Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta yang didasarkan dari konsep akta yang dibuat dalam dua bahasa dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618 K/Pdt/2013. Adanya penghadap warga negara asing yang dirugikan akibat akta yang tidak dijelaskan oleh Notaris dan dibuat hanya berdasarkan konsep akta dalam dua bahasa. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut; pertama, peran Notaris dalam pembuatan akta dengan penghadap warga negara asing. Kedua, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap minuta akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia berdasarkan konsep akta dalam bahasa Inggris pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618 K/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Notaris wajib untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya. Notaris juga wajib memastikan bahwa penghadap warga negara asing telah mengerti dan memahami isi akta yang akan ditandatanganinya.

---

This thesis discusses the implementation of Notary 39 s duties in the case of making a deed based on the concept of deed made in two languages in the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2618 K Pdt 2013. The existence of foreign citizens who are harmed by a deed that is not read and explained by Notary and made only based on the concept of deed in two languages. The main issues in this thesis are as follows first, the role of Notary in making deed with foreign citizens. Secondly, the roles and responsibilities of Notaries to the Minutes of Deed made in the Indonesian language based on the deed concept in English in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2618 K Pdt 2013. This research uses normative juridical research method through literature search with analytical descriptive research typology. Notary is obliged to provide legal counseling related to the deed to be made. Notary must also ensure that the foreign citizens have understood and understood the contents of the deed to be signed."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorang Notaris berkaitan dengan pelaporan Akta Wasiat yang dibuatnya ke Seksi Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dimana metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif serta konsultasi dengan dosen pembimbing tesis penulis dengan menggunakan alat penelitian kepustakaan berupa studi dokumen, yaitu mempelajari dan meneliti berbagai sumber kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap penyelesaian secara yuridis terhadap tidak terdaftarnya Akta Wasiat dalam kasus yang menjadi bahasan dalam tesis ini. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta Wasiat adalah merupakan salah satu bentuk dari akta otentik. Berkaitan dengan akta wasiat tersebut maka Notaris memiliki tanggung jawab tersendiri atas akta wasiat yang dibuatnya. Salah satu bentuk tanggung jawab notaris tersebut adalah berkaitan dengan pelaporan akta wasiat yang dibuatnya tersebut. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat umum yang melayani masyarakat dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas setiap akta yang dibuatnya dalam hal ini termasuk akta wasiat hingga sampai kepada pelaporan akta wasiat yang dibuatnya itu ke Daftar Pusat Wasiat. Segala formalitas yang berkaitan dengan Akta Wasiat termasuk dalam hal Pelaporannya ke Daftar Pusat Wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka akta wasiat tersebut batal serta Pihak yang merasa dirugikan akibat batal demi hukumnya sebuah akta wasiat dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

---

This thesis discusses the responsibilities associated with reporting a Notary Deed of wills he made to Central Register of Wills Of The Ministry of Law And Human Rights Of The Republic of Indonesia. The research methods I use in this thesis is the method of literature that is both normative and consultation with the supervisor thesis writers by using the research literature in the form of a study document, namely studying and researching various sources of literature provide an explanation for the settlement judicially against not registered Deed of wills in the case that be the discussion in this thesis. Notary is a public official who is authorized to make the authentic act in so far as the manufacture of authentic deeds are not reserved for other officials. Notary acting as a public servant appointed by the government officials who obtained attributive authority of the State to serve the needs of society in a legal relationship that occurs between those that are used as evidence in legal documents will be valid has the strength of evidence was perfect.

Authentic deeds as the strongest evidence and fulfilled an important role in any legal relations in society. Deed of Probate is a form of authentic deed. In connection with the Notary deed that will have its own responsibility for the deed of will that made it. One form of the notary's liability is related to the reporting of the deed will he made. Notaries in carrying out his post as public officials who serve the public should be held accountable for every deed he made in this regard, including the deed to the reporting testament to the deed of will that made it to the list testament Center. All formalities relating to the Deed of wills, including in terms of reporting to List Centre Testament should be implemented properly, otherwise it will is canceled and the parties who feel harmed by void by law a certificate will be able to claim reimbursement, compensation, and interest to the notary concerned"

"Pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh seorang notaris tidak dapat dilepaskan dari kelancaran dan kepastian hukum usaha/bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Fungsi dan peran notaris dalam kegiatan usaha/bisnis terutama berkaitan dengan perseroan terbatas dapat dikatakan semakin meluas, demikian pula dengan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, terdapat perbedaan pandangan di kalangan notaris mengenai apakah notaris bertanggungjawab atas kebenaran materiil suatu akta. Pada kenyataannya banyak notaris yang saat ini terjerat kasus yang mewajibkannya untuk turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta autentik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang kerap dikonstruksikan kepada notaris atas akta autentik yang dibuatnya, khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, adalah dengan menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan perseroan terbatas, dalam hal dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap akta autentik berkaitan dengan perseroan terbatas dilihat dari sudut pandang Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas dan hukum perdata dengan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, sehingga notaris dapat dibebankan ganti kerugian berupa dinyatakan batal demi hukum akta autentik yang dibuatnya.

---

Legal services and products which are provided by a notary cannot surely remain distinct or separate from the smoothness and legal certainty of any business conducted by business actors. Notary functions and roles in the business activities, as well as his liabilities, particularly related to the limited liability companies, were revealed to becoming more widespread. Moreover, in relation to notary liabilities, multiple debates come off among the notaries regarding whether a notary should be responsible for every material truth of a deed. In fact, many notaries are currently defeated in loads cases which oblige them to take responsibility for any misconduct against the material truth of their authentic deed. A form of notary liability which is commonly construed to the authentic deed provided by notary, especially any deed related to a limited liability company, is Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum).

This thesis examines the notary liability on the notary' authentic deed, especially with regard to a limited liability company, on a study case in which the Tort (Perbuatan Melawan Hukum) lawsuit was proven in the court of law and regarding the form of indemnity that may be ascribed to a notary in real terms in society. This research is conducted by using qualitative method and descriptive approach.

The results of the research indicate that a notary shall legally be liable to his authentic deeds, particularly relating to the limited liability company, in terms of the Notary Act, Limited Liability Company Law and civil law refer to Tort Liability (Perbuatan Melawan Hukum), then consequently he shall bear charge for damages i.e. the authentic deed he made shall constitute as null and void."

"Pemberian harta warisan dengan wasiat (testament) melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat. Pembuatan akta wasiat terikat dengan cara dan bentuk tertentu yang terdapat dalam masing-masing isi wasiat. Salah satunya yang berisi hibah wasiat kepada ahli waris. Dalam pembuatan akta wasiat terdapat syarat-syarat yang Notaris perhatikan, baik dalam ruang lingkup pembuatan akta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), hingga mengenai pembuatan akta wasiat dalam KUHPerdata. Jika syarat ini dilanggar oleh Notaris maka dapat dikatakan Notaris melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/PDT/2013, Notaris harus melihat kecakapan hukum pewaris dalam membuat akta serta objek yang diberikan kepada ahli waris melalui hibah wasiat, karena berkaitan dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

Giving an inheritance through testament involves Notary as a public official authorized to make an authentic deed, including the Testament Deed. There are specific ways and forms contained in each of the contents of a testament. One of them contains a Grant of Testament to the heir. In a deed, there requirements for the Notary should be noticed in Law Number 2 of 2014 amendments of the Law Number 30 of 2004 which is concerning Notary, until the Article 895 of the Civil Code, which reads testator shall conscious in the time when making the deed. If this condition is violated by a Notary, it could be said Notary performs a Tort.

Research methods used in this thesis is a normative juridical research method. The research using secondary data, which is composed of primary, secondary, and tertiary legal materials. This type of research used in the thesis is explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon. In the end, concluded from case study of Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 3124 K/Pdt/2013, Notary should notice the legal capacity as a testator in making a deed and the object given to the beneficiary through grants of testament, regarding to provisions in Law which concerning Notary and Civil Code."

"Notaris dalam menjalankan jabatanya tidak lepas dari hak dan kewajibannya yang diembannya selaku pejabat umum. Sebagai pejabat umum harus terus berpegang teguh pada perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta perdamaian yang dibuatnya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 maret 2014 Nomor 536K/pdt/2013 penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan pustaka dibidang hukum. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta perdamaian yang tidak memenuhi prosedur, yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan menjadi tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta perdamaian dalam hal ini ialah akta yang menjadi dasar dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila akta dasarnya saja tidak memenuhi prosedur yang berlaku maka akta selanjutnya akan berlaku surut , dan terhadap akta yang dibuatnya notaris bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya dalam membuat akta, sehingga notaris dapat dimintai ganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam membuat akta.

---

Notary in running jabatanya can not be separated from the rights and obligations that diembannya as general officials. As a general official must continue to adhere to the legislation on the Notary 39 s Office. In this study the author discusses the legal consequences and responsibilities of the notary to the deed of peace he made. In the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 12, 2014 Number 536K pdt 2013 the author in this case using normative juridical research method, where the authors refer to legal norms by literature study by researching and analyzing library materials in the field of law. From the results of the study the authors concluded that the legal effect on the deed of peace that does not meet the procedure, which in this case became the basis in making the deed of granting the mortgage becomes illegitimate, worthless and has no binding legal force, because the deed of peace in this case is deed which becomes the basis for the deed of granting the mortgage right, so that if the deed essentially fails to comply with the applicable procedure then the deed shall subsequently be retroactive, and to the deed of which the notarial deed is responsible for the loss caused by his actions or his negligence in making the deed so that the notary can be asked compensation due to his negligence in making the deed."

"Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. PPAT seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen sebelum pembuatan akta tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bahwa PPAT membuat akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut merupakan penyelundupan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah norma hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak menjadi batal demi hukum dan Notaris/PPAT harus bertanggung jawab dengan sanksi yang dapat diberikan.

---

This study discusses and analyzes the legal power of absolute power in the transfer of land rights. Problems in research regarding the legal power of absolute power of attorney and how is the responsibility of the Notary/PPAT regarding the sale and purchase deed made based on this absolute power of attorney. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or apartment ownership rights, or to make evidence regarding certain legal actions regarding land rights that will be used as the basis for registration. PPAT should be more careful and thorough in checking documents before making the deed. The main problem in this study is that the PPAT makes a sale and purchase deed based on absolute power of attorney so that the act is a prohibited act because the act is legal smuggling. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by analyzing and examining relevant legal norms. The results of this study indicate that the transfer of land rights through a sale and purchase deed made based on absolute power of attorney is null and void and the Notary/PPAT must be responsible for the sanctions that can be given."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum atas kuasa yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli. Pemberian kuasa sekarang ini semakin sering digunakan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, baik dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum dimana seseorang menghendaki dirinya untuk diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya dalam melaksanakan segala kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notaris perjanjian pengikatan jual beli dengan menggunakan kuasa lisan. Apakah kuasa lisan untuk membeli tersebut memiliki kekuatan hukum dan bagaimanakah cara pembuktiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Data penelitian juga digunakan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan notaris. Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh simpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa lisan tersebut sah dan dapat berlaku, namun dikarenakan Undang Undang tidak secara tegas mengatur mengenai kuasa lisan, maka susah untuk dibuktikan kebenaran pembuktiannya. Karena kuasa lisan sangat susah untuk dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, oleh karena itu notaris dituntut kehati ? hatiannya dalam membuat akta yang memakai kuasa lisan, meskipun kuasa lisan untuk membeli tidak dilarang dan dapat digunakan dalam suatu akta notaris.

---

This thesis discusess the power of law of the authorities that is involved in a buy sell binding agrement. The act of giving authority to do a certain action is now more often used by the general public. In its development, the act of giving authority has now become one of the most common act of law that you see in society today. In the process of affilitions that are both bound and not bound by law where a person wills another party to do a certain act in his behalf to do any kind of activities in his interest. Though the act of giving authority in its development has become too vast in definition this thesis will link it to a notary certificate of a buy sell binding agreement that uses oral authority. Will oral authority to buy have the force of law? and what are the ways to prove it. The investigation methods employed will be normatif jurisdiction using primary, secondary and tertiary sources with qualitative data analysis. Investigation data will also be used together with data collection therough documents study and an interview with a notary. From the investigation result, a conclusion that the buy sell binding agrement with oral authority is legitimate and effective is procured; though is quite hard to prove its authenticity when a dispute takes place because the statute law does not regulate oral authority explicitly. As such, even though the giving of oral authorisation to purchase is not prohibited and can be used in a notary certificate, notaries are demanded to be extra cautious in making certificate where authority is given orally."

"Akta wasiat ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pengaturan tentang wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang yang ingin membuat akta wasiat harus sehat akal budinya pada saat menyampaikan keinginan terakhirnya dihadapan Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 895 KUH Perdata. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pewaris untuk membuat akta wasiat dihadapan notaris agar akta wasiat dapat berlaku secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah dampak akta wasiat yang dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 3124 K/Pdt/2013 bagi para penerima wasiat.Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari Hasil penelitian ini, akibat tidak terpenuhi syarat cakap oleh pewaris pada waktu pembuatan akta wasiat dihadapan Notaris maka akta wasiat tersebut dapat dibatalkan dan dampaknya bagi para ahli waris adalah harta yang dihibah wasiatkan sebagaimana tertuang dalam akta wasiat kembali ke harta peninggalan pewaris.

---

Deed testament is a statement from someone about what was required after he died. The setting of the testament stipulated in the Civil Law Act. Someone who wants to make the deed his mind will be healthy at the time of delivering his final wish before Notary as stated in article 895 of the Civil Code. The main problem in this thesis is how the conditions that must be met for the testator to make a will before a notary deed that deed will legally be able to apply in accordance with applicable law and how the impact of the deed will be canceled by the decision of the Supreme Court Number: 3124 K / Pdt / 2013 for the recipient will.The research method used is the research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. From the results of this study, due to the requirement not met ably by the testator at the time of making a will before a Notary deed then the deed will be canceled and the implications for the heir is a treasure that dihibah wasiatkan as stated in the deed will return to inheritance heir."

"Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal Notaris telah mengembalikan jaminan Sertipikat kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur, padahal hutang debitur kepada kreditur belum lunas dan telah lewatnya waktu pengembalian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dalam akta dalam kasus tersebut yang merasa dirugikan oleh Notaris X yang melakukan wanprestasi atau cidera janji, karena akibat perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut pihak kreditur mengalami kerugian immateril karena kreditur tidak dapat menggunakan Kuasa Jual yang telah diberikan kepadanya apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, sedangkan pihak debitur dan Notaris tidak dijatuhi hukuman apapun oleh pengadilan akibat perbuatannya. Dalam kasus ini, Notaris telah menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tersebut, namun pada kenyataannya Notaris dirasa tidak bertanggung jawab karena telah mengembalikan jaminan Sertipikat tersebut kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur padahal hutang debitur belum lunas kepada kreditur. Bentuk penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yakni menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, perbuatan yang dilanggar Notaris diantaranya tidak bertindak amanah, tidak jujur, telah memihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kasus ini Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, padahal telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan serta perilaku Notaris yang menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tanah dalam kasus ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku (UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPerdata).

---

Basically, this research conducted to clearly understand how the application of laws against abuse authority notary in implementing their duties and obligations. In terms of notary has returned the security certificates to debtor without permission and the knowledge of a creditors, even though debt of the debtors to the creditors has not paid off and the passing time of return as specified in Statement Letter of Indebtness. This research was also conducted to determine how the legal protection against creditors in the deed in such cases who feel aggrieved by The Notary X who performs event of defaults, as a result of acts committed Notary of the lenders suffered losses immaterial because creditors can not use Power Selling the has been given to him when debtors are not can pay off her debt, while The Debtors and The Notary not been sentenced by a court due to his actions. In this case, The Notary has appointed himself to keep the collateral in the form of the Certificate, but in reality the Notary deemed not responsible for bringing back The Certificate of Guarantee to The Debtors without consent and the knowledge of creditors when a debtor has not paid off debts to creditors. Regarding the writing in this research using a form of normative legal research, which focuses on regulations, and literature references as well as the implementation of the regulations in practice.The results of this research, what violated notary are not act mandate, dishonest, had followed and did not keep the interests of a party involved in legal action. In this case, notary cannot be responsible for what he had done, which had been causing loss for other people. Therefore it can be concluded, that the implementation of the law against abuse of authority Notaries in performing its duties and obligations related legal protection for the injured party and the behavior of notaries who refers to himself to keep the collateral in the form of Certificate of land in this case was not in accordance with applicable regulations (UUJN, Notary Code of Conduct, Civil code)."

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."