Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang terdapat di dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI dimana dalam kasus ini notaris melakukan penggelapan sertipikat miik penjual yang dititipkan kepadanya dalam rangka pemeriksaan keabsahan sertipikat hak milik serta pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Atas tindakannya tersebut, notaris dalam kasus tersebut diputus bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam pasal 372 KUHP di pengadilan tingkat pertama, dan dikuatkan di pengadilan tingkat banding. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut dan bagaimana implikasi hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh notaris dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil bentuk penelitian deskriptif-analitis. Dalam hal ini putusan hakim telah tepat dalam memutus perkara tersebut namun alangkah lebih tepat lagi apabila pasal 374 KUHP yang berhubungan dengan penggelapan berat ditambahkan oleh jaksa kedalam dakwaan dan dijadikan pertimbangan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan notaris dalam pemeriksaan sertipikat oleh notaris yang memiliki itikad buruk, alangkah baiknya apabila data-data mengenai kepemilikan sertipikat disimpan di dalam sebuah database atau pangkalan data yang disimpan secara online dan hanya dapat diakses oleh notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah. Sehingga selain melindungi penjual, hal tersebut dapat melindungi notaris dengan cara mengurangi kesempatan notaris untuk melakukan penggelapan sertipikat yang dititipkan kepada notaris.

---

ABSTRACTThe role of a notary is of vital importance in the event of a transfer of rights pertaining to high value objects, since a notary has the authority to create authentic deed which acts as a perfect instrument of evidence before the court. However, it is commonly found in practice that a notary commits an abuse of authority when their services are being used in transactions involving a transfer of rights, one such example of a notary rsquo s abuse of authority can be seen in Jakarta High Court Verdict Number 133 PID 2015 PT.DKI. In this case, a notary embezzled a certificate of ownership belonging to a client, which was entrusted to be withheld by the notary for the purpose of validity examination and the execution of its corresponding conditional sale and purchase agreement. For his wrongdoing, the notary in this case was found guilty by the district court for the criminal act of embezzlement as set out in Article 372 of the Indonesian Criminal Code, such decision was later strengthened in the court of appeals. The legal issue to be discussed in this article is on the abuse of authority by the notary the aforementioned case. The research method used is a normative juridical method, with is the result of a descriptive analytical research form. In this case, the decision of the judges was deemed appropriate, however it would be more suitable if Article 374 of the Indonesian Criminal Code relating to severe embezzlement was to be included in the indictment by the prosecutors and was taken into consideration by the judges presiding over the case. To reduce the occurrences of abuse of authority by notaries with bad faith during the examination of a certificate, the data related to the ownership of the certificate should be stored in an online database and should only be accessed by a notary and or land deed official. This will not only help protect sellers, but also reduce the chances a notary has to commit embezzlement withheld certificates. "

"Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh developer yaitu tidak terlaksananya AJB karena sertipikat yang diurus oleh Notaris belum terbit. Adapun pembeli mengajukan gugatan perdata dan dalam Putusan No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Putusan No.306/PDT/2020/PT.DKI menyatakan developer telah wanprestasi dan memerintahkan Bank berhenti melakukan pendebetan angsuran kredit atas nama pembeli sampai developer melaksanakan prestasinya. Disisi lain, putusan tersebut merugian Bank sebagai penyalur kredit terlebih sertipikat yang dijadikan jaminan belum ada sedangkan rumah tetap dikuasai oleh pembeli. Padahal mereka sejak semula telah mengetahui adanya covernote Notaris yang menyatakan sedang melakukan kepengurusan sertipikat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pembeli dan Bank atas wanprestasi yang dilakukan developer dan tanggung jawab Notaris atas tidak dipenuhinya covernote. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli adalah bersifat represif karena berkaitan dengan Putusan Pengadilan sedangkan perlindungan terhadap Bank dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Dalam kaitannya dengan Notaris yang tidak dapat menyelesaikan pengurusan sertipikat sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam covernote, maka Notaris bertanggung jawab penuh dan dapat dituntut secara perdata dan dikenakan sanksi administasi.

---

This research discusses the legal protection of buyers for the non-fulfillment of the contents of the agreement by the developer, namely the non-execution of AJB because the certificate taken care of by the Notary has not been issued. The buyer filed a civil suit and in Decision No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Decision No.306/PDT/2020/PT.DKI stated that the developer had defaulted and ordered the Bank to stop debiting credit installments on behalf of the buyer until the developer carried out his performance. On the other hand, the verdict disadvantaged the Bank as a lender, especially since the certificate used as collateral did not yet exist while the house was still controlled by the buyer. In fact, they have been aware of the Notary's covernote which states that they are managing the certificate. The problem in this research is the legal protection of buyers and banks for defaults committed by developers and the responsibility of Notaries for non-fulfillment of covernotes. This normative juridical research uses secondary data collected through document studies and then analyzed qualitatively. The results of the analysis can be stated that the legal protection of the buyer is repressive because it relates to what has been decided by the Court while the protection of the Bank can be done repressively and preventively. In relation to the attitude of a notary who fails to complete the processing of a certificate within the time period specified in the covernote, it can be explained that the notary is fully responsible for the covernote he has made and can be sued civilly and subject to administrative sanctions."

"Dalam proses jual beli terkait tanah yang belum memenuhi persyaratan jual beli, akan dilakukan terlebih dahulu akta pengikatan jual beli. Perjanjian tersebut dilakukan agar pada saat persyaratan jual beli sudah terpenuhi dapat dilakukan perjanjian jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal terkait dokumen-dokumen penting pada proses jual beli tersebut harus berada dalam penyimpanan Notaris sampai dengan diketahuinya pihak yang berhak atas dokumen tersebut, salah satu dokumen penting tersebut adalah sertipikat hak atas tanah. Dalam perkara penelitian ini, akta pengikatan jual beli tidak mengatur penyerahan sertipikat hak atas tanah saat terjadinya sengketa sehingga menimbulkan kerancuan atas keberadaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli dan menganalisis peran notaris terhadap sengketa akta pengikatan jual beli dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian berupa eksplanatoris. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum terhadap keberadaan sertipikat dalam penyimpanan notaris terkait pembuatan akta pengikatan jual beli pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/K/Pdt/2023 yaitu berada pada penjual tanah. Penjual tanah sebagai pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan kembali sertipikat hak atas tanah setelah akta pengikatan jual beli tersebut batal. Bahwa Notaris tidak dapat menahan sertipikat tersebut karena tidak ada dasar hukum atau aturan yang jelas dalam akta pengikatan jual beli. Notaris baik sengaja maupun tidak sengaja dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan dengan menahan sertipikat hak milik dari pemegang hak atas tanah yaitu penjual tanah.

---

In the sale and purchase process related to land that has not fulfilled the sale and purchase requirements, a deed of sale and purchase binding will be carried out first. The agreement is carried out so that when the sale and purchase requirements have been met, a sale and purchase agreement can be carried out before an authorized official. In the case of important documents related to the sale and purchase process, they must be kept by a notary until the party entitled to the document knows, one of these important documents is the land title certificate. In the case of this research, the deed of sale and purchase does not regulate the delivery of the land title certificate when a dispute occurs, causing confusion over the existence of the land title certificate. This study aims to analyze the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase and analyze the role of notaries in disputes over deeds of binding sale and purchase in these cases. The research method used is doctrinal, qualitative data analysis method and explanatory research type. In this study it can be concluded that the legal position of the existence of certificates in the storage of notaries related to the making of deeds of binding sale and purchase in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 630/K/Pdt/2023 is on the land seller. The seller of the land as the holder of the land title has the right to recover the land title certificate. The notary cannot withhold the certificate because there is no legal basis or clear rules in the deed of binding sale and purchase. The notary either intentionally or unintentionally crossed the line in carrying out his role as notary by withholding the certificate of title from the owner, namely the seller of the land."

"Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Sebelum melakukan pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengenalan penghadap dengan memeriksa identitas data diri dan dokumen dari penghadap. Kewajiban ini dilakukan sebatas pada kebenaran formil saja. Meskipun pengenalan penghadap telah dilakukan, masih dijumpai permasalahan hukum terkait akta PPAT. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan akta adalah pemalsuan identitas dan dokumen, yang terlihat dari adanya tanda tangan palsu (spurious signature) pada akta. Hal ini menjadi permasalahan terhadap PPAT yang lalai dalam melakukan pengenalan penghadap sehingga digugat karena dianggap dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan penghadap. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi PPAT terhadap pemalsuan tanda tangan (spurious signature) yang terdapat di dalam akta jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, yang hasilnya bersifat eksplanatoris-analitis. Apabila PPAT melakukan kelalaian dalam pengecekan identitas penghadap, maka PPAT telah melanggar syarat formil dan syarat materiil pembuatan akta serta dapat dikenai tanggung jawab administratif. Namun, kurang tepat jika karena kelalaiannya yang bersifat administratif PPAT digugat atas dasar perbuatan melawan hukum dan ditempatkan sebagai tergugat. PPAT hanya bertugas mengkonstantir kehendak dari para penghadap dan tidak mengetahui adanya pemufakatan jahat yang terjadi, maka lebih tepat bila ditempatkan sebagai pihak turut tergugat. Berdasarkan hal tersebut seorang PPAT dapat meminta perlindungan yaitu pendampingan dalam proses persidangan dari Majelis Pembinaan dan Pengawasan maupun Majelis Kehormatan IPPAT.

---

According to Article 1868 of the Indonesian Civil Code, an authentic deed is a deed made in accordance with the provisions of the law or made before an authorized public official at the place where the deed was made. Prior to the creation of an authentic deed, Indonesian Land Deed Officer (PPAT) is required to identify the requesting party by checking their identity from personal data and documents. This obligation is carried out to the extent of fulfilling the formal truth. Despite identification has been carried out, there are still legal problems related to the authentic deed made by PPAT. One of the problems that might happen is falsification of identities and documents, which can be seen from the existence of a fake signature (spurious signature) on the deed. This is a problem for Land Deed Officer (PPAT) who was negligent in identifying the requesting party where they could be sued to have intentionally committed unlawful acts together with the requesting party. Therefore, this study will analyze the responsibility and legal protection for Land Deed Officer (PPAT) against forgery of signatures (spurious signature) contained in the creation of sales and purchase authentic deed. This research is a normative juridical research using secondary data types, the results of which are explanatory-analytical. If Land Deed Officer (PPAT) is negligence in checking the identity of the requester, then the Land Deed Officer (PPAT) has violated the formal and material requirements for making the deed and is subject to administrative responsibility. However, it is not appropriate if due to administrative negligence, Land Deed Officer is sued on the basis of an unlawful act and placed as a defendant since Land Deed Officer is only tasked with constituting the will of the parties and does not know that there is an evil consensus that has occurred, so it is more appropriate to be placed as a co-defendant party. Based on this, Land Deed Officer can ask for protection, namely assistance in the trial process from the Guidance and Supervision Council and the Land Deed Officer Honorary Council."

"Dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas dan integritas yang sama baiknya. Tesis ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Notaris MN untuk keuntungan pribadi dan akibat dari perbuatan Notaris atas tindakannya menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Dalam hasil penelitan ini ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang Notaris untuk keuntungan pribadi pada kasus ini dilakukan oleh Notaris MN dengan cara menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak dan membeli secara langsung objek perjanjian pada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat dihadapannya. Perbuatan Notaris MN melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga  dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Selain sanksi administratif, Notaris MN juga seharusnya dikenakan sanksi perdata jika RA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Umum. Notaris sebagai pihak yang mengerti hukum dan melayani masyarakat tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan keadaan dalam pelaksanaan jabatannya. Judicial Review pasal 73 ayat (2) UUJN sebaiknya dilakukan untuk menghilangkan sifat final sanksi teguran lisan dan tertulis agar dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan dengan mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

---

By the fact that there is a lot of Notary in Indonesia, not all of them have an equal quality and integrity. This thesis is about Notary MN that using her abuse of authority for her owns benefit and the consequnces of her behavior by offering a loan to one of her client based on The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta Number 09/PTS/MJ.PWN.ROV.DKI.JAKARTA/XI/2017. The form of this research is using juridical normative method with descriptive analysis as the type of this research. This research has found that the abuse of authority has Notary MN done by offering a loan to one the parties and directly bought the land object in the Sale and Purchase Binding Agreement number 13 on October 27^th2005 that made before the Notary. For her behavior, Notary MN has violating article 16 paragraph (1) a of the Notary Act causing The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta gave her a written warning as administrative sanctions. Besides administrative sanctions, Notary MN should as well get tort accusation in public courts as civil sanctions. Notary as the society servant who known the law well should not using her abuse of authority and situation in while performing her position. Judicial Reviewing article 73(2) Notary Act ought to be done to eliminate the final clause in verbal and written sanction to make sure that the law could give the same opportunity to the aggrieved party."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta perdamaian dengan mengambil permasalahan tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tesis ini mengangkat permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. dimana dalam putusan tersebut terdapat permasalahan mengenai akta perdamaian yang memuat klausul untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian adalah bahwa kedudukan dari akta perdamaian yang di buat di hadapan Notaris adalah mengikat layaknya akta otentik yang di buat oleh dan/atau di hadapan Notaris pada umumnya, namun perlu diperhatikan peraturan-peraturan terkait hal-hal yang diperjanjikan dalam akta tersebut.

---

This thesis is about the standing of deed of peace which took problems about the standing and the strength of verification of deed of peace which made with the presence of Notary against the legally binding verdict. This thesis took problems in the North Jakarta District Court Verdict Number 289/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. which case is about a deed of peace made with the presence of Notary and contains clauses about ruled out a legally binding verdict. This thesis was a juridical and normative research which used a secondary data as the main data. As the result of this research will be discovered that the standing of deed of peace agreement which made in the presence of Notary is as binding as other authentic deed made by or in the presence of Notary, but to make that authentic deed Notary must be concerned about other regulation related to things which promised in the deed."

"Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris bahkan dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat di persidangan seperti dalam kasus pemindahan hak atas saham Perseroan yang dapat beralih hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat Pemindahan Hak Atas Saham dibawah tangan yang diduga dipalsukan oleh Penerima Hak, dengan tanpa membuat Akta Pemindahan Hak Atas Saham. Notaris harus mencermati bahwa tidak cukup hanya dengan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan yang menyatakan ditutupnya RUPS tersebut secara otomatis terjadi peralihan hak atas saham dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Pemindahan hak atas saham seharusnya diikuti dengan pembuatan akta pemindahan hak yang terpisah dari Berita Acara tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris ataupun juga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berakibat dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

---

Notaries are public officials who carry out legal services to the public and authorize to make an authentic deed. In practice, some of the Notary experiencing problems in connection with the deed that they made is declared null and void by a court verdict because of their law disability in their actions after the deed is signed by the parties. Notary can be the Defendant or even the Co-defendant in the trial as in the case of the transfer of rights of shares of the Company which can be transfered only by the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders and the Letter of Transfer of Rights of Shares in private deed which allegedly forged by the Assignee, without making the Deed of Transfer of Rights of Shares. Notary must observe that it is not enough just to rely on the Minutes of the Annual General Meeting of the Company that stated the closing of the meeting is automatically the transfer of rights of shares from the Assignor to the Assignee occurred. The transfer of rights of shares shall be followed by the deed of the transfer of rights of shares that are separate from the minutes meeting.

This thesis uses the research method that is the normative juridical which is literature research, using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the liability of the Notary. After conducting research and analysis, the author conclude that the Notary in the their position if proven to have committed a breach of their obligations and restrictions as set forth in Law No. 30 of the year 2004 regarding Incumbency of the Notary and other regulations then the party who suffer losses because of it can make a Notary as a defendant or co-defendant and demand reimbursement of expenses, damages and interest to the notary or also the deed that is made by the notary can be cancelled or annulled by law."

"Kehadiran profesi Notaris di Indonesia merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memberikan solusi dan kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat, khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diberikan hak cuti. Hak cuti Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris cuti maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti tersebut sehingga Notaris yang sedang cuti tidak dapat membuat akta atas namanya. Namun pada kenyataannya, ternyata masih saja ada Notaris yang nekat membuat akta atas namanya meski sedang dalam keadaan cuti. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai akibat hukum pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris yang sedang cuti dan tanggung jawab Notaris yang sedang cuti atas akta yang dibuat olehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan bahwa Notaris yang membuat akta saat sedang cuti mengakibatkan akta tersebut bukanlah akta Notaris melainkan akta di bawah tangan dan Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya itu.

---

The precense of Notary profession has become a necessity for the society of Indonesia. Society of Indonesia needs someone who can be trusted to provide solutions and legal certainty of legal act conducted by the society, especially the drawing of authentic deeds. Notary is known as a public competent authority to draw up authentic deeds as long as it is not specified to other general authority. In performing Notary`s position, Notary is granted the right of leave. The legal status of a Notary is regulated under Act No. 30 of 2004 as amended by Act No. 2 of 2014 concerning Notary Position. In the event of the implementation of right of leave by the Notary, accordingly Notary to Notary`s substitute and provide the Notary`s protocol to the substitute. So that the Notary on leave prohibited to draw up deed on Notary`s behalf. However, in practice, there are Notaries that still draw up deed on Notary`s behalf even in a state Notary`s absence. To this, in this thesis is discussed about the legal sanction as the above. The research method is based on normative juridical research by literature study. By providing secondary data that contains primary, secondary and tertiary legal materials. Accordingly, to be analyzed by way of qualitatively until it is concluded, therefore the notary who draw up deed in a state of his or her absence due to right of leave will cost the deed to be considered as privately drawn up deed instead of notarial deed form. To this, the notary shall be responsible to any charges upon deed."

"Tesis ini menganalisis terkait kedudukan PPAT penerima protokol sebagai turut tergugat dalam sengketa akta yang disimpannya dan pertanggungjawaban seorang PPAT penerima protokol terhadap akta-akta PPAT yang disimpannya khususnya dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 38/Pdt.G/2020/PN KDR. Tulisan ini berbentuk penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian Eskplanatoris. Pengajuan gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan yakni kelengkapan para pihak. Ketidaklengkapan para pihak menyebabkan gugatan kurang pihak dan tidak dapat diterima (NO). Akan tetapi, penarikkan pihak harus melihat kedudukan hukum dan dalil gugatan. Pada pokoknya, PPAT penerima protokol hanya berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan menjaga akta-akta yang diterimanya sebagai suatu dokumen arsip negara dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban jikalau terhadap akta yang disimpannya tersebut rusak. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara fakta dan yang tertuang dalam akta, termasuk kesalahan dalam pembuatan akta autentik, maka PPAT penerima protokol tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Pengisian blangko kosong dapat dilakukan jikalau disesuaikan dengan kejadian, peristiwa dan data sebenar-benarnya sesuai dokumen yang diperlihatkan di hadapan PPAT dan dibacakan di hadapan para pihak. Terhadap PPAT pembuat akta yang mengisi blanko tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka PPAT bertanggung jawab secara pribadi dan pertanggungjawaban tidak beralih kepada penerima protokolnya.

---

This thesis aims to explain the position of the PPAT who receives the protocol as a co-defendant in disputes over the deeds they have stored and the responsibility of a PPAT protocol recipient for the deeds they keeps, This reasearch refers to Court Judgement No. 38/Pdt.G/2020/PN KDR which follows a normative juridical approach with an explanatory research methodology. Filling a lawsuit should fulfill the requirements and the parties. The lack of parties bring about the rejection of the lawsuit (NO). When accusing person as Co-Defendant must be seen based on its legal position and the arguments of the lawsuit. However, the PPAT Recipient of the Protocol is primarily responsible for the safekeeping and preservation of the received deeds as official state archieve documents. PPAT Recipient of the Protocol only be held liable if the deeds they kept are damaged and not responsible for the contents of the deed. Filling in the blank sections is acceptable if it accurately represents the actual events and data in accordance with the documents presented before the PPAT and read aloud in the presence of all concerned parties, the responsibility is borne by the giver."

"ABSTRAK Penyimpanan dokumen objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB berupa sertipikat tanah yang dititipkan kepada Notaris dalam rangka pengecekan status tanah sampai dengan dibuatnya Akta Jual Beli merupakan hal yang sangat sering terjadi pada Notaris. Hal tersebut mengandung resiko berupa dakwaan tindak pidana penggelapan, sehingga muncul pertanyaan atas permasalahan tersebut bagaimana kewenangan Notaris dalam penyimpanan ataupun pengecekan sertipikat tanah dan bagaimana analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kasus tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum, dan senada dengan hal tersebut, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang, serta dalam Kode Etik Jabatan Notaris, yaitu bahwa notaris dilarang untuk menahan sertifikat tanah untuk pembuatan akta. Tindak pidana yang didakwakan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut tidak terbukti, karena yang meminta kembali sertipikat tanah tersebut bukanlah orang yang berhak atas sertifikat tersebut. Jadi, unsur melawan hukum dalam pasal penggelapan tidak terpenuhi. Pendakwaan pidana terhadap Notaris selain menggunakan KUHP, hendaklah mempertimbangkan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUJNP sebagai lex spesialis, yang mana Notaris tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP.Kata Kunci: tindak pidana, penggelapan, Notaris, PPJB

---

ABSTRACT Storing documents as the object of Sales and Purchase Agreement PPJB , which is deposited to the Notary for checking status of land certificate until Deed of Sales and Purchase Agreement, is made were the regular things in Notary. This action contains risk such as criminal charges of embezzlement. Further, questions arise against problem faced by Notary on how is Notary rsquo s competence in storing or checking data object PPJB and how to analyze elements of crime charged to Notary in performing his competence under that case. In analyzing those problems, the author use normative juridical research method, i.e. research of written law norms. Notary is authorized to perform certain legal counseling, and similarly, notary had to provide services in accordance with provisions of the law, and in Code of Ethics of Public Notary, whereas notary is forbidden from holding deed making documents. Criminal charges against Notary in performing their competence was not proven, because those whom asking for the land certificate was not the person who hold the ownership of the land certificate. Therefore, the element of against the law under article of the embezzlement is not fulfilled. Criminal charges against Notary besides using KUHP, should also consider whether the action is already in accordance with provisions of UUJN and UUJNP as lex specialis, which Notary is subject to these laws, as provided for in article 50 of KUHP.Key Word Criminal Act, Embezzlement, Notary, Sales and Purchase Agreement"