerang Regency is carried out by PERUMDAM TKR as a regional-owned company and several private companies. After the cancellation of UU 7/2004 concerning Water Resources, the provision of drinking water by private business can only be carried out through investment cooperation and the granting of a drinking water operation permit is prioritized for BUMD."

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sejumlah 32 orang ditentukan melalui snowball technique dengan criteria tertentu.Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber daya kebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan Pulau Miangas belum terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya sejumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan perbatasan.Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan satu sektor saja. Karena itu, pengelolaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

---

The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies, interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a criteria.The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing; natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine resources and fisheries as well as border management.The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on one sector alone. Therefore, Miangas Island requires an integrated management across sectors by promoting the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration."