Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga di Indonesia saat ini dilakukan melalui penunjukan langsung kepada BUMN migas dengan pembiayaan dari anggaran APBN tanpa melalui uji Value for Money VfM dan analisa risiko. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko beserta dampaknya terhadap kinerja biaya Life Cycle Cost LCC proyek serta untuk mengetahui besaran nilai VfM pada pembiayaan proyek infrastruktur antara skema pembiayaan 100 APBN PSC dengan skema KPBU melalui uji Value for Money kuantitatif pada contoh studi kasus proyek jargas kota di Prabumulih Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek tersebut memiliki 3 tiga faktor risiko dominan terhadap kinerja biaya LCC proyek serta skema KPBU merupakan skema pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai penghematan sebesar 21 terhadap LCC proyek apabila dibandingkan dengan PSC 100 APBN.

---

ABSTRACTCity gas network infrastructure for households in Indonesia is currently developed through direct appointment to state owned oil and gas company with financing from state budget APBN without going through Value for Money VfM test risk analysis. This research conducted to obtain risks and impact of project life cycle cost LCC performance and to obtain the VfM between 100 state fund PSC financing scheme and Public Private Partnership PPP scheme through quantitative value for money test with a case study of the city gas network project in Prabumulih South Sumatra. The results show that the project has 3 three dominant risk factors againts the project LCC performance and the PPP scheme can generate saving of LCC cost of 21 when compared to PSC 100 state fund .Keywords City gas network for households Project financing scheme Value for Money."

"ABSTRAKAbstrak Sebelum suatu proyek publik, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, salah satu evaluasi tersebut yaitu Value for Money VfM . Faktanya pembangunan infrastruktur publik sektor olahraga menarik untuk dikembangkan sebagai proyek KPBU, sebagimana yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hasil penelitian dari analisis Value for Money VfM proyek pembangunan Stadion Taman BMW didapatkan nilai VfM yang paling optimal yaitu pada skema KPBU dengan skenario Masa Konsesi 17 Tahun dengan discount rate 14.50 , IRR =14,89 nilai VfM sebesar 880 Milyard dengan Payback Period tahun ke-15. Penghematan didapatkan pemerintah sebesar 23,84 dibandingkan hasil perhitungan PSC APBD . Kata Kunci: Pemerintah, KPBU, VfM, Stadion BMW Jakarta

---

ABSTRACTAbstract Prior to a public project, whether from government or from private initiatives, it was decided to be carried out under a KPBU scheme, basically an evaluation must be performed, one of which is Value for Money VfM . In fact, the development of public infrastructure in the sports sector is interesting to be developed as a KPBU project, as it is currently being developed by DKI Jakarta government. The result of the research of Value for Money VfM analysis of BMW Park Stadium construction project got the most optimal VfM value that is on KPBU scheme with 17 years Concession Period with discount rate 14.50 , IRR 14,89 VfM value of Rp. 880 Billions with Payback Period of 15th year. Government savings of 23.84 compared to the calculation of PSC APBD . Keywords Government, KPBU, VfM, BMW 39 s sporting infrastructure "

"ABSTRAKPrior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially. By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road.

---

ABSTRACTSebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya"

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. 

---

Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."

"Ruas Pipa Transmisi Semarang – Batang (Cisem Tahap 1) merupaan salah satu dari jaringan pipa transjawa. Semula pipa ini akan dibangun oleh Badan Usaha, tetapi kemudian dikembalikan ke negara karena tidak ekonomis secara bisnis. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis dan memodelkan perhitungan tarif pengangkutan gas bumi untuk pipa Semarang – Batang yang akhirnya dibangun oleh pemerintah melalui anggaran negara. Pengembangan model dilakukan dengan merubah formulasi umum penghitungan tarif dengan dua kategori yaitu dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dan model Barang Milik Negara (BMN). Dalam skema PMN Pemerintah meminta pengembalian modal atas aset yang sudah diinvestasikan dengan keuntungan yang dibatasi maksimal sama dengan persentase pengembalian Surat Hutang Negara sedangkan dalam skema BMN Pemerintah tidak pengembalian modal atas aset yang sudah diinvestasikan sehingga tarif hanya berupa management fee. Hasil perhitungan menunjukkan perhitungan tarif dengan skema BMN, menghasilkan nilai yang paling rendah dan efisien yaitu 57,1% lebih rendah dibandingkan jika dihitung dengan formulasi umum penghitungan tarif dan 27,4% lebih rendah dibandingkan dengan skema PMN. Selain itu dalam studi ini juga dilakukan implementasi profesionalisme, kode etik keinsinyuran dan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

---

Trans Java pipeline networks include the Semarang-Batang Transmission Pipeline Segment (Cisem Phase 1). This pipe was supposed to be constructed by a company, but since it would not be profitable for them, the state eventually got it back and The government funded the pipeline's construction through the state budget. The goal of this study is to analyze and simulate how the Semarang-Batang pipeline's natural gas transportation tariffs were determined. To build the model, the general formula for calculating tariffs was modified into two main types: the State Property (BMN) model and the State Capital Participation (PMN) scheme. In the case of the PMN scheme, the government asks for a return of capital on invested assets, with profits limited to the percentage of return on government debt securities. While the BMN scheme only allows for management fees as the government does not return capital on invested assets. The results of the calculation show that the BMN scheme generates the lowest and most efficient value when applied for calculating tariffs; it is 57.1% cheaper than when calculated using the conventional tariff calculation formulation and 27.4% cheaper than when calculated using the PMN scheme. Furthermore, this study included engineering codes of ethics, environmental safety, occupational health (K3L), and professionalism."

"ABSTRAKSuatu Jaringan Gas Kota, secara umum, memiliki sebuah potensi dalam risiko kebakaran dan ledakan. Hingga saat ini, tingkat risiko jaringan gas kota yang terletak di Depok, Jawa Barat belum diperhitungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung risiko dengan metode penilaian risiko kuantitatif. Penilaian ini dilakukan dengan penentuan frekuensi kegagalan, dengan analisis konsekuensi menggunakan Software ALOHA, dan dengan mengevaluasi besarnya risiko yang dikategorikan menurut kriteria standar UK Health and Safety Executive UK-HSE . Jadi, mitigasi risiko jaringan gas dapat direkomendasikan secara akurat berdasarkan Cost-Benefit Analysis dengan rasio cost dan benefit kurang dari atau sama dengan 10 yang berarti rekomendasi tersebut layak untuk dilakukan. Hasil dari evaluasi risiko menunjukkan bahwa risiko individu di setiap 28 node dalam Jaringan Gas Kota Depok bernilai antara 2,66 x 10-5/tahun sampai 7,93 x 10-5/tahun dan dikategorikan dalam Kategori II yaitu ditoleransi jika ALARP atau As Low As Reasonably Practicable . Selanjutnya hasil evaluasi risiko sosial menurut UK-HSE F-N Curve juga dikonfirmasi dalam Kategori II. Jadi, untuk mencapai ALARP, terutama untuk mencegah kemungkinan kebocoran akumulasi gas dalam ruangan, direkomendasikan dengan pemasangan Rooftop Turbine Ventilator di Metering Regulating Station node ??3 . Selain dari station tersebut, patroli inspeksi visual berkala harus dilakukan untuk semua node pipa.

---

ABSTRACT A City Gas Network has, commonly, a potential in an accident of fire and explosion risks. To date, the extent of risk of city gas network located in Depok, West Java hasn rsquo t yet be taken into account. The aim of the research is to count the risk by method of quantitative risk assessment. This assessment is performed by determination of the failure frequency, by consequence analysis using Software ALOHA, and by evaluating the risk magnitude that is categorized according to the UK Health and Safety Executive UK HSE standard criteria. So, the gas network risk mitigation can be recommended accurately based on the Cost Benefit Analysis with the ratio between cost and benefit less than or equal to 10 which means that the mitigation is feasible. The results from the risk evaluation showed that the individual risk in each of 28 nodes in the Depok City Gas Network is in the range of 2,66 x 10 5 year sampai 7,93 x 10 5 year and is categorized wholly in Category II i.e tolerable if ALARP or As Low As Reasonably Practicable . Furthermore the result of societal risk evaluation according to UK HSE F N Curve is also confirmed in Category II. So, in order to achieve ALARP, it is recommended, especially, to prevent the possiblities of leaked gas indoor accumulation by the installation of Rooftop Turbine Ventilator at Metering Regulating Station node 3 . The other of gas station, the periodic patrols and visual inspections should be carried out for all pipeline nodes."

"ABSTRAKSalah satu permasalahan dalam pengembangan jaringan jalan di indonesia adalah pembiayaan. Selama ini, pengadaan dalam pengembangan jaringan jalan tersebut masih bergantung pada sektor pendanaan publik (APBN). Dalam pengembangan jaringan jalan terdapat berbagai metode pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan yang telah diterapkan. Melalui studi ini, peneliti bertujuan untuk mencari tahu kondisi atas penerapan berbagai metode pembiayaan yang telah berlangsung dan mengevaluasinya serta mencari faktor-faktor dalam metode pembiayaan yang dapat dioptimalisasi beserta urutan kepentingannya. Adapun jaringan jalan yang ditinjau adalah jalan nasional. Pengembangan jaringan jalan yang dimaksud mencakup kegiatan preservasi (pemeliharaan) jalan dan pembangunan jalan baru. Metode pembiayaan yang ditinjau secara garis besar dibagi menjadi metode pendanaan berdasarkan sumber pendanaan APBN non Rupiah Murni dan pendanaan Non-APBN. Studi ini menggunakan studi literatur dan in-depth interview terhadap pakar. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang dapat dianalisis secara kualitatif serta berkaitan dengan faktor-faktor dalam metode pembiayaan yang dapat dioptimalisasi. Pakar (responden) akan menjawab topik diskusi tersebut serta memberikan tingkat kepentingan atas faktor terkait. Analisis tingkat kepentingan faktor menggunakan metode.

---

ABSTRACTOne of the main problems for road network development in Indonesia is financing. Road development in Indonesia still depend on the public funding. There are various options of financing methods from various sources for road network development in Indonesia. Through this study, researchers aim to find out about applying the financing methods that have been carried out and evaluate them and look for factors in the financing methods that can be optimized to find the purpose of their interests. The road network reviewed is national road. Development of an approved road network in the maintenance and maintenance of new roads. The financing method which has been reviewed broadly becomes the method of distribution based on the source of the APBN allocation and Non-APBN allocation. This study uses literature studies and in-depth interviews with experts. The questions asked are questions that can be analyzed about the factors that can be optimized. The expert (respondent) will answer the discussion topic and also give a level of importance to the related factors. Analysis of the importance of factors using the Relative Importance Index (RII)."

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"Dalam beberapa tahun terakhir, menjamurnya SPBU mini, yang biasa dikenal dengan nama “Pertamini”, telah menjadi tren usaha kecil yang menonjol di seluruh Indonesia. Meskipun kehadiran dan popularitasnya tersebar luas, banyak dari pompa bensin mini ini tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran yang ditetapkan. Sebaliknya, SPBU yang terorganisir dengan baik atau SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), yang merupakan stasiun pengisian bahan bakar standar di Indonesia, mematuhi peraturan keselamatan kebakaran yang ketat. Analisis terfokus mengenai penilaian risiko kebakaran pada SPBU dan SPBU mini akan dibahas dalam tulisan ini dengan menggunakan metode FLAME, beserta simulasinya menggunakan software ALOHA. Metode Penilaian Risiko Kebakaran untuk Perusahaan (FLAME) adalah metode penilaian risiko kebakaran semi-kuantitatif yang dirancang sederhana, efisien, dan dapat disesuaikan untuk berbagai perusahaan. Metode FLAME menggunakan pendekatan penilaian untuk menetapkan tingkat risiko pada berbagai faktor, dan kemudian menggabungkan skor tersebut untuk menghitung skor risiko keseluruhan untuk area, bangunan, atau fasilitas yang menjadi fokus. ALOHA adalah program perangkat lunak pemodelan bahaya dari rangkaian perangkat lunak CAMEO yang biasa digunakan untuk merencanakan dan merespons keadaan darurat bahan kimia/bahan berbahaya. Rincian pelepasan bahan kimia/zat berbahaya yang aktual atau potensial dapat dimasukkan ke dalam ALOHA dan perkiraan zona ancaman akan dihasilkan untuk berbagai jenis bahaya. Pool fire adalah nyala api difusi yang dipicu oleh genangan cairan yang mudah terbakar secara horizontal, seperti tumpahan bahan bakar atau tangki penyimpanan. Api di kolam biasanya menyala secara turbulen, dengan nyala api yang membumbung ke atas permukaan kolam karena daya apung dan pelepasan panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pembakaran api kolam antara lain jenis bahan bakar, diameter kolam, suhu awal bahan bakar, tekanan, konsentrasi oksigen, dan radiasi. Faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi parameter seperti geometri api (tinggi), laju pelepasan panas, dan denyut api. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi lingkungan juga dapat memberikan dampak yang besar terhadap perilaku kebakaran.

---

In recent years, the proliferation of mini gas stations, commonly known as "Pertamini," has become a notable small business trend across Indonesia. Despite their widespread presence and popularity, many of these mini gas stations do not meet established fire safety standards. In stark contrast, well-organized gas stations or SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), which are the standard fuel stations in Indonesia, adhere to stringent fire safety regulations. The focused analysis about fire risk assessment in a gas station and mini gas stations will be discussed in this paper using the FLAME method, along with the simulation using ALOHA software. The Fire Risk Assessment Method for Enterprises (FLAME) method is a semi-quantitative fire risk assessment method that is designed to be simple, efficient, and adaptable to a wide range of enterprises. The FLAME method uses a scoring approach to assign risk levels to different factors, and it then combines these scores to calculate an overall risk score for the focused area, building, or facility. ALOHA is a hazard modeling software program from the CAMEO software suite that is commonly used to plan and respond to chemical/hazardous materials emergencies. Details of actual or potential releases of chemicals/hazardous substances can be entered into ALOHA and threat zone estimates will be generated for different types of hazards. Pool fire is a diffusion flame fueled by horizontal pools of flammable liquids, like fuel spills or storage tanks. Pool fire characteristically burns in a turbulent manner, with flames rising above the pool surface due to buoyancy and heat release. The factors that affect the burning characteristics of pool fire include fuel type, pool diameter, initial fuel temperature, pressure, oxygen concentration, and radiation. These factors significantly influence parameters like flame geometry (height), heat release rate, and pulsation of fire. Other than the mentioned factors before, environmental conditions can also heavily give impact to the fire behavior."