Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kesediaan warga untuk membayar uang sewa Rusunawa Jatinegara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui basar perubahan pendapatan dan pengeluaran warga saat sebelum dan sesudah relokasi ke rusunawa, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga, dan kemudian untuk membandingkan harga sewa yang diberikan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan pendapatan dan pengeluaran adalah dengan metode Paired Samples Test, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar warga adalah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan pengeluaran warga rusunawa saat sebelum dan sesudah relokasi, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar yaitu pendapatan total keluarga, jenis kelamin dan kebijakan relokasi. Kemudian harga sewa yang harus dibayarkan untuk dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan adalah sebesar Rp 937.757,23/bulan.

---

ABSTRACTThis study discusses about the willingness of citizens to pay Rental Flats of West Jatinegara. The purpose of this research is to know about income and expenditure change of people before and after relocation to rusunawa, then to know the factors that influence the value of willingness to pay, and then to compare the rent price given to operational cost and maintenance of rusunawa. The method used to determine the change of income and expenditure is by Paired Samples Test method, while to know the factors that influence the value of willingness to pay is by multiple linier regression analysis method. The results showed that there was an increase in income and expenditure of Rusunawa residents before and after the relocation, there are three factors that affect the value of the willingness to pay that are the total family income, gender and relocation policy. Then the rental price to be paid to cover operational and maintenance costs is Rp 937,757.23 month."

"Beragam potensi yang dimiliki oleh pasar hewan ternak Indonesia ternyata tidak serta merta membawa industri ini menjadi industri unggulan di Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah, bonus demografi yang akan terjadi hingga 2030, dan kebutuhan pasar internasional yang semakin meningkat merupakan segelintir potensi yang sudah seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia. Studi ini bertujuan untuk meneliti determinan dari pendapatan peternak sapi/lembu dan domba/kambing di Indonesia. Studi ini berfokus kepada tiga kelompok variabel eksternal yaitu bencana alam, kondisi iklim, dan inklusivitas keuangan. Studi ini menggunakan data IFLS tahun 2007 dan 2014 yang dilakukan di 13 provinsi Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kerugian bencana dan nilai pinjaman merupakan dua variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap pendapatan peternak sapi dan kambing. Temuan penting lainnya adalah variabel internal seperti kepemilikan lahan memiliki peranan yang amat besar dalam menentukan besar atau kecilnya pendapatan seorang peternak.

---

The variety of potential possessed by the Indonesian livestock market does not necessarily bring this industry to become a leading industry in Indonesia. Abundant natural wealth, demographic bonuses that will occur until 2030, and increasing international market needs are a handful of potential that Indonesia should use. This study aims to examine the determinants of the income of cattle and goat farmers in Indonesia. This study focuses on three groups of external variables namely natural disasters, climate conditions, and financial inclusiveness. This study uses IFLS data for 2007 and 2014 conducted in 13 provinces in Indonesia. The estimation results show that disaster losses and loan values are the two most influential variables on the income of cattle and goat farmers. Another important finding is internal variables such as land ownership have a very large role in determining the size or income of a farmer."

"Kelahiran UU Migas dan perubahan Pasal 33 UUD 1945 penuh dengan perdebatan seputar peran negara dalam sektor perekonomian. Perdebatan ini tidak lepas dari perdebatan seputar signifikansi welfare state dalam bernegara, dan pada akhirnya berlanjut pada perdebatan mengenai bagaimana Hak Menguasai Negara (HMN) dalam sektor minyak bumi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor- faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi di Indonesia, menjelaskan kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia pasca reformasi, dan menganalisis implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi berdasarkan analisis welfare state. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan narasumber dari pengamat migas dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian adalah Indonesia mengalami masalah ketahanan energi dan tata kelola minyak bumi. Kebijakan sektor minyak bumi pasca reformasi banyak diwarnai liberalisasi karena adanya tekanan dari pihak asing sementara kebijakan energi nasional tidak dilaksanakan dengan konsisten. Indonesia sudah berusaha menerapkan sebagian Pasal 33 UUD 1945 di sektor minyak bumi dalam rangka mewujudkan konsep welfare state, yaitu adaya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan konsep welfare state dalam sektor minyak bumi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

---

The establishment of Law on oil and gas which came along with the the amendment of Article 33 on 1945 Constitution has sorrounded with debates about the state’s role in economic sector. These debates related with the significance of welfare state in national development and still continues on State’s Right in petroleum sector. This research aimed to analyze problematic factors of Indonesian oil, to describe management policies on oil sector post-reform, and to analyze implementation Article 33 of 1945 Constitution in Indonesian oil sector post-reform using Welfare State Analysis. This research uses qualitative and descriptive method that interviews oil-gas expert and also Audit Board of the Republic of Indonesia. This research founds that Indonesia has problems with energy security and oil management. The Indonesian policy on oil sector after reformation mostly uses liberalization paradigm because of foreign pressure while national energy policy hasn’t been implemented consistently. Indonesia has been trying to implement part of Article 33 of 1945 Constitution in order to implement the welfare state concept, which are the efforts to make society prosperous. However, Indonesia hasn’t implement democratic economy as the initial spirit of Article 33 of 1945 Constitution. Such condition mainly due to market economy spirit influence which shifted the economic democracy. To conclude, after reformation Indonesia hasn’t fully implement welfare state concept in oil sector as stated in Aticle 33 of 1945 Constitution."

"[ABSTRAKSalah satu permasalahan di Negara yang sedang berkembang adalah tingginyaangka pertumbuhan penduduk di kota besar yang menyebabkan kebutuhan rumahtinggal meningkat. Pada sisi lain, terkendala lahan yang tersedia terbatasjumlahnya. Rusunawa adalah kebijakan pemerintah untuk dapat mengakomodasikebutuhan rumah tinggal bagi MBR. Keterbatasan anggaran yang dihadapipengelola menyebabkan pengelolaan rusunawa tidak optimal dan kualitasbangunan menurun. Salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan penyesuaiantarif sewa yang merupakan sumber penerimaan rusunawa. Dalam menetapkantarif sewa, pengelola harus tetap memperhatikan kemampuan bayar (ability topay/ATP) dan kemauan bayar (willingness to pay/WTP) penghuni yangmerupakan golongan MBR. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai ATPdan WTP penghuni di Rusunawa Bekasi Jaya serta faktor yangmempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ATP rata-rata adalahRp331.000 dan WTP rata-rata adalah Rp273.000. Faktor yang secara signifikanmempengaruhi WTP adalah jenis pekerjaan kepala keluarga dan persepsi terhadaprusunawa. Kenaikan tarif optimal adalah sebesar Rp40.000 dengan peningkatankualitas layanan pengelola yang mempengaruhi persepsi penghuni, yaitupeningkatan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan rusunawa.Kata Kunci: Rumah Susun, MBR, Tarif, Ability To Pay, Willingness To Pay.

---

ABSTRACTOne of the problems in developing countries is the high rate of population growthin large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand,constrained by limited amount of available land. Multistorey public house isgovernment policy to accommodate the needs of low-income homes. Budgetconstraints faced by government caused poor management and building qualitydecreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase theacceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government mustconsider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-incomeresidents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupantsin Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. Theresults showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors thatsignificantly influence the WTP is the type of work and the perception of publichouse. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for qualityof service such as safety, cleanliness, and comfort of public house.Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.;One of the problems in developing countries is the high rate of population growthin large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand,constrained by limited amount of available land. Multistorey public house isgovernment policy to accommodate the needs of low-income homes. Budgetconstraints faced by government caused poor management and building qualitydecreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase theacceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government mustconsider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-incomeresidents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupantsin Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. Theresults showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors thatsignificantly influence the WTP is the type of work and the perception of publichouse. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for qualityof service such as safety, cleanliness, and comfort of public house.Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay., One of the problems in developing countries is the high rate of population growthin large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand,constrained by limited amount of available land. Multistorey public house isgovernment policy to accommodate the needs of low-income homes. Budgetconstraints faced by government caused poor management and building qualitydecreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase theacceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government mustconsider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-incomeresidents. This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupantsin Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. Theresults showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors thatsignificantly influence the WTP is the type of work and the perception of publichouse. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for qualityof service such as safety, cleanliness, and comfort of public house.Keywords: Public House, Low Income, Rate, Ability To Pay, Willingness To Pay.]"

"Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda.

---

So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations."

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

---

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.

Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

"Tesis ini membahas tentang hubungan aksesibilitas terhadap faktor dominan yang mempengaruhi fluktuasi harga sewa perkantoran. Pada bagian yang pertama, diidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap harga sewa pada properti perkantoran di DKI Jakarta dengan mengaplikasikan model analisa harga hedonik. Pada bagian kedua, diteliti hubungan antara aksesibilitas, faktor makro ekonomi di Indonesia dan pasar mikro terkait sektor perkantoran di DKI Jakarta dengan menggunakan metode model sistem dinamik. Hasil analisa model harga hedonik menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan terhadap harga sewa perkantoran adalah aspek aksesibilitas terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat berinteraksi di area Central Business District (CBD) dan aksesibilitas terhadap sarana/prasarana transportasi yaitu moda Kereta Api (KA) dan jalan tol dengan tingkat kepercayaan 80,7%. Selanjutnya dari analisa model sistem dinamik diperoleh bahwa dengan mengatur skenario faktor aksesibilitas terhadap moda KA dapat diperoleh harga sewa perkantoran sebesar Rp. 344.008,- per m2 per bulan pada tahun 2030, sedangkan dengan mengatur skenario faktor aksesibilitas terhadap jalan tol dapat diperoleh harga sewa perkantoran sebesar Rp. 327.291,- per m2 per bulan pada tahun 2030 dan dengan skenario tanpa melakukan perbaikan faktor aksesibilitas diperoleh harga sewa perkantoran sebesar Rp. 293.272,- per m2 per bulan pada tahun 2030. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah lebih meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana/prasarana transportasi di perkotaan, terutama moda KA dan jalan tol guna mendukung kemajuan dunia usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

---

This thesis discusses the accessibility relation with the dominant factor which affects the fluctuations in the price of the rental office. In the first part, identification factors that predominantly affect the rent price on the property office in Jakarta is analized by applying hedonic price analysis model. In the second part, investigation to the relationship between accessibility of Indonesia's macroeconomic factors and market in relating to the micro sector offices in Jakarta is analized by using dynamical system models.

The analysis of hedonic pricing model shows that the most dominant price factor to the rental office are accessibility aspects to the surrounding environment and how they can interact in the CBD area and furthermore the accessibility of facilities or infrastructure mode of transport such as railway and highway with a 80.7 % confidence level. From the analysis of the dynamic system model, by setting the scenario of accessibility factor to railway modes, office rental price can be obtained at Rp.344.008. - per m square per month in 2030, while by regulating accessibility to the motorway scenario, office rental price can be obtained at Rp.327.291. - per m square per month in 2030. Lastly, by applying scenario of without doing any repairs to the accessibility factor, office rental price can be obtained at Rp.293, 272. - per m square per month in 2030.

Based on this study, it is suggested that the government should further improve the accessibility mainly the transport infrastructure in railway and toll road modes to support the expansion of the business in order to increase economic growth."

"Indonesia pasca Orde Baru telah menggulirkan banyak agenda reformasi politik secara struktural dan prosedural. Indonesia juga telah diakui sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia, sejak 2007. Namun kian lama kian banyak orang yang bertanya mengapa demokrasi tidak membawa kesejahteraan dan keadilan di dalam kehidupan mereka. Demokrasi memang mengandung banyak kelemahan. Dari perspektif ekonomi, demokrasi cenderung pro kekuatan kapitalis yang mengusung liberalisasi pasar dan perdagangan bebas, sehingga cenderung mengabaikan kelompok-kelompok yang lemah. Tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi niscaya sulit dientaskan jika negara selalu tunduk pada kekuatan pasar. Atas dasar itulah maka pengelolaan negara di bidang ekonomi harus dipadukan dengan konsep ?negara kesejahteraan?. Itu berarti pemerintah harus aktif mencampuri kehidupan rakyatnya, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah harus mencanangkan berbagai program sosial (baik jaminan sosial maupun bantuan sosial) yang bersifat jangka panjang. "

"Dalam proses menghuni, individu akan melakukan rangkaian aktivitas untuk beradaptasi dengan lingkungan huniannya agar dapat merasa nyaman. Perilaku ini termasuk dalam perilaku home-making untuk mewujudkan idealisme ‘rumah’ (sense of home) pribadi individu dalam hunian, termasuk hunian sewa. Hunian sewa merupakan bangunan atau ruang yang dihuni dalam jangka waktu tertentu melalui kesepakatan kontrak antara pemilik dan penyewa oleh karena itu hunian sewa dapat dikatakan memiliki sifat temporer. Variabel waktu dalam bentuk kontrak menghuni adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu menciptakan sense of home di hunian sewa menjadi tidak stabil. Untuk memahami perilaku merumah di lingkungan yang tidak stabil, aktivitas yang dilakukan individu dapat dilihat sebagai komponen penyusun pola perilaku mewujudkan sense of home di hunian sewa melalui pemahaman home-assembling. Home-assembling adalah suatu bentuk perilaku home-making dilihat melalui perspektif teori assemblage yang dikemukakan oleh Deleuze, Guattari (1980) dan Delanda (2006). Dalam penulisan, aktivitas individu dikategorikan ke dalam absis ketidakstabilan teori assemblage yaitu Territorialization, De-territorialization, Material, Expressive, Coding dan De-coding untuk memahami bagaimana pola pikir individu menanggapi ketidakstabilan lingkungan hunian sewa untuk mewujudkan sense of home.

---

During their residence, individuals engage in a variety of activities to adapt to their living environment in order to feel comfortable. This behavior can be included as a home-making behaviour to construct the sense of home in housing, including rental housing. A rental housing is a building / space that has been concluded for a certain period of time by a contract between the owner and the tenant, and can be said to have a temporary property. Time in the form of renting contract is one of the factors that can affect an individual's home-making behavior in rental housing becomes unstable. In order to understand home-making behavior in such an unstable environment, the activities performed by individual can be regarded as a component of the behavioral pattern of constructing sense of home in rental housing from understanding the concept of home-assembling. Home assembling is a form of home-making behavior in the perspective of assemblage theory proposed by Deleuze, Guatter (1980) and DeLanda (2006). In this article, in order to understand how the individual's thinking to respond the instability of the rental housing, the individual activities are described as the axes of instability from the assemblage theory, namely Territorialization, De-territorialization, Materials, and Expressions, Coding and De-coding."

"Sekitar 51% penduduk kota Jakarta termasuk golongan miskin (Konstruksi Nopember 1986), yang pada umumnya berpenghasilan rendah tidak tetap dan bekerja di sektor informal. Untuk menunjang kelangsungan kehidupan manusiawinya, mereka membutuhkan rumah. Namun pada kenyataannya kebutuhan akan rumah tersebut sulit untuk dapat dipenuhi dengan usaha sendiri, mengingat adanya berbagai keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Untuk hal ini, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya bantuan melalui pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di beberapa lokasi. Tetapi sangat disayangkan, upaya yang telah dilakukan tersebut tampaknya belum berhasil mencapai sasaran penghuni kelompok tujuan (sektor informal). Keadaan ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor keterbatasan finansial dari masyarakat sektor informal, ketidak tepatan memilih lokasi lingkungan Rumah Susun Sewa Harian, belum terpenuhinya persyaratan rumah sehingga menyebabkan penghuninya tidak betah bertempat tinggal di rumah tersebut, atau oleh sebab-sebab lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebetahan penghuni Rumah Susun Sawa Harian, yang diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perumus kebijakan untuk melakukan pembangunan Rumah Susun Sewa Harian di masa yang akan datang.

---

About 51% of the Jakarta population is classified as poor. A majority of group has low unfixed income and belongs to the informal sector. To sustain their living, they need housing. In reality it is difficult for them to fulfill this nee on their effort due to the limited resource. For this reason, Jakarta Municipality has taken steps to help them by developing daily rental apartment complexes. It seems that this effort has not been successful in reaching its target group (the informal sector). This condition maybe is caused by several factors such as limited financial capacities of the informal sector, mislocation of the apartment complexes, housing conditions that are below standard requirements which results in high tenants turn over because they don't feel at home in this condition.

This research is aimed at getting a description of factors that influence positive feeling about the housing. The results are expected to be use as inputs to policy makers in developing similar daily rental apartments in the future."